1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sebagai makhluk yang sempurna yang di bekali akal dan pikiran oleh Tuhan YME yang mana dengan akalnya tersebut manusia mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan suatu proses pengembangan pembelajaran pada masyarakat yang positif dan berkelanjutan, dimana untuk menciptakan suatu informasi ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang memiliki wawasan pada masalah lingkungan hidup, dimana sangat berperan untuk kemanfaatan yang cukup besar bagi kelangsungan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan yang sempurna, guna menciptakanya perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan atau kegiatan. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya jenis usaha dan atau kegiatan dimana yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Perkembangan yang muncul meliputi semakin bertambahnya jumlah penduduk, keragaman kemajuan teknologi namun perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk
1
2
mengelolanya, maka perlu aturan yang jelas mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan agar dampak yang ditimbulkan dari jenis usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, maka diperlukan adanya mekanisme pengelolaan yang baik dan analisis mengenai dampak lingkungan yang baku guna menciptakan pengembangan dampak yang positif. Rumah sakit sebagai jenis usaha atau kegiatan yang bergerak pada bidang kesehatan yang mempunyai kaitan erat dengan kumpulan manusia atau masyarakat, dimana otomatis menimbulkan dampak secara langsung terhadap lingkungan hidup, baik terhadap pemukiman penduduk atau lingkungan alam di sekitarnya, hal ini tentu saja perlu penanganan yang serius mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan atau kegiatan yang dilakukan rumah sakit cukup besar, dimana jenis limbah yang ditimbulkan dari hasil usaha dan atau kegiatannya dimungkinkan mempunyai pengaruh negatif yang cukup besar, dalam hal ini limbah yang dihasilkan yang meliputi limbah domestik cair misalnya air buangan kamar mandi, dapur dan air bekas cucian pakaian pasien; limbah cair klinis yakni air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit misalnya air bekas cucian luka, cucian darah dan air limbah laboratorium1. Sebagai salah satu jenis usaha dan atau kegiatan di bidang kesehatan, Rumah sakit memiliki kewajiban dalam pengelolaan limbah yang memenuhi standar baku mutu yang baik agar tercapainya tujuan pembangunan nasional 1
www.gogle.com. 2007, Pusat Teknologi Kedai Iptek-BPPT, Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit.
3
berwawasan lingkungan dan tetap lestarinya lingkungan. Hal ini tertuang di Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup
sebagai
kesiapan
sumber
daya
manusia
dalam
menunjang
pembangunan. Setiap pembangunan harus selalu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup2 Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai perintah Pasal 33 ayat (3 ) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.3 Dengan demikian lingkungan memiliki regenerasi dan bisa dimanfaatkan secara lestari, namun apabila dalam pemanfaatanya tidak sesuai dengan mestinya lingkungan akan mengalami kerusakan dan tidak dapat di manfaatkan secara berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Maka dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup, diperlukan suatu mekanisme aturan yang baku dimana mengatur mengenai pengelolaan lingkungan. Dengan demikian setiap usaha dan atau kegiatan yang pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu adanya suatu analisis sejak awal sehingga kelayakan suatu usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan dapat dipersiapkan sedini mungkin. Agar pelaksanaan analisis lingkungan berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, 2
Undang-undang Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, Temtang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006. 3 Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, Sinar Grafika,Jakarta, 2006 hlm 4.
4
diperlukan pengawasan yang dikaitkan dengan mekanisme perizinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi Analisis dampak lingkungan sebelum memberikan izin usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan jenis usaha dan atau kegiatan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Rumah sakit sudah selayaknya melalui mekanisme perizinan lingkungan, hal ini dilakukan sebagai instrumen pengelolaan limbah usaha dan atau kegiatan yang ditimbulkan sebab aktifitas kegiatan medis yang dilaksanakan oleh sebuah rumah sakit harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hingga dapat dijadikan sebagai instumen hukum yuridis. Dalam sebuah pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan baku mutu lingkungan hidup, yang berfungsi untuk mengetahui dampak positif dan negatif atas suatu jenis kegiatan yang dilakukan, sebab sering ditemui bahwa berbagai kegiatan atau usaha yang telah dilengkapi dengan izin lingkungan maka dapat jaminan tidak akan timbul permasalahan. Sebuah
pengelolaan
lingkungan
hidup
membutuhkan
sebuah
kesadaran dari berbagai pihak, baik penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, masyarakat serta pemrakarsa izin hal ini untuk mengimbangi perkembangan pembagunan yang semakin cepat, sehingga untuk bisa terlibat dalam proses pengelolaan lingkungan hidup semua pihak dapat berperan secara aktif, hal ini membuat jenis usaha dan atau kegiaatan yang berdiri mendapatkan pengawasan dari pihak terkait, sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Sebab pada dasarnya
5
lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki pula peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Undang-undang Pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan peranya dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1 ) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan ’’ setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat “ Sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi oleh sebuah rumah sakit dimana pada dasarnya adalah mengatur hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya di dalam lingkungan, apabila pihak rumah sakit dalam hal ini sebagai usaha dan atau kegiatan melanggar konsekuensinya tersebut dapat dikenai sanksi. Adapun sanksi yang sebagaimana diatur dalam hukum Lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang teleh diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi4. Berdasarkan kenyataanya yang ada timbul permasalahan mengenai pembuangan limbah cair di Rumah sakit umum muhammadiyah yang terletak di wonogiri, dimana proses pengolahan limbah usahanya kurang berjalan sebagaimana mestinya, yang mana keberadaan saluran pembuangan hasil pengolahan limbah yang nantinya menuju media lingkungan, mendapat keluhan warga masyarakat yang bermukim di sekitar lingkungan rumah sakit khususnya yang bertempat 4
Pasal 5 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997,Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pusat Penelitian Lingkungan, Universitas Sebelas Maret,, Surakarta, 2006.
