BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada awal mulanya, hubungan manusia dilaksanakan dalam pola-pola yang sederhana dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.Namun, seiring berkembangnya peradaban manusia, perkembangan hubungan itu mulai berkembang hingga mencapai kepada wilayah yang sangat luas.Bahkan dalam kehidupan modern ini hubungan manusia tidak lagi dilakukan dalam suatu wilayah, tetapi juga sudah dapat dilakukan antar wilayah negara.Hal ini semakin luas lagi ketika diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Alvin Toffler membagi era di dunia ini dalam tiga gelombang, gelombang pertama manusia cenderung mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya pada bidang pertanian, kemudian pada gelombang kedua manusia pada era ini sudah dapat memisahkan antara kegiatan produksi dan konsumsi, dan gelombang ketiga ditandai dengan lahirnya revolusi digital. Revolusi ini adalah hasil penemuanpenemuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi.Awal dari globalisasi itu bermula pada abad ke-20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar dan mempercepat informasi antar negara dan memudahkan berbagai perdagangan bisnis di dunia.Pesatnya kemajuan teknologi telekomunkasi, media dan
xi
informatika atau disingkat dengan telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global dan dunia internet telah merubah pola pikir kegiatan bisnis dilaksanakan di industri perdagangan.Perkembangan Internet sekarang ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi orang masa sekarang.Internet ini telah membuat dunia menjadi tanpa batas.Sekalipun demikian banyak orang yang belum benar memahami apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan Internet. Tidak
ada
satupun
orangpun
atau
kelompok
maupun
organisasi
yang
bertanggungjawab untuk menjalankan internet.Mekanisme kerja internet tidak didasarkan pada manusia tetapi merupakan mekanisme kerja elektronik. Masingmasing jaringan yang terhubung satu sama lainnya berkomunikasi dengan protocol protocol tertentu, seperti Transmission Control Protocool (TCP) dan Internet Protocool (IP). Kemampuan ini bisa menjangkau seluruh dunia yang terhubung melalui sebuah jaringan online yang saling terhubung satu sama lain. 1 Perkembangan teknologi informasi 2 yang juga melanda dunia dewasa ini, tidak dapat dihindarkan.Perkembangan tersebut juga mempengaruhi tatanan tersebut. Menurut Didik J. Rachibini, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor, yang mengintergrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkanterlalu cepat
1
Wira Sakti,Nufransa, Buku Pinter Pajak E-Commerce dari mendaftar sampai membayar (Jakarta: Penerbit VisiMedia, 2014), hlm. 2. 2 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
xii
menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi “global village” yang menyatu, saling tahu dan terbuka serta saling bergantung satu sama lain. 3 Tetapi teknologi informasi ini masih kurang dipahami oleh banyak orang dan tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik dan memadai mengenai teknologi khususnya dalam perspektif hukum. Hal ini dikarenakan penekenan pemahaman dewasa ini sangat “technology minded” padahal idealnya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang baik sudut pandang hukum, sosial, dan bisnis. Pemerintah melalui perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Ini terlihat dari pemanfaatan teknologi dan informasi yang dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan dan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini juga secara signifikan telah mempengaruhi dan mengubah cara bisnis yang sedang dikelola dan dipantau saat ini. 3
Didik J. Rachibini, Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, pengantar Edisi Indonesia oleh Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi Adalah Mitos (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hlm. 255.
