BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Setiap manusia yang meninggal dunia maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dapat beralih adalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum yaitu apa yang disebut Hukum Waris. Hukum Waris menurut Mr.A.Pitlo adalah “rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. 5 Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-Undang (ab intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (testamen). Surat wasiat atau testamen menurut ketentuan Pasal 875 KUHPerdata ialah “suatu akta yang memuat pernyataaan seorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Setiap orang berhak membuat ketetapan apa saja terhadap hartanya sebelum ia meninggal dunia, seperti memberikan seluruh atau sebagian hartanya
5
Ali Afandi, 1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT Rineka Cipta, Jakarta,
hlm. 7.
1
2
kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat namun pada prinsipnya surat wasiat mengandung suatu syarat atau pembatasan, yakni isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan. Ahli waris ab intestato mempunyai bagian harta peninggalan yang harus diterima oleh mereka atau bagian yang dilindungi oleh undangundang karena mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris sehingga tidak pantas bila mereka tidak menerima apa-apa. Ahli waris yang mendapat hak yang dilindungi undang-undang disebut legitimaris sedangkan bagian harta peninggalan yang dilindungi undang-undang disebut legitieme portie. Ketentuan Pasal 913 KUHPerdata dijelaskan yang dimaksud “legitieme portie yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.” Prinsip legitieme portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat. Wasiat menurut ketentuan Pasal 931 KUHPerdata “hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup”. Surat wasiat agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna haruslah memenuhi syarat dan dibuat secara
3
otentik. Akta Otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPedata ialah “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Keberadaan Notaris diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan juga ketertiban hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Kewenangan Notaris dalam membuat akta salah satunya adalah membuat akta wasiat umum (openbaar testament). Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat umum tertuang dalam ketentuan Pasal 938 KUHPerdata : “tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi”. Akta umum bukan diartikan bahwa akta itu dapat dilihat oleh semua orang, kewajiban merahasiakan akta yang dibebankan kepada notaris berlaku juga terhadap akta umum ini.6 Notaris yang membuat akta wasiat dibebani dengan tanggung jawab dari awal pembuatan akta wasiat sampai pada pembacaan aktanya dihadapan 6
Tan Thong Kie, 2013, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm 553.
4
penerima wasiat selain itu Notaris harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Kesalahan dan kelalaian Notaris dalam pembuat akta wasiat dapat mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Harta warisan seringkali menimbulkan sengketa waris, yang mana sengketa waris tersebut memiliki keterkaitan dengan adanya Akta wasiat umum (openbaar testament) yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga ahli waris yang merasa dirugikan mengajukan pembatalan atas akta wasiat tersebut. Gugatan pembatalan akta wasiat pernah dialami Notaris Sunaryani, SH. Ahli waris ab intestato mengajukan pembatalan atas akta wasiat nomor 2 tanggal 7-6-2000 yang dibuat dihadapan Notaris Sunaryani, SH. Isi gugatannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 20/Pdt.G/2008/PN.YK yaitu mengenai kecakapan pewasiat yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam pembuatan akta wasiat karena dianggap sudah pikun/ tidak cakap bertindak hukum/ sudah uzur sehingga akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Sunaryani SH tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan pembuktian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS AKTA WASIAT
5
UMUM
(OPENBAAR
TESTAMENT)
YANG
DIBUAT
DI
HADAPANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR : 20/Pdt.G/2008/PN.YK)”. B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas Akta Wasiat Umum (Openbaar Testament) yang dibuat dihadapannya dalam hal ahli waris ab intestato mengajukan pembatalan? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris atas Akta Wasiat Umum (Openbaar Testament ) yang dibuat dihadapannya dalam hal ahli waris ab intestato mengajukan pembatalan?
C.
Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis diperpustakaan Universitas Gadjah Mada, diketahui bahwa penelitian mengenai wasiat (testament) telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai berikut : 1.
Dyah Noviyantie (2010),7 “ Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat Terbuka (Openbaar Testament Acta) yang dibuat dihadapannya”. Permasalahannya adalah tentang apa peran notaris dalam pembuatan akta wasiat terbuka (openbaar testament acta) yang
7
Dyah Noviyantie, 2010, “Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat Terbuka (Openbaar Testament Acta) yang dibuat dihadapannya”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
6
sah sebagai bukti otentik, serta apa kewajiban notaris setelah akta wasiat terbuka (openbaar testament acta) yang dibuat dan sejauh mana tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat terbuka (openbaar testament acta) yang dibuat dihadapannya. 2.
Abdul Hafidh Ali Kelib, (2011),8 “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya Di Kota Pekalongan”. Permasalahannya adalah tentang bagaimana kedudukan hukum akta wasiat (testament acte) terbuka atau umum (openbaar testament) dalam hal penandatanganan tidak dilakukan pada tiap lembar minuta akta menurut notaris di kota pekalongan dan bagaimana kedudukan hukum akta wasiat (testament acte) terbuka atau umum (openbaar testament) dalam hal penandatanganan tidak dilakukan pada tiap lembar minuta akta menurut perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, terdapat perbedaan
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulis terfokus pada tanggung jawab notaris atas akta wasiat umum (openbaar testament) yang dibuat dihadapannya dalam hal ahli waris ab intestato mengajukan pembatalan dan perlindungan hukum bagi notaris atas akta wasiat umum (openbaar testament) yang dibuat dihadapannya dalam hal ahli waris ab intestato mengajukan pembatalan.
8
Abdul Hafidh Ali Kelib, 2011, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya Di Kota Pekalongan”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
7
D.
Faedah Penelitian 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan dan memperjelas mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris atas Akta Wasiat Umum (Openbaar Testament) yang dibuat dihadapannya dalam hal ahli waris mengajukan pembatalan. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para notaris, dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai Akta Wasiat Umum (Openbaar Testament) yang dibuat dihadapannya.
E.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas Akta Wasiat Umum (Openbaar Testament) yang dibuat dihadapannya dalam hal ahli waris ab intestato mengajukan pembatalan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris atas Akta Wasiat Umum (Openbaar Testament) yang dibuat dihadapan nya dalam hal ahli waris ab intestato mengajukan pembatalan.