6
tinggal di dekat saluran pembuangan akhir limbah cair, mereka mengeluhkan dengan adanya bau yang tidak sedab yang bersumber dari buangan air limbah rumah sakit yang mengalir di saluran air pembuangan yang jalurnya melalui pemukiman warga, dimana pada akhirnya aliran tersebut akan mengalir ke hulu sungai sekitar, hal lain juga terjadi pada sumber mata air masyarakat dimana rata-rata masyarakat sekitar memanfaatkan sumur sebagai media untuk memenuhi akan kebutuhan konsumsi sehari-hari, dimana wujud air tidak seperti wujud air seperti pada mestinya, sehingga dinilai kurang layak konsumsi, hal ini dimungkinkan adanya rembesan air limbah yang berasal aliran saluran pembuangan yang kurang sempurna sehingga aliran limbah usaha dan atau kegiatan yang berasal dari rumah sakit bercampur dengan air sumur warga setempat sehingga wujud air menjadi tdak seperti semestinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 dimana di dalamnya mengatur mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air5. Meskipun dalam hal ini belum ada penelitian resmi yan dilakukan oleh laboratorium yang menyatakan adanya pencemaran lingkungan namun permasalahan ini cukup mengganggu kenyamanan masyarakat yang bermukim di sekitarnya Hal ini menuntut agar instansi yang berwenang mengeluarkan perijinan dapat menjalankan prosedur yang berlaku, sebab di dalam pengelolaan lingkungan yang menggunakan instrumen Pengelolaan limbah usaha dan atau kegiatan di media lingkungan memerlukan pemantauan dan 5 Pasal 1 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.
7
pengawasan yang aktif. Sehingga instansi tersebut dapat cepat dan tepat dalam merespon setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan
dan
memperhatikan
instalasi
pengolahan
limbahnya
dan
tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan lingkungan. Masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena: 1. dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat; 2. persebaran penduduk tidak proporsional dan tidak adanya keseimbangan struktur penduduk; 3. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana; 4. kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju; 5. dampak kemajuan ekonomi yang tidak merata. Masalah lingkungan hidup memang sebuah permaslahan yang sangat sulit dicari jalan pemecahanya, hal ini dapat dlihat di kehidupan masyarakat kelurahan nambangan kecamatan wonogiri, kabupaten wonogiri, dimana masyarakat yang bermukim di sekitar berdirinya Rumah sakit umum muhammadiyah sangat rentan dan peka terhadap dampak pembangunan dan aktivitas yang ada. Namun mereka rata-rata tidak mengetahui akan ancaman itu, semua ini disebabkan karena berbagai segi diantaranya faktor kemampuan dana, ilmu pengetahuan untuk membentengi kehidupanya dari kerusakan lingkungan, sehingga saat ini diperlukan suatu paradigma baru dalam menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan lingkungan yang baik, untuk itu diperlukan tanggung jawab dari semua pihak dalam hal penataan, pemanfaatan,
pengembangan,
pemeliharaan,
sekaligus
pengawasan
8
lingkungan hidup yang baik sehingga menciptakan lingkungan yang lestari baik untuk generasi sekarang dan generasi-generasi mendatang.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi dokumen UKL dan UPL dalam pengelolaan limbah cair di RSU Muhammadiyah Wonogiri? 2. Apakah implementasi dokumen UKL dan UPL yang disusun RSU Muhammaddiyah Wonogiri telah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui penerapan dokumen UKL dan UPL dalam pengelolaan limbah cair di RSU Muhammadiyah Wonogiri. 2. Untuk mengetahui implementasi dokumen UKL dan UPL yang disusun RSU muhammaddiyah telah sesuai dengan perturan Perundang-undangan yang berlaku.
