BAB I PENDAHULUAN. paradigma Good Governance, dimana keterlibatan pihak-pihak selain pemerintah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Akuntabilitas (accountability) merupakan salah satu prinsip atau asas dari paradigma Good Governance, dimana keterlibatan pihak-pihak selain pemerintah untuk bersama-bersama melaksanakan kepentingan publik menjadi hal yang sangat penting. Paradigma Good Governance merupakan salah satu studi dari perkembangan paradigma administrasi publik yang dari masa ke masa selalu berubah mengikuti kondisi permasalahan yang ada. Paradigma administrasi publik diawali dengan paradigma Old Public Administration (OPA) yang digunakan sebelum tahun 1970-an yang dalam perspektif paradigma ini berfokus pada pemerintah sebagai penyedia layanan pada masyarakat sehingga keterlibatan warga Negara sangat dibatasi. Selanjutnya OPA bergeser pada paradigma New Public Management (NPM) yang digunakan pada tahun 1970 sampai dengan tahun 2003 dengan menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar dengan mengedepankan nilai-nilai efisiensi, rasionalitas, produktivitas, dan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik. Dari paradigma NPM tersebut bergeser lagi ke paradigma New Public Service (NPS) yang digunakan dari tahun 2003 sampai sekarang. Perspektif ini memandang bahwa warga negara sebagai pemilik pemerintahan (owners of government) dan mampu bertindak bersama-sama mencapai tujuan Negara. commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


Rohman

(2012:

25)

menjelaskan

seiring

dengan

berjalannya

perkembangan paradigma New Publik Service (NPS), muncullah studi tentang Good Governance. Konsep Good Governance adalah suatu gagasan tentang adanya saling ketergantungan (interdependensi) dan interaksi dari berbagai macam aktor kelembagaan di semua level di dalam Negara yaitu state (DPR, Eksekutif, Yudikatif, Militer), civil society atau masyarakat sipil (LSM, pers, organisasi profesi, pesantren, gereja dan sebagainya), dan sektor swasta atau market (perusahaan, lembaga keuangan). Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan civil society berperan positif dalam interaksi social, ekonomi, politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Yuliani (2004: 26) menyebutkan bahwa dalam good governance penting adanya keseimbangan antara aktor pemerintah dan non-pemerintah, hubungan sehat antara Negara, masyarakat dan sektor swasta guna mencari kesepakatan bersama menyangkut pengaturan Negara. Tidak boleh ada aktor kelembagaan dalam Good Governance yang mempunyai kontrol absolut. Karena salah satu prinsip Good Governance adalah mengembangkan kepemerintahan yang terbatas dengan

memperkuat

akuntabilitas

publik

dan

meningkatkan

partisipasi

masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk mewujudkan tata Negara yang baik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Penerapan pemerintahan yang berdasarkan commit to user kekuasaan rakyat saat ini dapat kita lihat melalui kegiatan politik dan

3 digilib.uns.ac.id


pemerintahan negara, misalnya penerapan prinsip Good Governance. Indonesia saat ini menganut lima asas yang saat ini kenal dengan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, responsivitas, dan partisipasi yang jika kita lihat secara sekilas sangat memihak pada rakyat. Dalam menjalankan perannya untuk melaksanakan kepentingan publik atau masyarakat, aktor-aktor good governance berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas

terhadap

kegiatan-kegiatan

yang

telah

dilaksanakannya.

Akuntabilitas menurut World Bank (2004) merupakan kewajiban pemegang kekuasaan untuk menjelaskan atau bertanggungjawab atas tindakan mereka. Pemegang kekuasaan ini mengacu pada mereka yang memiliki kekuasaan politik, keuangan atau kekuasaan lainnya dan termasuk pejabat di pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga keuangan dan organisasi masyarakat sipil. Gray, Owen, & Maunders (1987: 2) dalam jurnal “Public Accountability : A Critical Approach” karya Stewart Smyth memberikan definisi bahwa akuntabilitas adalah ‘tanggung jawab’, persyaratan atau tanggung jawab untuk memberikan account (tidak berarti tentu finansial) namun juga perhitungan atas segala tindakan yang harus dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan laporan untuk menjabarkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada orang-orang yang dipercayakan tanggung jawab tersebut. Sedangkan menurut Glynn dan Murphy (1996) dalam jurnal “Mechanisms of Accountability in Local Government : An Exploratory Study” karya Ron commit to user

