BAB I PENDAHULUAN. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), menyebutkan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselengarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Mencermati Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, dapat kita temukan keterkaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) Pasal 33 khususnya ayat (2) yang merumuskan bahwa cabang-cabang produksi yang

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh sebab itu, tentunya sebelum membahas lebih lanjut tentang Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, seharusnya kita harus memahami Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 (dua) hal yang ditekankan dalam pasal tersebut.1 Hal yang pertama merupakan pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini berarti penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan di dalam kurun waktu bersangkutan pasokannya terbatas, sehingga pemasoknya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya.2 Hal yang ke dua adalah pengertian “dikuasai oleh negara” yang berarti penguasaan dalam arti yang luas, yaitu mencakup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani dengan tugas khusus.3 Sesuai dengan pengertian dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai tugas menjaga perkonomian negara Indonesia, terutama dalam hal menjaga faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak agar dapat disalurkan kepada

1

Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 231. 2 Adi Fadli, “Cabang Produksi yang Tak Berhajat”, http://timpakul.web.id/cabangproduksi-yang-tak-berhajat/ (diakses pada tanggal 07 Juli 2012). 3 Ibid.


rakyat tanpa ada monopoli dari pihak swasta, yang juga dapat kita lihat dengan jelas dalam tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu: 4 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga terjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 3. Mencegah praktek monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Membaca tujuan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ini dapat dilihat bahwa pemerintah telah melakukan suatu perbuatan administrasi negara dalam kegiatan ekonomi yang bersifat yuridis yaitu pengaturan monopoli dan tindak usaha yang tidak sehat yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa. Akan tetapi dalam hal yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara sebagai mana di maksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pengecualian terhadap negara, yaitu negara diperbolehkan untuk melakukan monopoli. Sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Negara dalam hal melakukan monopoli, memberikan hak kepada BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam praktiknya BUMN paling sering mendapat mandat untuk melakukan monopoli. Hal ini karena BUMN adalah badan usaha yang modalnya baik seluruhnya 4

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


maupun sebagian secara langsung memperoleh penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai sebagian besar BUMN merasa bebas dari hukum persaingan. Pelaku usaha plat merah itu cenderung berlindung dibalik Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut memang memberikan pengecualian monopoli, namun apakah Pasal 51 bisa diterapkan pada seluruh BUMN?5

Sampai saat ini terdapat beberapa cabang produksi masih dikuasai

oleh negara lewat BUMN, diantaranya sektor hilir minyak dan gas, ketenagalistrikan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk kasus monopoli gas yang dipegang oleh Pertamina, sampai saat ini terdapat beberapa kasus yang sudah diproses di KPPU. Pertamina menjadi salah satu contoh mengenai monopoli oleh negara di sektor hilir, baik terhadap komoditi minyak maupun gas. Pada sub sektor elpiji misalnya, sejak awal bisnisnya, Pertamina tercatat sebagai satu-satunya penyedia dan pendistribusi elpiji. Baru kemudian pada tahun 2000, bisnis elpiji mulai diramaikan pelaku usaha lain seperti PT. Blue Gas dan PT. My Gas. Namun praktiknya tidak terjadi persaingan yang efektif dalam bisnis elpiji Indonesia. Persaingan hanya terjadi pada tingkat servis, bukan pada persaingan tingkat harga maupun kualitas. Selain itu untuk sebagian besar produk Pertamina, penetapan harganya dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina itu sendiri. Untuk BBM misalnya, hanya beberapa jenis produk non-subsidi (seperti avtur, solar

5

Anonim, “BUMN Tidak Boleh Berlindung di Balik Hak Monopoli,” http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21323/bumn-tidak-boleh-berlindung-di-balik-hakmonopoli (diakses 15 Agustus 2012).


industri, dan BBM beroktan tinggi) yang penetapan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar.6 Dalam logika bernegara monopoli memang merupakan kewenangan negara demi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai karena monopoli tersebut justru menghambat usaha pemenuhan kebutuhan rakyat. Jangan sampai tujuan mulia untuk menyejahterakan rakyat justru berbalik menjadi merepotkan rakyat bahkan menyengsarakan rakyat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebatas mana BUMN boleh melakukan monopoli dan bagaimana ketentuannya dalam aturan perundang-undangan. Selain itu perlu juga diteliti mengenai penerapan ketentuan monopoli oleh BUMN tersebut dalam praktik dunia usaha dewasa ini.7 Sebagai upaya menghindarkan eksploitasi ataupun bentu “monopoli oleh negara”

yang

tidak

terkontrol

maka

dilakukan

dengan

memberikan

penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting bagi negara yang pelaksanaanya diatur oleh undangundang dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan atau lembaga lain yang dibentuk

dan

atau

ditunjuk

oleh

pemerintah.

