BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang tidak akan terlepas dari sebuah
hubungan dalam suatu interaksi sosial yang mana sebuah interaksi tersebut dapat menimbuklan satu kesepakatan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Kesepakatan yang timbul tersebut didasari oleh beberapa kepentingan yang mereka miliki satu sama lain, didalam suatu kesepakatan memiliki sebuah tujuan yang sama, yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu Perikatan, lahir karena suatu persetujuan, kesepakatan atau karena undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh buku III KUHPerdata, ialah : Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.1 Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Disamping bentuk yang paling sederhana itu, terdapat berbagai macam perikatan lain, yaitu : a. Perikatan bersyarat (voorwaardelijk).
1
Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, h. 122
1
2
b. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (tijdsbepaling). c. Perikatan yang membolehkan memilih (alternatief). d. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair). e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. f. Perikatan dengan penetapan hukuman (strafbeding).2 Persetujuan merupakan bagian penting yang menjadi dasar dari terjadinya perjanjian. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagaimanaa ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar dapat terjadi persetujuan yang sah harus memenuhi 4 syarat: 2
Ibid, h. 130.
3
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.3 Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini mengundang kritik dari banyak 3
13.
Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.
4
ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik dikedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawaban yang termasuk dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkatsingkatnya, karena perjanjian sudah lahir. Perjanjian yang sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa izin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya dalam pelaksanaannya atau masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan yang untuk terjadinya disyaratkan adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih, jadi merupakan persetujuan. Keharusan adanya kata sepakat
5
dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme. asas ini adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Syarat pertama di atas menunjukkan kata sepakat, maka dengan kata-kata itu perjanjian sudah sah mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Untuk membuktikan kata sepakat ada kalanya dibuat akta baik autentik maupun tidak, tetapi tanpa itupun sebetulnya sudah terjadi perjanjian, hanya saja perjanjian yang dibuat dengan akta autentik telah memenuhi persyaratan formil. Subyek hukum atau pribadi yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau wali/kuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asas kepribadian. Dalam praktek, para pihak tersebut lebih sering disebut sebagai debitur dan kreditur. Debitur adalah yang berhutang atau yang berkewajiban mengembalikan, atau menyerahkan, atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak menagih atau meminta kembali barang, atau menuntut sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Menurut Treitel, “freedom of contract” digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum (general principle). Asas umum yang pertama mengemukakan bahwa “hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Jadi ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan
6
sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat, dan yang kedua bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjnjian. Intinya adalah bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah contradictio in terminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pihak kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud. Dengan akibat transasksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Inilah yang terjadi dengan berlakunya perjanjian baku di dunia bisnis pada saat ini. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, selain itu kontrak merupaakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.4
4
Ibid, h 3.
7
Namun belakangan ini masih banyak orang yang belum memahami tentang arti suatu perjanjian akan tetapi melakukan perjanjian, yang mana hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Karena akibat dari belum memahami arti sebuah perjanjian dengan benar maka orang lain yang memiliki kelebihan tentang perjanjian dapat dengan mudah memanfaatkan dan melakukan kecurang-kecurangan dengan iming-iming uang yang akan diberikan lebih banyak atau berlipat ganda. Salah satu contoh hukum perjanjian adalah perjanjian kerjasama dalam bidang pembangunan town house yang melibatkan antara I Nyoman Suada dengan Putu Sasmita Darma Putrakusuma, Sarjana Sience Terapan Pariwisata, kerjasama tersebut bergerak pada bidang pengaplingan, pembangunan, pengembangan, pemasaran dan penjualan 14 unit town house dan 1 unit toko diatas tanah tersebut yang bertempat di Jalan Siligita, Benoa, Badung, Bali. Perjanjian ini dilakukan untuk mengikatkan diri antara satu dengan yang lain dengan memiliki tujuan yang sama. Dalam penjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan lahan atau tanah, yang mana lahan tersebut akan dikelola dan dibangun beberapa town house dan toko dan setelah jadi akan dijual atau dipasarkan, tetapi pada kenyataannya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian yang dibuat. Karena salah satu pihak yang melakukan perjanjian tersebut melakukan wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak mengajukan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dengan adanya pembatalan perjanjian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Dari Wanprestasinya Developer Dalam Perjanjian
