BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan kegiatan kenegaraan di Indonesia dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Salah satu peran lembaga pemerintah adalah bertanggung jawab dalam penataan negara yang baik, meliputi penataan ruang, pengelolaan sumber daya air, pengembangan pemukiman, dan pembuatan jalan-jembatan yang menghubungkan setiap kota. Penataan kota-kota di Indonesia ini menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan nasional, yaitu dalam meningkatkan operasi dan pelayanan pemerintah yang maksimal untuk seluruh masyarakat. Di Indonesia ada suatu departemen yang bertugas khusus dalam penataan negara, departemen ini dinamakan Dinas Pekerjaan Umum. Adapun jika departemen ini lalai dalam mejalankan tugasnya, misalnya, lambat dalam pengairan bisa menyebabkan hasil pertanian akan turun, lambat dalam pembangunan jalan akan menyebabkan hasil distribusi industri akan susah, lalu pajak akan menurun dan akan berdampak pada pendapatan negara yang akan berkurang. Oleh karena itu, departemen ini mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan infrastruktur yang baik, yang akan berpengaruh untuk semua sektor negara. Dinas Pekerjaan Umum ini dalam melaksanakan tugasnya terbagi menjadi beberapa bidang khusus. Salah satu bidang dari Dinas Pekerjaan Umum ini bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, Dinas ini 1
dinamakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA). Dimana infrastuktur sumber daya air secara umum juga mempengaruhi sektor – sektor lain yang dalam menjalankan kegiatannya ditunjang dengan adanya infrastruktur sumber daya air. Beberapa contoh infrastruktur sumberdaya air memberikan dukungan untuk sektorsektor lain adalah sebagai berikut: 1. Bendung dan jaringan irigasi untuk pertanian 2. Bendungan/ embung/ situ untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), penyediaan air baku, dan pengendalian banjir 3. Bangunan pengendali banjir dan pengaman sungai untuk pengendalian daya rusak air 4. Bangunan pengaman pantai untuk menjaga daratan dari hempasan ombak (abrasi) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas otonomi daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut bisa berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin. Sebagaimana organisasi lain, Dinas PSDA Provinsi Sumbar terbagi menjadi bagian-bagian dengan tugas yang berbeda– beda. Semua bagian akan bersatu dan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi.Untuk mengkoordinasi semua bagian organisasi dengan berbagai program yang akan dilaksanakan, instansi ini akan menyusun strategi – strategi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensinya agar tercapai hasil yang maksimal.
2
Salah satu strategi sebuah badan usaha atau instansi pemerintah, termasuk Dinas PSDA Provinsi Sumbar adalah dengan menyusun anggaran. Anggaran menjadi hal yang penting karena digunakan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan – kegiatan demi keberlangsungan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, anggaran dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya atau dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan yang tidak terbatas. Dana yang digunakan dalam setiap kegiatan dan program pada sektor publik merupakan dana milik rakyat. Dana tersebut berasal dari pajak, retribusi, laba perusahaan milik daerah atau Negara, dan pinjaman pemerintah baik dari obligasi maupun utang dari luar negeri. Itulah sebabnya anggaran pada sektor publik yang telah disusun akan dipublikasikan kepada rakyat. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja jangka pendek, dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian, dan harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, yang merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi pada anggaran daerah. Penganggaran dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Jadi anggaran merupakan manajerial plan for action yang memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 3
Dalam penyusunan APBD, pemerintah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing – masing SKPD yang memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing – masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah memuat sasaran dari anggaran itu sendiri. Dinas PSDA Provinsi Sumbar adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang tidak memiliki pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, seperti pajak dan retribusi. Dinas PSDA Provinsi Sumbar hanya memiliki aliran kas masuk dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Oleh sebab itu, anggaran yang harus disusun adalah anggaran belanja, karena belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya tidak boleh melebihi dana yang disediakan pemerintah. Untuk itu, agar dapat memaksimalkan kinerja yang berpatokan pada anggaran, Dinas PSDA Provinsi Sumbar perlu menyusun anggaran belanja sebaik mungkin. Penyusunan Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan rencana kerja dimaksudkan mengandung konsekuensi bahwa anggaran kerja, program, serta kegiatan yang dilaksanakan bersifat terukur dan sudah menghitung ketersediaan anggaran yang ada. Apabila suatu Dinas tidak dapat menyusun anggaran dengan baik dan tidak memperhatikan kebijakan yang ditentukan dalam prosedur penyusunan anggaran oleh Pemerintah Daerah, maka pembelanjaan dinas itu tidak akan terealisasikan dengan baik. Maka dari itu, Dinas PSDA Provinsi Sumbar dituntut untuk dapat menyusun 4
dan mengikuti prosedur dan kebijakan yang berlaku dalam penyusunan anggaran, supaya kegiatan – kegiatan dan pembelanjaan yang direncanakan dapat direalisasikan dengan sempurna sehingga nantinya dapat mempertanggungjawabkan segalanya kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran adalah membuat Laporan Realisasi Anggaran. Laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran harus dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode, sehingga dapat diketahui penyimpangan – penyimpangan dan sebab – sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan penilaian tentang sukses atau tidaknya kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan kegiatan – kegiatannya pada waktu yang bersangkutan. Hal ini bisa dijadikan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya penyusunan anggaran pada suatu satuan kerja pemerintahdan analisis realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran kepada masyarakat,
maka penulis
melakukan praktek kerja lapangan/magang dan penelitian pada Dinas PSDA Provinsi Sumbar, yang berjudul: “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT”.
