BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan sebagai sumberdaya alam yang dapat memperbarui diri atau disebut “Renewable Resources” akan mampu memberi manfaat secara berkesinambungan apabila dikelola dengan baik. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi: a. Suatu kesatuan ekosistem. b. Berupa hamparan lahan. c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. d. Mampu memberi manfaat secara lestari.
1
Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistim di bumi. Eksistensi hutan sebagai sub-ekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain,1996). Perubahan paradigma pengelolaan hutan di Indonesia diawali dengan terjadinya pergeseran sistem pengelolaan hutan yang semula berbasis Negara (state based forest management) menjadi berbasis masyarakat (community based forest management). Dalam konteks sumberdaya hutan, paradigma pengelolaan hutan bergeser dari sistem pengelolaan hutan berbasis komoditas menuju sistem pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem. Implikasi dari perubahan ini antara lain merubah orientasi kelestarian hutan yang semula lebih menekankan pada aspek ekonomi (kayu) menjadi orientasi kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial secara keseluruhan dan berkesinambungan dalam lingkup demokratis, partisipatif dan terbuka (transparan). Peningkatan kebutuhan hasil hutan terutama bahan baku industri kayu menyebabkan semakin tingginya tingkat eksploitasi hasil hutan. Pemenuhan kebutuhan kayu tidak dapat hanya dengan mengandalkan produksi dari kawasan hutan yang dalam kenyataannya semakin lama semakin rusak, sehingga perlu sumber pemenuhan kayu dari luar kawasan hutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan pembangunan dan peningkatan pengelolaan hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh dan dibangun serta dikelola oleh rakyat.
2
Berbagai macam manfaat hutan rakyat menyebabkan perlunya dilakukan pengelolaan hutan yang lestari agar dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan untuk menjamin pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan. Sertifikasi hutan rakyat dilakukan supaya kayu dari hutan rakyat dapat memasuki perdagangan global. Adanya sertifikasi hutan rakyat konsumen dapat memastikan kayu yang dibeli itu legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Sertifikasi hutan rakyat adalah salah satu upaya untuk mendorong produsen dan pembeli yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Sebelum mendapat sertifikasi akan melalui tahapan assesment dan audit. Ada empat macam sertifikasi di Indonesia saat ini yaitu : 1. Sertifikasi dari Kementerian Kehutanan berupa PHPL dan SVLK. 2. Sertifikasi nasional yang diusung oleh LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia). 3. Sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council). 4. Sertifikasi
PEFC
(Programme
for
the
Endorsement
of
Forest
Certification). Dari berbagai macam sertifikasi di atas yang paling banyak diterima di pasar internasional adalah sertifikasi FSC. FSC (Forest Stewardship Council) merupakan sebuah organisasi internasional non-profit yang berdiri pada tahun 1993. FSC bertujuan untuk mempromosikan manajemen hutan bertanggungjawab (responsible forest management) melalui penyusunan standar setting, sertifikasi yang independen dan label pada produk hutan. Sertifikasi hutan menawarkan
3
sebuah cara bagi perusahaan yang berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Selain itu, sertifikasi hutan memungkinkan konsumen di seluruh dunia untuk memilih produk dari sumber terpercaya secara sosial dan lingkungan. 1.2. Permasalahan Sebagai salah satu unit manajemen hutan rakyat yang telah berhasil memperoleh sertifikasi FSC adalah Koperasi Taman Wijaya Rasa (Kostajasa) di Kabupaten Kebumen. Petani sebagai pemilik lahan hutan rakyat mempunyai peran yang sangat besar dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan yang telah diambilnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat bersertifikasi FSC? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat bersertifikasi di Kabupaten Kebumen. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
4
1. Memberikan informasi yang jelas mengenai ruang lingkup aspek sosial ekonomi pengelolaan hutan rakyat bersertifikasi FSC kepada masyarakat petani hutan rakyat untuk mengembangkan hutan rakyat. 2. Memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai manfaat adanya sertifikasi FSC terhadap pengembangan hutan rakyat. 3. Memberikan informasi kepada pihak akademis apabila ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek sosial ekonomi pengelolaan hutan rakyat bersertifikasi FSC.
5
