BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Ketiadaan pekerjaan dapat menjadi kejadian ekonomi yang paling menyedihkan dalam kehidupan seseorang. Banyak orang mengandalkan pendapatan dari pekerjaan untuk mempertahankan standar kehidupan, dan banyak orang juga mendapatkan perasaan pencapaian pribadi dari bekerja. Ketiadaan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan di masa sekarang, kegelisahan tentang masa depan, dan menurunkan kebanggaan diri sendiri. Hal ini tidak mengejutkan, karena itu para politisi berkampanye politik seringkali berbicara tentang bagaimana kebijakan yang ditawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan (Mankiw, 2012: 297). Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Berdasarkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, salah satu hal yang menjadi titik berat adalah sejahtera. Jawa Tengah sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan. Terciptanya hubungan antara rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling
1
menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro. Serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018). Hal ini menarik untuk dicermati karena salah satu cara pencapaian sejahtera diukur dengan tersedianya pekerjaan untuk masyarakat Jawa Tengah. Seperti diketahui, bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia. Potensi tenaga kerja yang cukup banyak ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dan terserap dalam berbagai aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Tengah agar dapat mencapai sejahtera seperti yang dimaksudkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015), Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 33.522.663 jiwa atau sekitar 13,29 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Tengah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun 2000, pada tahun 2000-2010 tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37, sedangkan pada tahun 2010-2014 laju pertumbuhan penduduk ini meningkat menjadi 0,87. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan potensi tenaga kerja yang besar bagi pembangunan. Akan tetapi di sisi lain, pertumbuhan penduduk ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan
2
penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan angkatan kerja (Arsyad, 2010: 337). Laju pertambahan angkatan kerja yang disebabkan pertambahan jumlah penduduk ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi, sehingga tenaga kerja yang ada dapat terserap ke dalam aktivitas perekonomian. Gambar 1.1 menunjukkan grafik penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014. 16800000 16600000 16400000 16200000 16000000 15800000 15600000 15400000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tenaga Kerja (orang) Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010; 2015
Berdasarkan gambar di atas terlihat fluktuasi dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2009, penyerapan tenaga kerja mencapai 15.835.382 orang. Namun pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja turun menjadi 15.809.447 orang dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2012 mencapai 16.132.890 orang. Akan tetapi, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 15.964.048 orang. Tahun 2014 penyerapan tenaga kerja meningkat kembali menjadi 16.550.682 orang.
3
Penciptaan lapangan pekerjaan ini erat kaitannya dengan investasi swasta. Investasi swasta memainkan peran yang sangat penting dan positif bagi kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Banyak negara mengandalkan investasi swasta untuk memecahkan masalah ekonomi seperti kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Investasi swasta akan menciptakan akumulasi modal yang digunakan untuk membangun usaha baru dan/atau melakukan perbaikan pada usaha yang telah berjalan. Hal ini akan menimbulkan beberapa keuntungan antara lain; meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, meningkatkan pendapatan individu, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Haroon dan Nasr, 2011). Akan tetapi, penelitian empiris selama ini belum menunjukkan hasil yang konsisten mengenai hubungan investasi swasta dengan penyerapan tenaga kerja. Penelitian-penelitian empiris tersebut ada yang menemukan hubungan yang positif (Jayaraman dan Singh, 2007) dan negatif (Jude dan Silaghi, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 untuk Penanaman Modal Daerah Dalam Negeri (PMDN) total investasi sebesar 3.142 miliar rupiah dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar 3.788 miliar rupiah dan 248.693 ribu USD. Gambar 1.2 menunjukkan grafik perkembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah.
4
16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total Investasi (Juta Rp) Gambar 1.2 Investasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012; 2015
Berdasarkan gambar di atas terlihat tren dari investasi di Provinsi Jawa Tengah yang fluktuatif dari 2009-2014. Akan tetapi, secara umum investasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Pengakuan kebutuhan standar hidup minimum dalam pembangunan ekonomi diterjemahkan bukan hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga penciptaan lapangan kerja yang memberikan upah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Leigh dan Blakely, 2013: 73). Dampak upah minimum bagi penyerapan tenaga kerja tetap berlanjut menjadi fokus utama dalam penelitian tentang pasar tenaga kerja. Berdasarkan model persaingan baku, kenaikan dalam upah minimum di atas tingkat keseimbangan diperkirakan akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja (Pratomo, 2016). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja telah banyak dikaji dalam beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian empiris tersebut ada yang menemukan pengaruh yang signifikan (Sulistiawati, 2012) dan tidak signifikan (Baek dan
5
Park, 2015). Gambar 1.3 menunjukkan grafik upah minimum di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. 3000000 2500000 2000000
DKI Jakarta Jawa Barat
1500000
Jawa Tengah DI Yogyakarta
1000000
Jawa Timur Banten
500000 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2014 (Rupiah) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
Berdasar gambar di atas terlihat upah minimum di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009-2014 secara nominal mengalami kenaikan, tetapi apabila dibandingkan besaran nominal upah dengan provinsi lain di Pulau Jawa, maka upah minimum di Provinsi Jawa Tengah masih cukup rendah. Upah minimum Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 merupakan yang terendah di Pulau Jawa dengan besaran nominal upah minimum mencapai Rp910.000,00. Upah minimum tertinggi pada tahun 2014 ada di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp2.441.000,00. Dalam pasar tenaga kerja, upah merupakan harga tenaga kerja (Hubbard et al., 2014: 298). Hal tersebut haruslah mencerminkan apa yang diberikan pekerja pada pihak yang mempekerjakannya, dalam hal ini yang dijual pekerja adalah
6
keahlian atau ketrampilannya. Dalam beberapa literatur empiris, bagaimanapun, tingkat pendidikan formal tenaga kerja yang paling sering digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat keterampilan profesional karena yang hal tersebut mungkin lebih sulit untuk diidentifikasi dan diukur (Borghans et al., 2001). Tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi bagaimana kualitas tenaga kerja yang terserap dalam perekonomian (Atmanti, 2005). Pendidikan dapat dilihat melalui angka rata-rata lama sekolah. Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah. 7.5 7.4
7.43
7.39
7.3 7.2
7.24
7.29
7.1 7
7.07
6.9 6.93
6.8 6.7 6.6 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Gambar 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Tahun 2009 sebesar 7,07 tahun meningkat menjadi 7,43 tahun pada 2013. Angka ratarata lama sekolah Provinsi jawa tengah mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 6,93 tahun.
