BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. 1 Kadang kala pemenuhan kebutuhan ini dapat diperoleh dari bantuan luar negeri. Seperti halnya negaranegara berkembang lainnya, Indonesia sering kali memperoleh pinjaman luar negeri untuk mendukung pembangunan nasional. Namun bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu, dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan penting pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara massive, dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. 2
1
Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, cet. 2 (Bandung: Alumni Bandung, 2007), hlm. 1 2 M. Irsan Nasrudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1
1
2
Dalam era globalisasi, setiap negara harus tunduk pada peraturan ekonomi regional dan organisasi ekonomi dunia sehingga suatu negara menjadi tidak bebas lagi atau bahkan dilarang untuk menentukan aturan main yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan internasional yang telah disepakati dalam satu wilayah atau organisasi. Misalnya, dengan World Trade Organitation (WTO), suatu negara yang telah menjadi anggotanya, terikat oleh hukum internasional dan tidak mungkin lagi membuat peraturan perundangan sendiri yang bertentangan dengan hukum internasional walaupun untuk tujuan yang baik, yaitu mengatur kepentingan negara sendiri, oleh karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang akan membuat suatu negara menghadapi hukuman internasional yang sangat serius dan berdampak luas. Alasan seperti inilah yang mendorong setiap negara akan berusaha melakukan efisiensi atau menghilangkan ekonomi biaya tinggi agar dapat bersaing, maupun melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, aliansi, dan kerjasama bilateral antar perusahaan dalam bentuk apa pun agar dapat menang dalam persaingan ekonomi dunia. Salah satu cara untuk menekan biaya tinggi adalah menggiring perusahaan swasta masuk ke pasar modal agar struktur modal perusahaan menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih terkendali oleh masyarakat, serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapuskan beban berat yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena kebanyakan BUMN menderita kerugian yang disebabkan oleh salah urus. 3 Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur
3
Mohammad Samsul, Pasar Modal & Manajemen Portofolio, (Erlangga, 2006), hlm. 3
3
permodalan adalah pencerminan dari perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri dari suatu perusahaan. 4 Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan pembangunan nasional secara bersamaan, pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. 5 Sementara ini sistem ekonomi pasar di Indonesia
dianggap
hanya
memakmurkan
sebagian
kecil
golongan
masyarakat. Di banyak negara tetangga, sistem ekonomi pasar berhasil memakmurkan sebagian besar rakyatnya, sehingga banyak negara yang sebelumnya beralih ke sistem ekonomi pasar sejak tahun 1988. 6 Negara yang menganut
paham
sosialis
pun,
seperti
RRC,
dalam
kehidupan
perekonomiannya sudah mengarah kepada praktik yang umum terdapat di negara kapitalis. 7 Hal ini berarti kegagalan di Indonesia dapat disebabkan oleh unsur sumber daya manusianya yang “tidak beres”, pengelolaan negara yang “salah urus”, atau subsistem ekonomi yang “tidak komplit”, dan bukanlah kesalahan sistem ekonomi pasar itu sendiri. Mengingat pentingnya pasar modal bagi pembangunan nasional, pemerintah hendaknya melalui Bapepam mengatur pasar modal Indonesia dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Sering disebut-sebut juga bahwa pasar modal merupakan tempat memperoleh dana jangka panjang. Hal ini dibedakan dengan rivalnya yang 4
Jusuf Anwar, Op.Cit, hlm. 3 Ibid, hlm. 2 6 Mohammad Samsul, Op. Cit, hlm. 4 7 Departemen Keuangan Republik Indonesia, t.t., Seluk Beluk Pasar Modal, Jakarta, 5
hlm. 5
4
lain yang disebut “pasar uang”, yang terakhir ini sering dikatakan sebagai sumber dana jangka pendek. Selain itu, rivalnya yang lain lagi adalah “pasar komoditi” yang dalam hal ini merupakan tempat perdagangan komoditas seperti kopra, karet, kedelai dan sebagainya. Inilah
tiga
serangkai
memperdagangkan
efek
bursa,
(jangka
dimana
pasar
modal
untuk
panjang),
pasar
uang
untuk
memperdagangkan uang/dana jangka pendek, sementara pasar komoditas merupakan tempat untuk memperdagangkan barang-barang komoditas. Pasar
modal
dapat
memainkan
peranan
penting
dalam
suatu
perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai: 1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif; 2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional; 3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja; 4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi; 5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “open market operation” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral; 6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reasonable; 7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.
