1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pengangkutan atau sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting
dalam
memperlancar
kegiatan
lalu
lintas
perjalanan
sehingga
pengangkutan tersebut dijadikan sebagai suatu kebutuhan bagi kehidupan masyarakat
sehari-hari.
Seiring dengan perkembangan di
bidang ilmu
pengetahuan, di bidang teknologi, serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini juga mulai meningkat. Negara Indonesia merupakan negara Kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai macam daerah pariwisata sehingga banyak para wisatawan yang tertarik untuk datang menikmati daerah wisata tersebut. Mengingat hal tersebut sarana transportasi sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin berkunjung ke suatu tempat dalam hal ini dari satu pulau ke pulau lain, sehingga kini banyak terdapat penyedia jasa angkutan khususnya angkutan kapal laut. sarana pengangkutan sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Hal tersebut mengingat bahwa sering kali aktifitas terjadi di sentra-sentra tertentu. Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan adalah adanya pengangkut dan penumpang atau pengguna jasa angkutan. Antara pengangkut dan penumpang terdapat hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan di sini adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang
2
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat.1 Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ini terkandung dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur-unsur yaitu adanya perbuatan, dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Pengangkutan sebagai perjanjian merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.2 Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu dengan selamat tanpa berkurang jumlah dari barang yang dikirimkan, sedangkan pihak lainnya
1
Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46. 2 H.M.N. Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, h.2.
3
(pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.3 Dalam perjanjian pengangkutan bukti adanya perjanjian pengangkutan yaitu biasanya dalam wujud surat angkutan berupa tiket penumpang. Surat angkutan ini bersifat mengikat pengangkut dan penumpang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kegiatan pengangkutan dalam hal ini khususnya pengangkutan laut tidak hanya bersifat hukum perdata tetapi juga hukum publik, karena di dalam perjanjian pengangkutan juga terkait tentang keselamatan pelayaran. Hukum pengangkutan menyangkut hukum perjanjian yang merupakan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang bersifat terbuka dan menganut asas atau prinsip konsensualitas, kebebasan berkontrak, serta juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD). Tujuan dari usaha pengangkutan ialah untuk mencari nilai tambah atau keuntungan, maka kegiatan perjanjian pengangkutan kemudian dikategorikan di dalam istilah jual beli perusahaan, dalam arti perbuatan yang direncanakan lebih dulu tentang untung ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukaan. Jual beli ini tidak untuk dikonsumsi sendiri tetapi untuk kepentingan perusahaan atau jabatannya dalam perusahaan itu.4
3
Sution Usman Adji, dkk, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Cet. II, Rinka Cipta, Jakarta, h. 26. 4 H. Djafar Al Bram, 2011, Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku I): Pengertian, Asas-Asas, Hak Dan Kewajiban Para Pihak, Cet. I, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, h.1.
4
Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit atau meninggal dunia. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.5 Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkatnya.” kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal berupa : a.
kematian atau lukanya penumpang yang diangkut
b.
musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut
c.
keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut atau
d.
5
kerugian pihak ketiga.
Abdulkadir Muhammad, op.cit, h.18.
5
Jika perusahaan pengangkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh kesalahannya maka dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. (Pasal 41 ayat (2)). Menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan “perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut berlaku bagi semua kegiatan angkutan di perairan, dalam hal ini khususnya termasuk juga dalam kegiatan pengangkutan perairan menggunakan kapal wisata. Pengangkutan laut yang berwawasan pariwisata ini menjadi sorotan utama bagi wisatawan, mengingat hal tersebut
sudah
sepantasnya
yang
menjadi
prioritas
utama
perusahaan
pengangkutan di perairan khususnya dalam kegiatan pariwisata adalah keamanan dan keselamatan penumpang. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya ada permasalahan dari pihak penumpang terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pengoperasian kapal. Seperti misalnya kasus tentang kecelakaan kapal yang mengakibatkan cedera hingga kematian penumpang, hilang atau rusaknya barang bawaan penumpang, maka dari itu perusahaan pengangkutan di perairan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang yaitu keselamatan barang dan penumpang berupa kematian atau lukanya penumpang akibat pengoperasian kapal.
