BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu : penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Pengertian governance dapat diartika sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sector public adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai suatu kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009). 1
2
Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak (Mulyadi, 2002). Dalam melakukan audit, auditor menghadapi kemungkinan disajikannya dengan sengaja laporan keuangan yang tidak benar untuk kepentingan pribadi berbagai anggota manajemen. Ada berbagai motif yang melatarbelakanginya, misalnya saja untuk menutupi penggelapan besar-besaran terhadap aktiva perusahaan
3
atau untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan oleh manajemen seperti turunnya nilai saham, pemecatan dari jabatan pimpinan, dan kebangkrutan (Mulyadi, 2002). Kasus yang sedang sering dibicarakan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu tidak transparannya mengenai pemeriksaan kasus pengadaan bus Transjakarta yang terindikasi melanggar proses lelang. Inspektur DKI Jakarta atau Franky Mangatas Panjaitan baru bekerja setelah ada kasus dugaan lelang yang tidak memenuhi prosedur. Inspektorat DKI Jakarta dinilai tumpul dan tidak bekerja maksimal. Gubernur DKI Jakarta menilai Inspektorat hanya bertugas sebagai 'pemadam
kebakaran'
yang
bekerja
saat
terjadi
kasus,
bukan
mencegah
penyelewengan terjadi. Menurut Jokowi, harusnya Inspektorat mendampingi sejak awal pelaksanaan. Sehingga jika dalam perjalanan lelang terjadi penyelewengan bisa langsung diketahui dan diperbaiki. Namun yang terjadi justru setelah ditemukan kesalahan baru bertindak. “Artinya Inspektorat harusnya mendampingi terus. Tindakan preventif atau sebelum kejadian harus memberitahu, informasikan karena itu masih internal," katanya beberapa waktu lalu (Tribun News, 2014). Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah
adalah
inspektorat
daerah.
Inspektorat
daerah
mempunyai
tugas
menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2009).
4
Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 332 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tentang standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua menegaskan bahwa standar Audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP untuk melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, dalam rangka
5
peningkatan kualitas auditor pada saat melakukan pemeriksaan. Menurut peraturan MENPAN tersebut kualitas auditor dipengaruhi oleh : 1. Keahlian, menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan kriterianya. Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang setara; memiliki kompetensi di bidang auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi; dan telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA); serta mengikuti pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan (continuing professional education). 2. Independensi, menyatakan bahwa auditor APIP dalam pelaksanaan tugasnya dengan kriterianya harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dna melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Apabila independensi atau objektivitas terganggu , baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. 3. Kepatuhan kepada kode etik, menyatakan bahwa auditor wajib memtuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit APIP, dengan kriterianya kode etik pejabat pengawas pemerintah/auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya dan auditor dengan masyarakat.
6
Kualitas audit adalah dasar untuk memeriksa keberadaan bukti tujuan dari proses yang ada, menaksir seberapa berhasil proses yang telah dilakukan, menilai efektivitas pencapaian target, menyediakan bukti terkait pengurangan dan penghapusan beberapa permasalahan, serta alat pegangan manajemen untuk mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam organisasi (Bastian Indra, 2010). Kualitas audit dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu (1) pendekatan yang diambil oleh manajemen; (2) kontribusi yang dibuat oleh komite audit; (3) peran “shareholder” dan komentator; (4) peran orang yang mengajuka perkara (litigator); (5) pendekatan regulasi; dan (6) tekanan yang disebbakan oleh rezim akuntansi pelaporan. Faktor-faktor tersebut merupakan penentu kualitas audit sektor publik (Bastian Indra, 2010). Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompoetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika (Mulyadi, 2002). Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Sebelum membahas persyaratan independensi khusus, kita pertama akan membahas faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi independensi auditor. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus
7
indpeenden dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam fakta (independen in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independence in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini (Arens, 2008). Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik, namun belum tentu auditor yang memiliki kedua hal tersebut akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan objektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Precilia dan Abdul (2012) yang meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat kota/kabupaten di jawa tengah. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin besar independensi seorang auditor internal maka semakin baik kualitas pemeriksaan yang dihasilkan. Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau simpulan, sehingga dengan demikian
8
pendapat atau simpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas yang tinggi.
Penelitian yang dilakukan oleh Nungky (2011) yang meneliti pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika terhaadap kualitas audit. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin baik kualitas pemeriksaan yang dihasilkan. Dengan memiliki kompetensi atau keahlian dalam jasa profesionalnya, maka akan mempengaruhi kualitas audit yang dikerjakannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PENGARUH
KOMPETENSI
DAN INDEPENDENSI
AUDITOR
INTERNAL TERHADAP KUALITAS AUDIT DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG” (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Bandung)
9
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan
latar
belakang
yang
diuraikan
di
atas
penulis
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit pemerintah. 2. Apakah independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit pemerintah. 3. Apakah kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Pemerintah.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran secara simultan dan juga parsial tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dan juga penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diidentifikasikan sehingga menjadi suatu informasi yang lengkap sebagai bahan penelitian untuk menyusun skripsi. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah kota Bandung 2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah kota Bandung
10
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah kota Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh: 1. Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, menambah kemampuan intelektual, dan memperdalam pengetahuan penulis berkenaan kualitas audit di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 2. Pembaca Diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 3. Instansi Terkait Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menentukan kebijakan dimasa yang akan datang bagi Inspektorat Pemerintah Kota Bandung.
11
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Kota Bandung yang berlokasi di Bandung. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dilakukan dari mulai bulan Mei 2014 sampai dengan selesai.
