BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional pembangunan adalah mengarah pada suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, hukum serta infrastruktur masyarakat, sehingga dengan demikian pemahaman tentang pembangunan disejajarkan dengan konsep perubahan sosial1). Pembangunan itu sendiri pada dasarnya tetap mengarah pada tanggung jawabnya terhadap martabat manusia yaitu martabat semua warga masyarakat tanpa terkecuali sehingga berujung pada tujuan akhir yaitu mewujudkan keadilan dan bagaimana keadilan tersebut dapat tercapai bergantung pada struktur proses politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya dalam masyarakat, sehingga membangun keadilan berarti menciptakan strukturstruktur yang adil. Pelaksanaan pembangunan nasional ini diwujudkan dalam pembangunan disegala bidang, baik dibidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan hukum, dimana antara pembangunan dibidang yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan antara lain dengan cara mengadakan usahausaha yang mengarah pada pembangunan dibidang ekonomi. Negara berkembang seperti halnya Indonesia, masalah dalam hal ketersediaan modal untuk melaksanakan pembangunan mengalami berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya tingkat tabungan masyarakat yang masih rendah, akumulasi 1)
Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata "pembangunan" itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Konsep pembangunan sendiri dalam pandangan ini bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu “aliran” dan keyakinan ideologis dan teoritis serta praktik mengenai perubahan sosial. „Pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”; “pertumbuhan”; “progress”; dan “modernisasi”.. Baca, Mansour Fakih, Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi, (Yogyakarta : Penerbit Insist Press, 2001 ), hlm.10 - hlm.13.
modal yang belum efektif dan efisien, keterapilan (skill) yang belum memadai serta berimbas pada rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan alih teknologi yang belum mampu diwujudkan dengan baik. Masuknya investasi ke suatu daerah / wilayah tertentu pada tataran mikro, membutuhkan aspek potensi yang dimiliki oleh daerah / wilayah tersebut. Potensi dimaksud dapat berupa sumber daya manusia (human capital), aset-aset yang ada (physical capital) tanah atau bangunan, sumber daya finansial (economic capital) atau-pun dapat berupa social capital dalam wujudnya yang disebut kearifan lokal (local wisdom). Salah satu yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan modal adalah aset yang merupakan barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset ini pada akhirnya dapat digunakan dalam konteks kegiatan investasi, yang pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan bagi siapa saja, kebutuhan bagi orang perseorangan, institusi, korporasi maupun masyarakat luas pada umumnya. Landasan hukum tentang pembangunan ekonomi berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat(1) UUD Negara RI 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berbasiskan kerakyatan, dengan maksud bahwa kemakmuran bersama adalah hal yang utama. Kondisi tersebut, dapat dicapai salah satunya apabila ada saling menghormati hak dan kewajiban individu. Satu induvidu tidak akan dirugikan oleh individu yang lain, dengan kata lain ada keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Di zaman modern sekarang ini, kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seni sebagai bagian kreatifitas manusia mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standart baku dalam menilai kualitasnya, dan tidak ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam penciptaannya, karena bersifat individual, maka seni juga berurusan dengan
subjektivitas, dan subjektivitas tidak mungkin memaksakan selera dalam membuatnya, akan tetapi yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, karena seni diciptakan dan dinikmati sebagai hiburan maupun untuk diapresiasikan. Salah satu bentuk seni adalah musik atau lagu. Seni musik atau lagu merupakan salah satu jenis seni yang paling populer dalam kehidupan manusia. Seni musik atau lagu pada sekarang ini bukan hanya sebagai media hiburan dan apresiasi saja, tetapi dapat menjadi sarana komersil hal tersebutdapat dilihat dengan semakin menajamurnya E.O (Even Organizer) untuk memberikan wadah kepada pemusik dan pecinta musik dalam mengapresiasikan hobi tentang musik. Akhir-akhir ini marak bisnis Event Organizer di daerah,kompetensinya
menyelenggarakan sebuah event, misalnya berupa suatu kegiatan
yang berskala Nasional seperti Ajang pemilihan putri - putrian, STQ, PON, pagelaran musik , exibitions, atau
pameran. Karena kompetensi ini tidak dimiliki orang maka
penyelenggaraan suatu event itu dipercayakan kepada orang atau organisasi yang berkompeten dalam bidang itu. Jadi event organizer (EO) adalah Usaha dalam bidang jasa yang ditunjuk secara resmi oleh client untuk mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan.2 Namun, tidak semua event organizer tumbuh untuk memenuhikebutuhan promosi dari berbagai komoditi yang kian bermunculan. Ada pula event organizer yang sengaja dibuat untuk mengembangkan komunitas(misalnya; komunitas otomotif, musik, olah raga, dll). Tetapi pada dasarnya, akar dari sebuah event organizer adalah mengonsep sebuah acara guna mempromosikan, mengenalkan, atau mempertahankan keeksisan dari sebuah
2
http//ymegananda.blogspot.com/2007/08/difinisi-e.o.html
produk3. Produk disini tidak hanya terbatas pada barang, jasa, ataupun komuditi-komuditi lain. Bagi para clubbers yang masih awam dengan seluk-beluk Event Organizer dan untuk apa mereka diperlukan. Mayoritas club, tidak membuat event mereka sendiri. Eventevent kebanyakan biasanya diselenggarakan oleh Event Organizer . Hal ini dilakukan untuk menekan biaya untuk acara, karena promosi semua disediakan oleh Event Organizer . Event Organizer (Club/Rave Event) adalah suatu kumpulan manusia-manusia super kreatif yang memiliki hobi urusan- urusan seperti4 : 1.