6
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipilih judul dalam skripsi ini yaitu “Tanggung Jawab Pengangkut terhadap kerugian penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan : Studi Pada PT. Wahana Gili Ocean Fast Boat di Klungkung ”. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimanakah
tanggung
jawab
pengangkut
terhadap
kerugian
penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan ? 2. Bagaimanakah cara menentukan besarnya ganti kerugian kepada penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan ? 1.3. Ruang Lingkup Masalah Untuk menghindari penyimpangan serta pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan serta agar nantinya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka ruang lingkup yang akan dibahas dibatasi pada. 1. Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang kapal wisata dalam hal terjadinya kecelakaan. 2. Cara menentukan besarnya ganti kerugian kepada penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan. 1.4. Orisinalitas Penelitian Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan : Studi Pada PT. Wahana Gili Ocean Fast Boat di Klungkung, merupakan karya asli hasil pemikiran sendiri yaitu dari hasil
7
membaca beberapa literatur. Bahwa sebelumnya sudah terdapat penelitian yang sejenis di Universitas Udayana yaitu : No
Penulis
Judul
Masalah
Alfitra Pangenyori, 2015
Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Bus Terhadap Kecelakaan Penumpang Tidak Resmi Dalam Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi : Studi Pada P.O Restu Mulya Denpasar Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
1. Bagaimanakah pengawasan pihak perusahaan angkutan terhadap awak bus yang menaikkan penumpang tidak resmi ? 2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan angkutan bus apabila terjadi kecelakaan terhadap penumpang tidak resmi ? 1. Bagaimanakah bentuk pengaturan pengangkutan penumpang umum yang menurunkan penumpang tidak sesuai dengan izin trayek ? 2. Bagaimanakah tanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas pada angkutan umum yang menurunkan penumpang di tempat yang tidak seharusnya akibat permintaan penumpang sendiri
1.
I Putu Ananta Wijaya, 2015 2. 2 .
1.5.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan ini secara garis besarnya dapat diperinci sebagai berikut. a.
Tujuan umum. -
Untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang kapal wisata dalam hal terjadinya kecelakaan.
8
-
Untuk mengetahui tentang bagaimana pemberian ganti kerugian kepada penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan.
b. Tujuan khusus. -
Untuk memahami tentang bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang kapal wisata dalam hal terjadinya kecelakaan.
-
Untuk memahami tentang bagaimana pemberian ganti kerugian kepada penumpang kapal wisata akibat terjadinya kecelakaan.
1.6.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut. a.
Manfaat teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dialami penumpang kapal.
b.
Manfaat praktis. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana kesesuaian antara teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penulisan skripsi ini.
9
1.7.
Landasan Teoritis Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang atau commodity of
goods dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan
untuk
Pengangkutan
berasal
pemindahan dari
suatu
atau
pengiriman
perjanjian
barang-barangnya.6
pengangkutan.
Perjanjian
pengangkutan merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil antara pengangkut dan penumpang dan memiliki timbal balik antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pengangkut berjanji untuk mengangkut penumpang serta barangbarang bawaannya ke tempat tujuan dan penumpang berkewajiban untuk membayar biaya-biaya pengangkutan. Konsep dari pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Pengangkutan sebagai usaha (business), 2. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), dan 3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process). Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan kegiatan usaha pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba, tujuan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihakpihak, dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan.7
6
Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, h.1. 7 Abdulkadir Muhammad, op.cit, h.1.
10
Kegiatan memindahkan tersebut dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu : 1. dalam arti luas, menyangkut : a. memuat penumpang ataupun barang ke dalam alat pengangkut b. membawa apa yang diangkut ke tempat tujuan c. menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. 2. sedangkan dalam arti sempit meliputi pemindahan barang atau penumpang dari terminal (apabila melalui jalur darat), dari pelabuhan (apabila menggunakan jalur laut), dan bandara (apabila menggunakan jalur udara) ke tempat tujuan.8 Subjek hukum dari pengangkutan terdiri dari pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, pengatur muatan, pengusaha pergudangan. Penumpang selalu berupa manusia pribadi dapat berfungsi ganda yaitu sebagai subjek sekaligus objek pengangkutan. Sedangkan objek perjanjian pengangkutan adalah apa yang diangkut (muatan barang dan penumpang), biaya pengangkutan dan alat pengangkutan. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Berdasarkan UndangUndang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 6, bahwa Jenis-jenis angkutan di Perairan terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu : 1.
8
angkutan laut
Lestari Ningrum, 2004, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.
11
angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. 2.
angkutan sungai dan danau angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan /atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
3.
angkutan penyeberangan Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
Jenis Angkutan Laut, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan perairan, terdiri atas 4 jenis yaitu sebagai berikut. 1.
Angkutan laut dalam negeri
2.
Angkutan laut luar negeri
3.
Angkutan laut khusus
4.
Angkutan laut pelayaran rakyat
Dalam penyelenggaraan pengangkutan sebelumnya harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian
12
merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan di mana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.9 Istilah perjanjian ini sama dengan kontrak. Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.10 Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut. 1.
