BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Konsep pembangunan yang berkembang disekitar kita antara lain konsep pembangunan yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan konsep pembangunan yang bertujuan untuk membangun kualitas sumberdaya manusia (Sugianto, 2007). Pembangunan di Indonesia terlihat lebih mengarah pada pembangunan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan hasil pembangunan yang diharapkan dapat dirasakan oleh semua pihak tidak dapat diwujudkan. Hasil pembangunan hanya tersentralisasi pada penduduk yang berada dekat dengan pusat pemerintahan dan kota-kota besar saja. Ketimpangan pendistribusian hasil pembangunan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melaksanakan pembangunan (Sugianto, 2007). Menurut Sugianto (2007) hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial tersendiri antara penduduk yang tinggal di desa dengan penduduk yang tinggal di kota. Akibatnya banyak penduduk yang tinggal di desa memutuskan untuk pindah ke kota (migrasi) dengan harapan dapat menikmati hasil pembangunan sehingga kesejahteraan hidup mereka juga dapat meningkat. Setiap tahunnya jumlah penduduk yang melakukan migrasi ke DKI Jakarta mengalami peningkatan sehingga terjadi kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan estimasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2006 penduduk DKI Jakarta sebanyak 8,96 juta
2
jiwa dengan luas wilayahnya adalah 661,52 kilometer persegi (BPS, 2007). Berdasarkan estimasi SUSENAS tersebut berarti kepadatan penduduknya mencapai 13,5 ribu per kilometer persegi. Jika dilihat dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil SUSENAS pada tahun 1990, 2000 dan 2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1990 diketahui jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 8.259.266 jiwa, tahun 2000 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 8.385.639 jiwa, tahun 2006 jumlah penduduk DKI Jakarta menjadi 8.961.680 jiwa (BPS, 2007). Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 1990-2000 (0,16%) dan tahun 2000-2006 (1,11%). Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk kota di negara berkembang, termasuk DKI Jakarta, telah menimbulkan banyak masalah. Gejala paling nyata dalam masalah ini adalah pertumbuhan yang tidak terkendali dari permukiman migran dan juga semakin banyaknya daerah miskin di banyak kota. Menurut Suyono (2003) saat ini tidak kurang dari 1,3 milyar jiwa hidup dalam kondisi sangat miskin di negara-negara berkembang. Salah satu negara berkembang adalah Indonesia dimana jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia berjumlah 76,4 juta jiwa (Depkes, 2008). Menurut Rusli (1995) keputusan melakukan migrasi ke kota yang dilakukan oleh penduduk desa dipengaruhi oleh faktor pendorong yang berasal dari daerah asal para migran (desa) dan faktor penarik yang berasal dari tempat tujuan migrasi (kota). Faktor pendorong penduduk desa melakukan migrasi antara lain adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang terdapat di desa serta rendahnya upah yang diperoleh dianggap kurang dapat menopang biaya hidup yang semakin
3
mahal. Faktor penarik penduduk desa melakukan migrasi adalah beragamnya jenis pekerjaan yang tersedia di kota Terkadang kedatangan para migran ke kota tidak diimbangi dengan keterampilan yang mendukung dan tidak sedikit diantara mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut menjadi kendala bagi migran dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu persaingan dalam memperoleh pekerjaan di kota juga dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk pencari kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dapat diketahui bahwa di DKI Jakarta telah terjadi ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang masih tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Pencari Kerja dan Kesempatan Kerja Yang Terdaftar Menurut Provinsi DKI Jakarta, 2002-2006 Tahun Pencari Kerja Lapangan
Pekerjaan
2002
2003
2004
2005
2006
135.257
354.087
20.618
48.803
65.687
8.049
44.524
7.782
15.711
18.768
yang Masih Tersedia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007.
