BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah Negara yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 1 Pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannnya, dengan program pembangunan sarana dan prasarana umum. Hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata. Pembagunan nasional sangat banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yaitu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai contohnya adalah pengadaan alat-alat kesehatan. Pembangunan nasional khususnya dalam bidang kesehatan termasuk hal yang penting. Seperti yang diketahui, kesehatan mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Dimana jika kesehatan masyarakat suatu Negara terjamin, hal tersebut juga mendukung kinerja sumber daya manusia dalam suatu negara. Untuk mencapai hal tersebut, maka harus tersedia pulalah sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap dan mutakhir. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu setiap pembangunan
1
Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996) Hal 1
ataupun proyek pemerintah melibatkan pihak lain. Seperti penyedia barang dan jasa.
Dalam
pelaksanaan
pembangunan
ini
antara
pihak-pihak
yang
melaksanakannya perlu adanya suatu kontrak, salah satu bentuk kontrak itu adalah kontrak pengadaan barang dan jasa. Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan kontrak yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis dan/atau dengan pemerintah. Yang mana kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. 2 Perjanjian tertulis tersebut adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis dan/atau pemerintah) untuk melakukan penuntutan jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.3 Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan
barang dan jasa yang
dinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyediaan barang dan jasa, tunduk 2
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung, Mandar Maju, 2012) Hal 1. Annalisa , et.al, Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten, (Malang ,Tunggal Mandiri Publishing,2009) Hal 1. 3
kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. 4 Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa disamping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, bebas dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat mengacu pada regulasi tersendiri tentang pengadaan barang dan jasa pemeritah. 5 Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan oleh persyaratan pelelangan dan isi kontrak serta terpenuhinya syarat kewenangan bagi para pejabat dalam membuat dan menandatangani kontrak selaku wakil organisasi atau pemerintah. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah. Kelima,
mekanisme
pengelolaan keuangan Negara untuk pembayaran prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 6 Keenam, perlu perhatian terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi.7 Guna mendorong laju pertumbuhan industri dalam negeri agar terpenuhi kewajiban dalam penyediaan fasilitas umum (Public utility) demi penyelenggaraan pembangunan nasional. Ketujuh, instrumen hukum yang
4
Adrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalannya. (Jakarta. Sinar Grafika Offset. 2008) Hal 3. 5 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia. (Surabaya. Laksbang Justitia. 2013) Hal 3. 6 H. Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. (Jakarta. Prenadamedia Group. 2014) Hal 3. 7 Thai, “Public Procurement Re-examined.” Journal of Public Procurement(1), (K.V.: t.pn, 2001). Hal 9-50.
mengatur kontrak pengadaan barang/ jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat kontrak.8 Pengadaan barang dan jasa baik pemerintah ataupun swasta memiliki prosedur yang dilandasi pada norma dan etika. Salah satu perilaku yang melanggar norma dan etika pada pengadaan barang dan jasa adalah korupsi pengadaan barang dan jasa. Berbagai praktek korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadan barang dan jasa serta modus pembocoran yang biasanya dilakukan adalah mark up (nilai proyek digelembungkan) serta spesifikasi barang diturunkan tanpa mengkoreksi nilai proyek. Ada juga yang sampai nekat melakukan tender yang fiktif. Begitu besar jumlah kebocoran akibat korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih berlangsung hingga saat ini dalam hal pengadaan barang dan jasa. Hasil kajian pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam Court Procurement Assesment Report (CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa sebesar 10%-50% dana unutk pengadaan barang dan jasa mengalami kebocoran.9 Komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) juga mengungkapkan suatu fakta bahwa pada tahun 2002 sebanyak 30% dari uang rakyat di korupsi yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 45 triliun.10 Bahkan berdasarkan hasil laporan Bank Dunia tahun 2009, berpotensi kebocoran pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar Rp. 69,4 triliun.11 Besarnya jumlah kecurangan dalam proses pelaksanan pengadaan barang dan jasa ini. Dapat diminimalisir dengan pembuatan
8
H. Purwosusilo. Op.Cit Hal 3. Adrian Sutedi. Op.Cit Hal 44. 10 Muhammad Irfan AB, Menyehatkan sistem Pengadaan Barang/Jasa , Lihat: http://www.fajaronline.com. 20 februari 2015. 11 H. Purwosusilo. Op.Cit. 9
kontrak
pengadaan jasa yang baik dan benar. Yang didalamnya berisikan
klausula-klausla yang
dapat mengatur kemungkinan adanya hal yang tidak
diinginkan. Diatur pula didalam kontrak tersebut mengenai sanksi apabila terjadi hal-hal yag tidak diinginkan, serta apabila terdapat itikad tidak baik diantara para pihak. Itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik..12 Dalam mengatur setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk mengatur setiap individu yang terlibat didalamnya. Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Peraturan tersebut mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk mengurangi segala bentuk penyimpangan yang terjadi dan meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Walaupun telah dikeluarkan Keppres untuk mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetap saja jumlah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat dikurangi jumlahnya. Berkaitan dengan itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagai revisi dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003, direvisi kembali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan kemudian disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan yang terakhir direvisi lagi dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 untuk menyempurnakan mekanisme pengadaan barang dan jasa agar hasil yang didapatkan lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel, dan bermanfaat sebagai perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. 12
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. (Jakarta. Raja Grafindo Persada.2007) Hal 50.
