BAB I PENDAHULUAN
1. 1
LATAR BELAKANG MASALAH Kebutuhan masyarakat berkembang setaraf perkembangan zaman,
kebutuhan dibidang ekonomi khususnya dan membutuhkan fasilitas yang dapat menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan berkembang ini dilihat oleh bank sebagai peluang, untuk menjawab tuntutan akan kebutuhan penyimpanan dana, dan pinjaman dana maupun invetasi masyarakat. Pelayanan bank juga terkait erat dengan tingkat perkembangan masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan. Masyarakat dengan tingkat social ekonomi yang rendah tidak terlalu menuntut yang berlebihan terhadap jasa perbankan, berkebalikan dengan masyarakat yang ada pada taraf menengah lebih komplek dan tinggi, mereka yang berkelebihan dana. Jika menelusurin sejarah dari terminologi “bank”, bahwa kata bank berasal dari bahasa Itali “banca”, yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk.
1
Sebab, pada zaman pertengahan pihak bankir italy yang memberikan pinjamanpinjaman, melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar1. Dalam perkembangan dewasa ini, istiah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uamg, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan. Mereka akan cukup puas apabila bank tempat mereka meyimpan uangnya aman. Nasabah yang tingkat sosialnya lebih tinggi akan menuntut pelayanan yang memadai selain faktor aman yang menjadi kunci terciptanya kepercayaan nasabah. Sedangkan sebagian yang lain barangkali akan memberikan tuntutan agar bank tidak hanya menyediakan jasa layanan yang konvensional yang dapat diberikan setiap bank, namun mereka menuntut agar bank dapat memberikan nilai tambah sehingga nasabah dapat menikmati tidak sekedar bunga tetapi juga jaminan apabila mereka mendapatkan musibah dan nilai tambah lainnya. Setiap produk memiliki batas daur hidup, tidak terkecuali produk perbankan. Untuk itu perbankan senantiasa dituntut mampu menghasilakn produk sesuai dengan tuntutan kebutuhan nasabahnya. Dalam membangun produk baru, perbankan dapat hanya dengan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya saja tetapi juga dapat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di luar perusahaan
1
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 13.
2
dengan cara menjalin kerjasama dalam bentuk aliansi strategis. Salah satu bentuk kerjasama yang sekarang ini sedang marak di Indonesia adalah bentuk aliansi pemasaran antara perusahaan perbankan dengan perusahaan asuransi. Kerjasama dalam memasarkan produk perbankan dan produk asuransi ini kemudian dikenal dengan istilah bancassurance. Bancassurance berawal dari di Prancis pada awal 1990an. Secara sederhana, bancassurance adalah suatu bentuk kejasama antara bank dengan asuransi2. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum3 yaitu ; “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Memberikan kredit, Menerbitkan surat pengakuan hutang, Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: (1) Suratsurat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya lebih lama daripada kebiasan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, (2) Surat pengakuan utang dan dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud, (3) Kertas pembedaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, (4) Sertifikat Bsnk Indonesia (SBI), (5) Obligasi, (6) Surat dagangan berjangka waktu sampai 1 tahun, (7) Intrumen 2
Ricardo Simanjuntak, Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurancei-di-indonesia, di akses pada tanggal 24 Oktober 2013, Pada Pukul 21:55. 3
Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya akan disebut UU Perbankan.
