BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan salah satu pendapatan utama pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Laju pembangunan nasional akan berjalan dengan berkelanjutan jika pendapatan pajak meningkat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, merupakan faktor yang paling penting agar pendapatan negara dari sektor pajak dapat menopang roda pemerintahan karena anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia 75 % dari sektor pajak. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya sebagai untutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan, dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan yang menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Kebijakan ini merupakan strategi pemerintah agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pada awalnya, PBB-P2 termasuk pajak pusat, sejalan
1
2
dengan desentralisasi keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang Undang tersebut diantaranya mengamanahkan pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), yang awalnya merupakan pajak pusat kemudian dialihkan menjadi pajak daerah. Dengan pengalihan ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini di perkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK/07/2010. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2) selama ini merupakan pajak pemerintah pusat, namun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PBB-P2 dilimpahkan menjadi pajak daerah. Hal ini berarti kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut undang-undang tersebut beralih dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, yang selama ini pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemungutan pajak tersebut, maka hasil pemungutan Pajak
3
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jepara sendiri penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru dilaksanakan pada 1 Januari
2014
yang diperkuat dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012, hal ini disebabkan diperlukan terlebih dahulu kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melaksakanan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Persiapan
yang
dilakukan
Pemerintah
Kabupaten
Jepara
diantaranya adalah menyiapkan peraturan peraturan terkait dengan PBBP2, kerjasama dengan lembaga yang melayani perpajakan, sarana prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia serta penganggaran dalam pendapatan belanja daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara. Selanjutnya,
untuk
mengetahui sejauh mana penerapan pengalihan PBB-P2 di Kabupaten Jepara dan apa yang menjadi permasalahan serta dampak dari penerapan tersebut dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
4
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Penerapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
dari
Pemerintah
Pusat
kepada
Pemerintah
Kabupaten Jepara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012”
1.2.
Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini digunakan agar pembahasan lebih terarah dan tidak terlalu melebar sehingga lebih mudah dalam menentukan isi dari permasalahan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini dititikberatkan mengenai: a.
Penerapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2014.
b.
Kesesuain penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Kabupaten
Jepara
berdasarkan
Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012.
Peraturan
Daerah
5
1.3.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara ?
2.
Bagaimana kesesuaian penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 ?
3.
Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara ?
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian mengenai penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012, antara lain : 1.
Untuk mengetahui penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.
6
2.
Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012.
3.
Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul dalam penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.
1.5.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)
Bagi Penulis ; Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012.
2)
Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (DPPKAD) ; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas serta sebagai bahan masukan dan evaluasi tentang kinerja Aparatur Negara terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan
7
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkenaan dengan penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat sebagai informasi perbendaharaan studi ilmiah mahasiswa khususnya yang berkaitan penerapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Jepara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012. Selain itu, penelitian ini dapat berguna sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya. 1.6.
Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu : BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
:
TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas landasan teori yang didalamnya terdiri dari Pajak, Jenis jenis pajak, persipan pengalihan PBB P2, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor12 Tahun 2012, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Penelitian.
8
BAB III :
METODE PENELITIAN Bab ini membahas metode penelitian berupa variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.
BAB IV :
HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang disajikan secara sistematis dari gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.
BAB V
:
PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan.
