BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Belaka kang Masalah Reformasi keuangan Refo orm rmasi pengelolaan n ke keua uang gan nnegara eg gar a a yang teruss diupayakan oleh
pemerintah melahirkan pemeri intah telah mel elah hir i ka k n paket perundang-undangan perundang-un unda dang ngaan keuangan ne nnegara gara yang baru. Salah reformasi tata ba aru. Sala ah sa satu tu target re ref formasi keuangan negara adalah ad ttercapainya erca capa painya tat ta kelola keuangan keuang ngan an yangg baik. Pada UU No 17 Tahun 20033 pasal 336 6 ayat (1) mengharuskan pendapatan belanja. me meng n haruskkan penerapan basis akrual untuk pengakuan pendapat a an ddan an belanja ja. Untuk Un Untu tuk
melaksanakan
ketentuan
tersebut,
Komite
Standar Standa ar
Akuntansi Akun Ak unta t nsii
Pemerintahan (SAP) Pemeri intahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SA AP) be bberbasis rbassiss akruall yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penerbitan PP No No. 711 Tahun Tahu hunn 20 22010 10 berbasiss akrual akru ak rual al yyang angg menandakan an an bberakhirnya erak er akhi hirn rnya y masa PP No. No. 24 Tahun Tahu hunn 2005 220 05 berbasis kas menuju akruall ((cash ca ash toward accrual) ini diyakini mampu mam ampu p memberikan lebih baik. me memb mber e ikan landasan bagi implementasi akuntansi pemerintahan yangg le lebi ih ba bai ik. Pemerintah menerapkan SAP Pe P meriinttah h akan aka kann mene era rapk pkan an S AP berbasis berrba basi siss akrual akru k all yang g
akan
diberlakukan Kementrian diberl rlak akukan ppenuh enuh en uh bagi semua K ementrian an / Lembaga dan dan Pemerintahan Pemerin nta taha han Daerah Tetapi ini pada 2015 (Tempo, 2010) . Te etapi hal in ni sulit diwujudkan melihat beberapa belum pemerintah daerah di Indonesia yang belu lum siap untuk mengimplementasikan penuh. Hal SAP berbasis akrual secara penuh uh. H al ini dapat dilihat dari Indeks Hasil BPK Pemeriksaan Sementara (IHSP) oleh BP B K . Tiga tahun setelah PP No. No 71 Tahun 2010 disahkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika banyak
1
2
pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia mampu mendapat opini WTP, maka dapat diasumsikan kewajiban untuk menerapkan basis akrual penuh pada tahun berarti. 2015 tidak akan menghadapi kkendala enddala yang be en bera rart r i. dari www.bpk.go.id menunjukkan Data yang diakses di menunnju jukkan berdasarkan hasil Provinsi pemeriksaann BPK RI, Provin nsi Yogyakarta Yog ogya yaka kart r a yang terdiri ddari ari 1 kota dan 4 ar kabupaten mampu kabupa pate ten belum ma mamp mpuu menyajikan laporan n kkeuangan euan eu angan dengan oopini pini Wajar Tanpa Pengecualian kabupaten Ta anpa Pe eng ngec ecua ualian ssepenuhnya. epenuhnya. Masih ada ddua u kab ua bup upat aten en yangg masih mendapatkan opini Kabupaten Kulon mend dap apat atka kan op opi ini Wajar Dengan Pengecualian yaitu Ka abu b pate t n Ku Kulo lon Pr Progo dan Kabupaten Provinsi da an K abuppaten Gunung Kidul. Sedangkan Pemerintah Provi v nsi DIY DIY telah telaah mendapatkan anggaran me mend ndapaatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun ang nggara rann 20 22012. 