BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Aset merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, organisasi, atau institusi pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional dalam proses pencapaian tujuannya, sebelum nantinya menjadi output yang diharapkan. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang manfaat ekonomi dan/atau sosial diharapkan akan diperoleh di masa mendatang. Manfaat aset diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, sifatnya produktif termasuk bagian operasi perusahaan yang mendukung kegiatan operasional, serta memiliki kemampuan mengurangi pengeluaran kas. Aset dapat diperoleh dengan cara diproduksi atau dibangun sendiri, dimiliki melalui pembelian, atau diperoleh memalui pertukaran maupun sumbangan (hibah) dari pihak lain. Aset menjadi bagian elemen neraca yang akan membentuk informasi posisi keuangan jika dihubungkan dengan elemen neraca yang lain yaitu kewajiban dan modal. Aset dapat bermanfaat secara optimal apabila dipelihara dan dikelola dengan baik. Ketika aset dikelola dan pelihara dengan baik, maka dapat digunakan sebagai mana fungsinya untuk kegiatan operasional sesuai harapan. Namun apabila tidak dipelihara dan dikelola dengan baik, maka tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal bahkan akan menimbulkan kerugian karena depresiasi dan biaya pemeliharaan. Untuk mengelola aset dengan baik, pemilik harus menguasai berbagai 1
disiplin ilmu seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, teknik, dan komputer. Disiplin ilmu tersebut, kemudian dikenal dengan satu ilmu yang disebut manajemen aset. Ketika entitas tidak mampu mengelola aset dengan baik akan berdampak pada kerugian yang tidak sedikit bagi entitas, serta terhambatnya kegiatan operasional yang akan berakibat tidak sesuainya output dengan harapkan. Dalam lingkungan pemerintah, aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah diklasifikasikan menjadi aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas, piutang, dan investasi. Sedangkan aset non keuangan terdiri atas aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud seperti peralatan/mesin, kendaraan, gedung, dan tanah, sedangkan aset tidak berwujud seperti software, kontrak kerja sama, dan hak kekayaan intelektual. Dalam peraturan perundangundangan aset tersebut lebih dikenal dengan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Barang Milik Negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang. Perolehan aset dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 2
Negara (APBN) didanai melalui alokasi dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
(BOPTN)/dana
DIPA
yang
diberikan
oleh
pemerintah
kepada
instansi/lembaga sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran. Perolehan aset melalui sumber dana lain didanai melalui Dana Masyarakat (Damas)/Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(PNBP)
yang
dimiliki
oleh
instansi/lembaga yang dipungut dari masyarakat melalui cara yang sah. Belanja aset dengan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/dana DIPA biasanya merupakan belanja aset dengan nominal besar yang sudah direncanakan/ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) dan pembayaran dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan Bendahara Umum Negara (BUN) dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan belanja aset dengan Dana Masyarakat (Damas) dilakukan untuk belanja aset/barang kebutuhan operasional rutin yang biasanya nominalnya kecil untuk memenuhi kebutuhan aset yang tidak didanai oleh pemertintah. Instansi/lembaga penguasa aset/Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tanggung jawab melakukan pengelola aset/Barang Milik Negara (BMN) secara baik, efisien, dan efektif agar aset dapat digunakan secara optimal untuk mendukung usaha pencapaian tujuan instansi/lembaga penguasa aset. Selain itu instansi/lembaga pemerintah harus menyajikan laporan aset yang dikuasai secara transparan dan akuntabel sebagai pertanggungjawabanya kepada masyarakat luas guna perwujudan
3
prinsip good governance. Dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) instansi/lembaga pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Peraturan Pemertintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Berdasarkan peraturan tersebut, pengelolaan aset/Barang Milik Negara (BMN) harus memenuhi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Universitas Gadjah Mada adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki aset/Barang Milik Negara (BMN) sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi terbesar dan terbaik di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi universiteit. Secara historis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemertintan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Milik Negara serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun status itu berubah sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang
4