xiii
Dulu cara berbisnis hanya sebatas dengan tatap muka, melakukan perdagangan tradisional dengan cara menukar barang dengan uang tetapi kini menjadi perdagangan elektronik (e-commerce) yang melibatkan teknologi internet seperti online shopping antar Business to business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C). E-commerce merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya.Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional kini berubah menjadi suatu konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Di Indonesia, perdagangan elektronik (E-commerce) ini termasuk dalam ruang lingkup transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini semakin berkembang pesat. Perkembangan yang pesat ini membuat kehidupan semakin serba instan dan efisien dalam melakukan berbagai aktivitas seperti pembayaran listrik, telepon, dan bahkan pajak dapat dilakukan melalui internet banking dan moda elektronik lain sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang ada saat ini. Adapun berbagai implikasi dari pengembangan ini dirasa memiliki sisi positif dan negatif.Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan serta memberikan kemudahan dan efisiensi.Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan informasi data dalam bertransaksidengan menggunakan
xiv
media e-commerce secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (legal certainty). 4 Saat sekarang ini bertransaksi secara elektronik banyak ditemui masalah masalah yang terjadi dalam e-commerce.Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain
5
adalah
kerahasiaan (confidentality) pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (intergrity) sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan (authenticity) pelaku transaksi, masalah keaslian pesan agar dijadikan barang bukti. Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang sering kali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan e-commerce atau perdagangan elektronik.Diantaranya adalah ketidaksesuaian produk yang ditampilkan dan produk yang dikirimkan pada konsumen, kesalahan pembayaran, ketidaktepatan waktu pengiriman, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Keberadaan konsumen yang melakukan bisnis e-commerce ini tidak tervisualisasi secara jelas mengingat transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi di dunia maya, sehingga terdapat banyak kemungkinan seperti pihak-pihak yang melakukan transaksi berusia dibawah ketentuan yang tercantum dalam syarat syarat dalam melakukan transaksi, atau apabila ingin ditelusuri transaksi tersebut ternyata pihak konsumen tersebut fiktif. 6
4
Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1. 5 Ibid.,hlm. 3. 6 Ibid., hlm. 4.
xv
Bagaimana para pihak melakukan transaksi lewat internet dapat merasa yakin akan keaslian dan kesempurnaan suatu pesan yang diterima atau dikirimnya lewat internet, dan bagaimana caranya suatu pihak dapat menandatangani dokumen yang dikirim lewat internet sepertikontrak jual-beli lewat internet.Bila mengirim pesan lewat internet, baik melalui e-mail maupun File Transfer Protocol (FTP 7) atau cara lainnya, apakah yakin bahwa tidak ada orang lain yang akan membaca pesan anda tersebut atau apakah yakin bahwa pesan tersebut sampai ketujuan sesuai dengan orang yang dituju? Semuanya dapat terjadi di dalam internet, media memang sangat cepat dan murah tetapi bila ada orang bertanya mengenai keamanannya maka tiada orang seorangpun yang dapat menjamin.Dengan demikian, para penyelenggara internet selalu mencantumkan disclaimer setiap anda mengirimkan pesan yang anda kirim lewat media yang disediakannya.Disclaimer ini biasanya menyatakan bahwa pesan yang anda kirim akan melewati media yang rawan dan bahwa provider tidak bertanggungjawab akan keaslian pesan tersebut sampai ke tujuan. 8 Awaldiperkenalkannya internet, ada semacam perjanjian tidak tertulis antara para penyedia jasa internet, yaitu bahwa mereka akan meneruskan setiap lalu lintas data dan informasi yang diterimanya. Jadi, waktu itu tidak dikenal adanya pengecekan data, tidak dikenal sensor dan penyaringan informasi.Namun sekarang 7
Yusran Inanini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), FTP adalah standar bahasa komputer yang memungkinkan komputer satu dengan yang lain saling tukar-menukar dokumen secara mudah dan cepat, termasuk melakukan uploading dan downloading program software. 8 Loc.cit.
xvi
penggunaan internet ini telah berkembang pesat sehingga informasi dan data yang ditransfer itu harus melalui berbagai tahapan penyaringan, sensor dan pengecekan.Ini tidak bermaksud untuk menghambat perkembangan informasi tetapi ini untuk melindungi informasi dan atau pemilik informasi itu sendiri. Terkait masalah keamanan ini berbagai upaya telah dilakukan.Di Amerika Serikat misalnya, diperkenalkan Digital Signature (tanda tangan digital) dan Public Key
Cryptography
(kunci
pengacakan
umum),
dan
Certification
Authority(CA). 9 Bagaimanapun masalah keamanan ini merupakan masalah penting dalam pemanfaatan media internet untuk kepentingan pribadi, pendidikan maupun untuk kepentingan bisnisyang sedang digalakkan di seluruh dunia, yaitu melalui Electronic Commerce (e-commerce) atau perdagangan elektronik. Tanpa adanya jaminan keamanan, bagaimanapun canggihnya media yang disediakan tidak akan berarti bagi para pelaku usaha, karena tanpa jaminan keamanan mereka tidak akan berani untuk memasuki media tersebut. 10 Suatu tatanan sistem elektronik yang memadai dan bisa diandalkan serta aman dari berbagai kerusakan sistem baik kerusakan yang berasal dari internal maupun eksternal dalam sistem elektronik. Untuk itu diperlukan berbagai pihak untuk turut membantu untuk melaksanakan sistem elektronik yang aman tersebut dan salah satunya adalah diperlukannya pihak ketiga seperti Penyelenggara Sertifikasi
9
Ibid..hlm. 21. Loc.cit.
