Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom – up dan top – down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas
untuk
menyusun
perencanaan
pendapatan,
perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi
dengan
para
pakar.
Proses
partisipatif
dilakukan
dengan
mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom – up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top – down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program dalam RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD dan berjangka waktu 1 tahun telah memuat program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
I-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang
–
Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 6.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
I-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun
2014 (Berita Negara Tahun
2013
Nomor 471); 9.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
10.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
I-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 14.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor seri E);
1.3 Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM. Mengingat pada tahun 2013 ini RPJMD Kabupaten Lamandau masih dalam proses penyusunan, maka RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 dan tetap memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015, RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. RKPD menjadi acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mana Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
I-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 I.4 Sistematika RKPD RKPD Kabupaten Lamandau terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagi berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika RKPD serta maksud dan tujuan.
BAB II
: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta memuat kondisi geografi
dan
demografi
daerah,
pencapaian
kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV
: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
I-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD). Rencana program dan kegiatan
prioritas
harus
mewakili
aspirasi
dan
kepentingan
masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. BAB VI
: PENUTUP Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pihak dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pencapaian RKPD Kabupaten Lamandau.
1.5 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
disusun
dengan
maksud
memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai bahan dalam penyempurnaan Renja SKPD. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau; 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan; 3) Mewujudkan perencanaan,
tercapainya
keterkaitan
penganggaran,
dan
pelaksanaan,
konsistensi pengendalian
antara dan
pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah
I-6
