BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan Bekerja merupakan sumber satu-satunya untuk membangun bumi dan mengeruk
perbendaharaannya,
sekaligus
sarana
utama untuk
menjamin
penghidupan atau rezeki manusia dan stabilitas kehidupannya. Seandainya manusia tidak bekerja dan berusaha dalam memperoleh rezekinya, niscaya mustahil manusia dapat bertahan hidup di muka bumi. 4 Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rezeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal, salah satu diantaranya adalah: mencari nafkah dengan jalan bekerja, menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan.
4
Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Al-Huda, Jakarta, 2007, hlm. 40.
Universitas Sumatera Utara
Rezeki yang diperoleh dapat berupa barang dan dapat pula berupa upah yang mana penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup dan upah wajar. Dua permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai upah dan pekerja perempuan. Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia, apabila hak mereka dimiliki orang lain. Dalam ekonomi Islam pekerja adalah mitra kerja, bukan sekedar faktor pruduksi. Karena itu kepentingannya menjadi perhatian utama. Rasulullah saw telah menyuruh umatnya yang mempunyai bisnis dengan tenaga kerja agar membayar upahnya sebelum keringat tenaga kerja mengalir. 5 Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak professional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja atau unjuk rasa.
6
Permasalahan kedua yaitu mengenai pekerja perempuan, membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya, kejujuran dan kecurangan menjadi samar. Terdapat penyimpangan dan kelalaian yang melebihi batas.
5 6
Hasan Aedy, Indahnya Ekonomi Islam, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 16. Abdul Hakim, Aspek Hukum pengupahan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
hlm. 1.
Universitas Sumatera Utara
Dalam Islam, sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci perempuan di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat. Karena mereka menganggap hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah swt ciptakan pada diri seorang perempuan, dan dapat menyebabkannya lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan keluarga. Mereka menilai bahwa kesalehan perempuan bisa dibuktikan ketika dia hanya keluar rumah dua kali. Pertama, saat dia keluar dari rumah ayahnya menuju rumah suaminya, kedua, dari rumah suaminya menuju kuburannya. Padahal AlQur’an menjadikan kurungan rumah untuk perempuan sebagai hukuman bagi mereka yang telah melakukan tindakan zina dengan disaksikan oleh empat orang saksi. 7 Kelompok lain berpendapat untuk membukakan pintu secara bebas kepada perempuan untuk keluar rumah dan melepaskan pengawasan terhadapnya agar dia bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya tanpa syarat dan batasan. Islam tidak menyetujui kedua pendapat di atas. Islam adalah jalan tengah dan metode moderat yang menjunjung derajat dan kehormatan perempuan sesuai karakternya, yaitu sebagai perempuan, putri, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Islam menjunjung tinggi kehormatan perempuan sebab status kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah swt kepadanya melebihi makhluk yang lain. Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat yang merupakan partner laki-laki dalam memakmurkan bumi. Dengan adanya kerja 7
Asyraf Muhammad Dawabah, Muslimah Karier, Mashun, Jawa Timur, 2009, hlm. 1.
Universitas Sumatera Utara
sama antara keduanya kehidupan bisa berlangsung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan panji-panji keadilan serta kebaikan pun berkibar.
B. Perumusan Masalah Adapun masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: 1.
Bagaimana perbandingan pengaturan upah menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2.
Bagaimana perbandingan konsep pekerja perempuan menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.
Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan
sebagai berikut: a.
Untuk mengetahui perbandingan mengenai pengaturan upah menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b.
Untuk mengetahui perbandingan mengenai konsep pekerja perempuan menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.
Manfaat Penulisan Manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah:
Universitas Sumatera Utara
a.
Secara Teoritis
Pembahasan dalam masalah-masalah yang sudah dirumuskan mudahmudahan dapat memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran serta pandanganpandangan yang baru mengenai upah dan pekerja perempuan berdasarkan Hukum Islam dan bagaimana perbandingannya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
b. Secara Praktis Pembahasan dalam permasalahan yang diangkat ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca, para praktisi, para tenaga kerja, para pengusaha serta pemerintah agar tidak lepas tangan terhadap upah dan kehidupan pekerja perempuan. Karena mengakui pentingnya upah bagi pekerja/ buruh dan bagi perempuan untuk dapat menikmati kesehatan, keselamatan dan mental dengan standar yang tinggi selama bekerja di perusahaan-perusahaan dan ditegaskan juga atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.
D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran dan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulis menemukan judul tentang “Eksistensi Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Wanita Studi pada PT. Jakarana Tama Tanjung Morawa”, “Sistem Pengupahan Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Kasus di PT
Universitas Sumatera Utara
Ecogreen Oleohemicals Belawan)”, “Sistem Pengupahan pada Pekerja Buruh Tetap dan Pekerja Buruh Harian Lepas Ditinjau dari Permenakertrans No. 17 tahun 2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Studi Pengupahan PT Arwana Mas Indonesia) dan “Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Wanita di PT Pacipic Medan Industri”. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul tentang “Perbandingan Pengaturan Upah Dan Pekerja Perempuan Dalam Ajaran Islam Dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Dan judul ini belum pernah ada sebelumnya. Perbandingan Konsep Upah Dan Pekerja Perempuan Dalam Ajaran Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan hasil karya yang ditulis secara objektif, ilmiah, melalui pemikiran, dan referensi dari buku-buku. Tulisan ini belum pernah ditulis sebelumnya dan oleh karena itu tulisan ini adalah asli dan tidak merupakan ciplakan dari karya orang lain. Dengan demikian penelitian ini dapat penulis pertanggungjawabkan kebenarannya.