memberi status Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang secara hukum menjamin otonomi Universitas Gadjah Mada. Status PTN BH yang disandang Universitas Gadjah Mada memberikan kewenangan universitas untuk menjalankan otonomi, baik pada bidang akademik maupun non akademik. Pada bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, sedangkan bidang non akademik otonomi yang dilakukan adalah mengembangkan berbagai aset produktif untuk mendukung aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Gadjah Mada dituntut menyelenggarakan otonominya secara akuntabel, profesional, dan transparan baik dalam bidang akaemik maupun non akademik. Dengan status PTN BH yang disandang, maka kewenangan yang dimiliki universitas untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan kampus menjadi sangat luas. Terlebih lagi saat ini Universitas Gadjah Mada memiliki 18 Fakultas, satu Sekolah Pasca Sarjana (S-2 dan S-3), dan satu Sekolah Vokasi. Dalam menunjang pengelolaan dan pemeliharaan aset/Barang Milik Negara (BMN), Universitas Gadjah Mada memiliki Direktorat Aset yang mempunyai tugas mengelola dan memelihara seluruh aset/Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki universitas yang berupa peralatan/mesin, bangunan, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air, serta fasilitas kampus lainya. Direktorat Aset yang sebelumnya bernama Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA) merupakan unit kerja yang bertugas meningkatkan pelayanan aset bagi seluruh civitas akademik di Universitas Gadjah Mada. Direktorat Aset bertugas melakukan program manajemen aset 5
universitas, pendayagunaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik Universitas Gadjah Mada yang ramah lingkungan, efisien, dan efektif guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik. Direktorat Aset melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset/Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan tugas dan fungsi dari Akuntansi BMN, karena aset/Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan dari Universitas Gadjah Mada. Apabila pengelolaan dan penatausahaan aset/Barang Milik Negara (BMN) tidak dilakukan dengan baik, maka akan berimbas pada hasil laporan keuangan universitas yang akan terganggu. Selain itu pengelolaan dan penatausahaan aset/Barang Milik Negara (BMN) harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah. Dengan pengelolaan dan penatausahaan aset/Barang Milik Negara (BMN) yang baik maka akan tersedia data yang akurat mengenai aset sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai perencanaan kebutuhan, perencanaan anggaran, pengadaan, pemeliharaan, serta pengendalian yang baik. Penatausahaan aset sendiri meliputi pencatatan, penginventarisasian, dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Penatausahaan aset di lingkungan Universitas Gadjah Mada sudah dilakukan dengan menggunakan basis komputer melalui Sistem Informaasi Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 6
Penatausahaan aset berbasis komputer sudah dilakukan sejak 2010 dengan menggunakan Sistem Akuntansi Aset Tetap Barang Milik Negara (SAAT BMN), kemudian tahun 2005 berubah memakai Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA BMN), dan tahun 2008 mulai menggunakan SIMAK BMN. SIMAK BMN juga mengalami pembaharuan dan penyempurnaan hingga muncul SIMAK BMN versi 13 pada tahun 2013 yang masih digunakan hingga saat ini. Dalam penatausahaan aset, Direktorat Aset telah memiliki sebuah prosedur standar pencatatan aset yang digunakan. Prosedur standar tersebut dibuat oleh Direktorat Aset sebagai pedoman dalam pencatatan aset/Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan agar kegiatan pencatatan aset dilakukan secara sistematis, teratur, dan konsisten. Dengan Prosedur standar pencatatan aset tersebut, maka dapat dipastikan proses pencatatan aset akuntabel, profesional, transparan, serta memudahkan pengendalian sehingga akan terwujud pengelolaan aset yang baik untuk mendukung pelayanan aset kepada seluruh civitas akademik agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, akan diperoleh laporan aset/Barang Milik Negara (BMN) yang akurat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan UGM dan neraca pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tugas akhir “Analisis Implementasi Prosedur Standar Pencatatan Aset Pada Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada” untuk mengetahui lebih jauh tentang penatausahaan aset/Barang Milik
7
Negara (BMN) oleh Direktorat Aset dalam pengimplementasian prosedur standar pencatatan aset.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 1.
Bagaimana implementasi prosedur standar pencatatan aset pada Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada?
2.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kendala implementasi prosedur standar pencatatan aset pada Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada?
1.3
Tujuan Penulisan
Kegiatan penelitian tugas akhir Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada ini memiliki tujuan antara lain : 1.2 Mengetahui implementasi prosedur standar pencatatan aset pada Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada. 1.3 Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kendala implementasi prosedur standar pencatatan aset pada Direktorat Aset Universitas Gadjah Mada.
8
1.4
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya : 1.
Bagi Instansi / Direktorat Aset UGM Dapat menjadi bahan masukan positif dalam rangka pencatatan aset/Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Aset UGM.
2.
Bagi Peneliti Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah, dan dapat memahami prosedur standar pencatatan aset serta praktik pencatatan aset pada Direktorat Aset.
3.
Bagi Pembaca Memperoleh pemahaman tentang prosedur standar pencatatan aset pada Direktorat Aset UGM, serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.
9
1.5
Kerangka Pemikiran
Direktorat Aset
Penatausahaan Aset/Barang Milik Negara (BMN)
Praktik Pencatatan Aset Direktorat Aset
Prosedur Standar Pencatatan Aset
ANALISIS IMPLEMENTASI
OBSERVASI Pengamatan pencatatan aset selama magang dan penelitian
WAWANCARA Melakukan interview dengan pihat terkait pencatatan aset/BMN
HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI
KESIMPULAN DAN SARAN
Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran 10
DOKUMENTASI Mempelajari dokumen yang berhubungan dengan pencatatan aset/bmn