3
surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan dengan wesel rujuk, cek, atau sarana lainnya, Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga, Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnyadalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, Melakukan kegiatan ajang piutang, usaha kartu kridit, dan kegiatan wali amanat, Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pada perkembangan yang modern ini dari pihak perbankan juga menawarkan produk investasi kepada nasabah bank, karena program investasi pada zaman sekarang terpopuler di masyarakat. Namun dari produk investasi tersebut dapat timbul masalah antara bank dengan nasabah. Permasalahan hukum sebagai salah satu yang akan diangkat adalah antara PT. Bank Century, PT. Antaboga Delta Sekuritas, Tbk dengan 27 nasabah investasinya. Kasus ini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA No. 2838/K/Pdt/2011. Pada putusan MA mengalami kendala dalam eksekusinya. Sehingga hak yang semestinya diperoleh nasabah tidak dapat dipenuhi, dengan berpendapat pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah investasi. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk
4
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku4. Penulis ingin mengajukan judul skripsi : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH INVESTASI (Studi Kasus Putusan MA No. 2838/K/PDT/2011)” Investasi mempunyai dua pengertian, yaitu investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (indirect investment). Investasi langsung yaitu Penanaman modal secara langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi (joint operation) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistance), dengan memberikan lisensi dll, sedangkan investasi tidak langsung yaitu yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal tersebut disebut penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif
4
Harian Republika, Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Tanggal 24 Mei 2004.
5
singkat tergantung fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjual-belikan.5 Di dalam kegiatan perbankan sendiri dikenal beberapa asas, yaitu 1. Asas demokrasi ekonomi 2. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) 3. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) 4. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) Mengenai apa yang di maksud prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan terlunta-lunta tanpa ada perlindungan yang predictable dan reasonable, yang sering dikeluhkan terusmenerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur maupun nasabah deposan. Kondisi ini menunjukan bahwa kedudukan nasabah masing-masing bank sangat tidak terlindungi oleh hukum, kedudukan nasabah bank bahkan sering tidak banyak mendapat sorotan dari masyarakat dan kurang mendapat tanggapan dari pihak yang berwenang. Permasalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini
5
Ana Rokhmatussa’dyah, & Suratman, ringkasan buku hukum investasi dan pasar modal. diktat
6
adalah kasus antara Bank Century melawan 27 nasabah investasi reksadana, yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Awal mula terjadinya kasus Bank Century adalah mengalami kalah kliring pada tanggal 18 November 2008. Kalah kliring adalah suatu terminologi yang dipahami oleh semua masyarakat untuk menggambarkan adanya defisit suatu bank. Sementara kliring itu sendiri adalah pertukaran data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta atau klien yang mereka peroleh pada waktu tertentu. Setelah 13 November 2008, pelanggan Bank Century tidak dapat mengambil atau melakukan transaksi dalam bentuk devisa, tidak dapat melakukan kliring, bahkan untuk mentransfer pun tidak mampu. Bank hanya dapat melakukan transfer uang ke tabungan. Jadi uang tidak bisa keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua pelanggan Bank Century. Jenis reksa dana yang dijual oleh Bank Century yaitu Dana Tetap Terproteksi (Code bilyet DD) dan Dicretionery fund (code bilyet BB), dari Pihak Bank Century mengatakan produk ini aman dan sangat menguntungkan bagi para nasabah. Faktor kepercayaan nasabah kepada Pihak Bank, menjadi salah satu dasar para nasabah Bank Century percaya dan membeli produk investasi reksa dana tersebut. Penjualan produk reksa dana tersebut terdapat pihak ketiga yaitu salah satunya adalah PT. Antaboga Delta Sekuritas yang bekerjasama dengan Bank Century. Penjualan produk investasi sesuai dengan intruksi Direksi PT. Bank Century pusat Jakarta. Permasalah timbul awal bulan November 2008, pada saat pencairan produk investasi reksa dana, kenyataan yang terjadi investasi reksa dana tersebut yang di keluarkan oleh Bank Century tidak bisa dicairkan atau tidak 7
bisa diuangkan. Nasabah dirugikan karena mereka banyak menyimpan uang di Bank tersebut tidak dapat memperloleh dananya kembali. Fakta lain muncul, Bank Century memperjualbelikan produk investasi ilegal. Alasannya adalah investasi yang dipasarkan oleh Bank Century tidak terdaftar di Bapepam-LK. Sedangkan manajemen Bank Century pun mengetahui bahwa produk investasi yang mereka jual adalah ilegal. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century, dan uang para nasabah pun tidak dapat dicairkan. Pada dasarnya Nasabah Bank Century merasa tidak terikat dengan PT. Antaboga Deltas Sekuritas karena nasabah melakukan transaksi secara sah di loket Bank Century dengan semua petugas Bank tanpa terkecuali. Nasabah melakukan transaksi investasi reksa dana dari tahun 2002 sampai tahun 2008, kurang lebih dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam kurun waktu yang lama para nasabah setiap transaksi mendapat bilyet konfirmasi sebagai tanda terimanya. Adapun jumlah kerugian pokok para nasabah investasi sebesar Rp 38. 937.000.000,00 (tiga puluh delapan miliyard sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; Tabel 1. DAFTAR KERUGIAN DANA POKOK PARA NASABAH INVESTASI REKSADANA
No. 1.
