BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Prawiro dalam artikelnya “Pajak: Sumber Kekuatan Pembangunan” yang termuat dalam kumpulan tulisan berjudul “Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, Himpunan Pemikiran Dari Seminar Dan Diskusi PWI”, menjelaskan: “Dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas alam, maka usaha peningkatan penerimaan dalam negeri dari sumbersumber di luar minyak bumi dan gas alam menjadi semakin penting, untuk mendukung kebutuhan dana pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Sejalan dengan itu, berbagai kebijaksanaan dan usaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam harus terus dilakukan. Tekad untuk menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan, terutama yang bersumber dari penerimaan negara di luar minyak bumi dan gas alam, telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1983, yaitu dengan telah ditetapkannya undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta undangundang tentang Pajak Penghasilan sejak 1 Januari 1984. Disusul kemudian pada tanggal 1 April 1985 mulai dilaksanakan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah”. 1 Hadirnya tiga undang-undang yaitu (i) undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, dirubah lagi dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 serta perubahan yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007; (ii) undang-undang tentang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ( mulai berlaku tanggal 1 Januari 1
Radius Prawiro, Pajak: Sumber Kekuatan Pembangunan, dalam PWI-Pusat, 1988, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, Himpunan Pemikiran Dari Seminar Dan Diskusi PWI, Persatuan Wartawan Indonesia – Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, hlm.25.
1
1984) yang telah dirubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; dan (iii) undangundang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (mulai berlaku tanggal 1 Juli 1984) yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994, dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, telah menunjukan bahwa pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk memungut pajak dari masyarakat (individu dan/atau badan), tidak didasarkan pada kekuasaan semata tetapi telah pula didasarkan pada kaedah hukum, dalam hal itu tiga undang-undang sebagaimana yang tersebut di atas. Hal ini sejalan pula dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soemitro bahwa pajak di Indonesia mempunyai dasar hukumnya sendiri, yaitu yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 Republik Indonesia yang berbunyi bahwa segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undangundang. 2 Sejalan dengan Soemitro maka terdapat pula pendapat dari Sari bahwa salah satu ciri yang terdapat pada pengertian pajak adalah: “Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam
2
Rochmat Soemitro, 1986, Asas dan Dasar Perpajakan 1, PT.Eresco, Bandung, hlm.7.
2
undang-undang”. 3 Alasan mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, menurut Soemitro adalah: “Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan). Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. Dewan Perwakilan Rakyat, anggota-anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat, sehingga jika DPR RI sudah menyetujui rancangan undang-undang, hal ini berarti, bahwa pungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat, dan ketentuan DPR itu bersama Presiden dituangkan ke dalam bentuk undang-undang”. 4 Tanjung dalam artikelnya “Menumbuhkan Citra Pajak Yang Baik” menjelaskan: “Membayar pajak merupakan kegiatan menabung untuk hari depan. Tetapi, bagaimana dengan masalah yang ada sekarang? Kemiskinan, sehingga menyukarkan membayar pajak. Akibatnya, masyarakat akan menggunakan penghasilannya bukan untuk membayar pajak, melainkan untuk hal-hal lain yang lebih penting bagi dirinya. Setiap kegiatan menabung itu mengandung resiko. Jadi, ada masalah kepercayaan yang menggugah masyarakat.…, pemahaman anggota masyarakat akan pajak, sepanjang sejarah yang tercatat, umumnya memiliki citra yang kurang menguntungkan”. 5 Pendapat Tanjung tersebut sejalan dengan pendapat dari Kian Gie dalam artikelnya “Peran Serta Pengusaha Dalam Pajak”, bahwa pajak, di mana pun di dunia adalah hal yang selalu dicoba untuk dihindari oleh para wajib pajaknya. Juga oleh para pengusahanya. Tetapi di Indonesia, keenganan membayar pajak