Data di atas menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang masih tersedia yang ada di DKI Jakarta belum mampu menampung jumlah pencari kerja. Oleh karena itu, banyak penduduk yang lebih memilih pekerjaan disektor informal, tidak terkecuali para migran. Para migran dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang rendah tidak mampu bersaing dengan pencari kerja lainnya yang memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan yang lebih tinggi. Pada
4
akhirnya mereka lebih memilih menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada sektor informal dengan upah yang rendah. Meningkatnya jumlah penduduk di kota menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman juga mengalami peningkatan sedangkan jumlah lahan yang ada jumlahnya tetap (Rindarjono, 2007). Harga lahan di kota semakin hari semakin mengalami peningkatan. Tetapi dengan keadaan ekonomi yang dialami oleh migran dengan upah rendah maka akan sulit memiliki lahan untuk dijadikan permukiman. Pada akhirnya mereka memilih mendirikan gubuk dengan triplek dan seng bekas di lahan kosong yang belum terpakai seperti di bantaran kali, pinggir rel kereta api, tempat pembuangan sampah akhir bahkan di pemakaman cina atau yang biasa dikenal dengan istilah permukiman liar. Keberadaan tempat tinggal mereka di tempat tersebut tentu saja bersifat ilegal. Hal tersebut berpengaruh terhadap status kependudukan yang dimiliki oleh migran. Keberadaan mereka yang ilegal menyebabkan mereka sulit memperoleh KTP kelurahan setempat. Melihat status kependudukan yang mereka miliki, dimana sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP DKI Jakarta, maka para migran tersebut memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satunya adalah pelayanan dalam bidang kesehatan. Manusia sebagai makhluk biologis pada saat tertentu pasti mengalami penurunan kekebalan tubuh sehingga kuman penyakit dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan orang yang bersangkutan menderita sakit. Jika seseorang mengalami sakit sudah selayaknya orang tersebut memeriksakan diri ke dokter
5
untuk mengetahui penyakit apa yang diderita dan apa penyebabnya. Akan tetapi, saat ini untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi penduduk yang berada di permukiman liar mengingat keadaan ekonomi mereka yang serba kurang. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan beberapa pelayanan kesehatan bagi masyarakat menengah kebawah. Salah satunya cara yang dilakukan pemerintah antara lain menerbitkan kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau subsidi bagi masyarakat miskin yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Surat Keluarga Miskin (GAKIN) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun apakah semua masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut sudah dapat memanfaatkannya dengan baik?. Kemungkinan terlewatinya masyarakat migran di permukiman liar untuk dapat menikmati fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah menjadi lebih besar karena mereka tidak mempunyai catatan tempat tinggal yang pasti. Selain itu, masih menjadi pertanyaan sejauhmana pengetahuan masyarakat yang menjadi target program tersebut mengerti apa dan bagaiamana cara menggunakan fasilitas kesehatan tersebut. Maka dalam penelitian ini akan dicoba untuk dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang menjadi perumusan masalah penelitian.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu:
6
1. Sejauhmana pengetahuan masyarakat migran di permukiman liar di Jakarta mengenai adanya fasilitas kesehatan gratis atau bersubsidi? 2. Apa kesulitan yang dialami masyarakat migran di permukiman liar di Jakarta dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis atau bersubsidi? 3. Apakah status kependudukan yang dimiliki migran di permukiman liar di Jakarta mempengaruhi akses mereka dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis atau bersubsidi?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis sejauhmana pengetahuan masyarakat migran di permukiman liar di Jakarta mengenai adanya fasilitas kesehatan gratis atau bersubsidi. 2. Menganalisis kesulitan yang dialami masyarakat migran di permukiman liar di Jakarta dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis atau bersubsidi. 3. Menganalisis pengaruh status kependudukan yang dimiliki migran di permukiman
liar di Jakarta terhadap akses mereka dalam memanfaatkan
fasilitas kesehatan gratis atau bersubsidi.
1.4. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan yang terjadi antara keberadaan tempat tinggal migran yang bersifat ilegal dengan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, khususnya bagi warga miskin. Dari segi akademis, penelitian ini
7
diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca maupun peminat studi yang dijadikan topik penulisan untuk menambah informasi sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan bagi penulisan ilmiah terkait. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih memperhatikan pola pendistribusian fasilitas kesehatan yang diperuntuhkan untuk masyarakat miskin. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan kesadaraan mengenai pentingnya melakukan registrasi penduduk serta dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin.