10
xvii
Elektronik untuk mendukung keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi elektronik. Fungsi penyelenggaraan sertifikasi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUITE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Dengan adanya penyelenggaraan
sertifikasi
elektronik
ini
diharapkan
dapat
menunjang
penyelenggaraan sistem elektronik untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan yang bersifat elektronik yang memiliki nilai ekonomis. Tetapi ada masalah lain muncul dari uraian latar sebelumnya diatas dimana penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam hal jaminan keamanannya.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakahpenyelenggaraan
sistem
elektronik
berdasarkan
perundang-
undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah penyelenggaraan sertifikasi elektronik berdasarkan perundangundangan di Indonesia?
xviii
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyelenggara sertifikasi elektronik terhadap penyelenggaraan sistem elektronik pada hal penjaminan keamanan?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan perundangundangan di Indonesia. 2. Untuk mengetahui penyelenggaraan sertifikasi elektronik berdasarkan perundangundangan di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyelenggaraan sertifikasi elektronik terhadap penyelenggaraan sistem elektronik pada hal penjaminan keamanan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menambah bahan penelitian bagi literatur yang berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban penyelenggarasertifikasi elektronik terhadap keamanan sertifikasi elektronikpada penyelenggaraan sistem elektronik 2. Sebagai dasar penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 3. Untuk menambah pengetahuan tentang sertifikasi elektronik bagi masyarakat terutama pemegang sertifikat elektronik.
D. Keaslianpenelitian
xix
Untuk
mengetahui
keaslian
penelitian,
penelusuranterhadapberbagaijudulskripsi Universitas
yang
sebelumnyamelakukan
tercatatpada
Fakultas
Sumatera
Hukum Utara.
Pusatdokumentasidaninformasihukum/perpustakaanUniversitascabangfakultashukum USU melaluisurattertanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakanbahwa “tidakadajudul yang
sama”
dantidakterlihatadanyaketerkaitan.
SurattersebutdijadikandasarbagiBapakRamliSiregar (sekretaris)DepartemenHukumEkonomiFakultasHukumUneversitas Utarauntukmenerimajudul
yang
diajukan,
karenasubstansi
Sumatera yang
terdapatdalamskripsiinidinilaiberbedadenganjudul-judul skripsi lain yang terdapat di lingkunganperpustakaanFakultasHukumUniversitas
Sumatera
Utara.Apabiladikemudianhariterdapatjudul yang samaatautelahtertulis orang lain dalamberbagaitingkatkesarjanaansebelumskripsiinidibuat, makahaltersebutdapatdimintapertanggungjawaban.
E. Tinjauan Kepustakaan Penelitian ini memperoleh bahan tulisannya dari buku-buku, laporan-laporan, dan informasi dari internet.Untuk itu, diberikan penegasan dan pengertian dari judul penelitian, yang diambil dari sumber-sumber buku yang memberikan pengertian terhadap judul penelitian ini, ditinjau dari sudut etimologi (arti kata) dan pengertian-
xx
pengertian lainnya dari sudut ilmu hukum maupun pendapat dari para sarjana sehingga mempunyai arti yang lebih tegas. Definisi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Selanjutnya disebut PSE) menurut UU ITE Pasal 1 angka 10 adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang
layak
dipercaya,
yang
memberikan
dan
mengaudit
Sertifikat
Elektronik.Sertifikasi Elektronik menurut UU ITE Pasal 1 angka 9 adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh PSE. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Definisi Penyelenggara Sistem Elektronik menurut UU ITE Pasal 1 angka 6 adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendirisendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Definisi Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
xxi
Sistem Elektronik disebut sebagai sistem elektronik jika telah memenuhi beberapa persyaratan minimal yaitu: 11 1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Dapat melindungi ketersediaan,
keutuhan,
keotentikan,
kerahasiaan,
dan
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. 3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik. 4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasan, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. 5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan ke-bertanggungjawab-an prosedur atau petunjuk. Dokumen Elektronik
12
adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
11
Pasal 16 Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun
2008. 12
Pasal 1 angka (4) Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
xxii
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Elektronik 13 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Penyelenggara sistem elektornik untuk pelayanan publik wajib memiliki sertifikasi elektronik, Penyelenggara sistem elektronik untuk non pelayanan publik harus memiliki Sertifikat Elektronik.Penyelenggara sistem elektronik dapat memiliki sertifikat elektronik dengan mengajukannya kepada penyelenggara sertifikasi elektronik. Definisi transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada dasarnya, perdagangan atau transaksi e-commerce dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu : transaksi Business to Business (B2B), dan Business to Consumer (B2C). 14Namun ada juga yang menyatakan adanya bagian Customer to Customer (C2C).B2B adalah
13
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. 14 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.12.
