1
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa
dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.
Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan negara dibidang anggaran. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara dan mempunyai tanggung jawab agar kebijakan bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumeninstrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.5
Oleh karena itu sistem
pengadaan dibuat dalam rangka memudahkan pemerintah melakukan belanja anggaran dengan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, yang dilakukan secara transparan dan mengedepankan proses persaingan yang sehat.
5
Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2009, hlm 107.
1
2
Terkait dengan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, umumnya pemerintah melakukan tindak dalam bidang hukum privat dalam menjalankan fungsinya di bidang penyelenggaraan negara. Hal tersebut di karenakan dalam rangka pengadaan barang/jasa, selain di lakukan dengan swakelola, seringkali diperlukan bagi pemerintah untuk mengadakan kerja sama dengan pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Kerjasama dengan pihak swasta tersebut dapat melahirkan hubungan kontraktual yang merupakan tindak keperdataan atau hukum privat.
Sebagai
pedoman
dalam
pengimplementasian
barang/jasa
tersebut
dikeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 1 dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan barang/jasa yang biayai oleh APBN/APBD, baik pelaksananaanya dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
yang
prosesnya
dimulai
dari
perencanaan
kebutuhan
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
sampai
3
Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bahwa Kantor Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan yang selanjutnya disebut Kantor Balai Kalibrasi merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan penerbangan kalibrasi, pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, komunikasi penerbangan dan laboratorium kalibrasi serta perawatan pesawat udara kalibrasi.
Jumlah pesawat udara yang dimiliki Kantor Balai Kalibrasi Fasilitas tersebut untuk pelaksanaan tugasnya sebanyak 6 (enam) pesawat udara, 6 terdiri dari : a.
2 (dua) pesawat udara jenis King Air dengan registrasi PK-CAK dan PKCAC;
b.
2 (dua) pesawat udara jenis Learjet Air dengan registrasi PK-CAH dan PKCAJ;
c.
2 (dua) pesawat udara jenis TBM 700 dengan registrasi PK-CAM dan PKCAL;
Semua pesawat udara milik Kantor Balai Kalibrasi tersebut telah memenuhi persyaratan pengoperasian pesawat udara dengan telah dimiliki sertifikat kelaikan udara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6
Civil Aircraft Register, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Jakarta, 2010.
4
Pada tahun 2009, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2009 telah mengatur bahwa setiap pesawat udara beroperasi diwilayah udara Republik Indonesia yang mempunyai tempat duduk sebanyak 10-30 buah wajib memasang peralatan Traffic Alert Collision Avoidance II yang selanjutnya disebut TCAS II.
Berdasarkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2009 tersebut, Balai Kalibrasi Penerbangan membuat program untuk pemasangan TCAS II untuk dipasang pada pesawat udara jenis learjet 31A dengan tanda kebangsaan dan pendaftaran PKCAJ yang secara produksi awal memang belum memasang peralatan TCAS II tersebut guna ditampung pada tahun anggaran 2010.
Usulan Kantor Balai Kalibrasi tersebut disetujui dan ditampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2010 Kantor Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor :
0097/022-05.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, dengan jenis kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 paket. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tersebut Kepala Kantor Balai Kalibrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 paket.
Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 paket berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
5
2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menghasilkan pemenang pelelangan yaitu PT.Erena Internasional Logistic kemudian dilakukan penandatangan kontrak antara Pejabat Pembuat komitmen Balai Kalibrasi dan Direktur PT.Erena Internasional Logistic sebagai penyedia jasa Nomor : 1128/KTR. 532111/BK.FP/2010 dan 055/KTR-LJ31A/TCAS II.BK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.
PT.Erena Internasional Logistic sebagai penyedia jasa didukung Hawker Pacific Asia PTE LTD terhadap PT.Erena Internasional Logistic berupa penyediaan dan pemasangan peralatan TCAS II pada pesawat terbang Learjet 31 A milik Balai Kalibrasi serta memberikan jaminan/garansi untuk menyelesaikan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan dan garansi terhadap komponen yang dipasang selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 paket milik Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dilaksanakan oleh Hawker Pacific Asia PTE LTD selaku sub kontraktor.