3
Diana Sari, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 37. Ibid., hlm.8. 5 Irzan Tanjung, Menumbuhkan Citra Pajak Yang Baik , dalam PWI-Pusat, 1988, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, Himpunan Pemikiran Dari Seminar Dan Diskusi PWI, Op.cit., hlm.83. 4
3
sebagaimana mestinya sangat menonjol. 6 Dengan demikian, maka kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak (termasuk tentunya PT. Effendi
Textindo) merupakan sesuatu yang harus
selalu dipermasalahkan, selain karena faktor “peranan yang penting” dari pajak itu sendiri yaitu sebagai sumber kekuatan pembangunan di Indonesia yang semakin hari telah menjadi semakin penting peranannya/semakin dibutuhkan, juga karena Kian Gie telah pula sampai pada kesimpulan yang lain yaitu: “Saya berpendapat bahwa, undang-undang perpajakan yang baru, dengan prinsip self assessmentdan dengan tarif yang relatif ringan pada dasarnya tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk tidak membayar pajak perseroan sebagaimana mestinya. Ditinjau dari sudut ekonomi perusahaan, perusahaannya tidak akan sulit kalau dia membayar pajak sepenuhnya. Ini berlaku dalam keadaan resesi bagaimana pun juga”. 7 Ditambah pula karena adanya pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang ditulis oleh Gera dan termuat dalam situs resmi Voice of America tanggal 17 Juni 2013 yaitu: “…Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat realisasi penerimaan pajak dalam empat tahun terakhir tidak pernah tercapai sesuai target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Ketua BPK, Hadi Purnomo di Jakarta pekan lalu menjelaskan, realisasi penerimaan pajak sesuai target APBN, atau lebih, terjadi terakhir kalinya pada 2008. Saat itu realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target, ujarnya. Namun sejak 2009 hingga 2012 penerimaan pajak selalu dibawah target yang ditetapkan, ujarnya. …Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.835 triliun sementara target APBN 2012 sebesar Rp.900 triliun. Pada 2011, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.872 triliun, di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp.878 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak 2010 sebesar Rp.650 triliun, di bawah target Rp.661 triliun, dan realisasi 2009 sebesar Rp.565 triliun, di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp.577 triliun…”. 8 6
Kwik Kian Gie,
Peran Serta Pengusaha Dalam Pajak, dalam PWI-Pusat, 1988, Ibid.,
hlm.91. 7
Kwik Kian Gie, Ibid., hlm.99. Iris Gera, “BPK: Penerimaan Pajak Tidak Capai Target dalam 4 TahunTerakhir”, http://www.voaindonesia.com/articleprintview/1683033.html, diakses 25 Agsutus 2014. 8
4
Dan wawancara penulis dengan Direktur PT. Effendi Textindo yaitu Indra Gunawan, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014 (yang dimulai sekitar Pukul 10.00 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat di Kantor perusahaan di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten) yaitu: “PT. Effendi Textindo yang bergerak dalam bidang impor dan ekspor barang komoditas berupa impor kapas (bahan baku benang) yang kemudian dipintal menjadi benang sebagai bahan dasar kain, dan setelah itu di jual di dalam negeri maupun ke luar negeri, sejak awal bulan Januari tahun 2010 sampai dengan saat ini telah melakukan kegiatan perencanaan pajak penghasilan demi penghematan biaya, mengingat kerugian yang di alami oleh perusahaan di tahun 2009, sehingga telah mengganggu kelancaran kegiatan usaha. Akibat dari perencanaan pajak maka pada tahun 2010 dan tahun 2011, perusahaan tidak membayar pajak penghasilan, walaupun mengalami keuntungan. Dengan demikian dana yang tersedia, karena tidak digunakan untuk membayar pajak penghasilan tersebut, telah digunakan untuk keperluan yang lain, yang lebih mendesak untuk segera dipenuhi demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan, antara lain untuk membeli bahan baku untuk produksi benang yaitu kapas, membayar listrik, air dan gaji tenaga kerja/ karyawan. Untuk tahun 2012 dan tahun 2013, perusahaan kembali tidak membayar pajak penghasilan karena tidak ada penghasilan yang dapat dikenakan pajak, mengingat pada dua tahun tersebut perusahaan kembali mengalami kerugian seperti pada tahun 2009”.
