BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perbankan yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan fungsi utamanya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki
peranan
yang
strategis
untuk
menunjang
pelaksanaan
Pembangunan Nasional, terutama dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu dengan keberadaanya Undang – Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan suatu era baru dalam Perbankan di Indonesia termasuk Hukum Perbankan Indonesia. Aturan ini terlihat jelas beberapa sifat aktif yaitu penyederhanaan jenis – jenis bank, penyederhanaan persyaratan pendirian bank secara rinci, peningkatan perlindungan
dana
masyarakat
yang
dipercayakan
kepada
lembaga
perbankan, peningkatan profesionalisme para pelaku dibidang perbankan, dan bertanggung jawab sekaligus mencegah terjadinya hal – hal yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan hanya mengenal dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat ( BPR ) dan kedua jenis bank ini
1
menjalankan
perniagaan
dana
dalam
melancarkan
aktifitaskeuangan
masyarakat ( Pasal 5 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ). Usaha
yang
memberikan
dilakukan
kredit.Pengertian
Bank kredit
Umum menurut
salah Undang
satunya –
ialah
Undang
Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh
sumber
dana dari masyarakat,
sehingga
sumber dana
perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang tepat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikat
2
jaminan
yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan
lengkap.Semua tindakan tersebut semata – mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Analisis
yang
dilakukan
perbankan
untuk
mengetahui
dan
menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak bank menggunakan instrument analisis yang dikenal dengan the five of credit atau the 5C, yaitu character (kepribadian) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi
hutangnya,
capital
(modal)
yaitu
penilaian
kemampuan
keuangan debitor yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, condition of economy (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitor secara mikro maupun makro dan collateral (agunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet. Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati – hatian menempatkan kredit
pada
kualitas
kredit
yang
performing
loansehingga
dapat
memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit.
3
Kondisi dimana
kredit
yang
telah disalurkan bank
kepada
masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit yang digolongkan menjadi non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya kredit bermasalah akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Sepandai apapun analis kredit dalam menganalisis permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada.Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan kredit disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak perbankan yaitu pihak analis kurang teliti terhadap anilisisnya sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Atau pun dari pihak nasabah yang melakukan unsure kesengajaaan untuk tidak membayar kewajibanya kepada bank dan adanya unsur yang tidak sengaja yaitu debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu membayar kewajibannya tersebut Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak
akan timbul kerugian.
Penyelamatan yang dilakukan
dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.
4
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan
hukum
dengan
judul
“
Tinjauan
Yuridis
Terhadap
Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ”. B. Pembatasan masalah Agar penulisan skripsi ini tidak terlalu meluas dalam pembahasannya, maka penulis akan membatasi dalam pembahasannya. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya pada tingkat penyelesaian kredit bermasalah menurut aturan hukum yang berlaku . C. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat masalah pokok sebagai berikut: 1. Apasajakah faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam sebuah perjanjian kredit? 2. Bagaimana
upaya
penyelesaian
kredit
bermasalah
melalui
peran peradilan dan non peradilan?
D. Tujuan Penelitian 1.
Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan
5
2.
Untuk mengetahui peranan peradilan dan non peradilan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah
3.
Untuk
mengetahui
sarana
hukum
yang
dapat
dipakai
untuk
menyelesaikan kredit bermasalah E. Manfaat penelitian 1.
Sebagai
bahan
pengetahuan pengkreditan
masukan
penulis,
untuk
yang
perbankan
menambah
khusunya
terlebih
serta
berkaitan
bagaiman
memperluas
dengan
masalah
penyelesaian
kredit
bermasalah 2.
Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran serta kajian dalam sebuah penelitian
F. Sistematika Uraian Skripsi 1. Dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam beberapa bab yang kesemuanya terdiri dari lima bab. Dalam bab ini masih dibagi dalam beberapa sub bab: 2. Bab I berisi Pendahuluan yang akan mengkaji Latar Belakang Masalah,
Pembatasan
Masalah,
Perumusan
Masalah,
Tujuan
Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Uraian Skripsi. 3. Bab
II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mengkaji tentang
Pengertian Bank, Asas-Asas Perbankan dan Tujuan Perbankan selain itu juga mengkaji tentang Pengertian kredit, Unsur-Unsur Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Jaminan Kredit, PrinsipPrinsip Pemberian Kredit, Aspek-Aspek Dalam Pemberian Kredit,
6
Prosedur dalam Pemberian Kredit, Pengertian Kredit Macet dan Teknik Penyelesaian Kredit Macet. 4. Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang mengkaji tentang Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. 5. Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Analisis Data yang mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah menurut UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan kendala yang dihadapi Bank dalam melakukan penagihan dan upaya mengatasinya. 6. Bab V berisi Penutup yang mengkaji tentang Kesimpulan dan Saran.
7