Identitas Nasabah Investasi GO LINAWATI
Daftar Kerugian Bukti Dana Pokok Para Konsumen Bilyet No. DD Rp 450.000.000,00 806875. No. Ref : (empat ratus lima 1302. GLW236 puluh juta rupiah)
8
2.
ERWIN SUPANDI .
3.
WS. DJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO) .
Bilyet No. DD 806681. No. Ref : 1300. ERS147 Bilyet No. DD 806855. No. Ref : 1302. YPT001 Bilyet No. DD 806856. No. Ref : 1302. YPT001 Bilyet No. DD 807283. No. Ref : 1302. YPT001 Bilyet No. DD 806856. No. Ref : 1302.YPT001
4.
PAULIN CHIARIEF
Bilyet No. DD 807097. No. Ref : 1302.PCA014 Bilyet No. DD 807187. No. Ref : 1302.PCA014
5.
HERMAWAN SASMITA
Bilyet No. DD 806742. No. Ref : 1300.HMS077 Bilyet No. BB 937617. No. Ref : 1300.HMS077 Bilyet No. BB 937846. No. Ref : 1300.HMS077
6.
Ir. AZAM HISYAM
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Rp 199.000.000,00 (seratus sembilan pulus sembilan juta rupiah) Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Rp 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) Total kerugian : Rp 1.232.000.000,00 (satu miliyard dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Total kerugian : Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Total kerugian : Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 300.000.000,00 806771. No. Ref : (tiga ratus juta rupiah) 9
1300.AZH016 Bilyet No. DD 806822. No. Ref : 1300.AZH016 Bilyet No. DD 806823. No. Ref : 1300. AZH016 Bilyet No. DD 806824. No. Ref : 1300. AZH016 Bilyet No. DD 807781. No. Ref : 1300. AZH016 Bilyet No. DD 807782. No. Ref : 1300. AZH016
7.
CHIA NAY TJIANG / AKANGH SADIKIN
8.
SETYO BUDI .
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Rp 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) Total Kerugian : Rp 2.162.000.000,00 (dua miliyard seratus enam puluh dua juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 100.000.000,00 806807. No. Ref : (seratus juta rupiah) 1302. CNT171 Bilyet No. DD Rp 500.000.000,00 806976. No. Ref : (lima ratus juta 1302. CNT171 rupiah) Bilyet No. DD Rp 150.000.000,00 807003. No. Ref : Seratus lima puluh 1302. CNT171 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 200.000.000,00 807086. No. Ref : (dua ratus juta rupiah) 1302. CNT171 Bilyet No. DD Rp 200.000.000,00 807231. No. Ref : (dua ratus juta rupiah) 1302. CNT171 Total Kerugian : Rp 1.150.000.000,00 (satu miliyard seratus lima puluh juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 2.000.000.000,00 807028. No. Ref : (dua miliyard rupiah) 1302. STB205 Bilyet No. DD Rp 1.000.000.000,00 807416. No. Ref : (satu miliyard rupiah) 10
9.