Mempekerjakan D.J. , M.C , Sexy Dencer , VJ dkk
2.
Mempromosikan Event/Acara yang bersangkutan
3.
Mencari Sponsor
4.
Melakukan Perjanjian dengan pihak Venue/Club.
Hal-hal tersebut diatas wajib dilakukan para Event Organizer agar suatu acara dapat terselenggara, dan pengunjungnya menikmati acara yang diadakan. Alasan mereka (para E.O) rela kerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu adalah agar para pengunjung di acara mereka senang, dan jika para pengunjung senang, mereka akan berbelanja yang banyak di acara tersebut,dengan begitu pemasukan Event Organizer , dan Club menjadi banyak. Jika pemasukan banyak, maka mereka (para E.O) bisa membuat event yang lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. belum lagi nama Event Organizer tersebut menjadi lebih dikenal sebagai " Best Party Organizer ", dengan lebih dikenalnya nama Event Organizer (EO). Event Organizer tersebut mempermudah kinerja mereka ketika sedang mencari Club untuk diajak bekerjasama (biasanya pihak club yang langsung membrondong dengan kontrak).
3 4
Pradipta Nugrahanta, 2008, event organizing, Yrama Widya http//www.jackclubber.com/menu-e.o.html
Salah satu bentuk keberhasilan suatu Event Organizer adalah dengan memiliki klien/anggota yang dimana segala kegiatan anggota klien tersebut diatur sepenuhnya oleh Event Organizer , contoh adanya hubungan kerjasama Event Organizer dengan perusahan music “Big Label (Mayor Label)” yaitu suatu kerjasama antara Event Organizer dan manajemen perusahaan “Mayor Label”, contohnya seperti perusahan Mayor Label Republik Cinta yang dimanejeri olehartis ibukota yaitu Ahmad Dhani dimana dalam Mayor Label Republik Cinta tersebut memiliki beberapa klien yang masuk dalam anggota mereka yang antara lain: Grup Musik Dewa, Dewa-Dewi, Once, Andra & TheBackBone, Mulan Jamella dll. Disini Event Organizer bekerjasama dengan Perusahan Mayor Label memiliki sifat Kontrak Komersial, dimana Event Organizer harus memberi Fee kepada Band melalui manajemen Band, apabila Event Organizer mengundang mereka dalam sebuah acara pementasan seni (konser musik). Selain itu Event Organizer juga mepunyai kerjasama dengan manajemen band local (Indie Label) untuk mendampingi atau membuka konser tersebut, tapi bentuk kerjasama dengan band Indie tersebut hanya bersifat promosi sebuah band lokal. Berdasarkan persoalan di atas, melalui serangkaian data atau penelitian, penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Event Organizer berperan sebagai wadah Komersial dan Promosi Karya Seni musik dengan judul : IMPLEMENTASI PERJANJIAN
KERJASAMA
ANTARA
EVENT
ORGANIZER
(EO)
DENGAN
MANAJEMEN BAND DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (Studi Kasus di PT. Radio Udara Indah Siar dengan Bondan Prakoso Management).
B. Identifikasi Masalah 1.
Bagaimanakah
konstruksi hubungan Hukum Perjanjian yang dilakukan
antara Event Organizer (PT. Radio Udara Indah Siar) dengan Group Band Artis (Bondan Prakoso Management) untuk melakukan kegiatan komersial dan promosi karya seni (konser musik) ?;
2.
Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum Group Band Artis (Bondan Prakoso Management) terhadap EO/ Event Organizer (PT. Radio Udara Indah Siar) apabila terjadi wanprestasi atas kegiatan komersialisasi dan promosi karya seni (konser musik) ?.
C. Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dan Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah : a)
Untuk mengetahui dan memahami konstruksi hubungan hukum yang dilakukan antara Event Organizer (PT. Radio Udara Indah Siar) dengan Group Band Artis (Bondan Prakoso Management) dalam melakukan kegiatan komersial dan promosi karya seni yang dalam hal ini berupa sebuah konser musik.
b) Untuk mengetahui serta menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum terhadap Group Band Artis (Bondan Prakoso Management) terhadap EO/ Event Organizer (PT. Radio Udara Indah Siar) apabila terjadi wanprestasi dalam melaksanakan kegiatannya.