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang terkait dengan aktifitas perencanaan pajak PT. Effendi Textindo dengan tujuan untuk menghemat pajak dan bukan bentuk ketidak patuhan perusahaan tersebut dalam membayar pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah PT. Effendi Textindo menyusun dan melakukan perencanaan pajaknya ? 2. Bagaimanakah dampaknya terhadap penerimaan negara ?
5
3. Apakah perencanaan pajak tersebut dapat dikategorikan sebagai avoidance, atau murni tax planning ? 4. Apakah kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Effendi Textindo perlu diantisipasi oleh negara dikemudian hari ? Empat pertanyaan tersebut di atas
perlu diteliti dan dibahas (guna
menemukan jawabannya) pada bab-bab selanjutnya dalam tesis. Adapun judul dari tesis ini sendiri adalah: “Aspek Hukum Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terhutang Wajib Pajak Badan (Studi Kasus PT. Effendi Textindo) ”. Judul ini penulis pilih dengan dua pertimbangan yaitu: (i) bahwa empat pertanyaan penelitian di atas, kesemuanya mengenai
aktifitas
perencanaan
pajak
yang
dilakukan
oleh
PT.
EffendiTextindo untuk meminimalkan pajak penghasilan yang terhutang; serta (ii) dengan mengingat bahwa dalam melakukan analisis terhadap aktifitas perencanaan pajak tersebut (untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian), penulis berpedoman sepenuhnya pada aspek formal atau aspek hukum yang mengatur mengenai perencanaan pajak yang telah dilakukan tersebut. C. Keaslian Penelitian Penulis menjamin keaslian penelitian (keaslian materi yang diteliti) di bawah judul tesis seperti di atas dan dengan empat pertanyaan penelitian tersebut. Alasannya (i) judul tesis dan empat pertanyaan penelitian tersebut sangat spesifik/ khusus (tidak umum) yaitu berupa studi kasus/ penelitian terhadap perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan terhutang
6
dari PT. Effendi Textindo yang ditinjau dari aspek hukum; dan (ii) adanya informasi dari pihak yang diteliti yaitu PT. Effendi
Textindo (pada saat
wawancara dengan Indra Gunawan/Direktur dari perusahaan tersebut pada tanggal 16 Mei 2014) bahwa selama ini belum pernah ada pihak yang datang ke perusahaan dan melakukan penelitian untuk penulisan ilmiah (disertasi, tesis, skripsi dan sebagainya) tentang perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak penghasilan terhutang dari PT. Effendi Textindo tersebut. Selain itu penulis juga telah berupaya untuk menemukan hasil penelitian, yang mendahului penelitian penulis, untuk membantu memastikan keaslian penelitian dari penulis. Adapun hasil penelitian yang berhasil penulis temukan adalah sebagai berikut : 1. a. Judul penelitian : Analisa Efisiensi Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Daehan Global. b. Nama penulis
:
Hardi Halomoan Siregar Pahu.
c. Instansi
:
Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta.
d.Tahun penelitian :
2011.
e. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak yang diterapkan saat ini pada PT Daehan Global ? 2) Apakah PT Daehan Global telah melakukan pelaksanaan perencanaan pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan ?
7
3) Apakah penerapan perencanaan pajak dapat mengefisienkan pajak penghasilan badan terutang pada PT Daehan Global ? f. Kesimpulan : 1) PT Daehan Global selalu berupaya untuk melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak tanpa menyalahi undangundang dan peraturan yang berlaku. 2) Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan terutang yang dilakukan oleh PT Daehan Global belum secara maksimal menghasilkan jumlah beban pajak yang minimal. Hal ini dapat terlihat dari: 2.1. PT Daehan Global belum melakukan persamaan kebijakan umur manfaat antara perhitungan laporan keuangan komersial dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan perusahaan atas biaya penyusutan bangunan pabrik. Karena perbedaan umur manfaat yang digunakan perusahaan dalam laporan keuangan komersial 8 tahun, sedangkan kebijakan akuntansi perusahaan menyatakan bahwa umur ekonomis bangunan pabrik 20 tahun yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan. 2.2. PT Daehan Global melakukan koreksi atas biaya sewa tempat tinggal asing karena mengkategorikan biaya sewa tempat tinggal asing sebagai kategori pemberian natura/ kenikmatan sehingga biaya tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya pada laporan keuangan fiskal.