4 digilib.uns.ac.id


Kluvers menyatakan bahwa akuntabilitas secara umum adalah proses seseorang atau kelompok yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mereka. Namun, konsep akuntabilitas memiliki banyak aspek dan kompleks dan tidak mudah untuk menentukan. Inti dari akuntabilitas adalah orang/sekelompok orang yang berkewajiban untuk membuat account untuk tanggung jawab yang telah diberikan. Akuntabilitas melibatkan untuk memberi dan menuntut alasan untuk perilaku yang terjadi pada berbagai struktur sosial, seperti dalam keluarga, kelompok persahabatan, dan dalam dan di antara organisasi. Akuntabilitas menjadi kajian yang menarik untuk diteliti daripada prinsipprinsip Good Governance yang lainnya seperti transparansi, responsivitas, supremasi hukum dan partisipasi karena tanpa akuntabilitas, masyarakat tidak akan pernah tahu apa saja yang akan dilakukan oleh aktor-aktor Good Governance dalam mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka

memperjuangkan

kepentingan

publik

atau

masyarakat.

Bentuk

akuntabilitas mereka harus jelas karena peraturan-peraturan atau programprogram yang ditujukan untuk publik adalah kewajiban mereka. Salah satu aktor yang berperan penting dalam good governance adalah lembaga non-pemerintah (civil society) dimana salah satu pemeran pentingnya adalah partai politik. Partai politik merupakan organisasi yang dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk membantu Negara dalam melaksakan tata pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, tidak hanyah pemerintah dan swasta yang harus akuntabel, partai politik juga berkewajiban untuk akuntabel terhadap commit to user program-program yang telah dijalani untuk masyarakat sehingga akuntabilitas


5 digilib.uns.ac.id

partai juga menjadi penting untuk dikaji. Permasalahan-permasalahan akan kebutuhan masyarakat juga menjadi tanggungjawab partai politik dalam menjalankan tugasnya. Pemilihan partai politik sebagai objek kajian penelitian akuntabilitas ini dikarenakan sudah banyak peneliti yang melakukan kajian ilmu administrasi Negara khususnya dalam hal akuntabilitas hanya terbatas dalam ranah pemerintahan saja misalnya pada Dinas, Lembaga Keuangan dan sebagainya. Padahal partai politik juga merupakan salah satu pemeran penting dalam pelaksanakan Good Governance karena partai politik juga bertugas untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat dan memenuhi kebutuhan publik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu baik yang berasal dari jurnal internasional, jurnal nasional, disertasi maupun skpripsi yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya bahwa penelitian terkait akuntabilitas masih jarang dilakukan oleh para peneliti. Oleh karena itulah, akuntabilitas partai politik juga menjadi bahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan tujuan menambah khasanah ilmu pengetahuan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan akuntabilitas. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa fungsi partai politik salah satunya adalah menyerap, menghimpun, dan menyalur aspirasi politik masyarakat dalam menerapkan kebijakan. Dengan begitu, seharusnya partai politik juga harus akuntabel atas apa yang sudah dilaksanakan dalam kebijakan commit to user atau program kerja partai. Selain itu dalam Pasal 34A juga menyatakan bahwa


6 digilib.uns.ac.id

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala setiap tahunnya. Dengan begitu berarti partai memang berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitasnya. Permasalahannya, dalam partai politik juga mempunyai kebijakan yang dituangkan melalui program kerja yang sasarannya tidak hanya didalam lingkup anggota dan pengurus partai, namun juga masyarakat umum. Faktanya, selama ini partai politik hanya membuat laporan akuntabilitas secara tertulis dalam hal pendanaan saja karena sumber keuangan partai berasal dari APBN/APBD. Sedangkan untuk program kerja partai, masih diragukan bagaimana partai politik dalam melakukan akuntabilitas program kerja yang telah dijalankan. Padahal akuntabilitas program kerja yang telah dilakukan oleh partai menjadi hal yang sangat penting. Melihat fenomena tersebut, perlu kita ketahui tentang bagaimana akuntabilitas partai politik terlebih mengenai hal program kerja partai politik. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai proses akuntabilitas yang berlangsung dalam partai politik sehingga dapat dinilai atau dievaluasi apakah program kerja yang dilakukan oleh partai politik sudah akuntabel atau belum. Program kerja partai politik dipilih karena program kerja merupakan salah satu bagian dari sebuah proses kebijakan partai politik yang harus dipertanggungjawabkan. Melihat permasalahan tentang jarangnya partai politik menjadi objek kajian akuntabilitas, peneliti akan melakukan pengkajian tentang akuntabilitas commit to user