12. Meskipun Meskip pun begitu , data yang diakses pada www.dppka.jogjaprov.go.id www.dppka.jogj gjaprov.go.id id menunjukkan akuntansi menun njukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 , sistem akun ntansi yangg diterapkan ditera apk pkan adalah ak akuntansi kun unta tans nsii kas kas menuju akrual akrua uall atau atau cash cas toward accrual accr cruual dimana diman d anaa ppendapatan endapatan dan belanja dicatat ber berdasarkan erda d sa sarrkan kas yang di terima atau kas yang yan ang dikeluarkan dike di kelu luar a kan dari kas negera, sedangkan pencatatan aset, utang g da dan ek ekui ekuitas uittas menggunakan meng me nggunakkan basis basis is akrual akru ak rual al atau be berd berdasarkan rdas asar arka kann hhak ak ke kewa kewajiban waji jiba ban yang ttimbul. imbul. l. L Laporan aporan ap keuangan keuang ngan an saat in inii da dalam sistem bbasis asis kas m menuju enuju akrual tterdiri erdi er diri r dari em emp empat pat laporan yakni laporan realisasi anggara anggaran, an, neraca , laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Setelah mengu mengunakan unakan ba basis asis akrual, laporan keuangan terdiri 7 laporan yakni laporan realisasi anggaran, anggar an aran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional , laporan perubahan saldoo anggaran lebih, lebih laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemerintah provinsi DIY mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual dengan
3
serius agar kualitas laporan keuangan dapat terjaga dan mampu menularkan pada pemerintah kabupaten dan kota lainnya yang ada di DIY. Kesuksesan penerap penerapan SAP berbasis pan S AP berbasi siss akrual a rual sangat diperlukan sehingga ak pemerintah dapat m memiliki emiliki tata kelola keuangan yang yan ng baik dan menghasilkan yan ng berkualitas. Perubahan Peeru ruba baha hann pengelolaan peng pe ngellol o aan keuangan nnegara egara yang lebih informasi ya yang jelas dan pertanggungjawaban cepat serta sesuai da pertanggun ungj gjaw awaban yang lebih ce epa patt se sert rta lengkap se esuai SAP , menurut me
Nazier Na Nazi zier er
(2009) (20 009 09))
menimbulkan
banyak ak
permasalahan. perma masa sala laha h n.
Beberapa B e erapa eb
permasalahan administrasi permas asal alah ahan yyaitu aitu penyiapan infrastruktur sistem administ ai tra rasi (sistem (sist stem em aakuntansi, kunttansi, sistem sist stem em administrasi adm ministrasi aset, dan sistem teknologi informasi ) dan penyiapan penyi yiap apan a aparat aparaat yang tersebut. Untuk yang berkualitas ber erkualitas (qualified) d untuk menjalankan regulasi baru ters r eb but ut. Un U tukk menunjukkan menunj njukkan beratnya masalah ini dapat dilihat dari ketergantungan ketergantunngan banyak banya yakk daerah h (kabupaten/kota) pada jasa konsultan untuk menyiapkan menyiapkaan laporan lap aporan n keuangannya. keuang ngannya. Salah satu tantangan yang mempengaruhi memp me m engaruhi keberhasilan penerapann SA SAP P berbasis berb be bas asis is akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal al ddii bbidang ida dang akuntansi (Simanjuntak Ardiansyah Faktor tidak akun ak untansii (S (Si imanju junt ntak ak ddalam alam A rdia rd ians nsya yahh , 2012). 2012 2). F akto ak tor llain aiin yang ti ida dakk kalah kalah penting organisasi/instansi pentin ingg adalah kkomitmen omitmen dari org om rganisasi//in instansi dalam hal hal ini yang yan ng berwenang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pi pimpinan impinan organisasi itu sendiri yang merupakan penerima dana Dekon Dekonsentrasi/Tugas nsentrasi/T Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa tteknologi e no ek ologi informasi (hardware dan software) yang memadai dalam pelaksanaan S SAP AP berbasis akrual. akrual Aldiani (2010) juga berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya computer dan software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan
4
dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Selain ketiga faktor di atas juga diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Komunikasi harus dilakukan dengan baik dengan pihak eksternal maupun ma dengaan pi pihak internal, sehingga penerapan SAP berbasis akrual akruaal ddapat apat berjalan dengan baik. Keberhasilan diperlukan Kebe erh rhasilan penerapan n SAP AP bberbasis erba er basi s s akrual a rual sangat di ak dipe p rlukan sehingga pemerintah menghasilkan pemeri intah dapat men engh ghas asilkan laporan keuangan an yyang angg transparan ddan an an akuntabel. Un Untuk