Perhitungan

ekonomi

memperlihatkan bahwa monopoli alamiah yang dilakukan oleh suatu perusahaan jelas akan lebih menguntungkan apalagi bila hal tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan industri yang vital. Oleh sebab itu pengecualian

6

KPPU, ”Perkembangan Sektor Migas Dari http://www.kppu.go.id (diakses pada tanggal 20 Juni 2012). 7 Ibid.

Sudut

Persaingan

Usaha”,


dalam hal ini harus diverifikasi melalui beberapa ukuran.8 Kejelasan mengenai undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk menunjuk kepada BUMN manakah yang dapat dikecualikan sangatlah dibutuhkan untuk dapat menetapkan BUMN yang manakah yang dimaksud.9 Berbagai hal yang telah penulis jabarkan diatas, mendorong penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan

judul

“PENGECUALIAN

PRAKTEK

MONOPOLI

YANG

DILAKUKAN OLEH BUMN SESUAI PASAL 51 UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999”

B. Rumusan Permasalahan Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu “Pengecualian praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN sesuai Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999” maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundangundangan di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia sehingga mendapat hak untuk melakukan praktek monopoli dalam melakukan kegiatan usaha? 3. Bagaimana ketentuan pengecualian terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN?

8 9

Ningrum Natasya Sirait, Op.Cit, hlm. 232. Ibid.


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penulisan Adapun yang dapat dijadikan tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai monopoli didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai BUMN didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. c. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengecualian terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN. 2. Manfaat penulisan Manfaat penulisan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Secara teoritis. Secara teoritis, diharapkan pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat dan dibahas mampu melahirkan pemahaman mengenai ketentuan pengecualian monopoli yang dilakukan oleh BUMN, sebatas mana monopoli yang dapat dilakukan oleh BUMN, dan bagaimana pengaturan yang mengaturnya. b. Secara praktis Secara praktis, pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dalam menambah wawasan mengenai monopoli yang dilakukan oleh BUMN dan dapat menilai bagaimana penerapan monopoli yang dilakukan oleh BUMN.


D. Keaslian Penulisan “Pengecualian praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999” yang diangkat menjadi judul dari skripsi ini merupakan karya ilmiah yang sejauh ini belum pernah ditulis dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Penulis menyusun skirpsi ini berdasarkan referensi buku-buku, media cetak dan elektronik, juga melalui bantuan berbagai pihak.

E. Tinjauan Kepustakaan Monopoli, dalam pengertian secara luas, dapat berarti suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menwarkan (supply) suatu barang dan atau jasa tertentu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa monopoli adalah penguasan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dan pengertian persaingan usaha tidak sehat sesuai Pasal 1 angka 6 adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan


usaha. Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila:10 1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya; atau 2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Gambaran yang jelas dapat kita lihat melalui ketentuan di atas, bahwa perbuatan monopoli dapat dikategorikan melanggar hukum persaingan. Tapi patut dicermati bila kedudukan monopoli ini didapat melalui persaingan yang sehat maka sesuai dengan pendekatan pasal yang bersifat Rule of Reason, monopoli tidak dengan sendirinya menjadi kegiatan yang dilarang secara mutlak.11 Oleh sebab itu pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) dalam adanya dugaan pelanggaran Pasal 17 UndangUndang No.5 Tahun 1999 tersebut dengan menggunakan pendekatan Rule of Reason, dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :12 1. Pendefinisian pasar yang bersangkutan; 2. Pembuktian adanya posisi monopoli di pasar yang bersangkutan; 3. Identifikasi praktek monopoli yang dilakukan pelaku usaha yang memiliki Posisi Monopoli; 4. Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari praktek monopoli tersebut. 10

Ningrum Natasya Sirait, Op.Cit, hlm. 96. Ibid. 12 Ibid. 11


Kita dapat melihat Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terdapat ketentuan-ketentuan yang sebagaimana dimaksud dapat diuraikan dalam beberapa unsur, sebagai berikut:13 1. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan; 2. Produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hidup orang banyak; 3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara; 4. Diatur dengan undang-undang; 5. Diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terdapat pengecualian terhadap BUMN dan atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan monopoli sepanjang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Pengertian BUMN yang dimaksud di Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), Pasal 1 angka 1 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN itu sendiri dapat di pisahkan menjadi:14 1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh 13