Sesuai hasil analisis teknis dan observasi di pesawat udara learjet 31A tersebut dari para teknisi Hawker Pacific Asia PTE LTD, untuk pemasangan peralatan TCAS II di pesawat learjet 31A register PK-CAJ milik Kantor Balai Kalibrasi menemui beberapa kendala teknis yang harus dintegrasikan dengan flight inspection system yang sudah terpasang di pesawat udara learjet 31 A, sebagai berikut :
6
a.
Tidak ada lagi tempat untuk memasang antenna TCAS II sesuai ketentuan pemasangan dikarenakan telah terpasang banyak antenna peralatan flight inspection system;
b.
Apabila dilakukan pergeseran posisi antenna yang ada atau tetap dipaksakan dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya gangguan terhdap airframe pesawat udara learjet 31 A akibat banyaknya lubang yang ada dan apabila ditambahkan akan berakibat terjadinya gangguan kelaikudaraan yang berimbas pada keselamatan pengoperasian pesawat udara;
c.
Terjadinya interferensi gelombang radio terhadap beberapa peralatan flight inspection system dikarenakan memiliki range frekuensi yang sama dan berdekatan.
Dengan adanya beberapa kendala yang terjadi dalam proses pemasangan TCAS tersebut diatas, pihak Hawker Pacific Asia PTE LTD tidak bersedia memasang peralatan TCAS II di pesawat udara jenis learjet 31 A register PK-CAJ yang dimiliki oleh Kantor Balai Kalibrasi Penerbangan.
Dengan tidak bisa dilakukan pemasangan peralatan TCAS II di pesawat udara learjet 31A tersebut, akan menjadikan permasalahan prestasi Nomor
:
1128/KTR.532111/BK.FP/2010
dan
kontrak
055/KTR-LJ31A/TCAS
II.BK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang tidak dapat direalisasikan. Kemudian Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Balai Kalibrasi melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan kuasa pengguna anggaran tersebut mengenai status kontrak pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 Paket dan Direktur Jenderal
7
Perhubungan Udara memberikan arahan pada prinsipnya tidak keberatan apabila kontrak tentang pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 Paket dihentikan dan pelaksanaan penghentian kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Balai Kalibrasi dengan PT.Erena International Logistic melakukan pembahasan tindak lanjut kontrak tentang pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 Paket milik Kantor Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dengan menghasilkan kesepakatan yang dituang dalam berita acara dengan materi sebagai berikut : 1.
Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 Paket adalah menjadi bagian tanggungjawab Pihak Kedua dan Pihak kedua tidak akan meminta Pihak pertama untuk membayar;
2.
Kontrak tentang pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 Paket dihentikan;
3.
Atas dasar itikad baik Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan dan faktor teknis keselamatan penerbangan yang menjadi hambatan, Pihak pertama tidak memberikan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan tidak memasukkan PT.Erena International Logistic dalam catatan daftar hitam perusahaan.
8
Materi kesepakatan bersama tersebut tidak ada dalam materi kontrak Nomor : 1128/KTR.532111/BK.FP/2010 dan 055/KTR-LJ31A/TCAS II.BK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pengadaan dan Pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A (PK-CAJ) dan tidak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga kesepakatan bersama dituangkan dalam berita acara secara hukum mengikat para pihak sebagai undang-undang para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Kesepakatan bersama para pihak yang dituangkan dalam berita acara tersebut yang berisi antara lain menghentikan berlakunya kontrak Nomor : 1128/KTR.532111 /BK.FP/2010 dan 055/KTR-LJ31A/TCAS II.BK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pengadaan dan Pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A (PK-CAJ) Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan, telah dijadikan dasar oleh pejabat pembuat komitmen Kantor Balai Kalibrasi Keselamatan Penerbangan dan penyedia jasa kontrak Nomor
:
1128/KTR.532111/BK.FP/2010
dan
055/KTR-LJ31A/TCAS
II.BK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tersebut untuk mengakhiri masa berlaku kontrak, sehingga kesepakatan bersama menganulir berlakunya kontrak Nomor : 1128/KTR.532111/BK.FP/ 2010 dan 055/KTR-LJ31A/TCAS II.BK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.