RETNO FATMAWATI BUDHIHARTONO
10.
INDAH YUNITAWATI
11.
RIRIN APRIYANTI, SE
12.
Ir. TRIYONO
13.
TAN DJOEN LAN
14.
INDARTO GUNAWAN TEH
1302. STB205 Bilyet No. DD Rp 500.000.000,00 807432. No. Ref : (lima ratus juta 1302. STB205 rupiah) Total Kerugian : Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliyard lima ratus juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 500.000.000,00 806960. No. Ref : (lima ratus juta 1300. RFT017 rupiah) Bilyet No. DD Rp 500.000.000,00 807266. No. Ref : (lima ratus juta 1300. RFT017 rupiah) Bilyet No. DD Rp 100.000.000,00 807415. No. Ref : (seratus juta rupiah) 1300. RFT017 Total Kerugian : Rp 1.100.000.000,00 (satu miliyard saratus juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 150.000.000,00 807348. No. Ref : (seratus lima puluh 1302. IYW184 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 130.000.000,00 806754. No. Ref : (seratus tiga puluh 1302. RAY122 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 500.000.000,00 807486. No. Ref : (lima ratus juta 1302. TRY041 rupiah) Bilyet No. BB Rp 500.000.000,00 938260. No. Ref : (lima ratus juta 1302. TRY041 rupiah) Total Kerugian : Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyard rupiah) Bilyet No. BB Rp 150.000.000,00 938332. No. Ref : (seratus lima puluh 1300. TJL042 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 160.000.000,00 807723. No. Ref : (seratus enam puluh 1302. IGT042 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 240.000.000,00 807724. No. Ref : (dua ratus empat 1302. IGT042 puluh juta rupiah) Total Kerugian : 11
15.
OEI TJIN TJWA
16.
SURJATI ANENEKE KOSASIH
17.
YUWONO WIBOWO
Bilyet No. DD 806964. No. Ref : 1302. OTT150 Bilyet No. DD 807004. No. Ref : 1302. OTT150 Bilyet No. DD 807105. No. Ref : 1302. OTT150 Bilyet No. DD 807140. No. Ref : 1302. OTT150 Bilyet No. DD 807149. No. Ref : 1302. OTT150 Bilyet No. DD 807248. No. Ref : 1302. OTT150
Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Rp 1.200.000.000,00 (satu miliyard dua ratus juta rupiah) Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Rp 1.400.000.000,00 (satu miliyard empat ratus juta rupiah) Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Rp 2.000.000.000,00 (dua miliyard rupiah)
Total Kerugian : Rp 6.300.000.000,00 (enam miliyard tiga ratus juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 200.000.000,00 807265. No. Ref : (dua ratus juta rupiah) 1300. SAK127 Bilyet No. DD Rp 100.000.000,00 807514. No. Ref : (seratus juta rupiah) 1300. SAK127 Total Kerugian : Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 800.000.000,00 806674. No. Ref : (delapan ratus juta 1302. YWW011 rupiah) Bilyet No. DD Rp 800.000.000,00 806675. No. Ref : (delapan ratus juta 1302. YWW011 rupiah) Bilyet No. DD Rp 1.000.000.000,00 806905. No. Ref : (satu miliyard rupiah) 1302. YWW011 Totak Kerugian : Rp 2.600.000.000,00 (dua miliyard enam 12
18.
BUDIANTO SANJAYA (YUNIATI RAHARJO)
19.
NURHAIDA
20.
DJIE PING NIO (OEI TJIN TJWAN)
Bilyet No. DD 806638. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 806770. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 806821. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 806854. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 806899. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 807117. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 807188. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 807263. No. Ref : 1300. BSY124 Bilyet No. DD 807264. No. Ref : 1300. BSY124
Bilyet No. DD 806689. No. Ref : 1300. NHD151 Bilyet No. DD 807141. No. Ref : 1302. JPN197 Bilyet No. DD 807150. No. Ref : 1302. JPN197 Bilyet No. DD 807174. No. Ref : 1302. JPN197 Bilyet No. DD
ratus juta rupiah) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Total Kerugian : Rp 1.450.000.000,00 (satu miliyard empat ratus lima puluh juta rupiah) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Rp 1.500.000.000,00 (satu miliyard lima ratus juta rupiah) Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Rp 1.200.000.000,00 13
21.