7 digilib.uns.ac.id

partai politik pada partai dengan platform agama/religius dan partai dengan platform nasionalis, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Surakarta. Alasan pemilihan partai politik yang pertama adalah karena belum banyak peneliti yang mengkaji tentang akuntabilitas partai politik, dengan menggunakan kedua partai yang berbeda platform yaitu partai religius dan nasionalis ini maka dapat dilihat apakah ada perbedaan dalam melakukan proses akuntabilitas dan apakah kedua partai ini sudah akuntabel terhadap program kerja yang telah dilaksanakan. Alasan kedua, pemilihan parpol PKS dan PAN tersebut juga dapat dilihat dari hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 Di Kota Surakarta. Dari hasil yang dikeluarkan oleh Komisi Umum (KPU) Surakarta, Partai PKS merupakan partai religius yang meperoleh suara terbanyak di Kota Surakarta dan PAN merupakan partai nasionalis yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDIP di masing-masing daerah pilihan (dapil) di Kota Surakarta. Selain itu kedua partai ini juga berhasil meperoleh suara di kursi DPRD Surakarta. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Surakarta, dari 45 anggota DPRD Kota Surakarta yang telah dilantik pada Kamis, 14 Agustus 2014 di Ruang Paripurna Gedung DPRD, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduduki 5 kursi, sedangkan Partai Amanat Nasional menduduki 4 kursi anggota dewan. Berdasarkan perhitungan sesuai dengan alur/mekanisme yang ditentukan, dari 12 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, hanya 8 Parpol yang berhasil commit to user

8 digilib.uns.ac.id


memperoleh kursi di DPRD Kota Surakarta, dengan perincian perolehan kursi sebagai berikut : Tabel 1.1 Hasil Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Surakarta Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang Memperoleh Kursi

1 Partai Demokrasi Indonesia 2 3 4 5 6 7 8

Perjuangan (PDIP) Partai Demokrat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jumlah Kursi

KS 1

Jumlah Kursi Tiap Dapil (KS = Kota Surakarta) KS KS KS KS Jml 2 3 4 5 Kursi

4

4

4

6

6

24

-

1 -

-

1 -

1 1

3 1

1

1

-

1

-

3

1 1 1 8

1 1 8

1 1 1 7

1 1 1 11

1 1 1 11

4 4 5 1 45

Sumber : kpu-surakarta.go.id Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mempunyai banyak andil dan berperan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, oleh karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi objek yang dipilih oleh peneliti dalam kajian ini. Kajian tentang akuntabilitas partai politik yang terlebih dalam hal program kerja partai politik sangat menarik dalam studi Ilmu Administrasi Negara yang berparadigma good governance. Akuntabilitas dalam hal ini dimaksudkan sebagai akuntabilitas partai politik terhadap program atau kegiatan yang sudah dilakukannya untuk masyarakat. commit to user


9 digilib.uns.ac.id

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka penelitian ini berjudul : Akuntabilitas Partai Politik di Kota Surakarta (Analisis Program Kerja Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat). B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Proses Akuntabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota jika dilihat dari program kerjanya ? 2. Apakah program kerja yang dilaksanakan oleh PKS dan PAN di Kota Surakarta sudah akuntabel ? C. Tujuan Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui proses akuntabilitas PKS dan PAN di Kota Surakarta melalui analisis program kerja partai politik. 2. Untuk mengetahui sudah akuntabel atau belum akuntabel Partai PKS dan PAN di Kota Surakarta. D. Manfaat Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lain tentang Akuntabilitas PKS dan PAN ataupun partai politik lainnya di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat commit to user

10 digilib.uns.ac.id


menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara terutama terkait akuntabilitas.

2. Manfaat Praktis a. Memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait Akuntabilitas PKS dan PAN di Kota Surakarta. b. Memperluas pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pentingnya akuntabilitas partai politik. c. Meningkatkan

kemampuan

penulis

sebagai

mahasiswa

Ilmu

Administrasi dalam mengkaji dan mengevaluasi program-program kerja partai politik, mengingat partai politik juga mempunyai peran dalam pembangunan nasional terlebih partai politik menjadi salah satu aktor penting dalam sistem Good Governance.

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. paradigma Good Governance, dimana keterlibatan pihak-pihak selain pemerintah

Recommend Documents