5
Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan complicated, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar dan efisien serta memberikan perlindungan yang adil bagi para investor, sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut Hukum Pasar Modal (Capital Market Law, Securities Law). Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Jadi ruang lingkupnya relatif luas, antara lain pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut: 8 1. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya: a. disclosure requirement; b. perlindungan pemegang saham minoritas; 2. Tentang surat berharga pasar modal; 3. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal yaitu meliputi : a. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga yang disebut emiten; b. Tentang lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal; c. Tentang perdagangan surat berharga, yang sering disebut efek. Oleh sebab itu dari sudut pandang yuridis, pengaturan hukum pasar modal pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut: 9 1. Keterbukaan informasi; 2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal; 3. Pasar yang tertib dan modern; 9
Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 13
6
4. Pasar yang efisien; 5. Kewajaran dalam transaksi; 6. Perlindungan hukum terhadap investor. Di Indonesia hukum pasar modal berkembang sesuai dengan perkembangan pasar modal itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa gemerlapnya pasar modal baru dimulai di Indonesia di sekitar tahun 1988 dan sejak itu pulalah hukum pasar modal mulai menampakkan fungsinya. Puncak momentum penentu bagi perkembangan pasar modal adalah dengan keluarnya Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang terdiri dari 18 bab dan 116 pasal itu, yang kemudian diikuti oleh banyak sekali peraturan pelaksanaannya, antara lain dengan 2 (dua ) Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995, diikuti dengan berbagai Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Surat Keputusan Ketua Bapepam yang sekarang dikenal dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tujuan dari eksistensi hukum pasar modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 10 1. Likuidnya efek; 2. Unsur keamanan terhadap pokok (prinsipal) yang ditanam; 3. Unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan return of investment.
10
Ibid
7
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal. Dari pengertian pasar modal di atas maka terdapat tiga elemen yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu: 11 1. Penawaran umum dan perdagangan efek; 2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, yang disebut Emiten atau PT Go Publik; 3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Pasar modal diperlukan sebagai wadah untuk mempertemukan antara investor dengan pihak emiten atau perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam rangka mencukupi dana yang dibutuhkannya. Dana tersebut dibutuhkan oleh perusahaan untuk berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan seperti pelunasan utang, pembangunan pabrik baru atau perluasan kegiatan usaha yang membutuhkan dana yang tidak cukup hanya diatasi melalui modal sendiri dan sebagainya. Bagi investor, dasar keinginan memberikan
sebagian
dananya
kepada
perusahaan
adalah
untuk
melipatgandakan dana yang dimilikinya melalui keuntungan yang akan diperoleh dari penyertaan modal tersebut. Hal ini menjadi lisensi dasar terciptanya pasar modal. Bagi investor secara singkat orientasinya dapat disebutkan adalah mendapatkan keuntungan berupa deviden, capital gain atau
11
Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 5
8
kenaikan nilai aktiva bersih yang ditanamkan dalam efek yang dijual oleh emiten di pasar modal tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan keinginannya memperoleh dana dari masyarakat adalah dengan melakukan penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek oleh perusahaan atau emiten yang merupakan kegiatan awal untuk menjual efek kepada masyarakat. Efek yang akan dijual oleh emiten dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif serta berjangka waktu atas efek. Dengan telah dijualnya efek kepada masyarakat melalui bursa efek, maka akan terjadi suatu perubahan dalam perusahaan tersebut bahwa pihak perusahaan tidak lagi dapat mengelola secara tertutup tetapi akan ada peran pihak luar yang turut serta dalam pengelolaannya. Peran pihak luar di sini adalah peran investor yang telah menyertakan dananya terhadap perusahaan. Seberapa besar pun dana yang telah diberikan oleh pihak investor, perannya tidaklah dalam segala aspek melainkan hanya terbatas berkaitan dengan dana yang telah diserahkan. Konsekuensinya maka investor mempunyai hak tertentu terhadap penggunaan dan perolehan dana yang didapat oleh perusahaan, akan tetapi dalam hal yang berkaitan dengan sistem manajemen sepenuhnya dipegang oleh pihak perusahaan. Efek yang diperjualbelikan di bursa pasar modal sendiri tidak lebih adalah barang komoditi. Investor dapat dengan bebas menentukan pilihan, mana efek yang mereka minati sebagai alat investasinya.