9
Setelah dihentikan kontrak Nomor : 1128/KTR.532111/BK.FP/2010 dan 055/KTR-LJ31A/TCAS II.BK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 menjadikan prestasiprestasi yang diatur dalam kontrak tidak dilaksanakan/diselesaikan secara keseluruhan, sehingga tujuan pembuatan kontrak untuk memenuhi kebutuhan Kantor Balai Kalibrasi Keselamatan Penerbangan tidak tercapai. Penyedia jasa sudah melaksanakan sebagian prestasi yang diatur dalam kontrak tetapi tidak dapat meminta pembayaran kepada pejabat pembuat komitmen, karena menurut kontrak mengatur prestasi yang harus dilaksanakan penyedia jasa seratus presen, baru kemudian pejabat pembuat komitmen Kantor Balai Kalibrasi Keselamatan Penerbangan memberikan pembayaran seratus presen kepada penyedia jasa. Hal ini sebagai konsekuensi dari dibuatnya kontraknya dalam bentuk kontrak lumpsum.
Karakter yang khas dari kontrak pengadaan oleh pemerintah menyangkut proses pengadaan, pembentukan sampai dengan pelaksanaannya. Kesemuanya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, segala pengadaan barang/jasa selalu melalui proses pelelangan. Pembahasannya akan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 yang diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berserta perubahannya sebagai pedoman bagi Kantor Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dalam melakukan pengadaan barang. Disamping itu akan turut dibahas mengenai konsekunesi hukum adanya penghentian berlakunya kontrak sebelum masa berlaku kontrak berakhir.
10
Berdasarkan seluruh uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik penulisan tesis dengan judul : “Tinjauan Yuridis Penghentian Kontrak Pengadaan dan Pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A (PKCAJ) Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan”.
2.
PERUMUSAN MASALAH
Demikian beberapa masalah yuridis yang timbul berkenaan dengan tidak dapat dipasangnya peralatan TCAS II pada pesawat udara learjet 31A yang diatur dalam kontrak tentang pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta modifikasi TCAS II pesawat udara learjet 31A (PK-CAJ), 1 Paket, sehingga perumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini ialah :
a)
Apakah berita acara dapat menghentikan kontrak Pengadaan dan Pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan ?
b)
Apakah
penghentian kontrak Pengadaan dan Pemasangan serta
Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan sudah sesuai ketentuan yang berlaku? c)
Apakah
akibat
hukum
penghentian
kontrak
Pengadaan
dan
Pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan?
11
3.
KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum, tidak ditemukan penulisan hukum yang memiliki judul serupa dengan yang penulis lakukan. Jika ternyata ada suatu penelitian lainnya yang sama dengan yang penulis lakukan, maka tanpa suatu itikad buruk, penulis berharap penelitian dan penulisan hukum yang penulis lakukan dapat menjadi pelengkap bagi karya ilmiah tersebut, dengan tidak ditemukannya penulisan hukum lain yang memiliki judul yang sama dengan yang penulis lakukan maka penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini adalah asli.
Namun demikian ada beberapa penelitian tesis dengan tema pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh penulis lain, membahas tentang pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di suatu instansi pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan judul sebagai berikut : a.
Tinjauan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Hukum Perdata yang ditulis oleh Zulkipli Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2013 dengan permasalahan yaitu Bagaimana keabsahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari hukum perdata? Dan Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi oleh pihak dalam kontrak barang/jasa pemerintah; 7
7
Zulkipli, Tinjauan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Hukum Perdata, Tesis, Yogyakarta, 2013.
12
b.
Tinjauan yuridis kontrak pengadaan barang atau jasa Pemerintah di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus Pembangunan Rumah Staf Camat Singkup Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimanat Barat) ditulis oleh Muzia Amanda Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2013 dengan masalah apakah kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?, konsekuensi apa yang timbul jika terjadi wanprestasi dan apakah uang jaminan yang telah diberikan oleh kontraktor dapat memberikan perlindungan hukum; 8
c.