xxiii
perdagangan elektronik yang dilakukan antara dua buah perusahaan, B2C adalah antara perusahaan kepada perseorangan, sementara C2C adalah perdagangan elektronik yang dilakukan antara dua orang melalui sarana internet. 15
F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penelitian ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut : 1. Spesifikasi penelitian Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan.Perundang-undangan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut KUH Perdata), UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi. Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penulisan deskriptif yaitu penelitian yang memberikan sebuah gambaran pada objek penelitian
15
Nufransa Wira Sakti, Buku Pintar Pajak E-Commerce dari mendaftar sampai membayar (Ciganjur: Visimedia, 2014), hlm.12.
xxiv
yaitu upaya untuk mengetahui pertanggungjawaban apa saja yang dikenakan pada PSE dalam hal jaminan keamanan pada penyelenggara sistem elektronik. Penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. 16 Penelitianyuridis digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum Indonesia yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban penyelenggaraan sertifikasi elektronik pada penyelenggaraan sistem elektronik dalam hal jaminan keamanannya. 2. Data penelitian Data dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer 17 , yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk di dalamnya Konvensi-Konvensi Internasional dan Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan Sertifikasi Elektronik, Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. b. Bahan hukum sekunder 18 , yaitu tulisan-tulisan atau karya-karya para ahli hukum dalam buku-buku teks, surat kabar, internet, dan lain-lain yang relevan dengan masalah penelitian.
16
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 13. 17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 52. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (untuk Indonesia): a. Norma atau kaedah dasar; b. Peraturan dasar; c. Peraturan perundang-undangan; d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi; e. Yurisprudensi; f. Traktat; g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 18 Ibid., Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
xxv
c. Bahan hukum tersier 19, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus bahasa. 3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dapat disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan dosen pembimbing, artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut : a. Melakukan inventarisasi hukum internasional dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan. d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.
19
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: P.T.Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 117.
xxvi
4. Analisa data Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif 20.Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata.Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
G. Sistematika Penulisan Sebagai gambaran umum untuk memudahkan pemahamanan materi penelitian ini, maka dibagi dalam 5 (lima) Bab yang berhubungan erat satu sama lain yakni : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
TRANSAKSI
ELEKTRONIK
DAN
PENYELENGGARAAN
SISTEM ELEKTRONIK
20
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cetakan ke-22(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 5. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.
xxvii
Bab ini mendeskripsikan mengenai pengaturan transaksi elektronik menurut UU ITE, penyelenggaraan sistem elektronik secara umum berdasarkan UU ITE dan hambatan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. BAB III
PENYELENGGARAAN
SERTIFIKASI
ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA Bab ini mengurai tentang sertifikasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara umum, serta pengaturan pembatasan lingkup sertifikasi elektronik dengan sertifikasi keandalan. BAB IV
TANGGUNG
JAWAB
HUKUM
PENYELEGGARAAN
SERTIFIKASI ELEKTRONIK Bab ini membahas mengenaibentuk pertanggungjawaban PSE terhadap konsumen ditinjau dari UU PK, pertanggungjawaban PSE ditinjau dari UU ITE, serta upaya hukum pemegang sertifikat elektronik dalam hal upaya penjaminan keamanan. BAB V
PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian materi pembahasan dan disertai dengan saran – saran terhadap pembahasan skripsi ini.
xxviii