Pelaku bisnis sering kali menyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya bermasalah. Padahal persoalan hukum tersebut timbul karena ketidak hati-hatian pelaku bisnis ketika menyusun dan menyetujui kontrak tersebut. Umumnya kesadaran muncul ketika kontrak bermasalah. Padahal pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah. Selain itu, berbicara tentang kontrak tidak terlepas dari ilmu hukum kontrak. Namun demikian, banyak orang beranggapan bahwa kontrak untuk bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum. Akibatnya, perancangan kontraknya sering kali cukup dilakukan dengan copy paste saja, sedangkan penyempurnaannya didasarkan atas mitos-mitos yang muncul dari rangkaian rumor tentang kontrak itu sendiri dalam praktik bisnis sehari hari. Dengan kalimat lain. Banyak pelaku bisnis menganggap bahwa pembicaraan hukum ketika berbisnis, dianggap merupakan langkah yang hanya memperlambat aktivitas gerak bisnis itu sendiri, mengingat semua akan cenderung menjadi serba hati-hati13. Terkait dengan sering kali terjadinya kontrak-kontrak bermasalah, maka penting untuk seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum khususnya hukum kontrak, Yang mana pengadaan barang dan jasa pemerintah juga merupakan salah satu bentuk aktivitas bisnis antara pemerintah dengan pihak swasta sehingga dengan demikian adalah merupakan yang sangat penting diketahui, khususnya pengguna dan penyedia barang / jasa pemerintah terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, sehingga dengan mengetahui peraturan peraturan yang terkait, maka akan meminimalkan terjadinya kerugian14. Berbagai macam kasus 13 14
Annalisa, et.al. Op.Cit, Hal 2 ibid, Hal 3
yang terjadi sudah membuktikan bahwa persengketaan yang terjadi berawal dari penyusunan kontrak yang tidak baik, tidak teliti. Yang akhirnya berujung dipengadilan guna memperoleh penyelesaian. Seperti kontrak mengenai pengadaan alat kesehatan antara pihak pemerintah dan pihak swasta yang akhirakhir ini yang sedang marak diperbincangkan di media masa, karena tidak sesuai kenyataan (praktek/ pelaksanaan) dengan klausula-klausula yang tertera dalam kontrak. Penyimpangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali terjadi karena adanya perbuatan dari pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Dari beberapa proses dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, masingmasing tahap berpotensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihakpihak
yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pihak-pihak yang
dimaksud adalah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan
disatu pihak. PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Dewan Gurbernur Bank Indonesia (BI) /Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN) /Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) /Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 15 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran /Dewan Gubernur BI /Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.16 Dalam praktek, pihak-pihak tersebut seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi 15
Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010, Pasal. 1 angka 7 16 Ibid., Pasal.1 angka 10
penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa dan kontribusinya pada perekonomian negara, serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak luas pada prilaku, baik ditingkat birokrasi maupun pada usaha serta masyarakat pada umumnya. Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata cara pemerintahan yang baik (good governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.17 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai aturan yang dapat memastikan bahwa pengadaan barang/ jasa sesuai dengan yang dibutuhkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyerahan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kesehatan tersebut. Yang penulis angkat dengan judul “ Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai”
B. Perumusan Masalah
17
Adrian Sutedi, Op.Cit Hal 5-6
Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai sudah bersesuaian dengan Ketentuan Hukum ? 2. Apakah konsekuensi apabila pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai tidak terpenuhi ? 3. Apakah solusinya apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan alat alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai ?
C. Tujuan Penulisan Surjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” menyebutkan bahwa langkah-langkah selanjutnya setelah merumuskan masalah adalah merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.18 Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dalam mencapai gelar “Sarjana Hukum” bagi mahasiswamahasiswi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Dan juga menyangkut :
18
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta. UI Press.2006) Hal 18.