Tinjauan hukum perjanjian pemborongan antara CV Asyifa Computer dengan MTS Negeri Karang Anyar Dalam Rangka pekerjaan pengadaan komputer untuk siswa MTS Negeri Karang Anyar yang ditulis Yanur Kushanifiantara tahun 2013 program pasca sarjana fakultas hukum Universitas Gajah Mada dengan rumusan masalah yaitu bentuk-bentuk wanprestasi apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV Asyifa Computer dengan MTS Negeri Karang Anyar Dalam Rangka pekerjaan pengadaan komputer untuk siswa MTS Negeri Karang Anyar?, apa saja penyelesaian yang ditempuh kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah? Dan
8
Muzia Amanda, Tinjauan yuridis kontrak pengadaan barang atau jasa Pemerintah di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus Pembangunan Rumah Staf Camat Singkup Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimanat Barat), Tesis, Yogyakarta, 2013.
13
apakah peran notaris untuk melindungi atau memberikan perlindungan bagi para pihak.9
Adapun tujuan penelitian ketiga tesis tersebut yaitu mengenai pelaksanaan
kontrak
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
dan
penanganan penyelesaian permasalahan adanya wanprestasi dari kontrak yang ditandatangani para pihak, sedangkan tujuan penelitian tesis disusun penulis mengenai penghentian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian ada perbedaan materi pembahasan penulisan antara ketiga tesis tersebut dengan tesis yang penulis susun.
4.
TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut : a. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan proses mengenai cara-cara menghentikan kontrak pekerjaan pengadaan dan pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A (PK-CAJ) Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan yang sebelum berakhirnya jangka waktunya, sehingga prosedur penghentian kontrak tersebut akan dijadikan acuan/pedoman atau referensi bagi panitia
9
Yanur Kushanifiantara, Tinjauan hukum perjanjian pemborongan antara CV Asyifa Computer dengan MTS Negeri Karang Anyar Dalam Rangka pekerjaan pengadaan komputer untuk siswa MTS Negeri Karang Anyar, Tesis, Yogyakarta, 2013.
14
pengadaan atau pejabat pembuat komitmen dalam membuat atau menyusun kontrak pengadaan dan barang jasa pemerintah. b. Memilih dan menentukan peraturan apa yang paling tepat mengenai penghentian kontrak Pengadaan dan Pemasangan serta Modifikasi TCAS II
Pada Pesawat Udara Learjet 31A (PK-CAJ) Milik Balai
Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga penghentian kontrak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Mengetahui mengenai hak dan kewajiban para pihak dari penghentian kontrak Pengadaan dan Pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A (PK-CAJ) Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan, sehingga dalam membuat atau menyusun suatu kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus memasukkan materi yang terkait dengan penghentian kontrak sebelum berakhirnya masa berlaku berikut konsekuensi hukumnya.
5.
MANFAAT PENELITIAN Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Penghentian Kontrak Pengadaan dan Pemasangan serta Modifikasi TCAS II Pada Pesawat Udara Learjet 31A (PK-CAJ) Milik Balai Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan ini diharapkan akan berguna bagi :
15
a. Perkembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis yang berkaitan dengan penghentian kontrak Pengadaan barang atau jasa pemerintah sebelum jangka waktunya berakhir. b. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang perikatan dan lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah), sehingga dapat memberikan pemahaman lebih tentang pelaksanaan perjanjian kontrak kerja pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah). c. Memberikan sumbangan dalam memperluas kajian ilmu hukum mengenai kontrak komersial khususnya terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. d. Hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan pemikiran pemerintah untuk menyelesaikan
permasalahan
pelaksanaan
kontrak
pengadaan
barang/jasa pemerintah yang tidak dapat diselesikan sebelum jangka waktu berakhir. e. Sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pengadaan peralatan baru yang harus dipasang pesawat udara. d. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat masyarakat umum khususnya kepada masyarakat dalam hal ini pihak kontraktor pembangunan dan pihak pemerintah yang terlibat dalam kontrak kerja pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah).