9
Namun sebelum memulai melakukan penawaran umum ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh emiten, diantaranya: 12 1. Telah menyampaikan pernyataan pendaftaran pada Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, disingkat OJK) untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan tersebut telah efektif; 2. Penyebaran tentang prospektus yang berkenaan dengan efek yang bersangkutan kepada masyarakat sebelum atau pada saat pemesanan efek dilakukan. Pendaftaran diajukan kepada OJK berdasarkan salah satu fungsinya sebagai pihak yang mengawasi kegiatan pasar modal. Pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif terhitung pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak diterimanya pernyataan pendaftaran secara lengkap oleh OJK atau sebelum hari ke-45 (empat puluh lima) telah dinyatakan efektif. Apabila pihak emiten atau perusahaan bermaksud menyampaikan perubahan atau tambahan informasi maka pernyataan pendaftaran dinyatakan diterima secara lengkap oleh OJK sejak diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut. Prospektus mempunyai andil yang sangat besar dalam tahapan dilakukannya penawaran umum. Prospektus merupakan dasar bagi investor dalam pengambilan keputusan, dimana pihak investor yang sebelumnya tidak mengetahui secara mendetail terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, dengan adanya prospektus dapat memperoleh gambaran serta informasi yang mendalam atas perusahaan tersebut. Penyebaran
12
Ibid, hlm. 6
10
prospektus bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, dimana dengan adanya prospektus, investor diharapkan dapat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau emiten yang melakukan penawaran umum, sebelum dirinya mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Sebagai bukti bahwa prospektus telah disebarluaskan maka pihak investor harus menyatakan dalam formulir pemesanan bahwa telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus. Salah satu dasar pertimbangan yang diambil oleh investor adalah akan dicatatkannya efek yang ditawarkan oleh emiten pada Bursa Efek, sehingga apabila ternyata di kemudian hari terdapat kegagalan pencatatan di Bursa Efek maka penawaran umum yang telah dilakukan menjadi batal demi hukum. Akibatnya investor tidak mungkin akan dapat menginvestasikan dananya melalui efek yang tidak jadi ditawarkan melalui Bursa Efek oleh emiten akibat emiten gagal melakukan proses penawaran umum. Sehubungan dengan hal itu, salah satu faktor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penawaran umum adalah peran Profesi Penunjang Pasar Modal. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu meliputi profesi Akuntan, Konsultan Hukum, Perusahaan Penilai (Appraisal) dan Notaris. Sebelum tahun 2014, proses penyiapan dokumen pernyataan pendaftaran yang harus dilakukan oleh Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang akan going public dengan menjual efek atau sahamnya melalui bursa pasar modal, dikoordinatori atau dipimpin oleh Penjamin Emisi Efek atau Underwriter.
11
Penjamin Emisi Efek atau Underwriter adalah lembaga penunjang pasar modal yang dinilai mempunyai pengalaman dan networking untuk membantu emiten dalam menjual sahamnya melalui bursa pasar modal untuk mendapatkan dana bagi pengembangan usaha perusahaan. Mulai tahun 2014 ini, Otoritas Jasa Keuangan mulai memberlakukan ketentuan bahwa proses penyiapan dokumen pernyataan pendaftaran harus dikoordinasi atau difasilitasi oleh Konsultan Hukum yang berperan sebagai koordinator yang memandu penyiapan dokumen pernyataan pendaftaran sebagai sarana marketing atau promosi emiten yaitu dengan menyiapkan pembuatan prospektus awal, prospektus ringkas dan prospektus lengkap. Maka dari itu, menjadi hal yang dirasa perlu dilakukan penelitian adalah bagaimanakah peranan berikut perkembangan peran profesi penunjang pasar modal, khususnya yang disebut Konsultan Hukum ini, dalam mengemban tugas dan peran barunya sebagai koordinator yang membawahi atau memfasilitasi pembuatan dan penyiapan dokumen pernyataan pendaftaran, satu diantaranya adalah penyiapan prospektus dalam proses penawaran umum.
B. Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah peranan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam proses penawaran umum ?.
12
2. Bagaimanakah perkembangan peran Konsultan Hukum Pasar Modal dalam membantu mempersiapkan proses penawaran umum suatu perseroan terbatas ?.
C. Keaslian Penelitian Penelitian yang berjudul Peran Profesi Penunjang Pasar Modal Pada Proses Penawaran Umum Dan Perkembangannya merupakan penelitian baru dan sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti. Penelitian ini menitikberatkan pada peran profesi penunjang pasar modal, khususnya dalam proses penawaran umum. Pada tahun 2012 sebelumnya telah terdapat penelitian yang berjudul Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia yang ditulis oleh Intan Cindrakasih, dimana penelitian tersebut merupakan penelitian akan peran Notaris secara umum sebagai profesi penunjang di pasar modal. Namun demikian, seiring dengan perkembangan terbaru, peran profesi penunjang pasar modal pada tahun 2014 ini mengalami perubahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Maka dengan makin berkembangnya peran profesi penunjang pasar modal, dapat diyakini bahwa terkait perkembangan terbaru atas peran profesi penunjang pasar modal pada tahun 2014 ini, belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti maupun penulis sebelumnya, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang asli / orisinil.
13
D. Tujuan Penelitian Merujuk pada rumusan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan perkembangan peran konsultan hukum tentang : 1. Peran Profesi Penunjang Pasar Modal dalam proses penawaran umum; 2. Perkembangan peran Konsultan Hukum Pasar Modal dalam membantu mempersiapkan proses penawaran umum suatu perseroan terbatas;
E.
Manfaat Penelitian Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pasar modal terkait dengan pernan Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut Konsultan Hukum Pasar Modal. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan peran Konsultan Hukum Pasar Modal dalam membantu proses penawaran umum perseroan terbatas yang akan menjual saham atau efeknya melalui bursa pasar modal.
