BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan dapat meningkatkan kesehatan dan mata pencaharian, memberdayakan

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sistem pendidikannya. Pendidikan dapat meningkatkan kesehatan dan mata pencaharian, memberdayakan perempuan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan adalah hak mendasar dari setiap warga negara dalam rangka memperbaiki masa depan hidup generasi bangsa, namun mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat menengah ke bawah, sehingga masih banyak dari mereka yang belum dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan masih menjadi masalah yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak di mana Indonesia merupakan Negara dengan penduduk terbanyak nomer 4 di dunia dan demografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Hal utama yang menyebabkan masyarakat menengah ke bawah tidak memperoleh pendidikan adalah masalah financial. Biaya pendidikan semakin lama semakin tinggi sehingga masyarakat menengah ke bawah tidak mampu menjangkau mahalnya biaya pendidikan tersebut. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyaknya anak putus sekolah karena tidak mampu menjangkau biaya yang tinggi. Merujuk pada UUD 1945 pasal 31 ayat 4, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi

rendahnya

kemampuan

sebagian

masyarakat

dalam

membiayai

Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

pendidikan. Dalam menanggulangi ketidakmerataan pendidikan, pemerintah telah mengupayakan berbagai program seperti Bantu sekolahku, BOS, Beasiswa Bidikmisi, BSM, BOPTN untuk masyarakat miskin. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 101 Tahun 2013, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan Pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan SMP) serta satuan Pendidikan lain yang sederajat. Secara umum program BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam ragka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Menurut PP 48 Tahun 2008 Pendanaan biaya non personalia atas penggunaan biaya satuan untuk setiap siswanya adalah diperuntukan pada bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembuh, transportasi, konsumsi, pajak dan sebagainya. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan pesonalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sasaran program BOS adalah semua Sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Aktivitas Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Tabel 1.1 menunjukan penggunaan dana BOS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. TABEL 1.1 DANA BOS DI JAWA BARAT TAHUN 2013 Tingkat Pendidikan SD/SDLB SMP/SMPLB/SMP T/SATAP Jumlah

Status Negeri Swasta Negeri Swasta

Jumlah Sekolah Belum Lapor 11.603 1130 1.576 1.792 16.101

Jumlah Sekolah Sudah Lapor 7.042 403 599 585 8.629

Total Penggunaan Dana BOS Rp 1.009.607.028.201 Rp 55.448.227.508 Rp 284.693.954.118 Rp 104.401.091.318 Rp 1.454.150.301.145

Sumber: lapor.bos.kemdikbud.go.id/report/rekap_penggunaan, Tanggal 11 Juli 2014, jam 12:25 (data diolah) Pada Tabel 1.1 dapat dilihat besarnya dana BOS atas penggunaan operasional sekolah di Jawa Barat. Pada sekolah dengan tingkat SD/SDLB berstatus negeri terdapat 11.603 sekolah belum lapor dan 7.042 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 1.009.607.028.201. Pada sekolah dengan tingkat SD/SDLB berstatus swasta terdapat 1130 sekolah belum lapor dan 403 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 55.448.227.508. Pada sekolah dengan tingkat SMP/SMPLB/SMPT/SATAP berstatus negeri terdapat 1.576 sekolah Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

belum lapor dan 599 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 284.693.954.118. Pada sekolah dengan tingkat SMP/SMPLB/SMPT/SATAP berstatus swasta terdapat 1.792 sekolah belum lapor dan 585 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 104.401.091.318. Tabel 1.2 menunjukan penggunaan dana dari 597 sekolah yang sudah lapor di Jawa Barat. TABEL 1.2 DANA BOS PADA SETIAP KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/ Kota

Jumlah

No

Kabupaten/ Kota Kota Sukabumi Kota Bekasi Sumedang Kota Depok Purwakarta Kota Banjar Bandung Barat Ciamis Cianjur