Adanya kata sepakat Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.11 Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.12
2.
Kecakapan untuk membuat perikatan Dalam pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undangundang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan
9
Purwahid, 1994, Pengertian Perjanjian, Rineka Cipta, Jakarta, h. 47. Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 36. 11 Sudargo Gautama, 1995, Indonesian Business Law, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 76. 12 J. Satrio, 1955, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 164. 10
13
bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (persons under 21 years of age), mereka
yang
ditaruh
di
bawah
pengampuan
(curatele
or
conservatorship) dan perempuan yang sudah menikah. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. 3.
Suatu hal tertentu Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya (determinable).13
4.
Kausa hukum yang halal Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.14
Ada asas-asas hukum perjanjian yang penting untuk diketahui dalam rangka memahami hukum perjanjian pada umumnya. Dari asas-asas perjanjian tersebut, terdapat asas-asas yang berlaku pada saat mengadakan perjanjian dan ada yang berlaku pada saat setelah mengadakan perjanjian sebagai akibat dari perjanjian
13 14
Sudargo Gautama, op.cit, h. 79. Sudargo Gautama, op.cit, h. 80.
14
yang telah diadakan. Berikut ini ada 10 (sepuluh) asas hukum perjanjian yang akan diuraikan, yaitu 15 1.
asas kebebasan berkontrak, asas ini mengatur kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri kehendaknya dalam perjanjian.
2.
asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu harus dipenuhi. Grotius mencari dasar konsensus di dalam hukum kodrat, yaitu pada prinsip pacta sunt servanda (janji itu mengikat), dan selanjutnya dia juga menyatakan lagi “promissorum implentidorum obligato” (kita harus memenuhi janji kita), sehingga asas ini mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
3.
asas kepercayaan, dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, akan menimbulkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, di mana satu dengan yang lain akan saling memegang janji, dan para pihak akan saling memenuhi prestasinya. Tanpa adanya kepercayaan, perjanjian tidak mungkin terjadi.
4.
asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi para pihak juga terikat
15
H. Djafar Al Bram, op.cit, h.7.
15
terhadap unsur-unsur lain yang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatuhan, serta moral. 5.
asas persamaan hukum, tidak membedakan warna kulit, bangsa, jabatan maupun kekuasaan, mereka para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati.
6.
asas keseimbangan, asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, di mana meskipun kreditur mempunyai kedudukan yang lebih kuat, namun kreditur dibebani untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sehingga kedudukan kedua pihak seimbang.
7.
asas kepastian hukum, asas ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagai undang-undang yang harus ditaati.
8.
asas moral, orang melakukan perbuatan hukum harus didasari kesusilaan atau moral yang merupakan panggilan hati nuraninya.
9.
asas kepatuhan, berkaitan dengan isi perjanjian yang dihubungkan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.
10. asas kebiasaan, merupakan bagian dari perjanjian, sebab perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang nyata diperjanjikan, tetapi juga terikat pada hal-hal yang dalam keadaan atau kebiasaan yang lazim diikuti. Artinya, perjanjian itu juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, dan undang-undang.
16
Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : a. perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. b. perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. c. perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. d. perjanjian konsensuil, riil dan formil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). e. perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur
17
secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian Leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.16 Hukum perjanjian menganut sistem terbuka atau sering disebut dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract / laissez faire). Konarz Zwiegert dan Hein Kotz berpendapat “freedom of contract has always had many meaning : freedom to select and enter contract of any amaginable type, the freedom to decide whether to contract or not, and the freedom of Beach contractor to fix terms of his own promise, subject to the agreement of the other party ”.17 (Kebebasan berkontrak memiliki banyak makna : kebebasan untuk memilih atau bergabung dalam segala jenis perjanjian, kebebasan dalam memilih untuk menerima perjanjian atau tidak, dan kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak). Kebebasan berkontrak tetap memiliki pembatasan. Batasannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan suatu sebab terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Selain itu dibatasi juga oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana tiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi tanpa adanya itikad baik perjanjian dapat batal demi hukum. Pengangkutan perairan dengan kapal diadakan berdasarkan perjanjian antara perusahaan pengangkutan perairan dan penumpang atau pemilik barang. 18 Karcis penumpang dan dokumen pengangkutan merupakan tanda bukti telah terjadi
16
Sutarno, 2003, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, h. 82. Konarz Zwiegert and Hein Kotz, 1987, Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, h. 13. 18 Abdulkadir Muhammad, op.cit, h. 11. 17
18
perjanjian
pengangkutan
antara
perusahaan
pengangkutan
perairan
dan
penumpang atau pemilik barang dengan pembayaran biaya pengangkutan.19 Keselamatan
penumpang
merupakan
tanggung
jawab
pengangkut.