TIO LILY (DJIE PING NIO)
22.
IRAWAN SANTOSO (OEI TJIN TJWAN)
23.
OEI HANDOKO PRASETYO, IR
807186. No. Ref : (satu miliyard dua 1302. JPN197 ratus juta rupiah) Total Kerugian : Rp 3.600.000.000,00 (tiga miliyard enam ratus juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 1.000.000.000,00 807190. No. Ref : (satu miliyard rupiah) 1302. DPT183 Bilyet No. DD Rp 150.000.000,00 807106. No. Ref : (seratus lima puluh 1302. IRO181 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 100.000.000,00 807142. No. Ref : (seratus juta rupiah) 1302. IRO181 Bilyet No. DD Rp 150.000.000,00 807175. No. Ref : (seratus lima puluh 1302. IRO181 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 200.000.000,00 807205. No. Ref : (dua ratus juta rupiah) 1302. IRO181 Bilyet No. DD Rp 150.000.000,00 807216. No. Ref : (seratus lima puluh 1302. IRO181 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 250.000.000,00 807249. No. Ref : (dua ratus lima puluh 1302. IRO181 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 140.000.000,00 807725. No. Ref : (seratus empat puluh 1302. IRO181 juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 210.000.000,00 807726. No. Ref : (dua ratus sepuluh 1302. IRO181 juta rupiah Total Kerugian : Rp 1.350.000.000,00 (satu miliyard tiga ratus lima puluh juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 1.200.000.000,00 806964. No. Ref : (satu miliyard dua 1302. OTT150 ratus juta rupiah) Bilyet No. DD Rp 300.000.000,00 807004. No. Ref : (tiga ratus juta rupiah) 1302. OTT150 Bilyet No. DD Rp 2.000.000.000,00 807248. No. Ref : (dua miliyard rupiah) 14
1302. OTT150 Total Kerugian : Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliyard lima ratus juta rupiah) Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Rp 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) Rp 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) Total kerugian : Rp 3.920.000.000,00 (tiga miliyard sembilan ratus dua puluh juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
24.
SANTOSA ARYA
Bilyet No. DD 806965. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 806966. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807005. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807021. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807653. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807654. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807705. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807706. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807785. No. Ref : 1302. STA045 Bilyet No. DD 807786. No. Ref : 1302. STA045
25.