Jumlah

Bogor Rp 310.284.274.418 14 Rp 25.906.915.738 15 Bandung Rp 190.614.877.580 Rp 23.663.776.242 Kota Bandung Rp 135.722.390.741 16 Rp 22.006.288.232 Indramayu Rp 132.222.105.439 17 Rp 17.925.258.469 Cirebon Rp 85.704.225.640 18 Rp 16.425.453.678 Tasikmalaya Rp 69.202.968.233 19 Rp 14.353.355.289 20 Subang Rp 65.534.634.518 Rp 9.850.361.116 Garut Rp 64.727.890.791 21 Rp 9.574.817.262 22 Kuningan Rp 59.399.276.525 Rp 8.661.674.222 23 Kota Tasikmalaya Rp 57.440.942.244 Kota Cirebon Rp 7.837.444.606 11 Bekasi Rp 44.600.120.420 24 Majalengka Rp 6.907.784.700 12 Kota Bogor Rp 35.174.917.994 25 Sukabumi Rp 5.505.296.378 13 Kota Cimahi Rp 29.611.781.968 26 Karawang Rp 5.291.468.702 Sumber: lapor.bos.kemdikbud.go.id/report/rekap_penggunaan, Tanggal 11 Juli 2014, jam 12:25 (data diolah) Tabel 1.2 menunjukan besarnya dana BOS atas penggunaan operasional sekolah di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada posisi pertama adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah Rp Rp 310.284.274.418, selanjutnya pada posisi kedua adalah Kabupaten Bandung dengan jumlah Rp 190.614.877.580, selanjutnya pada posisi ketiga adalah Kota Bandung dengan jumlah Rp 135.722.390.741, Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5

selanjutnya pada posisi keempat adalah Kabupaten Indramayu dengan jumlah Rp 132.222.105.439, dan pada posisi kelima adalah Kabupaten Cirebon dengan jumlah Rp 85.704.225.640. Tabel 1.3 merupakan penggunaan dana BOS di kabupaten Cirebon Tahun 2013. TABEL 1.3 DANA BOS DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 Tingkat Total Sekolah Total Sekolah Total Penggunaan Status Belum Lapor Sudah Lapor Dana BOS Pendidikan SD/SDLB SMP/SMPLB/SMP T/SATAP Jumlah

Negeri Swasta Negeri Swasta

365 21 67 60 513

539 4 35 19 597

Rp 66.312.787.451 Rp 310.105.000 Rp 16.420.146.660 Rp 2.661.186.529 Rp 85.704.225.640

Sumber: lapor.bos.kemdikbud.go.id/report/rekap_penggunaan (data diolah) Pada Tabel 1.3 dapat dilihat besarnya dana BOS atas penggunaan operasional sekolah di Kabupaten Cirebon. Pada sekolah dengan tingkat SD/SDLB berstatus negeri terdapat 365 sekolah belum lapor dan 539 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 66.312.787.451. Pada sekolah dengan tingkat SD/SDLB berstatus swasta terdapat 21 sekolah belum lapor dan 4 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 310.105.000. Pada sekolah dengan tingkat SMP/SMPLB/SMPT/SATAP berstatus negeri terdapat 67 sekolah belum lapor dan 35 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 16.420.146.660. Pada sekolah dengan tingkat SMP/SMPLB/SMPT/SATAP berstatus swasta terdapat 60 sekolah belum lapor dan 19 sekolah sudah lapor dengan total penggunaan dana BOS sebesar Rp 2.661.186.529.


6

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2009 APK SMP telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dari orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. (Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 101 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis BOS Tahun 2014). Keadaan dan mutu sekolah di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak. Dalam ruang lingkup pendidikan, khususnya di tingkat SMP, Pemerintah telah memiliki tata cara atau aturan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan dana oleh pihak sekolah, namun pada sekolah swasta terdapat keluwesan dalam hal pengelolaan dana oleh pihak sekolah. Terdapat 18 SMP swasta dengan dengan akreditasi A, 49 SMP swasta dengan akreditasi Baik, dan 15 SMP swasta dengan akreditasi C di Kabupaten Cirebon. SMP Islam Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sekolah swasta yang dengan akreditasi A yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan nilai akreditasi 90. Hal ini menunjukan bahwa SMP Islam Kabupaten Cirebon swasta merupakan salah satu sekolah swasta dengan mutu sangat baik di Kabupaten Cirebon (http://www.ban-sm.or.id/, Tanggal 17 Agustus Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7

2014, Jam 16:18). Tabel 1.5 menunjukan besarnya biaya satuan dana BOS yang diterima sekolah: TABEL 1.5 BESARNYA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Tingkat Pendidikan Besarnya biaya satuan BOS SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Rp 710.000,-/siswa/tahun. Sumber:Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 76 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis BOS Tahun 2013 Pada Tabel 1.5 dapat dilihat besarnya biaya satuan (unit cost) BOS yang di terima

Sekolah.

