BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata, hal ini berdasarkan penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, walaupun dalam pembukaan maupun batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan konsep negara hukum tersebut maka hal yang paling penting adalah persamaan perlakuan dimuka hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang adil serta sama dimuka hukum. Anak adalah bagian dari warga negara Indonesia yang harus di lindungi karena merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on
1
2
the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kesemuanya mengemukakan
prinsip-prinsip
umum
perlindungan
anak
yaitu
non
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Data Statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menyebutkan lebih dari 4.000 (empat ribu) anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian, pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan baik dari pengacara maupun dari dinas sosial, dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak dijatuhi sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan.1 Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana dan mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat
prinsip-prinsip
tentang
perlindungan
anak
terutama
prinsip
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses
1
http://www.Ditjenpas.go.id/index.php, Data Statistik kriminal Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 09.30 wib.
Direktorat
Jenderal
3
penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak, justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak, oleh karena itu diversi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi mulai diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) diundangkan, yaitu pada tanggal 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU SPPA). Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversi. Oleh karena pelaksanaan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam
4
setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut. Dalam penulisan hukum ini, penulis mengkaji bagaimana mekanisme diversi secara teknis karena UU SPPA tidak mengatur teknis mengenai mekanisme diversi. Pasal 15 UU SPPA menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada, hanya ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat PERMA diversi) sebagai pengisi kekosongan peraturan pelaksanaan diversi dalam UU SPPA pada tingkat pemeriksaan di persidangan, sedangkan peraturan pelaksana diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan belum ada. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (skripsi). Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul : “DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)”.
5
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana mekanisme diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam praktik di lapangan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan berdasarkan UU SPPA? (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Dalam Peradilan Anak di Kabupaten Sleman). 2. Apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam mekanisme diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan? (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Dalam Peradilan Anak di Kabupaten Sleman)?.
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian untuk penulisan hukum ini adalah : 1. Tujuan Objektif a. Mengetahui mekanisme diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam praktik di lapangan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan berdasarkan UU SPPA (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Dalam Peradilan Anak di Kabupaten Sleman). b. Mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam mekanisme diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Dalam Peradilan Anak di Kabupaten Sleman).
6
2. Tujuan Subjektif a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analisis penulis mengenai ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu hukum pidana anak.
D. Kegunaan Penelitian Penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 1. Kegunaan akademis a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana. b. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana. c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk undang-undang, serta masyarakat. 2. Kegunaan praktis a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan
7
dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai mekanisme diversi. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan/atau panduan bagi para penegak hukum, khususnya Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengawal pemeriksaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana untuk diupayakan diversi terlebih dahulu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan.
E. Keaslian Penelitian Seperti diketahui kegiatan hidup manusia berkembang dengan pesat yang diikuti oleh perkembangan hukum, oleh karena itu diperlukan penelitian hukum. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, bahwa penelitian mengenai “Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Anak Berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Dalam Peradilan Anak di Kabupaten Sleman)”, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Terdapat beberapa penelitian lain yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain : 1. Skripsi oleh Johanes Gea.2
2
Johanes Gea, 2011, “Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (Analisis terhadap : Kasus 10 anak Bandara dan Kasus Deli)“, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok).
8
a. Perumusan Masalah: 1) Bagaimana aparat penegak hukum menggunakan diskresi untuk mendiversi perkara anak berhadapan dengan hukum? 2) Bagaimana dampak buruk dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak berhadapan dengan hukum? b. Hasil Penelitian : Skripsi tersebut menjelaskan mengenai penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum untuk mendiversi anak yang berhadapan dengan hukum dan mengenai dampak buruk dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak berhadapan dengan hukum. 2. Skripsi oleh Mohamad Yogi Hidayat.3 a. Perumusan Masalah: 1) Apakah yang menjadi ide dasar penggunaan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? 2) hambatan yuridis apakah yang mempengaruhi penggunaan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak? b. Hasil Penelitian:
3
Mohamad Yogi Hidayat, 2012, “Pelaksanaan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia“, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
9
Skripsi tersebut lebih menitikberatkan penjelasan pada pembahasan Restorative Justice yang digunakan dalam peradilan anak dan hambatan yang bersifat yuridis dalam pelaksanaan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak. 3. Skripsi oleh Fani Phisca Purbayani.4 a. Perumusan Masalah: 1) Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam proses penegakan hukum pada perkara pidana anak di Kabupaten Purbalingga dan Kota Yogyakarta? 2) Apakah yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam menerapkan Restorative Justice pada perkara pidana anak di Kabupaten Purbalingga dan Kota Yogyakarta? b. Hasil Penelitian: Penelitian tersebut menitikberatkan pada penjelasan mengenai penerapan Restorative Justice dalam proses penegakan hukum pada perkara pidana anak dan mengenai hambatan-hambatan apa saja bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Restorative Justice tersebut di Kabupaten Purbalingga dan Kota Yogyakarta.
4
Fani Phisca Purbayani, 2012, “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana Anak di Kabupaten Purbalingga dan Kota Yogyakarta“, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
10
4. Skripsi oleh Ardinita Pingki Nadiar.5 a. Perumusan Masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum? 2) Apakah yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum? b. Hasil Penelitian: Skripsi tersebut menitikberatkan pada penjelasan mengenai pelaksanaan diversi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan mengenai hambatanhambatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi secara umum. Dari keempat penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme diversi dalam praktik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan berdasarkan UU SPPA dengan Studi kasus di Kepolisian Resort Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman, serta hambatan5
Ardinita Pingki Nadiar, 2015, “Pelaksanaan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Aparat Penegak Hukum“, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
11
hambatan yang ada dalam mekanisme diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan tersebut. Penelitian ini berdasarkan pemikiran dari penulis sendiri meskipun hal ini telah banyak dituangkan dalam berbagai tulisan atau karya ilmiah, namun dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru karena baik judul dan permasalahannya berbeda, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah sesuai dengan asas keilmuan yang rasional dan obyektif.
F. Sistematika Penulisan Penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang setiap bab nya terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta keaslian penelitian. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menjelaskan kerangka teori penulisan hukum terkait pengertian anak, pidana dan tindak pidana anak, diversi, perlindungan anak. BAB III : METODE PENELITIAN
12
Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, lokasi penelitian, subjek penelitian, dan analisis data. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi hasil penelitian
yang dilakukan serta
pembahasannya yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum ini yang membahas, menguraikan, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi : Mekanisme diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam praktik di lapangan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan berdasarkan UU SPPA dan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Dalam Peradilan Anak di Kabupaten Sleman). BAB V : PENUTUP Dalam bab ini terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu kesimpulan dan saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
