9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Badan kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia. Kutipan tersebut juga tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat dengan (UUD NRI) dan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disingkat dengan (UUK), menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin tiga setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin. Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah
Universitas Sumatera Utara
10
berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945, sejak awal Agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen
Kesehatan
melalui
penugasan
kepada
PT. Askes
(Persero)
berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini selanjutnya pada tahun 2008 dinamakan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat).1 Namun, sayangnya masih banyak penduduk miskin di Indonesia ini yang belum mengerti mengenai Jamkesmas, sehingga masih banyak yang enggan untuk berobat, padahal sebenarnya untuk berobat mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang gratis apabila mengikuti program jamkesmas. Banyak pula di suatu wilayah terpencil masyarakat yang sebenarnya tidak dikategorikan sebagai orang miskin tapi mendapatkan kartu Jamkesmas, sementara masyarakat yang sebenarnya miskin malah tidak mendapatkan kartu jamkesmas. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman perangkat desa di wilayah terpencil mengenai jamkesmas, sehingga masyarakat miskin yang berada di wilayahnya tidak ter-cover kesehatannya. 1
DepKes (JAMKESMAS)
RI.2008
.Pedoman
Pelaksanaan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
Universitas Sumatera Utara
11
Jamkesmas merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kurang/tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Jamkesmas ini sebenarnya bukan suatu program baru. Program ini melanjutkan program terdahulunya yaitu askeskin dan kartu sehat yang semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat miskin. Tujuan dari Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.2
B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan pokok dalam penulis skripsi ini antara lain sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur penanganan pasien jamkesmas di RSU Dr. Pirngadi Medan? 2. Bagaimana tanggung jawab Hukum pihak RSU Dr. Pirngadi Medan terhadap pengabaian atau pelanggaran hak-hak pasien Jamkesmas?
2
http://annisatridamayanti.wordpress.com/2010/11/27/sekilas-tentang-jamkesmas/diakses tanggal 20 November 2013
Universitas Sumatera Utara
12
3. Bagaimana kajian yuridis tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan terhadap pengguna jamkesmas?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui prosedur penanganan pasien jamkesmas di RSU Dr. Pirngadi Medan. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab Hukum pihak RSU Dr. Pirngadi Medan terhadap pengabaian atau pelanggaran hak-hak pasien Jamkesmas? 3. Untuk mengetahui kajian yuridis tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan terhadap pengguna jamkesmas?
D. Manfaat Penelitian Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitianini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis Manfaat teroritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai berikut : a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Perdata mengenai perlindungan pasien pada khususnya.
Universitas Sumatera Utara
13
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlindungan hokum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis. c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitianpenilitian sejenis untuk tahap berikutnya. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari rencana penulisan ini sebagai berikut : a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua
pihak
yang
membutuhkan
pengetahuan
terkait
dengan
permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dalam hal perlindungan pasien.
E. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Pengelompokkan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman dari sudut pandang mana pengelompokkan itu ditinjau. Ditinjau dari jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang langsung menggunakan metode wawancara dengan Kabid Jamkesmas RSU Dr. Pirngadi Medan dan
Universitas Sumatera Utara
14
pasien untuk memberikan data seteliti mungkin tentang perlindungan hukum pasien pengguna Jamkesmas dalam memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam perspektif yuridis dimaksudkan untuk menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terhadap masalah jaminan kesehatan masyarakat.3 Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatn dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya. 2. Sumber Data Data yang kemudian diharapkan dapat diperoleh di tempat penelitian maupun di luar penelitian adalah sebagai berikut :
3
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010.hlm 19
Universitas Sumatera Utara
15
a. Sumber Data Primer Sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihakpihak atau instansi-instansi yang terkait dengan objek yang diteliti secara langsung, yang dimaksudkan untuk lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer yang di dapat melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 3. Alat Pengumpul data Apabila data yang diperoleh berupa data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundangundangan, artikel ,dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data- data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.. 4. Analisis data Agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan ,dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk
Universitas Sumatera Utara
16
mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.4 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus- kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 5 Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.
F. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran dan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulis menemukan judul skripsi Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan Rizky Wirdatul Husna. (2012). Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Kurang Mampu Dalam Memperoleh Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan Berdasarkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 4
Soerjono Soekanto. Op.Cit., hlm 22 Jhonny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishng, 2006, hlm 249 5
Universitas Sumatera Utara
17
Kajian pada penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis mengkaji dan mengambil perumusan masalah tentang prosedur penanganan pasien jamkesmas di RSU Dr. Pirngadi Medan dan Tanggung jawab Hukum pihak RSU Dr. Pirngadi Medan terhadap pengabaian atau pelanggaran hak-hak pasien Jamkesmas serta Kajian yuridis tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan terhadap pengguna jamkesmas. Perumusan masalah di atas berbeda dari penulisan skripsi sebelumnya, maka penulis tertarik mengambil judul ini sebagai judul skripsi. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi skripsi secara keseluruhan antara lain sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Keaslian Penelitian serta Sistematika Penulisan
BAB II
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PASIEN Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian pasien, peran pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat, tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien pengguna jamkesmas dan pengaturan perlindungan Hukum Pasien dalam berbagai peraturan perundangundangan.
Universitas Sumatera Utara
18
BAB III HAK DAN TANGGUNG JAMKESMAS
JAWAB
PASIEN
PENGGUNA
Pada bab ini akan membahas tentang hak dan tanggung jawab pasien pengguna Jamkesmas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan upaya hukum pasien pengguna jamkesmas yang haknya tidak terpenuhi. BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PENGGUNA JAMKESMAS DI RUMAH SAKIT UMUM Dr. PIRNGADI MEDAN Pada bab ini akan membahas tentang prosedur penanganan pasien jamkesmas di RSU Dr. Pirngadi Medan dan Tanggung jawab Hukum pihak RSU Dr. Pirngadi Medan terhadap pengabaian atau pelanggaran hak-hak pasien Jamkesmas serta Kajian yuridis tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan terhadap pengguna jamkesmas BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sedayatn saran yang ada diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan yang menggunakan jamkesmas di RSU Dr. Pirngadi Medan
Universitas Sumatera Utara
