Bab I Pendahuluan. Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan

Bab I Pendahuluan A.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan. Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan. Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra). Rencana strategi merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan. Urgensi penyusunan suatu rencana strategi terletak pada fungsinya sebagai kerangka

acuan

dalam

pelaksanaan

tugas secara

terencana

dan

Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

terukur, RL/1

penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana

Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2015-2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 20152019 mempunyai maksud sebagai berikut: -

Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.


RL/2

-

Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal konstribusi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam wilayah hukumnya;

-

Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai berikut : -

Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda satu tahun kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.

-

Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

C.

STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki Struktur Organisasi yaitu tersaji pada Bagan 1


RL/3

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM TINGGI PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA MUDA BANDING

WAKIL SEKRETARIS

KASUBAG KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN : PANITERA PENGGANTI


RL/4

D.

POTENSI DAN PERMASALAHAN Identifikasi faktor-faktor internal : 1. Kekuatan (Strenght) Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mencakup hal-hal yang memang sudah diatar dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu meliputi : a. Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; b. Mengikutsertakan Bimbingan Teknis baik Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf dalam upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; c. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; d. Sebagai salah satu Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah yang ada di bawah Mahkamah Agung RI untuk wilayah Kalimantan Timur sejak tahun 2007; 2. Kelemahan (Weaknesses) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yaitu meliputi : a. Belum memiliki mekanisne evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; b. Sistem penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi. c. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja; Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

RL/5

d. Belum sepurnanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. e. Belum sepurnanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi f. Pagu anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 3. Peluang (Opportunity) Peluang-peluang yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yaitu meliputi : a. Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara; b. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; c. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas SDM. d. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; e. Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; f. Sudah tersedianya sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. 4. Tantangan (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan : Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

RL/6

a. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan; b. Personil di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; c. Belum adanya sistem reward untuk mengontrol kinerja aparat peradilan; d. Masih minimnya anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

E.

SISTIMATIKA PENYAJIAN Alur pikir penyajian Renstra Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat diilustrasikan sebagai berikut : Alur Pikir Penyajian RENSTRA Referensi Bab

PENDAHULUAN

Bab I

VISI, MISI DAN TUJUAN

Bab II

ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab III

PENUTUP

Bab IV


RL/7

Bab II Visi, Misi dan Tujuan A.

VISI DAN MISI Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai bagian tak terpisah dari Visi Misi Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik, untuk mengambil peran dalam hal tersebut maka disusunlah Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai berikut :

VISI TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

MISI 1. Menjaga kemandirian Peradilan Agama di lingkungan PTA Samarinda; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Propinsi Kaltim; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di lingkungan PTA Samarinda 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi


RL/8

TUJUAN 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan penyelesaian perkara; Peningkatan tertib administrasi perkara; Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Peningkatan kualitas pengawasan; Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

1. Pernyataan Visi Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas.

2. Pernyataan Misi a. Misi pertama “Menjaga Kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda”, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

RL/9

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain

kemandirian

mengandung

aspek

institusional, kemandirian

kemandirian

hakim

untuk

badan

peradilan

memutus

juga

(kemandirian

individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. b. Misi kedua, “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Propinsi Kalimantan Timur”, maksudnya adalah tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

RL/10

keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. c. Misi ketiga, “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda”, maksudnya kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). d. Misi keempat, “Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda”, maksudnya kredibilitas dan Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

RL/11

transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

B.

TUJUAN DAN SASARAN Guna melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, adapun tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut :


RL/12

Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No 1

2

3

4

5

Tujuan dan Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan Peningkatan Tertib Administrasi Perkara a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia a. Prosentase pegawai yang mengikuti diklat b. Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial Peningkatan Kualitas Pengawasan a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice) Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan


RL/13

Bab III Arah Kebijakan dan Strategis A. PROGRAM DAN KEGIATAN Implementasi penjabaran Rencana Stratejik dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (outcome) beserta targetnya. Indikator kinerja outcome diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja output. Program Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai penjabaran dari tujuan stratejik sebagai berikut : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

B.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Penetapan indikator dilakukan dengan pertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dari indikator keluaran.


RL/14

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah. Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

N O 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Prosentase perkara diselesaikan

sisa yang

b. Prosentase perkara yang diselesaikan

c. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

PENJELASAN Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis Perbandingan ratio majelis hakim dibandingkan dengan perkara masuk

PENANGGUNG JAWAB Hakim majelis dan Panitera

SUMBER DATA Laporan bulanan dan laporan tahunan

Hakim majelis dan Panitera

Laporan bulanan dan laporan tahunan

Hakim majelis dan Panitera


Kepaniteraan


Kepaniteraan


Kepaniteraan



RL/15

3.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

4.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk

Majelis panitera

b. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti oleh pengadilan pengaju a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan amar putusan perkara perdata yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditayangkan

Kepaniteraan/ kesekretariatan


Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan dan Pansek


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM teknis yang lulus/bersertifikat diklat cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM non teknis yang lulus/bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikat pengadaan barang dan jasa









b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

6.

Peningkatan kualitas SDM

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

hakim/



RL/16

c. Prosentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Perbandingan hakim tinggi yang telah dipromosikan dan mengikuti fit and proper test untuk menduduki jabatan hakim agung dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan



C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan adalah : 1. Terselesaikannya penyelesaian perkara dengan tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama; 2. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan. Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur kurun waktu 5 tahun, yaitu : 1. Peningkatan penyelesaian perkara; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara; 3. Peningkatan Kualitas SDM; 4. Peningkatan kualitas pengawasan; 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).


RL/17

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merumuskan seperangkat indikator sebagai berikut : Sasaran 1 : - Prosentase perkara yang diselesaikan; - Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan. Sasaran 2 : - Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap; - Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Sasaran 3 : - Prosentase pegawai yang mengikuti diklat; - Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan non yudisial; Sasaran 4 : - Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti; - Prosentase temuan yang ditindaklanjuti; Sasaran 5 : - Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan Kinerja Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

RL/18

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja: a.

Sistem karis merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;

b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proese penengakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; c.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;

d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 2.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan; c.

Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.


RL/19

Bab IV Penutup Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurum waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya. Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.


RL/20

Bab I Pendahuluan. Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan

Recommend Documents