Pengangkut perlu juga mencantumkan pada dokumen pengangkutan atau dalam perjanjian pengangkutan bahwa pengangkut wajib : a.
menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak penerimaan sampai saat penyerahannya
b.
menjaga keselamatan penumpang sejak saat naik ke kapal sampai saat turun dari kapal.20
Mengenai kewajiban pengangkut untuk menjaga keselamatan dan keamanan dari penumpang diatur dalam Pasal 522 KUHD ayat (1) “perjanjian untuk mengangkut mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik sampai saat turun dari kapal”. Dalam ayat (2) juga disebutkan “pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh cedera yang menimpa penumpang berkenaan dengan pengangkutan, kecuali ia dapat membuktikan, bahwa cedera itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang layaknya tidak dapat dicegah atau dihindari atau akibat kesalahan penumpang sendiri.” Tanggung Jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai
19 20
Abdulkadir Muhammad, op.cit, h. 183. Abdulkadir Muhammad, op.cit, h. 184.
19
akibat sikapnya oleh pihak lain.21 Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.22 Ganti rugi sendiri merupakan bentuk pemenuhan hak kepada pihak yang telah dirugikan oleh pihak lainnya yang telah melakukan kesalahan atau pun kelalaian sehingga menyebabkan kerugian pada pihak tersebut. Ganti rugi sendiri timbul karena ada sebab, sebab-sebab tersebut antara lain adalah : a. ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi macam ini disimpulkan dari Pasal 1365 KUHPerdata yang membebankan ganti rugi kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini muncul karena adanya kesalahan. b. ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi. Di mana dalam hal ini salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau tidak melakukan hal yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pembebanan ganti rugi ini harus melalui proses somasi. Ganti rugi ini muncul karena adanya perjanjian dan didasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdata. Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (fault liability), tanggung jawab karena praduga (presumption liability), dan tanggung jawab mutlak (absolut liability). 21
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1006. 22 F. Soegeng Istanto, 1994, Hukum Internasional, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, h. 77.
20
Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga. Tanggung jawab karena kesalahan di mana setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum (general rule).23 Menurut prinsip tanggung jawab praduga pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.24 Prinsip ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Pelayaran Indonesia. Perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :
23 24
Abdulkadir Muhammad, op.cit, h. 49. Abdulkadir Muhammad, op.cit, h. 54.
21
a.
kematian atau lukanya penumpang yang diangkut selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
b.
musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
keterlambatan pengangkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut meliputi antara lain, memberikan pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai dengan kemampuan perusahaan perairan kepada penumpang selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan
keberangkatan
karena
kelalaian
perusahaan
pengangkutan tersebut mengingat perusahaan pengangkutan perairan yang masih tergolong usaha ekonomi lemah. d.
kerugian pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.25
Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability), yaitu menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.26
25
Abdulkadir Muhammad, op.cit, h. 52. Wiradipraja Saefullah, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkut Udara Internasional Dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, h. 19. 26
22
Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut di atas pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian diletakkan dalam proses penuntutan.27 1.8.Metode Penelitian 1.8.1. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian hukum empiris digunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan bahan hukum. Data sekunder tersebut di atas digunakan sebagai data awal dan kemudian secara terus menerus digunakan dengan data primer. Setelah data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, kedua data tersebut digabung, ditelaah dan dianalisis. 1.8.2. Jenis pendekatan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach), Pendekatan Fakta (The Fact Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Aproach). Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach)
yaitu
pendekatan berdasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-
27
Ridwan Khairandy et. al., 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, cet. I, Gama Media, Yogyakarta, h. 202.
23
undangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Fakta (The Fact Approach) yaitu pendekatan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Aproach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 1.8.3. Sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penulisan ini tidak digunakan hipotesis karena teoriteori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu sudah cukup memadai. 1.8.4. Sumber data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu : 1.
data primer Data primer ini bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari PT. Wahana Gili Ocean Fast Boat.
2.
data sekunder
24
Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar. 1.8.5. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara
langsung
kepada
pihak-pihak
informan
secara
langsung.
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.28 Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dilakukan dengan teknik studi dokumen atau bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan suatu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, menelaah, mengkaji dan menganalisa dari buku-buku literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada. 1.8.6. Teknik pengolahan dan analisis. Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti di sini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan menguraikan dan memaparkannya secara jelas dan menyusun 28
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 57.
25
secara sistematis, dihubungkan antara data satu dengan lainnya kemudian data tersebut dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku.