E. Metode Penelitian Suatu karya tulis ilmiah haruslah disusun berdasarkan data yang benar dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian.
Universitas Sumatera Utara
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan
teknologi,
oleh
karena
penelitian
bertujuan
untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. 8 1.
Metode Pengumpulan Data Untuk melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi ini supaya
mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin, maka penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Kepustakaan atau Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. 9 Dengan metode penelitian hukum kepustakaan penulis mendapat masukan dengan mencari dan menelusuri bahan-bahan yang ada di perpustakaan, seperti sejumlah buku, himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek pembahasan skripsi ini.
2.
Sumber Data Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan,
dan
karya-karya
ilmiah
yang
berkaitan
dengan
8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20. 9 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.
Universitas Sumatera Utara
permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan tiga macam bahan hukum yang meliputi: a). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari: 1.
Al-Qur’an dan Hadist;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3.
Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi
Mengenai
Penghapusan
Segala
Bentuk
Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); 5.
Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 100 mengenai Pengupahan bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya;
6.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
8.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
Universitas Sumatera Utara
9.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
10. Dan lain-lain peraturan yang terkait. b). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: 1.
Berbagai bahan pustaka atau literatur;
2.
Bahan-bahan dari hasil seminar dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
3.
Bahan-bahan dari hasil penelitian sebelumnya.
c). Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: 1.
Kamus Hukum;
2.
Kamus Bahasa Indonesia;
3.
Black Law Dictionary.
3.
Analisa Data Metode penelitian hukum di kalangan para ahli hukum, dikelompokkan
dalam dua model, yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi
Universitas Sumatera Utara
dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data.10 Persoalan mengenai metode kuantitatif dan metode kualitatif banyak diperbincangkan orang dalam pelaksanaan penelitian. Ada pihak yang menyatakan bahwa hanya metode kualitatif saja yang paling cocok untuk Metode Penelitian Hukum. Akan tetapi tidak sedikit orang yang menggunakan metode kuantitif. Namun, penggunaan kedua metode tersebut adalah tergantung dengan objek dan tujuan dari penelitian yang bersangkutan. 11 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 12 Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini
10
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98. Soejono dan Abdurrahman, op. cit. hlm. 49. 12 John C. Reinard, “Penelitian Kualitatif”, http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, 1 September 2010. 11
Universitas Sumatera Utara
memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. 13 Untuk penelitian kualitatif biasanya digunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Suatu observasi yang dilakukan berkali-kali akan membentuk sebuah pola tertentu. Dari pola tersebut akan lahir hipotesis sementara atau hipotesis tentatif. Hipotesis yang terbentuk berasal dari pola pengamatan yang dilakukan. Setelah dilakukan berulang-ulang, barulah diperoleh sebuah teori. Langkah penelitian seperti ini disebut sebagai pendekatan’dari bawah ke atas’. 14 Selain pendekatan induktif, juga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu hipotesis lahir dari sebuah teori, lalu hipotesis ini diuji dengan dengan melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan hipotesis. Langkah penelitian seperti ini biasa juga disebut pendekatan ‘dari atas ke bawah’. 15 Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya penggunaan populasi dan sampel, serta sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum kepustakaan.
13
John W. Creswell, “Penelitian kuantitatif”, http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif, 1 September 2010 14 http://webcache.googleusercontent.com/wordpress.com/2010/03/bagianpendekataninduktif. 15 http://webcache.googleusercontent.com/wordpress.com/2010/03/bagianpendekataninduktif.
Universitas Sumatera Utara
Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan jalan sebagai berikut: a)
Dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.
b) Dilakukan pengelompokkan, dipilih dan dihimpun asas-asas hukum dan kaedah hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang mendasari tentang Pandangan Islam Mengenai Upah dan Tenaga Kerja Perempuan serta Perbedaannya dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan c)
Dilakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum tersebut.
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini dibagi atas 5 bab, dimana masingmasing bab dibagi atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan dalam bab tersebut, urutan bab tersusun secara sistematis dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: BAB I:
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang beberapa sub bab yakni latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II:
Upah dan Pekerja Perempuan dalam Islam
Universitas Sumatera Utara
Dalam bab ini penulis memaparkan tentang upah dan pekerja perempuan menurut Islam, upah dalam Islam meliputi pengertian dan bentuk upah, serta upah dalam perjanjian, dan pekerja perempuan meliputi alasan perempuan boleh bekerja, pekerjaan yang dilarang untuk perempuan, prinsip non-diskriminasi antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, dan syarat-syarat untuk perempuan bekerja. BAB III:
Upah dan Pekerja Perempuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada bab ini menguraikan tentang upah dan pekerja perempuan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang membahas mengenai pengertian upah, bentuk upah, upah dalam perjanjian kerja, alasan perempuan boleh bekerja, pekerjaan yang dilarang untuk perempuan, prinsip non-diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki, serta syarat-syarat untuk perempuan pekerja.
BAB IV:
Perbandingan Konsep Upah dan Pekerja Perempuan antara Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab ini menguraikan tentang perbandingan konsep upah dan pekerja perempuan antara Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
BAB V:
Penutup
Universitas Sumatera Utara
Bab ini merupakan bab terakhir di mana di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