mencapainya menc me ncap apai a nya
di diperlukan
faktor
–faktor –fakt ktor or
pendukung pendu duku kung ng
yangg
dapat
mempengaruhi suatu memp mpen enga garruhi kesuksesan kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan dilak kuk ukan sua uatu tu ppenelitian enellit itian yang menganalisis seberapa besar tingkat ya ang n meng ganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberap apa be esa sarr tingka kat pengaruh pe peng ngaruh h terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. mempengaruhi Penelitian yang meneliti tentang faktor –faktor yang me empengaru uhi h implementasi diantaranya implem mentasi SAP berbasis akrual telah banyak dilakukan. Beberapa dianta arany ya yaituu Indah (2008) mengenai yang 8) melakukan mel elak akuk u an penelitian penelitia iann me meng ngen e ai faktor-faktor faktor-fa fakt ktor yan angg mempengaruhi penerapan m mpengaruhi keberhasilan penerapa me pan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP Satuan Satu Sa tuaan Kerja Perangkat Kerj Ke rjaa Pe P rangkat Daerah (SKPD), Aldiani (2009) meneliti tentang g ffaktor-faktor akto ak orr-fa fakt ktor pendukung penerapan PP pend pe ndukung kkeberhasilan ebberhas hasil ilan an penerap pan P P No.24 No.24 2 Tahun T hu Ta hunn 2005 2005 pada pada d Pemerintahan Peme meri rint ntahan Kabupaten Ardiansyah meneliti Kabu upa pate t n Labuhan Labu buha han Batu, dan A rdiansyaah (2012) menel elit itii tentang t ntangg faktor-faktor te fakktor-faktor fa yang mempengaruhi keberhasilan keberhasilaan penerapan penerapaan PP No.71 tahun 2010 pada KPPN Malang. Penelitian ini akan m mengacu engacu pada pada tiga penelitian terdahulu yaitu penelitian Indah (2008), Aldiani (200 (2009), 009), ddan an Ardiansyah (2012). Penelitian-penelitian terdahuluu menunjukkan hasil yang tidak seragam seragam. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi objek penelitian yang berbeda. Hasil dari penelitian Aldiani (2009) dan Indah (2008) menunjukkan Sumber Daya Manusia
5
(SDM) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual . Komitmen Organisasi juga berpengaruh terhadap penelitian implementasi SAP basis akrual akrrua uall menurut pe pene nelitian Aldiani (2010). Sedangkan Ardiansyah komunikasi dalam penelitian Ar Ard diansyah (2012) SDM dan komu uni nikasi berpengaruh, tetapi terhadap komitmen organisasi org rganisasi tidak berpengaruh berp penga g ru ruhh te terh rhad a ap keberhasilan pe penerapan SAP. Karena terdapat penelitian telah K arena terda apa patt pe perbedaan hasil dalam m pe pene neli littian yang tela lahh dilakukan sebelumnya melihat Provinsi se ebelumnya ya ddan an melih hat pentingnya penerapan SAP SAP berbasis berbas asis is aakrual k ual di P kr rovinsi Yogyakarta yang toward Yogy yak akar arta ta yan ng masih menggunakan sistem akuntansi ca cash tow owar ardd accrual, accrrual, faktor-faktor maka peneliti maka pen neliti ingin melakukan penelitian mengenai fakt ktor-ffak akto tor yang ng mempengaruhi me memp m en ngaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi Provinssi Yogyakarta. Yog ogya yaka k rta. Penelitian lebih Peneliti tian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang harus lebi bihh diperhatikan (DIY) diperh hatikan oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D DIY) ddalam alam m berdasarkan SAP akrual. proses es penyusunan penyusunan laporan laapo pora rann keuangan keua ke uangan berdasa ark rkan an S AP bberbasis erbasis akrual al.
