BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penghimpunan tabungan dari masyarakat dan pemberian kredit kepada nasabah merupakan kegiatan utama bagi perbankan selain usaha jasa-jasa bank lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, perbankan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian. Bank senantiasa berusaha agar dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah dapat ditarik kembali berikut bunga dan biaya-biaya lain yang telah diperjanjikan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan Bank dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan Perbankan adalah sebagai berikut:
1
2
“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.5
Proses pemberian kredit oleh Bank merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Selain berguna dalam sisi masyarakat, proses pemberian kredit juga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan Bank itu sendiri. Hal ini karena dengan diberikannya kredit oleh Bank kepada nasabah yang dalam hal ini adalah masyarakat, maka nantinya pihak Bank akan mendapat keuntungan tersebut yang dimaksud dalam bentuk bunga. Pemberian suatu kredit oleh pihak Bank tidak terlepas dari aspek positif dan negatif. Aspek positifnya adalah bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan perbankan mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga. Aspek negatifnya adalah jika terjadi wanprestasi dari debitur akan berakibat pada timbulnya kredit macet. Masyarakat saat ini dapat dengan mudah memperoleh kredit dari Bank, tetapi dilain pihak dalam hal ini Bank juga memberikan standar terhadap siapa saja yang dapat diberikan kredit oleh pihak Bank. Pemberian kredit dari Bank kepada debitur pada awalnya akan didahului dengan proses yang disebut perjanjian kredit. Penggunaan perjanjian kredit tersebut akan mengikat para
5
Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.
3
pihak dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan sebuah pengikat antara pihak Bank dengan debitur yang dalam isi pengikatan tersebut menentukan dan mengatur tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terkait dengan pemberian atau pinjaman kredit. Banyak ditemukan kondisi dalam perjanjian kredit dimana adanya salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dengan baik sehingga pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Pihak kreditur dalam hal ini harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kredit bermasalah meskipun ada jaminan sebelumnya berupa jaminan hak tanggungan. Pada saat sekarang tidak menutup kemungkinan adanya pihak Bank yang mengalami permasalahan dalam proses pemberian kredit. Masalah yang paling sering ditemukan adalah kredit macet. Dengan adanya permasalahan kredit macet ini dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan Bank tersebut pada nantinya. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C`s yaitu6: 1. Character (Sifat). Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh Bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara untuk mengetahui lebih rinci bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut. 6
Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Perbankan, Ctk. Kedua, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 68-69.
4
2. Capacity (Kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Capital (Modal). Hal ini cukup penting bagi Bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada. 4. Collateral (Jaminan). Jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual. 5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi memungkinkan atau tidak? Unsur-unsur diatas merupakan keseluruhan unsur yang digunakan oleh pihak Bank hingga saat ini untuk mengetahui layak atau tidaknya debitur menerima kredit. Berdasarkan 5 (lima) macam unsur tersebut, unsur Colateral (jaminan) merupakan unsur pengamanan bagi kreditur dalam perjanjian kredit. Pihak nasabah yang ingin memperoleh kredit dalam hal ini harus dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank. Pada nantinya pihak Bank dapat percaya terhadap kemampuan nasabahnya untuk dapat mengembalikan kredit beserta dengan bunganya. Persyaratan yang terpenting dalam pemberian kredit adalah adanya jaminan yang diberikan oleh pemohon fasilitas kredit. Jaminan tersebut berguna untuk memberikan rasa aman
5
terhadap Bank yang telah mengeluarkan dana dari pemberian kredit kepada debitur. Hal ini sesuai dengan 5 (lima) syarat yang telah disebutkan diatas terkait kriteria persyaratan dapat diberikannya sebuah kredit kepada nasabah. Dengan adanya hal tunggakan suatu kredit, maka secara tidak langsung dapat menghambat proses pertumbuhan perekonomian. Hal ini karena dengan adanya tunggakan kredit maka akan menimbulkan tertahannya proses pengembalian kredit yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak Bank. Dalam hal ini apabila tunggakan kredit dapat diantisipasi maka modal kerja akan kembali ke Bank, dan modal tersebut nantinya akan dapat diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah yang lain. Secara tidak langsung dapat dikatakan dalam hal ini terjadi perputaran modal kerja oleh Bank. Hal ini dapat memberikan efek kepada kelangsungan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana dalam hal ini sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis. Setelah munculnya permasalahan mengenai tunggakan kredit yang terjadi seperti yang dijelaskan diatas maka langkah yang akan diambil oleh pihak Bank adalah melakukan eksekusi terhadap agunan yang telah diserahkan pada awalnya oleh nasabah kepada pihak Bank. Alasan dari pihak Bank untuk melakukan eksekusi terhadap agunan dari nasabah tersebut karena pada dasarnya pihak Bank menginginkan uang pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah tersebut pada saat masa perjanjian kredit dulu bisa dikembalikan. Dalam hal ini dapat mengantisipasi permasalahan tunggakan pinjaman yang disebabkan karena tunggakan kredit dari nasabah
6
Dalam hal tindakan eksekusi yang ditempuh pihak Bank pada prakteknya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal yaitu: 1. Menjual agunan tersebut dengan cara lelang. Dalam hal apabila debitur cidera janji, obyek Hak Tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur sebagai pemegang obyek Hak Tanggungan, dalam hal ini obyek tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum, dan kreditur berhak mengambil seluruh pelunasan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain (preverent). 2. Melakukan eksekusi secara dibawah tangan dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam keadaan apabila melalui proses lelang dianggap tidak menghasilkan harga tertinggi, atas kesepakatan kreditur dan debitur dalam hal ini dimungkinkan eksekusi dilakukan dengan cara penjualan secara dibawah tangan terhadap obyek tersebut. Dalam hal terkait kredit macet yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta, ditemukan apabila ada nasabah yang mengalami tunggakan pinjaman maka untuk selanjutnya pihak Bank akan melakukan langkah eksekusi secara dibawah tangan yang dilakukan antara pihak Bank terhadap pihak nasabah yang mengalami tunggakan pinjaman tersebut.
