BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia
adalah
Negara
hukum
siapa
pun
tidak
boleh
membantahkan akan hal itu, ini di dasari pada pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jelas menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum. 1 Arti Indonesia sebagai Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, jadi seharusnya hukum itu sendiri yang menjadi panglima tertinggi di Negara tercinta ini. Sistem Negara Hukum sendiri ada 2 (dua) sistem yaitu the rule of law dan rechtstaat. Sistem hukum the rule of law lebih dikenal dikalangan Negara anglo saxon dengan salah satu ciri khasnya adalah kedudukan yang sama didepan hukum atau equality before of the law. Sedangkan rechtstaat lebih dikenal di Negara Eropa kontinental dengan salah satu cirinya adalah adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.2 Di Indonesia sendiri sebenarnya mengandung unsur keduanya, dengan adanya peradilan administrasi yang mandiri yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
1
Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahmuzar, 2010, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Nusa Media, Bandung, hlm. 25. 2
1
2
kesatu, dan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua, dan menjamin kedudukan yang sama di depan hukum yang dijelaskan oleh pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 Indonesia pernah di jajah Belanda dalam kurun waktu yang lama, sehingga akibatnya Indonesia lebih condong ke sistem hukum rechtstaat, karena di Belanda sendiri menggunakan sistem hukum rechtstaat. Hukum adalah produk dari politik (legislatif), hukum pun tak akan berjalan tanpa ada politik karena di ibaratkan hukum itu tulang dan politik adalah daging yang menyelimutinya jadi keduanya saling bekerjasama. Akan tetapi setelah hukum itu lahir dari kekuasaan politik (legislatif) maka pembuat dari hukum itu pun harus tunduk dan taat pada produk yang telah dibuatnya, tidak lantas boleh bertindak semena-mena. Konsekuensi dari Negara Hukum adalah segala hal sesuatu yang ada harus lah berdasarkan hukum dan tentu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak
3
Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah ada dan disepakati bersama. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.4 Berbagai pengaruh dari kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, akan tetapi, anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum, sehingga dalam keadaan seperti ini kemungkinan akan terjebak dalam pola asosial yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, seperti miras, narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Untuk mengatasi semua persoalan itu memang dibutuhkan adanya sarana yang tepat. Sarana itu adalah hukum atau norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan manusia. Lebih khusus kepentingan manusia tersebut diatur dalam hukum pidana. Hukum Pidana sebenarnya merupakan istilah yang mempunyai banyak pengertian. Penjelasan terhadap pengertian hukum pidana dirasa sangat urgen, oleh kerena itu istilah hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai lebih dari satu makna. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagaian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
4
Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1.
4
a. Menentukan Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah menggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dissangka telah melanggar larangan tersebut.5 Sementara
pengertian
hukum
secara
keseluruhan
adalah
keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 6 Orang yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Segala peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan diatur oleh Hukum Pidana. Hukum Pidana ini termasuk dalam ranah hukum publik yang artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara dengan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.
5 6
hlm. 40.
Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
5
Terhadap mereka yang melakukan tindak pidana maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Seperti yang dikatakan oleh Zulkarnain, yaitu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan atau dikenal pula asas tiada pidana tanpa kesalahan. 7 Proses perubahan sosial yang tengah terjadi dimasyarakat kita dan tetap akan terjadi ternyata telah banyak perkembangan diberbagai daerah terutama diperkotaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai berbagai macam kepentingan- kepentingan dan mereka pasti akan berupaya untuk memenuhinya. Disamping itu, ada norma-norma yang harus dihormati dan wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu. Dalam keadaan seperti itu perkotaan sebagai tempat yang lebih modern juga banyak akan berbagai symbol modernitas yang mempunyai dampak luas bagi individu maupun kelompok sosial di luar wilayahnya. Sudah banyak terjadi perubahan sosial dimana-mana. Moral individu dan bahkan masyarakat kita sudah sangat terdegradasi oleh zaman. Memang semua itu secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Semua itu membuat kita tidak sadar dalam lingkungan kita telah terjadi perubahan pranata sosial, dan perubahan nilai-nilai keluhuran, adat istiadat, yang di sana akan mengancam
kehidupan
kita.
Akibatnya
ketidakharmonisan,
ketidakseimbangan, ketidakmerataan yang merupakan faktor-faktor munculnya jenis-jenis penyimpangan yang mendekati pada tindak 7
Zulkarnain, 2006, Peradilan Pidana: Penuntun Memahami & Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Anti Korupsi, In-TRANS Publising, Malang, 2006, hlm. 25.
6
kejahatan pada masyarakat. Keseluruhan dampak perubahan itu tentu sudah menyentuh aspek kehidupan manusia, dimana salah satu contoh yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan terhadap penggunaan minuman keras beralkohol (miras) yang sering disebut sebagai alkoholisme.