1.2 1.2 1.
Perumusan Masalah Apakah sumber manusia yang dimiliki provinsi Ap A ak kah h sum mbe berr ddaya aya m anus an usia ia ya yan ng dimil ilik ikii pemerintah pemeriinttah pe h provi vinnsii DIY berpengaruh kesiapan penerapan berbasis akrual menurut bbe rp penga garu ruhh terhadap kesia iapa p n pene nerapan SAP berb rbas asis i akrua al m enurut PP No.71 Tahun 2010?
2.
Apakah komitmen organisasi organnisasi yang yan ng ada di pemerintah provinsi DIY kesiapan penerapan berpengaruh terhadap kesiapa pan pe enerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 No 71 Tahun 2010?
6
3.
Apakah teknologi informasi yang diterapkan pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
4.
Apakah tataa cara komunikasi yang dilakukan ppemerintah emerintah provinsi DIY berpengaruh kesiapan penerapan berp pen engaruh terhadap kes esiaapa pann pe pene nera r pa pan SAP berbasiss akrual akrual menurut PP No.71 2010? N o.71 Tahun 20 2010 10??
5.
Apakah teknologi informasi, Ap pak akah ah ssumber umberr da daya manusia, komitmen oorganisasi, rganisasii, te rg tekn knologi in nfo f rmasi, komunikasi terhadap kesiapan dan komu dan munikasi pemerintah provinsi DIY berpengaruh berpengarruh u terha hada dapp kesi iap apan penerapan pene erapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 22010? 010? 0?
1.3 1.
Tujuan Penelitian Untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu meng mengenai genai ffaktor akto or berbasis yang berpengaruh berpeng ngar aruh uh terhadap ter erha h dap kesiapan kesiap pan ppenerapan ener en erap apan SAP berba bassis akrual akru rual al komitmen (terlebih faktor SDM, komi mitm men organisasi, teknologi informasii ddan an lainnya dengan komunikasi) yang memiliki hasil berbeda satu dengan lain nny nya de deng ngan Pemerintah Provinsi DIY. penerapan di P emerintahh Pr em Prov ovin insi si D IY. IY
2.
Untuk memperdalam hasil penelitian dengan menambah U tuk me Un mem mperdalam ha asi s l peneli litian sebelumnya sebelumny nyaa deng gan m enambah deskriptif mengenai hasill penelitian n , sehingga tidak hanya melihat dari hasil uji regresinya.
7
1.4 1.
Manfaat Penelitian Kontribusi Praktek mempunyai Hasil dari riset akan n m empunyai kkontribusi ontribusi untuk memberikan bahan on pertimbangan pertimbang gan terhadap penerapan PP No.71 Tahun Tahun 2010 agar dapat menerapkan akrual secara maksimal. mene erapkan basis akrua al se eca cara ra m aksi ak s ma m l. Penelitian ini in ni diharapkan dapat meminimalkan penyusunan m eminimalkan an kesalahan kes esaalahan dalam penyusu una nann laporan lapo la poran keuangan an pemerintah provinsi berbasis akrual meninjau prov ovin insi si Daerah Daerahh Is Istimewa Yogyakarta berb rbas a is akr rua uall de dengan m eninjau kendala Perbaikan ke kend ndala yyang ang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapannya. pene nerapann nnya ya.. Pe P rbai aikan praktek prak ktek diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan lap aporan n keuangan keuangaan ppemerintah emerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.
Kontribusi Kebijakan mendukung Standar Hasil riset akan memiliki kontribusi kebijakan mendukun ng St tandaar Akuntansi Pemerintah Peme Pe meri rint ntah ah ((SAP) SAP) No. 7711 Tahun Tahu Ta hunn 2010 dan kkebijakan ebijakan eb n – dipertimbangkan kebijakan lain di lingkungan lingkunggan ppemerintah emerintah yang akan dipertimbang ngka kan setelah melihat riset yang telah dilakukan.
