HAK MILIK INTELEKTUAL DAN LISENSI SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI H. Syafrinaldi Prof. Dr. MCL., SH. 08t3222s5281 Abstract The role of Intellectual propere rights in economic development is very signfficant. The intellectual property rights consists of copyrights, patent,
trademark, industrial design, trade secret and integrated circuit. The intellectual property is transfbrable from the right holcler to another one and one of the method used to transfer it is license. In recent years license is used as an agent of technology transfer in running their businesses. License simply means permission granted by the owner of the intellectual property right to another to use it on agreed terms and conditions, for a defined purposed, in a defined territory and for an agreed period of time.
Keywords
:
Intellectual Property Rights, License and Transfer of
Technology.
A.
PENDAHULUAN Konsep pembangunan (development) mempunyai keterkaitan yang
erat dengan produk hukum (legal product). Sehingga, hukum (law) d,apat dijadikan sebagai alat pembangunan ekonomi (law as a tool of economic
development). Salah satu produk hukum tersebut adalah lisensi (license). Di era globalisasi ini, pembangunan ekonomi dunia terlihat semakin tidak merata dan cenderung saling mengancam antara satu terhadap yang lainnya. Kemakmuran ekonomi yang dinikmati oleh Negara-negara maju (developed countries) merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh bangsanya. Hasil kerja keras tersebut terlihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology) yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kehadiran berbagai teknologi baru dalam segala bidang dan telah menjadi kebutuhan hidup bagi sebagian besar umat manusia di muka bumi ini merupakan cerminan dari meningkatnya karya intelektual manusia. Ditambah lagi, sistem manajemen kekayaan intelektual di negara-negara maju semakin kuat dan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonominya untuk mencapai Negara sejahtera (welfare state).
Persaingan usaha yang sangat kompetitif anlara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya merupakan salah satu ciri dari ekonomi global.
Kondisi ini menuntut suatu perusahaan untuk terus melakukan inovasi terhadap produk (eknologi) yang akan dipasarkan di pasar bebas (free
t5
H. Syafrinaldi, Hak Milik Intelektual
market). Oleh karena itu, hanya perusahaan-perusahaan yang terus melakukan inovasi dalam menghasilkan karya intelektual dan menerapkan sistem manajemen kekayaan intelektual yang tepat dan benar yang akan dapat memenangkan persaingan tersebut. Berbagai perusahaan di negara-negara maju seperti Jepang yang dikenal produk teknologi otomotif dan elektroniknya dalam menghadapi pesaingnya dari negara dan produsen serupa lainnya perlu bermitra dengan perusahaan asing dalam melakukan ekspansi usahanya. Salah satu cara yang dilakukan dalam upaya merealisasikan hubungan mitra usaha tersebut adalah dengan cara lisensi (license). Ternyata lisensi telah menjadi senjata (hukum) yang ampuh bagi pelaku usaha untuk merakukan ekspansi usahanya di berbagai Negara secara efektif dan efisien.
B.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK INTELEKTUAL Hak Milik intelektual atau hak kekayaan intelektual (HKI) atau dalam bahasa asing disebut dengan ,,intellectual property rights,, ApFt) merupakan produk yang lahir dari penggunaan daya pikir dan kreasi intelektual manusia. Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa hanya manusialah yang dapat menghasilkan karya intelektual. Hak milik intelektual terdiri dari dua bagian besar, yakni:
l. 2.
Hak Cipta; dan Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:
a. b. c. d. e. f.
Paten;
Merek;
Perlindungan Variatas Tdnamanl; Rahasia Dagang; Desain Industri; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Karena sifat kekayaan intelektual yang sangat spesifik tersebut, sehingga ketentuan hukum tentang Anti Monopoli dan persaingan Usaha
Tidak Sehat (unfair Trade Practices) merupakan bagian yang sangat berkaitan dengan hukum perlindungan hak milik intelektualr.
Karya-karya intelekfual manusia tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga perlindungan hukum terhadapnya mutlak diperlukan. Apalagi, hak milik interektuar merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada si pencipta atau inventor untuk memanfaatkan segala nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya dan melarang pihak-pihak Iain unruk menikmatinya. kecuali dengan izin dari si pencipta/inventor. Salah satu bentuk izin yang diberikan oleh si pencipta atau inventor kepada pihak lain itu adalah dengan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan lisensi.