Alkoholisme didefinisikan sebagai penyakit degeneratif progresif akibat konsumsi alkohol berkepanjangan dan berlebihan yang berakibat pada kecanduan dan rusaknya kesehatan secara umum. Sering kali orang tidak menyadari bahwa apa yang dimulai sebagai kebiasaan minum alkohol bersama teman untuk acara sosial berubah menjadi kecanduan parah yang mengakibatkan efek buruk pada kesehatan fisik dan psikologis. 8 Jadi alkoholisme juga merupakan suatu gejala sosial yang sangan komplek yang terjadi dimasyarakat. Mengapa demikian, karena memang alkoholisme sendiri sebenarnya sudah tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Pada awalnya minuman keras atau beralkohol itu hanya digunakan oleh orang atau bangsa-bangsa di negara beriklim dingin,
mereka
menggunakannya
untuk
menghangatkan
badan,
memberikan kesegaran pada tubuh saat melakukan pekerjaan berat, bahkan dalam hal tertentu alkohol juga digunakan untuk medis. Kemudian karena terjadinya globalisasi yang sangat pesat dan tidak dapat terbendung tradisi meminum alkohol sampai di Indonesia. Kebiasaan ini lah yang
8
http://www.amazine.co/18982/apa-itu-alkoholisme-4-tahap-alkoholismegejalanya/amazine.co, apa itu alkoholisme dan gejalanya/diakses Senin, 2/3/2015
7
ditiru oleh masyarakat modern yang ada di Indonesia atau masyarakat kelas menengah keatas.
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penyalahgunaan alkohol di masyarakat, alkohol yang seharusnya digunakan untuk peruntukannya misalnya digunakan untuk dunia medis, namun dalam perkembangannya penggunaan alkohol banyak disalah gunakan oleh sebagian masyarakat untuk membuat minuman keras beralkohol. Bahkan sekarang sudah sangat parah karena masyakarat saat ini sudah banyak yang keluar batas yaitu mencampuri alkohol dengan bahan kimia berbahaya.
Bentuk kemajuan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dari aspek ilmu pengetahuan, politik, sosial, dan budaya semakin tahun semakin pesat. Pertumbuhan ini hampir menyebar diseluruh wilayah Negara Indonesia tidak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY saat ini juga sudah menjamur tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, bar, pub, kafe, tempat karaoke, dan lain-lain yang didalamnya menyediakan penjualan secara bebas terhadap berbagai macam minuman keras beralkohol. Memang semua ini ada hal positif dan negatifnya. Hal positifnya adalah perkembangan sektor wisata DIY semakin pesat, dan juga baik untuk mengundang investor ke DIY. Hal negatifnya adalah akan semakin mudah terpengaruhnya warga lokal dengan budaya barat yang bebas dan modern. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan budaya di
8
Tanah Jawa yang sangat arif dan menjunjung tinggi norma-norma yang ada.
Kebiasaan masyarakat yang duluya hidup sederhana, tidak sampai tidur tengah malam akan berubah gaya hidupnya yang serba mewah, foyafoya, tidur menjelang pagi, dan yang sangat mengkhawatirkan adalah pengayalahgunaan minuman keras beralkohol sebagai gaya hidup baru masyarakat kita. Bahkan saat ini di restoran, tempat makan, swalayan, minimarket, kios kelontong pun juga sudah menyediakan minuman keras beralkohol mulai dari harga murah hingga yang mahal. Tentu hal ini sangat berbahaya jika tidak ada pengawasan yang ketat dan tindakan hukum yang tegas.
Memang berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan adanya sistem otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang memiliki tujuan pelayanan, peningkatan peran, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.9
9
H.A. Dj Nihin, 2005, Pemerintahan Untuk Membawa Kesejahteraan Rakyat, Pustaka Cedekia Press, Yogyakarta, hlm. 19.
9
Penjualam minuman keras beralkohol yang tidak legal kerena alasan tertentu, dimana untuk penjualan minuman keras beralkohol yang illegal banyak didistribusikan ke toko-toko kelontong, warung-warung kecil dipinggir jalan yang biasanya menjajakan rokok, warung kopi seperti angkringan yang sangat banyak terdapat di DIY. Paling memprihatinkan penjualannya dilakukan secara bebas seolah-olah tidak ada pengawasan sama-sekali. Minuman keras beralkohol yang dijual secara resmi memang secara langsung merupakan sember pendapatan negara, namun secara kesehatan minuman keras beralkohol jika dikonsumsi secara berlebihan apalagi diperjual belikan secara illegal akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah wajib melakukan tindakan-tindakan yang tegas khususnya tindakan hukum yang dianggap efektif untuk menaggulanginya.