Kerjasama
Dalam
Bidang
Pembangunan,
Pengembangan,
8
Pemasaran dan Penjualan Town House Yang Bertempat Di Kabupaten Badung”. 1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skipsi ini adalah: 1. Apa akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian kerjasama bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran penjualan town house dan toko ? 2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan dalam perjanjian kerjasama tersebut ? 1.3
Ruang Lingkup Masalah Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kiranya perlu terlebih dahulu
dikemukakan mengenai ruang lingkup masalah mengenai akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian kerjasama bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran penjualan town house dan toko yang bertempat Di Kabupaten Badung. Dalam penyusunan skripsi maka perlu ditetapkan secara tegas tentang isi pokok yang dibahas agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka fokus pembahasan akan menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut :
9
Pertama akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian kerjasama, dilanjutkan pembahasan kedua mengenai akibat hukum apabila terjadi pembatalan dalam perjanjian kerjasama bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran penjualan town house dan toko. 1.4
Orisinalitas Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Akibat Hukum
Dari Wanprestasinya Develover Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pembangunan, Pengembangan, Pemasaran dan Penjualaan Town House Yang Bertempat Di Kabupaten Badung adalah sepenuhnya hasil pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan 3 (tiga) skripsi sebagai refrensi. Beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: No Judul 1
Penulis
Tanggung
Jawab Komang Dharmana,
Perusahaan Terhadap Dan
Rumusan Masalah
EMKL Fakultas
Hukum
Kerusakan Universitas Udayana, Kehilangan Denpasar,
Barang Muatan
2010
Tahun
1. Bagaimana jawab
tanggung perusahaan
Ekspedisi Muatan Kapal Laut terhadap kerusakan dan kehilangan barang muatan dalam perjanjian pengangkutan niaga ? 2. Bagaimanakah
cara
10
menentukan ganti
besarnya
kerugian
diberikan
yang oleh
perusahaan
EMKL
terhadap barang muatan yang
hulang
dan
mengalami kerusakan ? 2
Kedudukan
Kreditor Anak
Agung
Ayu
1. Bagaimana kedudukan
Pemegang
Hak Pradnyani, Fakultas
kreditor pemegang Hak
Tanggungan
dan Hukum
Tanggungan
Universitas
dalam
Akibat
Hukumnya Udayana, Denpasar,
Kepailitan berdasarkan
Dalam
Kepailitan Tahun 2013
Undang-Undang Nomor
Berdasarkan UandangUndang
Nomor
Tahun 2004
37
37 Tahun 2004 2. Bagaimana Hukum ditetapkannya
Akibat dari putusan
pernyataan pailit bagi debitor
terhadap
kreditor pemegang Hak Tanggungan ?
11
3
Faktor-Faktor Menjadi
Yang I
Kadek
Penghambat Budhi
Dalam
Satrya Prabawa,
Pemberian Fakultas
Remisi
Hukum
Terhadap Universitas Udayana,
Narapidana
Di Denpasar,
Lembaga
Tahun
2013
1. Apakah yang menjadi faktor
penghambat
dalam pemberian remisi terhadap narapidana? 2. Bagaimanakah
upaya
untuk
meminimalisir
Pemasyarakatan Klass
faktor
penghambat
IIA Denpasar
dalam pemberian remisi tersebut?
1.5
Tujuan Penelitian Penulisan skripsi bagi seorang mahasiswa merupakan syarat akhir untuk
berhak menyandang gelar kesarjanaan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan pokok yaitu : 1.5.1 Tujuan umum a. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. b. Untuk mendalami teori dan menambah ilmu pengetahuan dalam hukum terutama dalam hukum perjanjian. c. Melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
12
d. Untuki meyumbangkan pikiran kepada yang membutuhkan pengetahuan lebih mengenai perjanjian. e. Mengembangkan diri mahasiswa untuk kedalam kehidupan masyarakat. f. Pembulat studi mahasiswa untuk memenuhi persyaratan SKS dari jumlah beban studi untuk memperoleh gelar sarjana hukum. 1.5.2 Tujuan Khusus a. Untuk memahami akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian kerjasama bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran penjualan town house dan toko. b. Untuk memahami akibat hukum apabila terjadi pembatalan dalam perjanjian kerjasama bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran penjualan town house dan toko. 1.6 1.6.1
Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis Bahwa melalui penelitian yang dilakukan maka dapat bermanfaat untuk
memberi masukan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perjanjian dan sebagai pemicu dalam mendewasakan cara berfikir, meningkatkan daya nalar, memahami lebih mendalam menganai wanprestasi, perjanjian kerjasama dan kepekaan terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi insan yang mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang dihadapi.
13
1.6.2
Manfaat Praktis Untuk dapat mengetahui perwujudan secara nyata dalam bentuk serangkaian
proses perilaku pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, yang diharapkan dapat memberi pengetahuan yang lebih dalam mengenai akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi akibat dari terjadinya wanprestasi developer. 1.7
Hipotesis Perjanjian merupakan “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan
hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”.5 Yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Adapun untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hak dan kewajiban yang timbul didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Suatu sebab terlarang,
5
h. 11.