D. Tinjauan Pustaka Lingkungan Hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara.
9
Mencermati secara seksama mengenai unsur yang termasuk dalam lingkungan yang mencakup semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya, mengapa lingkungan merupakan sumber daya, karena sesuai dengan karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai perintah Pasal 33 ayat (3 ) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.6 Dengan demikian lingkungan memiliki regenerasi dan bisa dimanfaatkan secara lestari, namun apabila dalam pemanfaatanya tidak sesuai dengan mestinya lingkungan akan mengalami kerusakan dan tidak dapat di manfaatkan secara berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Maka dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup, diperlukan suatu mekanisme aturan yang baku dimana mengatur mengenai pengelolaan lingkungan Dalam hal ini dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa hukum lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
6
Supriadi, op. cit hlm. 34.
10
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya7. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup rumah sakit sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan atau kegiatan. Oleh sebab itu rumah sakit
dimana
melaksanakan usaha dan atau kegiatan yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap lingkungan hidup sehingga memerlukan analisis sejak awal perencanaanya
sehingga
langkah
pengendalian
dampak
negatif
dan
pengembagan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan atau kegiatan yang
mempunyai dampak besar dan penting terhadap
lingkungan, sedangkan apabila tidak menimbulkan dampak penting cukup dengan penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), hal ini merupakan pelaksanaan dan ketentuan yan tersurat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12/MENLH/III/1994 tentang Pedoman Umum UKL dan UPL serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan UKL dan UPL di Bidang Kesehatan. 7
Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta 1994, hlm 22.
11
Dengan demikian tersedianya sebuah ketentuan-ketentuan yang pokok berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, ini dapat menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, tentunya pihakpihak yang secara langsung terlibat dalam menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) harus benar-benar serius dalam merumuskanya, hal ini bertujuan agar sebuah analisis yang ditujukan kepada pihak yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang berkaitan erat terhadap masalah lingkungan benar-benar berjalan secara efektif dan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memperhatikan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sebab penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) merupakan bagian dari kegiatan studi kelayakan suatu rencana yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit, yang mana upaya tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah yang terbebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penyusunan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan atau kegiatan yang bersifat tunggal, terpadu atau kegiatan dalam suatu wilayah. Sehingga perijinan lingkungan yang dimiliki oleh sebuah Rumah Sakit bisa dijadikan acuan, dimana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan tidak memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan di sekitar wilayahnya. Ini didasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh sebuah Rumah Sakit dimana sangat berpotensi terciptanya pencemaran dan kerusakan
12
lingkungan,
ini sangat beresiko besar bagi kelangsungan kehidupan baik
masyarakat di sekitarnya maupun bagi kelangsungan kehidupanan makhluk hidup yang lain. Jenis usaha dan atau kegiatan yang memiliki kewajiban untuk dilengkapi dengan Amdal telah ditetapkan oleh menteri, ini merupakan salah satu syarat agar usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan mendapatkan izin sebab hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan antara lain: 1. jumlah manusia yang terkena dampak; 2. luas wilayah penyebaran dampak; 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4. banyaknya komponen lingkungan lainya yang terkena dampak; 5. sifat kumulatif dampak; 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dalam peningkatan kesadaran bagi usaha dan atau kegiatan, pemerintah mendorong para penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) secara mandiri dan tanggung jawab, apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, dan tidak bertanggung jawab atas perintah yang dimaksud maka pihak yang berwenang dalam hal ini menteri lingkungan hidup dapat melaksanakan atau memberi wewenang kepada pihak ketiga yang tentu saja menguasai mengenai pemantauan lingkungan agar melaksanakan audit lingkungan hidup, atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh pihak
13
yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, adapun hasil dari pemantauan tersebut harus diumumkan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi bagi usaha dan atau kegiatan yang dilakukan agar upaya dalam menaati persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan sebagai sarana pengendalian kerusakan lingkungan di
masa mendatang serta
menciptakan keseimbangan lingkungan yang sehat8. Dilihat dalam segi penerapanya hasil dari proses audit lingkungan memiliki sifat terbuka dimana masyarakat mendapatkan perlindungan yang mana hasil dari audit tersebut secara langsung diumumkan kepada masyaratakat, sehingga menciptakan transparansi suatu informasi juga sejalan dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Peryataan tersebut menunjukan bahwa kepentingan analisis dampak lingkungan adalah sebagai sarana untuk membuat keputusan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup, produk suatu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan merupakan obyek hukum dari Tata Usaha Negara (TUN)9. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 18 mengatur mengenai perizinan10. Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki izin, dalam izin yang dikeluarkan 8
Koenadi Harjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII, Cetakan, Kesembilan Belas, Gajah Mada University Press, Ygyakarta, 2006, Hlm 330. 9 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 37. 10 Pasal 18, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006
14
oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang- undangan tercantum persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup11. Sehingga dalam hal ini sebuah rumah sakit yang melakukan usaha dan atau kegiatan di bidan kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan limbah usahanya secara baik dan benar dan memiliki kewajiban melakukan swapantau dan memberikan hasil laporanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal ini mewajibkan rumah sakit melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, maka persetujuan atas upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib memperhatikan hal sebagai berikut: 1. rencana tata ruang; 2. pendapat masyarakat; 3. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut. Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, sebab pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan tersebut memungkinkan peranserta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dalam proses 11
Siti Sundari Ranguti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Cetakan Ketiga, Airlangga University Press, 2005, hlm 119.