7
Langkah yang ditempuh secara dibawah tangan ini pada dasarnya beralasan karena sesuai dengan 2 (dua) hal yang telah disebutkan oleh penulis diatas dalam upaya untuk melakukan eksekusi terhadap nasabah yang mengalami tunggakan pinjaman, dan dalam upaya untuk mengurangi tunggakan pinjaman. Dalam hal upaya eksekusi terhadap penyelesaian kredit macet, dapat dikatakan bahwa Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 adalah7: “Hak jaminan yang dibebankan pada Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain uang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.” Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil penulisan dengan judul “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Upaya Menurunkan Tunggakan Kredit Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta.”
7
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 1 Ayat (1).
8
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta menerapkan langkah eksekusi secara dibawah tangan terhadap nasabah yang mengalami kredit macet dalam upaya untuk menurunkan tunggakan pinjaman? 2. Apakah langkah eksekusi dibawah tangan terhadap nasabah kredit macet tersebut dapat menurunkan tunggakan pinjaman sesuai yang diinginkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif a) Untuk mengetahui dan mengkaji alasan yang diambil oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta menerapkan langkah eksekusi secara dibawah tangan terhadap nasabah yang mengalami kredit macet dalam upaya untuk menurunkan tunggakan pinjaman. b) Untuk mengetahui dan mengkaji dapat tidaknya penerapan langkah eksekusi secara dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta terhadap nasabah yang mengalami kredit macet menurunkan tunggakan pinjaman. 2. Tujuan Subjektif Tujuan Subjektif dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan.
9
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan bidang hukum perdata, lebih khususnya bagi bidang hukum jaminan. 2. Manfaat Praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, serta menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pihak-pihak yang membutuhkan, dibidang perbankan khususnya tentang upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan, serta perlindungan hukum pemegang hak tanggungan.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, diketahui sudah ada penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan diantaranya yaitu: 1. Penulisan tesis dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah” yang ditulis oleh Arsyasepta Prawidika tahun 2012 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah alasan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Unit Pasar Bandar Jaya mengikat jaminan benda tidak bergerak dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
10
untuk kredit produktif yang seharusnya cukup dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan perlindungan hukum yang diperoleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah dalam penyelesaian kredit macet dengan lelang eksekusi objek hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL).8 Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa SKMHT akan memberikan kekuatan hukum terhadap kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen apabila telah ditindak lanjuti dengan pembuatan APHT. Selain itu terkait pelaksanaan lelang dilakukan karena dapat mewujudkan harga yang optimal, karena sistem pelelangan bersifat terbuka sehingga mengakibatkan barang akan terjual dengan harga yang optimal untuk pelunasan kredit. 2. Penulisan tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh Diyah Nuriza Arifnoviyanti tahun 2011 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, serta
8
Arsyasepta Prawidika, 2012, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Unit Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam proses penyelesaian kredit macet9 Hasil dari penelitian tersebut bahwa proses pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman yaitu pihak Bank melakukan identifikasi kondisi nasabah yang tergolong sebagai korban erupsi Gunung Merapi. Dalam hal kedudukan jaminan yaitu surat kepemilikan jaminan tetap berada dalam pihak Bank sampai dengan batas waktu pinjaman tersebut lunas. Pihak Bank tidak melakukan proses eksekusi jaminan pinjaman karena kondisi kredit macet diakibatkan oleh bencana alam 3. Penulisan tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui penjualan benda jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Yogyakarta” yang ditulis oleh Tulus Lestari Hanantariningsih tahun 2011 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit konsumtif antara debitur dan kreditur, dan penyelesaian kredit macet melalui penjualan benda jaminan hak tanggungan yang objeknya masih dihuni oleh debitur atau pihak ketiga
9
Diyah Nuriza Arifnoviyanti,tahun 2011, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman Akibat Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
12
melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.10 Hasil dari penelitian tersebut bahwa faktor yang menjadi penyebab kredit macet untuk permasalahan ini dipengaruhi oleh faktor Bank terkait rendahnya kemampuan Bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit, kurangnya pengawasan dalam hal memonitor kredit. Terkait penyelesaian kredit macet melalui penjualan benda jaminan diselesaikan dengan klausula meliputi negoisasi antara kreditur dan debitur, kreditur bertanggung jawab atas penguasaan tanah, dan penyelesaian kredit macet apabila tidak berhasil maka dilakukan Parate Eksekusi hak tanggungan dengan melaksanakan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penelitian penulis ini membahas tentang akibat eksekusi secara dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. Dalam hal ini proses eksekusi secara dibawah tangan merupakan langkah penerapan eksekusi yang digunakan ketika ditemukan adanya kredit macet oleh nasabah. Proses eksekusi dengan cara ini dilakukan untuk dapat menurunkan tunggakan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Katamso, Yogyakarta. Dengan adanya penelitian dari sumber yang telah disebutkan diatas telah memenuhi kaedah keaslian penelitian. Namun demikian apabila ternyata
10
Tulus Lestari Hanantariningsih tahun 2011, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan Benda Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Yogyakarta” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
13
pernah dilaksanakan penelitian yang sama, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.