D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoretis Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi ilmiah tentang aspek hukum dalam hubungan kerjasama komersial dan promosi karya seni yang dilkaukan oleh para pihak, untuk dapat memberikan gambaran secara utuh menyangkut perkembangan dimensi hukum dalam hukum perjanjian. 2. Kegunaan Praktis a.
Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan masukan kepada pemegang kebijakan, berkaitan dengan implementasi perjanjian kerjasama komersial
sehingga kebijakan yang dipilih dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat didalamnya sebagai pemangku kepentingan. b.
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang informasi ilmiah yang berkenaan dengan hubungan hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234 KUH Perdata.
E. Kerangka Pemikiran Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijaksanaan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Dan hukum memegang peran sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sebab pada akhirnya hakikat dari hukum itu justru terletak pada karakteristik dari hukumnya sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai, hingga eksistensi hukum harus mampu memberikan perwujudan nilai-nilai menjadi kenyataan dan perwujudan tersebut teraplikasikan dalam proses bekerjanya hukum5. Sehubungan dengan hal tersebut, harus dapat dipahami berkaitan dengan Hukum Perjanjian, dan berkenaan dengan hal ini ada beberapa definisi yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum tentang perjanjian adalah : Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu keterikatan antara dua orang yang membuatnya6. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu7. 5
Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta,2007,hlm.27. Subekti, Hukum Pejanjian, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm.4. 7 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung ,2011, hlm.9. 6
Sedangkan dalam ketentuan hukum menyebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum Perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) BUKU III Bab VII yang menganut sistem terbuka, yang merupakan konsekuensi dari asas kebebasan
berkontrak.
Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUH
Perdata. Ketentuan pasal ini merumuskan beberapa hal pokok sebagai norma hukum yaitu : 1.
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2.
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; dan
3.
Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata di atas mengisyaratkan dan memiliki muatan adanya tiga asas yang ada dalam suatu perjanjian. Ketiga asas itu adalah : 1.
Asas kebebasan berkontrak;
2.
Asas konsensualisme;
3.
Asas itikad baik;
4.
Asas kepribadian (personalitas).
Menyangkut masalah terjadinya pelaksanan perjanjian, yang dapat memuat asasasas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang merumuskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu : 1.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
Asas yang disebut konsensualisme. Artinya menurut KUHPerdata perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (consensus, consensualisme). 2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; Asas bekwaam atau cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Syarat bekwaam : - Batas umur minimal 21 tahun atau, - Sudah menikah dan atau status menikah
3.
Suatu hal tertentu ; Asas hal tertentu, maksudnya kepentingan dalam perjanjian yang akan menjadi hak dan kewajiban bagi orang-orang atau subjek hukum dalam perjanjian tersebut atau paling tidak objeknya dapat ditentukan.
4.
Kausa yang halal. Asas causa yang halal diatur pada pasal 1337 KUHperdata, maksudnya kepentingan yang menjadi objek dari isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Mengenai akibat perjanjian disebutkan bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Azas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat(1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian diantara para pihak, berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Mengenai isi perjanjian berlaku Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract principle), maknanya bahwa : -
memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk membuat overeenkomst.
-
memberikan kebebasan mengenai isi dari overeenkomst yang dibuat.
-
memberikan kebebasan membuat aturan dalam overeenkomst yang berlaku bagi pihak dalam overeenkomst.
-
memberikan kebebasan membuat bentuk overeenkomst.
Perjanjian, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam beberapa iteratur menyebutkan pula bahwa agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : 1.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3.
Suatu pokok persoalan tertentu.
4.
Suatu sebab yang tidak terlarang.
Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap
telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya. F. Metode Penelitian Metode
penelitian
berfungsi
sebagai
alat
atau
cara
untuk
pedoman
melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal yang bersifat normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu lebih mementingkan terhadap data sekunder, dan data primer hanya dipakai sebagai data pelengkap. Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan olehlembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang ostonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada dalam masyarakat8. 2. Spesifikasi Penelitian Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh tentang konstruksi hukum dalam kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yaitu antara Event Organizer dan Group Band untuk melakukan kegiatan komersial dan
8
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardino, Metode Penelitian Hukum, 2004, Surakarta: FH UMS, hlm.11.
promosi karya seni, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. 3. Obyek Penelitian Penelitian menitikberatkan pada obyeknya yaitu konstruksi hubungan hukum yang dibangun para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, sehingga dapat dikaji dengan menggunakan dasar hukumnya yaitu KUH Perdata. Khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian. 4.
Jenis dan Sumber Data a.
