BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Dewasa ini, kinerja instansi pemerintah/BUMD mendapat sorotan yang negatif dari masyarakat. Mereka menilai kinerja instansi pemerintah sangat jauh dari kata memuaskan. Merupakan suatu hal yang tidak dapat disangkal, dalam dunia yang penuh dinamika dan perubahan yang sangat cepat ini, manajemen perusahaan/ pimpinan suatu instansi dituntut memiliki kemampuan memainkan peranan, dimana pimpinan merupakan pemain kunci dalam seluruh aspek kehidupan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Pada tingkatan yang dominan, berhasil tidaknya organisasi atau perusahaan meraih kemajuan ditentukan oleh kinerja mereka. Dalam suatu Instansi, pimpinan harus dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN/BUMD. Dari laporan tersebut akan dapat diketahui sejauh mana pencapaian kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Namun, informasi yang dihasilkan pimpinan dalam suatu kurun waktu tertentu belum tentu merupakan hasil yang terbaik, sehingga diperlukan peran dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban BUMN/BUMD melalui prosedur yang telah ditentukan. Laporan hasil audit akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada para pemakainya. Untuk menilai sejauh 1
mana pencapaian kinerja instansi dalam melaksanakan strategi yang didasarkan pada visi dan misinya, dilakukan dengan menlakukan Audit Kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang obyektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat
melaksanakan
penilaian
secara
independen
atas
kinerja
suatu
organisasi/perusahaan. Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab. Alwi, (2001:187). Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal pemerintah, secara fungsional memiliki tanggung jawab terhadap pembenahan kinerja pemerintah dengan melaksanaan pemeriksaan kinerja. Dengan pemeriksaan kinerja, diharapkan pemerintah bisa meningkatkan kualitas kinerja baik BUMN/BUMD. Tetapi, dalam menjalankan tugas itu, BPK mengalami berbagai hambatan. Hal itu tercermin dari kurang efektifnya pembenahan yang dilakukan instansi karena ada beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh instansi ataupun kurang efektifnya rekomendasi yang diberikan oleh pihak pemeriksa, yang menyebabkan masyarakat menilai kinerja instansi pemerintah sangat jauh dari kata memuaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20, menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga
2
perwakilan dalam bentuk pemeriksaaan semesteran. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan instansi atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Dengan demikian pimpinan instansi yang diperiksa mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi/saran perbaikan yang disaranan oleh BPK, dan bagi BPK untuk memberikan pengawasan kepada instansi yang telah diperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi/saran perbaikan yang telah diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukukan analisis dan mempelajari lebih dalam lagi untuk kemudian dituangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul “Pemantauan Tinjauan atas tindak lanjut rekomendasi audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada BUMD di Yogyakarta”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana prosedur pemantauan tinjauan atas pelaksanakan tindak lanjut rekomendasi audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY pada BUMD di Yogyakarta?
2.
Bagaimana tindak lanjut BUMD atas rekomendasi audit kinerja yang diberikan oleh BPK?
3
1.3. Batasan Masalah Pada penelitian ini, penulis akan terfokus pada pembahasan tentang penerapan tindak lanjut rekomendasi audit kinerja pada periode tahun anggaran 2012-2013 (s/d Juni) sekaligus program pemantauannya oleh BPK RI Perwakilan DIY. Dimana pada periode tersebut, pihak BPK RI Perwakilan DIY hanya melakukan program audit kinerja pada 2 instansi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu PDAM X dan RSUD Y. Dikarenakan program audit kinerja dinilai masih baru bagi BPK. Masalah yang akan dibahas peneliti utamanya akan membandingkan antara praktek dilapangan dengan teori/ peraturan yang sudah tercantum pada UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Khususnya Pasal 20,2,24 dan 26 dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/3/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pada publikasi Karya Tugas Akhir ini, penulis akan menyamarkan nama instansi yang digunakan sebagai objek pemeriksaan kinerja oleh BPK dikarenakan sesuai dengan permintaan dari pihak BPK itu sendiri.
4
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah; 1.
Untuk mengetahui prosedur pemantauan tinjauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY pada BUMD di Yogyakarta.
2.
Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan BUMD atas rekomendasi audit kinerja yang diberikan oleh BPK.
1.5. Manfaat Penelitian Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Audit Kinerja sektor publik pada tahap tindak lanjut dan pemantauannya, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan dapat dijadikan sebagai bahan latihan. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan rekomendasi mengenai pelaksanaan Audit Kinerja pada tahap tindak lanjut dan pemantauannya di BUMN/BUMD
5
1.6. Kerangka Penulisan
Kerangka berfikir akan menjelaskan / menggambarkan arah penelitian melalui gambar sebagai berikut Gambar 1.1 Kerangka Penulisan
Pemantauan Tindak lanjut
BPK RI Perwakilan DIY
Laporan Tindak Lanjut
Audit Kinerja
Laporan IHPS
BUMD
Hasil Audit Kinerja
LHP: - Temuan Tindak Lanjut
-Rekomendasi
Analisis
Pembahasan
Kesimpulan
6
Gambar 1.1 berisi tentang uraian siklus/ tahapan dari audit kinerja. Setiap periode, BPK mempunyai tugas untuk melakukan program audit kinerja pada BUMD. Pada tahap pertama, BPK melakukan program audit untuk kemudian menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian akan diserahkan kepada instansi yang diperiksa. LHP tersebut berisi temuan beserta rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh instansi dalam kurun waktu maksimal 60 hari semenjak LHP diberikan. Setelah instansi selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK bertugas untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, untuk melihat dan mereviu sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Hasil dari pemantauan tindak lanjut kemudian akan disampaikan oleh BPK melalui laporan semesteran/ ikhtisar hasil pmeriksaan semesteran (IHPS). Penulis utamanya akan membahas apakah pelaksanaan tindak lanjut dan program pemantauannya sudah sesuai, serta membandingkan antara praktek dilapangan dengan undang undang yang berlaku yaitu Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/3/2012 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
7
1.7. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHUUAN Bab ini menjelaskan tentang alasan pemilihan judul dari penulis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka penulisan serta sistematika penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini menjelaskan data dan fakta yang mendukung dalam pembahasan masalah yang meliputi gambaran umum BPK RI Perwakilan DIY, pembahasan lingkup audit kinerja serta metodologi penulisan
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan tentang dasar hukum yang berkaitan dengan audit kinerja, tindak lanjut, beserta program pemantauannya sekaligus hasil dari analisis dari penulis terhadap program pemantauan tindak lanjut audit kinerja oleh BPK RI Perwakilan DIY pada BUMD di Yogyakarta
8
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan penutup dari penulisan Tugas Akhir yang berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan masalah beserta saran-saran bagi BPK RI Perwakilan DIY
9