Ibid. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab I, Pasal 1. 14


atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. 2. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut persero terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip dasar pengelolaan perusahaan. Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah tidak sama dan tidak termasuk dalam ruang lingkup dari pengertian Badan Usaha Milik Negara. Hal ini dikarenakan pengaturannya yang bersifat khusus dan tata cara pendirian dan

pertanggungjawabannya

diatur

berbeda

sesuai

dengan

peraturan

perundangundangan tersendiri yaitu yang terkait dengan pemerintahan daerah. Untuk badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah, merupakan badan atau lembaga yang dibentuk untuk menjalankan tugas pelayanan kepentingan umum yang kewenangannyan berasal dari pemerintah pusat dan dibiayai oleh dana negara (APBN) atau dana publik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan negara. Yang memliliki ciri melaksanakan:15

15

Adi Fadli, Op. Cit.


1. Pemerintahan negara; 2. Manajemen keadministrasian negara; 3. Pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik negara; dan atau 4. Tata usaha negara. Badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan wajib memenuhi halhal sebagai berikut:16 1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatannya dipengaruhi, dibina, dan dilaporkan kepada pemerintah; 2. Tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan; 3. Tidak memiliki kewenangan melimpahkan seluruh atau sebagian monopoli dan atau pemusatan kegiatan kepada pihak lain. BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan secara bersama-sama sesuai kebutuhan dan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi walaupun diberikan hak oleh negara untuk melakukan monopoli, diatur dengan undang-undang adalah merupakan syarat legal untuk BUMN dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan monopoli dan atau pemusatan kegiatan atas barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Dengan demikian monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang (bukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang).

16

Ibid.


F. Metode Penulisan Metodologi adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.17 Metodologi penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data hingga analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut :18 1. Jenis, sifat dan pendekatan penelitin . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dalam bidang hukum sifatnya merupakan gambaran atau deskripsi kepada masyarakat tentang adanya suatu kejadian di bidang hukum, berdasarkan hal tersebut maka sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan, menelaah dan menganalisa peraturan perundangundangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum yang berkaitan dengan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sifat analisis yang dicerminkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan monopoli yang dilakukan oleh BUMN ditinjau dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

17 18

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: UI Press 1986), hlm. 6. Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi offset, 1989), hlm. 3.


Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis yaitu untuk menggambarkan bagaimana efektifitas Undang-Undang Anti Monopoli dalam menilai efek pemberian hak monopoli terhadap BUMN oleh pemerintah. 2. Sumber data. Sumber data dalam penulisan ini adalah : a. Bahan hukum primer, bahan-bahan yang mengikat yakni : 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang ada hubungannya dengan judul dan permasalahan dalam penelitian.


3. Teknik pengumpulan data Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 4. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,

pandangan-pandangan

responden

sehingga

dapat

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, oleh karena itu diperlukan suatu sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab, dimana masing-masing bab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain.


Adapun sistematikan penulisan skripsi ini adalah: BAB I

PENDAHULUAN Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar, didalamya diuraikan

mengenai

latar

belakang

penulisan

skripsi,

perumusan masalah, yang kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan

manfaat

penulisan,

keaslian

penulisan,

tinjauan

kepustakaan, metode penulisan skripsi, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. BAB II

PENGATURAN

MENGENAI

MONOPOLI

DALAM

PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Merupakan pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan dibahas tinjauan umum mengenai monopoli, monopoli dalam UndangUndang No.5 Tahun 1999, monopoli dalam Peraturan Komisi No.11 Tahun 2011. BAB III

KEDUDUKAN

BUMN

DALAM

PEREKONOMIAN

INDONESIA Merupakan pembahasan mengenai kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia, akan dibahas tinjauan umum tentang BUMN, BUMN dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003, dan dasar pemberian hak monopoli sesuai Pasal 51 UndangUndang No.5 Tahun 1999 kepada BUMN.


BAB IV

KETENTUAN PENGECUALIAN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA. Merupakan pembahasan mengenai ketentuan Pasal 51 sebagai dasar legitimasi praktek monopoli yang dilakukan oleh BUMN dan bentuk-bentuk monopoli yang diperbolehkan oleh negara sesuai dengan Perkom No.3 Tahun 2010, dan contoh penerapan Pasal 51 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dalam contoh kasus monopoli oleh PT.PLN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan karya ilmiah ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan ditemukan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan penulis dalam Bab I. Sedangkan pada bagian saran, Penulis akan mengemukakan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan kepada pembaca dan juga untuk perkembangan dalam hal ini hukum ekonomi.


BAB I PENDAHULUAN. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan

Recommend Documents