Besar

(SMP/SMPLB/SMPT/SATAP)

dana

BOS

sebesar

yang Rp

diterima

oleh

710.000,-/siswa/tahun.

sekolah Pada

kenyataannya, jumlah dana BOS yang diterima sekolah adalah disesuaikan dengan jumlah peserta didik di setiap sekolah. Semakin banyak jumlah peserta didik, maka jumlah dana BOS yang di terima sekolah akan semakin besar. Namun, pada kenyataannya biaya pendidikan yang dibutuhkan masing-masing peserta didik adalah berbeda-beda. Pada kelas VII terdapat kegiatan penerimaan siswa baru, kemudian pada kelas IX terdapat kegiatan yang berkaitan dengan ujian sekolah. Penyeragaman biaya pendidikan dinilai kurang sesuai dikarena adanya perbedaan biaya pendidikan di setiap kelas. Hal tersebut mengakibatkan kualitas pembelajaran menjadi tidak optimal karena ada strata (kelas) tertentu yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas, terutama dalam perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya aktivitas belajar mengajar di sekolah bersama dengan Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

8

komponen-komponen yang lain. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena dengan ketersediaannya sumber keuangan yang berjalan lancar dan sistem pengelolaan yang tepat, maka semua program akan dapat terealisasi dengan baik. Besarnya Biaya satuan (unit cost) dana BOS merupakan hal yang penting bagi satuan pendidikan dasar agar proses pendidikan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Activity Based Costing adalah salah satu model sistem yang dapat memberikan informasi atau hasil yang akurat, relevan dan tepat waktu karena engelola biaya yang didasarkan pada aktivitas. ABC dapat dikatakan sebagai sistem yang memberikan kontribusi terpadu bagi berbagai keputusan strategis. ABC Menurut Hansen & Mowen (2006:47), “ABC sistem menekankan penelusuran alokasi. Driver tracing berfungsi untuk

mengidentifikasi driver yang tidak

berhubungan dengan volume produk yang dihasilkan (disebut non-unit-based activity drivers). Penggunaan unit dan non-unit-based activity drivers meningkatkan akurasi penentuan biaya dan kualitas secara keseluruhan dan relevansi dari informasi biaya. Sebuah sistem akuntansi biaya yang menggunakan unit dan non-unit-based activity drivers untuk menentukan biaya untuk obyek biaya.” Menurut Clarke dan Bellis-Jones (1996) dan Gupta & Galloway (2003) dalam jurnal Amizawati Mohd Amir, Sofiah Md. Auzair, Ruhanita Maelah and Azlina Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

9

Ahmad (2012:35) yang berjudul “Determination of Educational Cost in Public University – A Modified Activity Based Approach” mengemukakan, “Without ABC, it is difficult to estimate accurately the educational costs with a variety of outputs and high overhead cost that deem to be a barrier towards effective cost management.” ABC dipandang sebagai terobosan dalam sistem akuntansi biaya yang selama ini tidak diakomodasi oleh Sistem akuntansi konvensional/tradisional. Sistem ABC ini dirancang dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan dari sistem biaya konvensional. Tujuan awal dari sistem ABC adalah untuk memberikan alokasi biaya yang adil dan akurat. Sekolah adalah adalah lembaga penyedia jasa pendidikan, dimana biaya-biaya yang dikeluarkan sebagian besar berasal dari biaya-biaya tidak tetap (overhead). ABC memfokuskan perhatiannya pada biaya tidak langsung (overhead). Tujuannya adalah untuk menentukan cara yang paling tepat untuk alokasi biaya tidak langsung untuk biaya objek, karena di lembaga pendidikan sebagian besar biaya adalah biaya tidak langsung (overhead), itu adalah salah satu alasan untuk mencoba menerapkan model Activity-Based Costing (ABC). Granof, Platt & Vaysman (2000) dalam Ivana Drazic Lutilsky and Martina Dragij (2012:34) yang berjudul “Activity Based Costing As A Means To Full Costing–Possibilities And Constraints For European Universities” mengemukakan, “Discussed ABC implementation in the public sector, by using the example of an university department. They have demonstrated the validity of ABC method application in accordance with university processes.” Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