I t6
Lex.specialist derogaat legi generalis
Ilmu Hukum, April2009 Volume
I Nomor
l
Masyarakat internasional melalui wortd Intellectual property organization (wlPo) memilil:; Kumitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap karya-karya intelektual, baik itu berupa karya-karya cipta, paten, merek dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Negara-negara yang menjadi anggota WIpO harus membuatkan ketentuan perundang-undangan di masing-masing Negara guna melindungi karya intelektual tersebut, seperti UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, uU No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan uu No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Keharusan Indonesia untuk memiliki berbagai UU dalam bidang hak milik intelekrual tersebut adalah merupakan konsekuensi yuridis atas ratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia, yait.u Treaty Estabtishing world rrade organizarion ($o)z yang padanya terdapat lampiran Trade Related Aspects of Intellvctual Propere Rights Agreement (TRIps). Kemajuan teknologi yang tengah melanda dunia global dewasa ini sangat berkaitan dengan kreasi intelektual manusia dalam bidang paten. Semakin banyak paten yang diperoleh akan semakin banyak pula jumlah teknologi yang dilahirkan. Agar teknologi yang dihasilkan oleh suatu Negara dapat juga dipasarkan di Negara-negara lain, maka perlu dijalin hubungan kemitraan dalam dunia usaha melalui perjanjian lisensi (lisence agreement), seperti lisensi penggunaan software program, lisensi dalam produksi berbagai produk elektronik, dan lain sebagainya.
C.
LISENSI SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI Kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan oleh si pemiliknya secara komersial atau dimanfaatkan oleh pihak lain setelah mendapat izin dari si pemilik. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memanfaatkan
.
kekpyaan intelektual tersebut oleh pihak lain adalah dengan cara 'risence'. "License simply means permission granted by the owner of the intellectual
property right to another to use it on agreed terms and conditions, for a defined purposed, in a defined tercitory and for an agreed period of time"3.
Menurut Pasal 2 3
I
angka l3 UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten4,
Ratifikasi Perjanjian WTO ini dilakukan Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994. Exchanging value Negotiating Technologt Licensing Agreements : A Training Manual, 2005, hlm. 4. UU Paten ini mulai berlaku pada tanggal i Agustus 2991, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130; UU paten ini sekaigus mencabut UU Paten sebelumnya, yaitu UU No. 6 Tahun 1989 io. UU No. 13 Tahun
wlPo,
1997.
l7
H. Syafrinaldi, Hak Milik Inrelektual
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada Pihak iain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu5. Dengan demikian lisensi dapat dipahami dengan mudah sebagai tzin yang diberikan oleh seseorang (licensor) kepada orang lain (licensee) untuk menggunakan sesuatu yang merupakan milik licensor6. Ketiadaan izin dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum.
Lisensi dalam konteks kekayaan intelektual dapat dibagi atas tiga kelompok:
l. technology licenses : 2. publishing and entertqinment licenses; qnd 3. trademark and merchandising licenses. Dalam pemaparan berikut ini hanya akan focus pada poin pertama saja, yakni technology license. Lisensi dalam bidang kekayaan intelektual
merupakan faktor penting dalam strategi bisnis modern dewasa ini. Sebab, melalui lisensi ini suatu proses alih teknologi (technology transfer) dapat diwujudkan dan dengan demikian ekspansi atau pengembangan sayap perusahaan dapat dikembangkan dengan cepat, efektif dan efisien. Perjanjian lisensi berbeda dengan perjanjian jual beli. Misalnya saja, penjualan hak atas suatu kekayaan intelektual dalam bidang teknologi. Dalam kasus ini terjadi penyerahan hak kepemilikan teknologi dari si pemilik (ownership) kepada si pembeli (bu'er) dengan harga yang telah ditentukan. Sedangkan dalam lisensi. licensor menyerahkan kepada licensee hak untuk menggunakan kekayaan intelektual dalam bidang teknologi dengan carayang telah ditentukan unfuk jangka waktu tertentu dan di dalam wilayah tertentuT. Apa itu technology transfer? Hal itu dapat didefinisikan sebagai berikut: "technology transJer is to transfer existing technologv.for the application by a new user in the same area of applicatiort or in e completely new areo of application by the same or a new ttser8. ) Mengenai teknologi sendiri dapat dimengerti sebagai "the practical appliccttion of knowledge, the capability given bt' the practical application of knowledge or the manner of acconrplishing a task especially using
5
6 7 8 18
Dalam bidang Hak cipta, Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mebgumumkan atau memperbanyak ciptaannya; lihat Pasal 45 dan Pasal 2 ayat ( I ) UU Nomor I 9 Tahun 2002. Dalam bidang Merek, Pemeilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa; lihat Pasal 43 ayar ( I ) UU Nomor I 5 Tahun 200 1 .
Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Software license wIPo, op Clr, hlm. 18. lbid.
Ilmu Hukum, April 2009 Volume I Nomor I
technical processes, methods, or knowledge"g. Definisi lain dari teknologi dapat dilihat sebagai "the application oJ'scientific knowledge to the practical aims of human lrf" or as it is sometimes phrased, to the change and manipulation of the human environmenl"10. Pandangan lain memberikan definisi "technology is the prctctical use of scientific information"ll. Dengan demikian, teknologi itu dapat dipahami sebagai suatu hasil dari penerapan serangkaian kegiatan ilmiah yang bermanfaan bagi hidup manusia, bisa berupa produk maupun berupa proses. Di era globalisasi ini perusahaan-perusahaan yang akan mampu memenangkan kompetisi dari pesaing-pesaing lainnya adalah perusahaan
yang secara terus menerus mampu memberikan produk yang lebih berkualitas (baik) dan dengan harga yang rendah (kompetitif). Di Indonesia pengaturan mengenai lisensi secara jelimet belum ada, meskipun dalam beberapa undang-undang dalam bidang hak milik intelektual, seperti undang-undang hak cipta, paten, dan merek menyebutkan mengenai lisensi, tetapi belum ditindaklanjuti dengan Perafuran Pemerintah. Sehingga di dalam praktek, ketentuan lisensi ini menundukkan diri pada buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dengan ketentuan perjanjian lisensi itu harus dicatatkan pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka dalam perjanjian lisensi minimal harus ada dua pihak, yaitu licensor dan licensee. Sejalan dengan itu, maka ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga harus dipenuhi, yaitu syarat subyektif yang terdiri dari adanya kata sepakat dari mereka yang
mengikatkan diri dan kecakapan untuk mengikatkan diri. Sedangkan syarat obyektifterdiri dari hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya syarat subyektif dan obyektif tersebut, maka perjanjian yang mereka buat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnYal2.
Dalam perjanjian lisensi, asas-asas hukum perjanjian yang berlaku secara umumjuga diberlakukan, seperti asas kebebasan be rkontrak (freedom
of contract), asas mengikat sebagai undang-undang (pacta sunt servanda) dan asas konsensualitas. Para pihak dalam perjanjian lisensi memiliki
9
Definisi ini diberikan oleh The Merriam-Webster's Dictionary. Difinisi inidiberikan oleh The Encyclopaedia Britannica. 1l wPo, op Cit, hlm. 15. l2 Lihat Pasal 1338 KUH Perdata.
10
19
H. Syafrinaldi, Hak Milik Intelektuat kebebasan untuk menentukan
isi perjanjian sejauh tidak bertentangan dengan hukum, keterliban dan kesusilaan. Begitu kesepakatan dicapai oleh para pihak, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian lisensi yang dikenal dalarn berbagai undang-undang dalam bidang hak milik intelektual di Indonesia juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isinya, tetapi tetap tunduk pada beberapa ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatumya. Misalnya saja, Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk:
a. b.
membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paren:
menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat dalam huruf a. Jadi, perjanjian lisensi tersebut harus secara jelas memberikan batasan-batasan tentang ruang lingkupnyal.r, seperti perbuatan-perbuatan yang dilisensikan, wilayah dan jangka rvakru. Disamping itu, atar lisensi itu memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, maka perjanjian lisensi itu harus dicatatkanls pada kantor Diden Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Tangerang, Banten. barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud
Jika lisensi itu dipandang sebagai alat yang potensial untuk membangun
eknomi suatu bangsa, maka sudah seharusnya perjanjian risensi itu tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umurrrnva dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.l6 Kegiatan administratif berupa pencararan terhadap perjanjian lisensi oleh kantor Diden Hak Kekayaan Inrelekrual berrujuan sebagai filter terhadap hal-hal yang dapat mengan-qgu proses pembangunan ekonomi bangsa dan Negara ke depan. Alih teknologi melalui lisensi atau caracara lain tidak boleh dilakukan jika hal itu dapat menimbulkan dampak negative atau kerugian ekonomi atau kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan teknologi dan ekonomi bangsa Indonesia. 1. Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi Dalam perjanjian iisensi, ricensor dan licensee harus merumuskan secara jelas mengenai ruang lingkup lisensi, apakah perjanlian lisensi l3 Lihat
Pasat 69 jo Pasal l6 UU Nomor l4 Tahun 2001 l4 Lihat Pasal 69 Ayat (2) UU No. l4 Tahun 2001. I s Lihat Pasal 72 UU No. 1 4 Tahun 200 1 l6 Lihat Pasal 7t ayat (l) UU No. 14 Tahun 2001. .
20
Ilmtr Hukum, April 2009 Volume
I
Nomor
l
rtu berlaku untuk semua perbuatan-perbuatan sebagaimana dimiliki oleh iicensor (unlimited license) atau terbatas (limited license) hanya pada perbuatan tertentu saja. Disamping itu, perjanjian lisensi hanya dapat diberlakukan di dalam wilayah Republik Indonesia saja. 2. Jangka Waktu Perjanjian lisensi harus menyebutkan jangka waktu berlakunya secara tegas. Jika tidak, maka perjanjian lisensi itu secara otomatis akan berakhir seiring dengan berakhimya jangka waktu perlindungan hak milik intelektual tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang prinsip adalah jangka waktu perjanjian lisensi itu tidak boleh melebihi dari jangka waktu perlindungan hak milik intelektual yang diberikan oleh undang-undang.
D.
PENUTUP Beberapa kesimpulan dari pemaparan diatas dapat dirumuskan sebagai
berikut
:
Pertama, Lisensi adalah merupakan suatu perjanjian (contract) derivatif yang dalam praktek bisnis internasional dewasa ini telah dijadikan sebagai alat untuk berlangsungnya alih teknologi dan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perjanjian lisensi harus mendapat pengaturan yang jelas dalam produk hukum di dalam suatu negara. Kedua, hak milik intelektual sebagai hasil dari karya dan kreasi intelektual manusia itu harus secara terus menerus ditingkatkan perlindungan hukumnya dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak beftanggungjawab dan ingin mendapatkan keuntungan dengan merugikan kepentingan si pencipta atau pemegang hak dan negara. Hukum harus menimbulkan efek jerah bagi si pelaku dan diharapkan mampu dijadikan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam bidang hak milik intelektual. Ketiga, Kampus sebagai gudang kaum intelektual harus dijadikan sebagai pioneer dalam rangka menghasilkan dan mengembang berbagai karya-karya intelektual ke depan. Hanya dengan cara meningkatkan jumlah karya intelektuallah bangsa Indonesia dapat keluar dari berbagai krisis moneter yang cukup kompleks ini. Intellectual property is the maschine of money maker.
21
H. Syafrinaldi, Hak Milik Intelektual
DAFTAR PUSTAKA Ratifikasi Perjanjian WTO ini dilakukan Indonesia dengan UU No. Tahun 1994.
7
WIPO, Exchanging Value Negotiating Technology Licensing Agreements : A Training Manual, 2005 Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130; UU Paten ini sekaigus mencabut UU Paten sebelumnya, yaitu UU No. 6 Tahun 1989 jo. UU No. 13 Tahun 1997.
UU Nomor 19 Tahun 2002. UU Nomor 15 Tahun 2001. http ://en.wikipedia. org/wiki/Software_l icense
The Merriam-Webster's Dictionary. The Encyclopaedia Britannica.
KUH Perdata. UU Nomor 14 Tahun 2001.
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Jalan Katio No. 2 Tangkerang Tengah Pekanbaru. Riau 28125.
[email protected]
22