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai sudah bersesuaian dengan Ketentun Hukum. 2. Untuk mengetahi apakah konsekuensinya apabila pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai tidak terpenuhi. 3. Untuk mengetahui apakah solusinya apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan alat alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
D. Manfaat penulisan Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah agar dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penulisan skripsi ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan skipsi tersebut. Berikut manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan skripsi ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis Adapun yang menjadi manfaat teoritis dari rencana penulisan skripsi ini sebagai berikut : a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya. b. Guna memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pengadaan barang dan jasa, terlebih pengadaan alat-alat kesehatan pada instansi Dinas Kesehatan.
c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisanpenulisan sejenis untuk tahap berikutnya. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari rencana penulisan ini sebagai berikut : a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam hal pengadaan alat-alat kesehatan .
E. Metode Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Bertujuan agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan nilai ilmiahnya, maka diusahakan memperoleh dan mengumpulkan data dengan mempergunakan metode sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian normatif yaitu dengan memiliki bahanbahan
kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti
peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Dengan melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. 2. Sifat penelitian Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan juga melakukan wawancara kepada pihak yang berkontrak, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai guna mendapatkan informasi secara fakta dan akurat. 3. Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari observasi a. Data sekunder Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder mencakup: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari KUHPerdata, Keppres No 80 Tahun 2003, Perpres No 54 Tahun 2010, Perpres No 35 Tahun 2011, Perpres No 70 Tahun 2012, Perpres No 172 Tahun 2014 dan Perpres No 4 Tahun 2015.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelesan mengenai hukum primer dengan menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal, teori-teori dan pendapat sarjana. 3) Bahan hukum tersier, yaitu
yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia. b. Data primer Metode pengumpulan data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dengan objek yang diteliti secara langsung yaitu melalui wawancara dengan responden. 4. Alat pengumpulan data Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui media tertulis. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
studi pustaka dengan cara
identifikasi isi. Wawancara dilakukan dengan pihak instansi yang dijadikan tempat penelitian. 5. Analisa data Data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif dengan menganalisa keseluruhan data baik primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis, dikatagorisasikan, dihubungkan dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dan dideskripsikan dalam skripsi
F. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai”. Hal ini telah disetujui oleh Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan telah melalui tahap pengujian kepustakaan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan oleh pihak
Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka judul skripsi, tesis yang telah ada di Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum USU atau Pusat Dokumentasi dan Informasi FH USU adalah : Nama : Kiki Fitri M. Manurung Nim
: 060200149
Judul : Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara
Nama : Irwin Zaily Nim
: 920200093
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pemborongan Pengadan Bahan Makanan Antara Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSPJ) Dengan U.D Cahaya
Nama : Zulfikar Siregar Nim
: 970200136
Judul : Perjanjian Pengadaan Barang Pada Proyek Kanwil Dekes RI Prov Sumatra Utara Dengan CV Murni.
Penelitian
ini
dilakukan
oleh
penulis
dengan
mempelajari
dan
mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang sesuai dengan kajian permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga hasil
kajian dalam skripsi ini dapat dikatakan aktual dan asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun banyak penulisan skripsi sebelumnya mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun penulisan skripsi yang ini tentulah berbeda karena pembahasannya yang berbeda pula.
G. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu BAB I. PENDAHULUAN Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan hukum. BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK Adapun yang mendasari penulisan ini adalah mengenai penjelasan tentang pengertian dan asas hukum kontrak, syarat sah suatu kontrak, akibat hukum suatu kontrak, berakhirnya suatu kontrak dan jenis kontrak. BAB III. KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA Bab ketiga ini menguraikan secara detail mengenai pengertian pengadaan barang dan jasa, para pihak dalam pengadaan barang dan jasa, prakualifikasi dan pascakualifikasi dalam pengadaan barang dan
jasa, pengadaan barang dan jasa dilihat dari Perpres No 4 Tahun 2015, hak dan kewajiban para pihak dalam pengadaan barang dan jasa. BAB IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN ALATALAT
KESEHATAN
PADA
DINAS
KESEHATAN
KOTA
TANJUNGBALAI Bab ini merupakan suatu hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dan
penulis membahas mengenai bagaimana kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai dengan CV. Shafira, Jaminan dalam perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan, analisis hukum kemungkinan kontrak bermasalah, penyelesaian sengketa terhadap kontrak yang bermasalah. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dan kaitnya dengan masalah yang diidentifikasikan.
