BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan masalah global yang juga dihadapi negaranegara berkembang termasuk Indonesia. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Begitupun kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.
Universitas Sumatera Utara
Di Sumatera Barat khususnya di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tingkat kemiskinan juga semakin meningkat. Hal ini dilihat dari bertambahnya angkatan kerja namun kesempatan kerja tidak tersedia sehingga menciptakan semakin banyaknya angka pengangguran yang selanjutnya menambah angka kemiskinan. Di Kecamatan Tanjung Raya ini banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan, namun semuanya itu terkendala oleh faktor modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah yang berada di kecamatan ini. Banyak penawaran kredit yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional yang dimaksudkan untuk penanaman modal bagi masyarakat ekonomi lemah agar mayarakat ekonomi lemah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Namun kesempatan ini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi lemah karena
sistem perbankan dan lembaga keuangan formal yang ada sekarang
menetapkan syarat-syarat yang tidak memungkinkan dapat dipenuhi oleh masyarakat ekonomi lemah. Syarat- syarat tersebut antara lain seperti agunan, dan kemampuan memahami dalam penandatanganan akad kredit, yang sangat terbatas dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah selain itu bunga kredit yang ditawarkan cukup tinggi sehingga masyarakat ekonomi lemah sulit dalam mengembalikannya. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku (standar contractz). Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah terkait dengan sifat (karakternya), yang ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya. Sistem seperti inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat ekonomi lemah menjadi tidak
Universitas Sumatera Utara
dapat mengembangkan usahanya, Sebab, tanpa adanya penyaluran kredit masyarakat ekonomi lemah tidak akan pernah mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) yang mereka miliki (Untung, 2005:34). Usaha kecil mikro ini pada dasarnya adalah suatu alternatif jalan yang dapat menurunkan angka pengangguran serta menekan angka kemiskinan. Untuk itu pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya yang dapat membantu masyarakat ekonomi lemah melalui berbagai macam pemberian kredit yang disubsidi serta pendekatan pemberdayaan kepada masyarakat yang diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, perlu adanya alternatif kebijakan pemerintah yang bisa memberdayakan masyarakat ekonomi lemah secara efektif dengan menyediakan modal kredit yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi lemah secara baik. Banyak model yang dapat dijadikan alternatif dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dan dalam pembangunan nasional diantaranya yaitu bagaimana menciptakan lapangan kerja yang luas dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah menetapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi solusi yang tepat. Program ini diluncurkan oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudoyono tanggal 30 April 2007 di Kota Palu- Sulawesi Tengah.
Universitas Sumatera Utara
Melalui
PNPM
Mandiri
dirumuskan
kembali
mekanisme
upaya
penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Diharapkan melalui Program PNPM Mandiri dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
yang
terdiri dari 7 Nagari dan 53 Jorong yang memiliki 2472 KK Miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam jiwa berjumlah sekitar 9542 jiwa, menyerap sekitar seribu angkatan kerja. Penyerapan angkatan kerja mencakup kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan juga mencakup angkatan kerja dari RTM yang ada di Kecamatan Tanjung Raya. Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk mengetahui lebih jauh lagi seberapa besar pengaruh jumlah pendapatan, modal kerja, usia, dan jumlah tanggungan terhadap jumlah kredit yang diminta. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Permintaan Kredit PNPM Mandiri Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”.
Universitas Sumatera Utara
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas,
maka perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain : 1. Apakah pendapatan anggota PNPM berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diminta? 2. Apakah modal kerja anggota PNPM berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diminta? 3. Apakah tingkat usia berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diminta? 4. Apakah jumlah tanggungan berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diminta? 1.3 Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara dari objek
penelitian dimana
permasalahan yang menjadi
kebenarannya masih harus diuji secara empiris.
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : 1. Pendapatan anggota PNPM berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang diminta 2. Modal kerja anggota berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit yang diminta 3. Usia berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang diminta 4. Jumlah tanggungan berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit yang diminta
Universitas Sumatera Utara
1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan anggota terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri 2. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja anggota terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri 3. Untuk mengetahui pengaruh usia anggota terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri 4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tanggungan anggota terhadap jumlah kredit yang diminta melalui PNPM Mandiri 1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 1. Menjadi bahan masukan bagi lembaga pengelola PNPM Mandiri 2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi terutama Departement Ekonomi pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya 3. Sebagai proses pembelajaran dan manambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama untuk penulis. 4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang peduli terhadap pengembangan ekonomi rakyat..
Universitas Sumatera Utara