8
2.3. PT Daehan Global tidak membuat daftar nominatif terkait untuk biaya jamuan, daftar normatif yang membuktikan bahwa biayabiaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan. 2.4. PT Daehan Global membiayakan semua dari biaya pemeliharaan kendaraan, atas biaya pemeliharaan kendaraan seharusnya perusahaan hanya membebankan 50 % (lima puluh persen) karena ada kendaraan yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk kepentingan para direktur dan komisaris. 2.a. Judul penelitian
: Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efesiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko.
b. Nama penulis
:
Ardhita Saputra
c. Instansi
:
Universtas Widyatama Fakultas Ekonomi
d. Tahun penelitian :
2005.
e. Rumusan masalah: 1) Bagaimana penerapan perencanaan
pajak melalui revaluasi aktiva
tetap pada perusahaan? 2) Berapa besar perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap tersebut mampu menghemat pengeluaran pajak?
f. Kesimpulan :
9
1)
Perusahaan-perusahaan
manufaktur
yang
diteliti
menerapkan
perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dengan cara sebagai berikut : 1.1. Menambahkan Nilai Penyusutan Selisih Revaluasi Aktiva Tetap ke komponen biaya produksi tidak langsung atau penyusutan (atas selisih revaluasi aktiva tetap) dalam beban lain-lain, sehingga nilai Pengahasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih rendah dan PPh Terhutang Wajib Pajak Badan menjadi berkurang. 2.2. Memperlakukan Selisih Revaluasi Aktiva Tetap sebagai modal (saham bonus) bagi para pemegang saham sehingga atas tambahan modal tersebut perusahaan terhidar dari tariff 15% final, dan sebagai gantinya perusahaan cukup menggunakan tarif PPh 10% final. 2) Besarnya penghematan pajak mencapai rata-rata 50,85% dan melalui uji hipotesis selisih rata-rata (uji beda) serta uji signifikansi (uji t), dapat pula dibuktikan bahwa penghematan tersebut merupakan jumplah yang signifikan dan berlaku pula untuk seluruh populasi Wajib Pajak Badan manufaktur yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II Bandung.
D. Manfaat Penelitian Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan bagi
10
penelitian-penelitian berikutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum pajak, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak di setiap perusahaan untuk meminimalkan pajak penghasilan terhutang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang (Pemerintah dan/atau
Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai
gambaran jika suatu saat kelak hendak merumuskan (membuat baru atau merubah) berbagai kebijakan/kaedah hukum perihal perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak
penghasilan terhutang, yang absah, dari setiap
perusahaan pada umumnya dan
khususnya dari setiap perusahaan yang
mengalami kerugian (seperti halnya PT. Effendi Textindo), kesemuanya itu bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi atau bahkan meniadakan keinginan wajib pajak badan (perusahaan) untuk menghindari dan/ atau membayar pajak secara tidak sebagaimana mestinya tersebut karena hal ini akan mempengaruhi / memperlemah peranan dari pajak itu sendiri, khususnya di Indonesia, sebagai sumber kekuatan pembangunan,
yang semakin hari
semakin penting peranannya/ semakin dibutuhkan.
E. Tujuan Penelitian Dengan berpedoman pada kaedah dalam hukum (undang-undang) pajak positif yang berlaku saat ini di Indonesia maka penelitian bertujuan untuk menemukan gambaran yang jelas tentang tujuan yang sebenarnya dari akftifitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh
PT. Effendi
Textindo melalui
penelitian, pembahasan serta analisis terhadap aktifitas PT. Effendi Textindo
11
dalam menyusun dan melakukan perencanaan pajak, dampaknya terhadap penerimaan Negara, kategori dari perencanaan pajak tersebut (avoidance, atau murni tax planning) serta antisipasi dari Negara (diperlukan atau tidak).
12