Data Primer Data primer adalah sebagai aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh Negara atau dokumen dengan dampak hukum nyata (ikhtisar, indeks, kutipan, dan lain-lain). Bahan-bahan primer mungkin mempunyai otoritas mutlak/ mandatori atau persuasif, tergantung pada sumbernya, status resmi dan kualitasnya, yurisdiksi dan pengadilan dimana bahan-bahan itu disajikan, serta relevansi hukum dan faktualnya dengan masalah tertentu. Data primer disini merupakan daya yang diperoleh secara langsung dari sumberpertama yaitu pada Manajemen PT. Radio Udara Indah Siar dan Group Band.
b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang berupa dokumen internal mencakup akta pendirian perusahaan, surat izin usaha oleh negara, dokumen kontrak dan perjanjian dengan pihak lain yang terkait dengan kegiatan komersial dan promosi. Sumber data juga dapat diperoleh dari Majalah serta berbagai
referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian9. 5. Tehnik Pengumpulan Data Data Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen utama, yaitu : wawancara, dan studi kepustakaan dan observasi. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut : a.
Studi Kepustakaan (Library Research) Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai data sekunder yangada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.
b. Wawancara (Interview) Tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian10. -
Wawancara Terstruktur Wawancara yang dilakukan secara formal dengan responden, melalui teknik penyebaran questioner yang telah dipersiapkan dengan terstruktur.
-
Wawancara Tak Terstruktur wawancara yang dilakukan tidak secara formal dengan responden, teknik wawancara dilakukan melalui wawancara lisan non formal.
9
S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT. Buana Aksara,2001, hlm.13. Ibid, hlm.113.
10
c. Observasi Teknik observasi sebgai studi langsung pada para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian kerjasama antara EO (PT Radio Udara Indah Siar) dengan Bondan Prakoso Management, sehingga mampu diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 6.
Metode Analisis Data Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan penginventarisasikan peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai salah satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum in concretonya.
G. Lokasi Penelitian Penelitian ini memilih lokasi di PT Radio Udara Indah Siar dengan asumsi bahwa perjanjian sebagai pihak EO kepada Bondan Prakoso Management memiliki aspek yuridisyang berpengaruh dan akibat-akibat hukumnya bagi para pihak, khususnya ketentuan KUH Perdata dengan jelas bilamana menyangkut masalah pertanggungjawaban hukum. Hal inilah yang menjadi alasan utama sehingga pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama tersebut menjadi alternatif pilihan dalam penelitian ini.
J. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan Sistematika penyusunan Skripsi tersusun dalam bab-bab, yang satu sama lain saling berkaitan, dan disetiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai inti skripsi ini gambaran secara garis besarnya sebagai berikut : Dalam Bab I sebagai Bab Pendahuluan yang menguraikan mekanisme perjanjian kerjasama di antara para pihak sehingga melahirkan hak dan kewajiban dalam dimensi
hukum hal ini harus ada keseimbangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUH Perdata, dalam muatan Bab I dijabarkan tentang Latar Belakang Masalah; Identifikasi Masalah; Maksud dan Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Penelitian; Metode Penelitian; Lokasi Penelitian dan Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan. Bab II dengan judul Aspek-Aspek Yuridis Perjanjian Dalam Lingkup Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat substansi landasan teori dari penelitian ini yang terurai dalam beberapa sub bab, meliputi Tinjauan Umum tentang Perjanjian; Sumber Hukum
Perjanjian;
Asas-Asas Hukum Perjanjian;
Syarat Sahnya Perjanjian;
Bentuk
Perjanjian; Subjek dalam Perjanjian; Objek dalam Suatu Perjanjian dan Wanprestasi. Pada Bab III memuat latar lokasi penelitian dengan judul Deskripsi Umum tentang Event Organizer (EO) sebagai Perusahaan Jasa Pelayanan Komersial Hiburan yang diuraikan dalam sub bab yaitu Tinjauan Umum tentang Event Organizer (EO); Gambaran umum tentang PT. IS Radio Udara Indah Siar Cirebon; Visi dan Misi Event Organizer (EO); Bentuk Usaha Event Organizer (EO) dan Pelibatan Para Pihak dalam Kegiatan Event Organizer. Bab IV dengan judul Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer (EO) dengan Manajemen Band dalam Kajian Hukum sebagai bab yang berisi hasil-hasil temuan penelitian, selanjutnya dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab materi menyangkut Konstruksi Perjanjian antara Event Organizer (PT. Radio Udara Indah Siar) dengan Group Band Artis (Bondan Prakoso Management) dalam Upaya Pemenuhan
Prestasi serta
Tanggung Jawab Hukum Group Band Artis (Bondan Prakoso Management) terhadap EO/ Event Organizer (PT. Radio Udara Indah Siar). Bab V sebagai bab akhir dari sebuah penelitian berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran, dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan utuh tentang penelitian ini.