15
pengambilan keputusan izin, pejelasan mengenai perizinan ini menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah harus melalui pengolahan terlehih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup. Dalam hal ini limbah usaha dan atau kegiatan sebuah rumah sakit memiliki pengaruh sangat besar terhadap lingkungan harus melalui pengolahan yang sesuai dengan baku mutu yang sesuai dengan peratruran yang ditetapkan. Masalah dampak lingkungan merupakan konsekuensi yang secara otomatis akan timbul karena adanya usaha dan atau kegiatan, hal ini memberikan suatu permasalahan yang harus membutuhkan penanganan yang serius, mengingat lingkungan hidup merupakan media dimana makhluk hidup baik manusia maupun makhluk hidup lainya untuk
berinteraksi dan
menggantungkan hidupnya. Sudah barang tentu penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memiliki kesadaran untuk bisa menciptakan usaha yang sehat dan baik berdasarkan baku mutu yang sesuai dengan mestinya, disini jelas bahwa penerapan pengelolaan lingkungan membutuhkan kerjasama dan hubungan antara penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, masyarakat dan pemrakarsa perizinan. Setiap usaha dan atau kegiatan berpeluang besar menimbulkan limbah, maka mekanisme perizinan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebab tujuan analisis lingkungan semata-mata untuk proses mengidentifikasi, mengevaluasi atas semua rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan hal ini sangat didasari karena lingkungan merupakan media
16
interaksi sosial masyarakat secara langsung yang didalamnya membutuhkan pola aturan serta ketentua yang mendasari terciptanya kelestarian lingkungan hidup, karena kerusakan dan pencemaran lingkungan pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia hal ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-nya dalam Al-Quran surah ar-rum ayat 41 yang berbunyi “ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merusakan kepada mereka sebagian dari (akibat ) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar ).Atas kutipan tersebut maka manusia dan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dalam kehidupan ini wajib menjaga lingkungan sebagai aset yang mendasar dalam kehidupan di dunia, hal ini disebabkan karena masalah linkungan bukan masalah yang mudah untuk dicari pemecahanya, semua pihak wajib memikul tanggung jawab dan berkewajib an menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari. Peran pengeloaan lingkungan yang wajib dilakukan oleh Rumah sakit sebagai usaha dan atau kegiatan dalam bidang kesehatan dimana didalamnya bersentuhan langsung dengan masyarakat secara umum merupakan bukti nyata dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Maka dengan keadaan lingkungan hidup yang baik, dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan yang aman dan nyaman bagi kelangsungan generasi masa mendatang, karena pada hakekatnya pembangunan harus menciptakan perubahan yang baik sehingga generasi-generasi mendatang dapat menikmati dampak dari pembangunan yang memiliki wawasan lingkungan yang lestari.
17
E. Metode Penelitian 1. Objek Penelitian Implementasi dokumen UKL dan UPL dalam pengelolaan limbah cair di RSU Muhammadiyah Wonogiri. 2. Subyek Penelitian Rumah Sakit Umum muhammadiyah Wonogiri. 3. Sumber Data Data yang diperlukan dalam penelitian merupakan data primer dan sekunder berupa: a. Data primer, yang terdiri dari: Yaitu data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Wonogiri. b. Data Sekunder 1) Bahan primer yang terdiri dari: a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. c) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP.12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum UKL dan UPL. d) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 875/Menkes/SK/VIII/2001, tentang penyusunan UKL dan UPL bidang Kesehatan.
18
2) Bahan sekunder yang terdiri dari: a) Literatur b) Jurnal hukum c) Hasil penelitian 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: a) Kamus hukum b) Kamus besar Bahasa Indonesia dan c) Berita majalah dan surat kabar, termasuk bahan dari internet 4. Teknik pengumpulan Data a. Wawancara Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian guna memperoleh kejelasan data. b. Studi Kepustakaan. Yaitu Dengan mengkaji literatur-literatur, peraturan perundangundangan dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 5. Metode Pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian kualifatif dengan pendekaan yuridis empiris. 6. Analisis data Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artinya data yang disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif.