Wiryono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Sumut, Bandung,
14
apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Pasal 1340 KUHPerdata menjelaskan bahwa : “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Yang mana terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik. Berdasarkan uraian dan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan dua jawaban yang bersifat sementara yang masih perlu diteliti dan diuji kebenarannya dengan penelitian yang obyektif sesuai dengan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa sehingga dari analisa tersebut dapat diyakini kebenarannya. Hipotesis yang dapat ditarik adalah : 1. Akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian kerjasama bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran penjualan town house dan toko dapat dijelaskan pada Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tapi jika kedua belah pihak sepakat untuk menarik perjanjian itu maka perjanjian tersebut dapat ditarik kembali, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. 2. Akibat hukum apabila terjadi pembatalan dalam perjanjian kerjasama adalah salah satu pihak wajib membayar ganti rugi atas wanprestasi yang
15
dilakukannya. Tujuan dari pembatalan perjanjian adalah membatalkan perjanjian yang terdahulu dan akibat-akibat yang timbul di masa yang akan datang telah ditiadakan. konskwensi kelanjutaan adalah apabila pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakaan kewajibannya maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan revindikasi, sesuai yang terdapat pada Pasal 574 KUHPerdata. 1.8
Metode Penelitian Robert Bogdan dan Steven J. Taylor mengatakan bahwa Metode adalah
proses, prinsip, dan prosedur dengan kita mendekati masalah-masalah dan mencari jawaban. Dalam ilmu-ilmu sosial istilah ini berlaku untuk bagaimana seseorang untuk melakukan penelitian.6 Metode Penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk dapat memahami obyek dari skripsi ini maka digunakan pendekatan dan metode tertentu sehingga dapat dihasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 1.8.1
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian empiris, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini. Pendekatan emperis yaitu dilakukan dengan cara 6
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 46.
16
melihat dan meneliti fakta-fakta di lapangan tentang akibat hukum dari wanprestasinya developer dalam perjanjian kerjasama bidang pembangunan, pengembangan, pemasaran dan penjualaan town house yang bertempat di Kabupaten Badung. 1.8.2
Jenis Pendekatan Adapun mengenai jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini : 1.
Pendekatan Kasus ( The Case Approach ) Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang terjadi dengan melihat berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus tersebut dan melakukan sesi tanya jawab untuk menemukan solusi untuk kasus tersebut.
2.
Pendekatan Fakta ( The Fact Approach ) Pendekatan fakta digunakan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari I Gusti Kardinal Made Maswibawa, SH,.MKn, I Nyoman Suada, Putu Sasmita Darma Putrakusuma yang merupakan narasumber dalam permasalahan ini dan untuk menemukan jawaban permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.
1.8.3
Data dan Sumber Data Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2
sumber data, yaitu :
17
1. Data Primer yaitu data yang bersumber dari responden yang terlibat langsung dalam kasus yang menjadi obyek penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan jalan mengadakan penelitian langsung ke lapangan yakni di Kantor Notaris I Gusti Kardinal Made Maswibawa.SH,.MKn serta mendengarkan dan menanyakan kepada para pihak tentang permasalahan ini. 2. Data Sekunder Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang antara lain berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum.7 Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku hukum dan pendapat pakar hukum. 3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,8 seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1.8.4
Teknik Pengumpulan Data Teknik yang dipakai dalam penelitian ini terkait pengumpulan data yakni : 7 8
32.
Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 182. Amiruddin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.
18
1. Teknik Studi Dokumen Teknik Studi Dokumen digunakan agar data yang diperoleh dari data yang bersumber dari data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian dikumpulkan dengan cara membaca dan mencatat kembali data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan secara sistematis. 2. Teknik Wawancara Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keteranganketerangan secara lisan melalui bercakap-cakap yang bermuatan tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti.9 Teknik Wawancara digunakan agar data diperoleh melalui proses wawancara kepada pihakpihak yang terkait dengan permasalahan penelitian di lapangan yaitu I Nyoman Suada, Putu Sasmita Darma Putrakusuma, I Gusti Kardinal Made Maswibawa, SH,.MKn, untuk memperoleh kebenaran informasi dan data yang pasti. 1.8.5
Teknik Analisis Data-data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan data sekunder
diolah dan dianalisa secara kualitatif. artinya data-data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dari masalah yang diangkat,
9
kemudian
dianalisis
secara
deskriptif
analisis,
Yaitu
dengan
Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 85.
19
menggambarkan secara lengakap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa kebenarannya.10
10
Alimudin Tuwu, 1993, Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 73.
20