10

Dalam penggunakan metode yang berbeda secara modern dalam perencanaan biaya, alokasi biaya, mengelola biaya, dan pengendalian biaya maka dibutuhkan informasi biaya yang berbeda pula. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan di sektor publik dan keputusan dibuat pada biaya dapat bervariasi, yang membuatnya sangat penting untuk menerapkan metode alokasi biaya yang tepat. Messner (2009) dalam jurnal Amizawati Mohd Amir, Ruhanita Maelah, Azlina Ahmad and Sofiah Md. Auzair (-:2) yang berjudul “The Implementation Of Abc – The Case Of A Public University” mengemukakan, “To the public sector, ABC is an option to improve the ineffectiveness of traditional system and also to build up their accountability level as the generated information can help the organization to explain, justify and take responsibility for every action taken.” Dalam penelitian ini, penulis berusaha membuktikan kembali beberapa teori dan penelitian terdahulu mengenai penggunaan metode Activity Based Costing terhadap biaya satuan pendidikan Berdasarkan uraian permasalaha di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang: “Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) dana BOS dengan metode Activity Based Costing untuk Mengukur Kecukupan Biaya Operasional Sekolah (Studi kasus pada Laporan Keuangan SMP Islam Kabupaten Cirebon Tahun 2013)”. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi identifikasi masalah sebagai berikut: Nur Muchlisa, 2014 Analisis biaya satuan dana BOS dengan metode activity based costing untuk mengukur kecukupan biaya operasional sekolah Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

11

Besarnya Biaya satuan (unit cost) dana BOS merupakan hal yang penting bagi satuan pendidikan dasar agar proses pendidikan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Keluhan mengenai kecukupan dan ketidak cukupan serta keterbatasan dana BOS dalam membiayai biaya non operasional, mengharuskan manajemen sekolah mengelola dana BOS secara efektif dan efisien untuk mendukung aktivitas belajar mengajar yang bermutu. Blocher et all (2010:10-11) mengemukakan 13 metode teknik manajemen yang dapat digunakan dalam penerapan strategi manajemen biaya, yaitu Balance Scorecard, Value chain, Activity Based Costing, Cusiness Intelegence, Target Costing Life Cycle Costing, Benchmarking, Business Process Improvement, Total Quality Management, Lean Accounting, The Theory of Constraints, Enterprise Sustainability, Enterprise Risk Management. Enam metode pertama fokus secara langsung pada implementasi strategi dan tujuh metode berikutnya membantu untuk mencapai strategi implementasi melalui fokus pada proses perbaikan. ABC dipandang sebagai terobosan dalam Sistem akuntansi biaya yang selama ini tidak diakomodasi oleh sistem akuntansi konvensional/tradisional. Sistem ABC ini dirancang dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan dari Sistem biaya konvensional. ABC dapat memberikan informasi atau hasil yang akurat, relevan dan tepat waktu. ABC memfokuskan perhatiannya pada biaya overhead, tujuannya adalah menentukan cara paling tepat untuk alokasi biaya overhead pada objek. Hal ini di sebabkan sebagian besar biaya pada lembaga pendidikan adalah biaya tidak langsung. 1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah untuk diteliti adalah ssebagai berikut : 1. Bagaimana gambaran dana BOS Tahun 2013 di SMP Islam Kabupaten Cirebon ? 2. Bagaimana gambaran dana BOS Tahun 2013dengan menggunakan metode activity based costing? 3. Bagaimana gambaran Activity Based Costing dapat memberikan efektifitas dan efisiensi untuk mengukur kecukupan biaya operasional dana BOS?


12

1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna menjawab masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk: 1. Untuk memperoleh temuan mengenai dana BOS di SMP Islam Kabupaten Cirebon? 2. Untuk memperoleh temuan mengenai dana BOS dengan menggunakan metode Activity Based Costing? 3. Untuk memperoleh temuan mengenai Activity Based Costing dapat memberikan efektifitas dan efisiensi untuk mengukur kecukupan biaya operasional dana BOS? 1.5 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu teoritis yaitu perkembangan ilmu Manajemen Biaya dan bermanfaat dalam memperkaya tambahan pustaka mengenai Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) dana BOS dengan metode Activity Based Costing untuk Mengukur Kecukupan Biaya Operasional Sekolah 2. Kegunaan Praktis a. Bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan sumbangan solusi dalam pengaturan biaya satuan (unit cost) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)


13

b. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan sumbangan solusi dalam aspek praktis terhadap manajemen mengenai Biaya Satuan (Unit Cost) dana BOS dengan metode Activity Based Costing untuk mengukur kecukupan Biaya Operasional Sekolah c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat mengaplikasikan teori di dalam dunia kerja agar dapat menganalisis fakta, data, kendala, peristiwa dan pemecahan mengenai Biaya Satuan (Unit Cost) dana BOS dengan metode Activity Based Costing dalam mengukur kecukupan Biaya Operasional Sekolah 3. Kegunaan untuk penelitian selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) dana BOS dengan metode Activity Based Costing untuk mengukur kecukupan Biaya Operasional Sekolah


BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan dapat meningkatkan kesehatan dan mata pencaharian, memberdayakan

Recommend Documents