KUNCORO ARYA
Bilyet No. DD 807098. No. Ref : 1302. KAY002 Bilyet No. DD Rp 250.000.000,00 807185. No. Ref : (dua ratus lima puluh 1302. KAY002 juta rupiah)
15
Bilyet No. DD 807285. No. Ref : 1302. KAY002 Bilyet No. DD 807286. No. Ref : 1302. KAY002 Bilyet No. DD 807349. No. Ref : 1302. KAY002 Bilyet No. DD 807391. No. Ref : 1302. KAY002 Bilyet No. DD 807431. No. Ref : 1302. KAY002
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Total Kerugian : Rp 1.050.000.000,00 (satu miliyard lima puluh juta rupiah) 26. ADI SANTOSO Bilyet No. DD Rp 293.000.000,00 807282. No. Ref : (dua ratus sembilan 1302. ADS136 puluh tiga juta rupiah) Sumber : Putusan MA. No. 2838K/Pdt/2011. Upaya menuntut dana yang telah masuk kepada Bank Century guna kepentingan investasi reksa dana dilakukan dengan mengajukan gugatan. Upaya ini membuahkan hasil di putusan MA No. 2838K/Pdt/2011. Pada pertimbangan hakim tersebut dinyatakan bahwa; Menimbang, Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha penjual reksadana telah menyalahi prosedur penjualan produk reksadana yang diperdagangkan karena tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek
16
Reksadana, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut; Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai amar tentang uitvoebaar bij voorrad harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan sebagaimana ditegaskan dalam “PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM”, penerbit MAHKAMAH AGUNG RI, Buku II, Edisi 2007, halaman 86 AD. PUTUSAN SERTA MERTA pada poin 2, yang menyebutkan : “Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya ada pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk, Tbk) Pusat Jakarta Cq. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang SURAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 13 Desember 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini : Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi 17
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan : MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Pusat Jakarta Cq. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang SURAKARTA tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 13 Desember 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan perjanjian jual beli produk reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi hukum;
18
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)6, Dalam putusannya MA melakukan percampuran antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta putusan menyebutkan perjanjian jual-beli batal demi hukum, dari pengertian batal demi hukum berarti perjanjian jual-beli dianggap tidak ada. Wanprestasi adalah berasal dari Belanda, yang berarti prestasi buruk atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, wanprestasi bersumber dari perjanjian7. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu ; 1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
6
Putusan MA no.2838K/Pdt/2011.
7
Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan VI, PT Intermasa, 1979, hal 45.
19
4. Melakukan
sesuatu
yang
menurut
perjanjian
tidak
boleh
dilakukannya8. Perbuatan melawan hukum adalah mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif, perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum memiliki empat kriteria, yaitu ; 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Melanggar hak subjektif orang lain. 3. Melanggar kaidah tatasusila. 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.9 Dari uraian di atas maka penulis ingin meneliti putusan MA no. 2838K/PDT/2011 secara mendetail.
1.2
RUMUSAN MASALAH Apakah dengan putusan MA No.2838K/Pdt/2011 telah memberikan
perlindungan hukum terhadap nasabah?
1.3
TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui gambaran perlindungan hukum bagi nasabah investasi pada kasus sengketa antara nasabah dan Bank Century.
8
Ibid, hal 46.
9
Setiawan, Aneka Masalah Dan Hukum Acara Perdata, cetakan I, penerbit alumni, 1992, hal 251
20
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan MA apakah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah Bank Century.
1.4
MANFAAT PENELITIAN Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan mafaat. 1. Secara teoritis. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
masukan
bagi
perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi nasabah investasi yang menanamkan investasi melalui bank. 2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perbankan.
1.5
METODE PENELITIAN Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi10. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.11 Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan presekripsi
10
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, 2005.
11
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2011, hal. 57.
21
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengedepankan data sekunder. 1. Pendekatan a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach). Menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.12 b. Pendekatan kasus. Melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. c. Pendekatan konsep (conseptual approach) Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada13. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.14 Jadi konsep-konsep hukum tersebut akan dijadikan penulis sebagai pijakan dalam membangun argumen-argumen hukum dalam memecahkan isu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah investasi. 12
Marzuki, op.cit., hal. 96.
13
Ibid, hal 137
14
Ibid, hal 138.
22
2. Sumber data a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi : Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Putusan Mahkamah Agung no. 2838K/Pdt/2011. Peraturan Bank Indonesia no. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak lain. b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini adalah buku-buku , teks hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainya yang mendukung penelitian ini. c. Bahan hukum tersier berupa bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder dalam penelitian ini. Bahan-bahan sekunder
23
dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, jurnal, koran yang berhubungan dengan penelitian ini. 3. Teknik pengambilan data Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumendokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitanya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian di analisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini. 4. Unit amatan dan unit analisa a. Unit amatan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan. Putusan MA no. 2838K/Pdt/2011. b. Unit analisa Kaedah-kaedah atau norma yang berisi mengenai prinsipprinsip maupun asas perlindungan hukum.
24