7
Pertumbuhan dan lapangan kerja adalah dua tujuan yang dianggap penting bagi agenda kebijakan ekonomi baik di negara maju dan berkembang. Pertumbuhan output dapat membawa perubahan dalam pertumbuhan lapangan kerja. Periode dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sering dikaitkan dengan
meningkatnya
kesempatan
kerja,
dan
sebaliknya,
perlambatan
mengakibatkan tumbuhnya pengangguran (Boltho dan Glyn, 1995). Ketika ekonomi tumbuh maka output nasional akan meningkat yang berarti lebih banyak membutuhkan input untuk menghasilkannya, termasuk tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja dapat dianggap sebagai fungsi dari pertumbuhan ekonomi (Chatani, 2012). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 mencapai Rp235.298.299.130.000,00. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2009. Gambar 1.5 menunjukkan perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. 25000000 20000000 15000000 10000000 50000000 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pendapatan Domestik Regional Bruto (Juta Rp) Gambar 1.5 Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2014 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
8
Selain permasalahan naik turunnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah, permasalahan lain yang terlihat adalah apabila mencermati data statistik di Provinsi Jawa Tengah maka pergerakan (trend) dari investasi swasta, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan PDRB ini tidak selalu sejalan dengan peyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, juga terdapat gap antara hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasar uraian tersebut, maka penelitian ini dirasakan penting untuk mengetahui pengaruh dari investasi swasta, upah minimum, pertumbuhan PDRB dan rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
1.2 Keaslian Penelitian Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian
mengenai
penyerapan
tenaga
kerja
dan
faktor-faktor
yang
memengaruhinya telah banyak dilakukan. Hasil dan metode analisis yang digunakan juga beragam. Penelitian Jude dan Silaghi (2016) tentang penyerapan tenaga kerja di Eropa Timur dengan menggunakan metode fixed effects dan Generalized Method of Moments (GMM). Hasil yang ditemukan Jude dan Silaghi (2016) antara lain adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja, PDB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dan upah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sulistiawati (2012) melakukan penelitian pada 33 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan path analysis. Hasil yang ditemukan antara lain adanya
9
hubungan yang negatif dan signifikan antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Baek dan Park (2015) yang meneliti pengaruh upah minimum di Korea Selatan dengan menggunakan metode difference-in-differences (DiD). Hasil yang ditemukan antara lain pemberlakuan upah minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Penelitian Shinozaki (2012) tentang hubungan tingkat pendidikan dengan penyerapan tenaga kerja di Jepang dengan menggunakan metode Multinomial probit models. Menemukan hasil antara lain tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi daripada yang berpendidikan lebih rendah. Kajian yang telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya tentang penyerapan tenaga kerja yang bersumber dari berbagai jurnal, kajian ilmiah, dan literatur lainnya menunjukan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada tema penyerapan tenaga kerja. Perbedaannya, yang sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada wilayah penelitian yang berfokus pada wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya tahun 2009-2014 dan variabel yang secara spesifik digunakan dalam penelitian ini. Atas dasar hal tersebut, penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keaslian dalam hal penulisan.
10
1.3 Rumusan Masalah Bekerja merupakan salah satu cara untuk menjaga standar kehidupan yang baik. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, salah satunya melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan ini berkaitan erat dengan investasi, pertumbuhan output daerah, pendidikan maupun kebijakan upah minimum yang diterapkan. Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat gap antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Data trendline juga menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja naik turun tiap tahun dan tidak selalu sejalan dengan perkembangan investasi swasta, upah minimum, pertumbuhan PDRB dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah.
1.4 Pertanyaan Penelitian Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah investasi swasta, tingkat upah minimum, pertumbuhan PDRB dan rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2009-2014?
1.5 Tujuan Peneliatian Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis
pengaruh
investasi
swasta,
tingkat
upah
minimum,
pertumbuhan PDRB dan rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2009-2014.
11
1.6 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memperkaya penelitian empiris variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berdasarkan studi empiris di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014. 2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mendalami dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyerapan tenaga kerja. 3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
1.7 Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab 1 Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2 Landasan Teori, menjelaskan teori yang menjadi landasan dalam penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, formulasi hipotesis, dan model penelitian. Bab 3 Metode Penelitian, menjelaskan desain penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data. Bab 4 Analisis, menjelaskan deskripsi data yang diperoleh, hasil regresi, uji hipotesis, dan pembahasan. Bab 5 Simpulan dan Saran, menjelaskan simpulan, rekomendasi, keterbatasan, dan saran penelitian.
12