5
1.2. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses penyusunan anggaran padaDinas PSDA Provinsi Sumbar 2. Bagaimana hambatan atau kendala yang dihadapi Dinas PSDA Provinsi Sumbar dalam proses penyusunan anggaran 3. Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja pada Dinas PSDA Provinsi Sumbar selama Tahun Anggaran 2013-2015
1.3. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah : 1. Untuk mengetahui proses atau prosedur penyusunan anggaran pada Dinas PSDA Provinsi Sumbar. 2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi Dinas PSDA Provinsi Sumbar dalam proses penyusunan anggaran 3. Untuk mengetahui analisis realisasi anggaran belanja pada Dinas PSDA Provinsi Sumbar selama Tahun Anggaran 2013-2015
1.4. Manfaat Penulisan Dengan mempertimbangkan penelitian tersebut, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :
6
1. Bagi Penulis Bagi penulis semoga dengan kerja praktik ini dapat menambah pengalaman yang baru dengan cara praktik langsung pada perusahaan, menambah wawasan penulis tentang topik mengenai proses dan prosedur penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah
Daerah
(SKPD),
dan
menambah
keterampilan
penulis
dalam
menganalisis data yang diperoleh sebagai bahan untuk membuat tugas akhir. 2. Bagi Pihak Dinas PSDA Provinsi Sumbar Bagi Pihak Dinas PSDA Provinsi Sumbar sebagai objek yang diteliti, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari saran yang penulis kemukakan untuk penyempurnaan analisis pada proses penyusunan dan realisasi anggaran belanja yang diharapkan. 3. Bagi Pihak Lain Penulis berharap hasil ini dapat digunakan bagi teman – teman mahasiswa/i lainnya untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, serta bermanfaat bagi junior dalam membuat paper atau penelitian dimasa yang akan datang.
1.5. Metodologi Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan anggaran sektor publik. 2. Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang diteliti. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara 7
mengadakan wawancara terhadap pihak – pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar melalui dua cara, yakni: a. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab dengan Kepala dan Staf SubBagian Program yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. b. Observasi, yakni mengadakan pengamatan dengan jalan mendatangi objek yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungn dengan penulisan ini. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi: 1. Gambaran Umum Perusahaan 2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Laporan Realisasi Anggaran TA 2013-2015
1.6. Tempat dan Waktu Magang Adapun tempat pelaksanaan kegiatan magang yang dipilih adalah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air(PSDA) Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 106. Dengan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kerja yakni mulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016.
8
1.7. Sistematika Pembuatan Laporan Magang Sistematika penulisan Laporan Magang ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi, tempat dan waktu magang serta sistematika pembuatan laporan magang. BAB II : LANDASAN TEORI Menjelaskan dan menguraikan tentang anggaran (pengertian anggaran, penganggaran, tujuan, fungsi, dan keterbatasan), belanja (pengertian, konsep belanja pemerintah, kedudukan belanja dalam APBD), anggaran sektor publik (pengertian, prinsip – prinsip penyusunan, proses penyusunan, faktor – faktor yang mempengaruhi penyusunan), serta realiasasi anggaran (tujuan laporan realiasi anggaran, manfaat penyusunan realisasi anggaran). BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN Membahas tentang gambaran umum mengenai Dinas PSDA Sumbar (sejarah singkat; latar belakang; visi dan misi; urusan, tugas pokok, dan fungsi; struktur organisasi dan uraian tugas; serta program dan ruang lingkup kegiatan), pembahasan masalah yang merupakan hasil dari kegiatan magang yaitu menjelaskan tentang kebijakan akuntansi, prosedur penyusunan anggaran, hambatan dalam proses penyusunan, dan analisis realisasi anggaran belanja pada Dinas PSDA Sumatera Barat.
9
BAB IV : PENUTUP Merupakan bab penutup dari laporan magang berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari tinjauan atas penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Dinas PSDA Sumatera Barat dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.
10