Peredaran minuman keras beralkohol sudah seharusnya ada kontrol yang sangat ketat dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah tentunya memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum di daerah seperti Peraturan Daerah atau Perda. SKPD yang memiliki fungsi penegakan Perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Sat Pol PP.10 Jadi dalam hal ini Kepala Daerah dalam menegakan hukum berupa Perda di bantu oleh Sat Pol PP. Sat Pol PP
10
Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
10
dalam hal ini memiliki fungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS, karena PPNS didaerah dalam pelaksanaanya dikordinasikan dengan Sat Pol PP.
11
Pemerintah daerah dapat melakukan pengaturan dan
pengawasan tentang peredaran minuman keras beralkohol dengan instrumen hukum yaitu Perda. Menurut kenyataan yang penulis kemukaan di atas diketahui bahwa minuman keras beralkohol saat ini peredarannya yang ada di DIY sangat cepat, untuk itu selain adanya penegakan hukum yang ketat dan tegas oleh aparat tentunya juga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.
Sekali lagi penanggulangan terhadap peredaran minuman keras beralkohol illegal harus dilakukan dan mendapat dukungan semua pihak. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan peredaran minuman keras beralkohol illegal. Penyalahgunaan terhadap minuman keras beralkohol harus menjadi perhatian segenap pihak dan memang sudah menjadi tanggungjawab kita bersama. Hal ini disebabkan sudah betapa buruk dan berbahayanya efek negatif yang ditimbulkan. Akibat yang dapat ditimbulkan karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras beralkohol seperti kecanduan, keracunan, jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan kanker perut.12
11
Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 12 http://www.merdeka.com/Febrianti Dyah Kusumaningrum, ini 4 akibat jika sering minum minuman keras, sehat/ini-4-akibat-terlalu-sering-minum-minuman-keras.html/diakses Kamis,5/3/2015
11
Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian yang sangat serius. Dalam kenyataannya korban penggunaan miras rata-rata adalah remaja. Mereka beranggapan bahwa mengkonsumsi miras tidak terlalu berbahaya dari pada mengkonsumsi narkoba. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa remaja kita saat ini sudah sangat dekat sekali dengan rokok, miras dan bahkan narkoba. Untuk itu sebenarnya dalam menangani masalah ini benteng yang paling utama adalah ada pada peran keluarga, pendidikan yang baik dari keluarga tentunya juga akan menghasilan anak yang baik.
Sebaliknya yang terjadi jika pendidikan yang diberikan buruk atau asal-asalan maka tidak heran jika generasi muda kita mudah terpengaruh hal yang negatif. Bahwa di DIY, masing-masing daerah sudah memiliki perda terkait dengan penegedaran minuman beralkohol. Akan tetapi kenyataannya masih saja banyak pelanggaran yang ada, sehingga perlu dilakukan penelitian berkenaan dengan penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana untuk mencegah masalah penyalahgunaan minuman beralkohol.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENEGAKAN SANKSI PIDANA PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PELARANGAN
PENGEDARAN PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”
12
B. Rumusan Masalah Bertolak dari latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat dua permasalahan yang perlu mendapatkan kajian dan penelitian. Kedua permasalah tersebut dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perda tentang peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras beralkohol? 2. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum Perda tentang peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras beralkohol?
C. Tujuan Penelitian Penelitian penulisan hukum ini bertujuan untuk : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perda tentang peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras beralkohol; b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum Perda tentang peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras beralkohol.
13
2. Tujuan Subjektif a. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk penulisan hukum sebagai salah satu syarat akademis guna mencapai jenjang strata satu atau sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; b. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai penegakan sanksi pidana Perda tentang peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras beralkohol; c. Untuk meningkatkan kemampuan meneliti bagi penulis dalam mengungkapkan suatu keadaan melalui kegiatan yang objektif, sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis.
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis. Kegunaan akademik diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia akademisi hukum dan dapat menambah sumbangsi penelitian dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Sedangkan kegunaan praktis diharapkan dapat berguna bagi para praktisi di dunia hukum dan penegak hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Diharapkan
14
pada masyarakat dapat meningkatkan peran masyarakat dalam usaha penanggulangan peredaran minuman keras beralkohol.
E. Keaslian Penelitian Penulis telah melakukan penelusuran penelitian hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait dengan minuman keras beralkohol yang tentunya penelitian tersebut sudah ada sebelumnya. Namun, penelitian tersebut terdapat perbedaan. Penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum peredaran minuman keras beralkohol atau miras yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia. Sementara penelitian yang lainnya adalah mengenai peredaran minuman keras beralkohol dan penanggulangannya dan penyalahgunaan minuman keras beralkohol di kalangan remaja. Ketiga penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan daerah Semarang Barat. Penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait dengan minuman keras beralkohol yang pernah ada sebelumnya yaitu: 1. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Di kalangan Remaja Oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Semarang Barat, pada tahun 2006 yang ditulis oleh Heddy Andriansyah. Dalam penelitian tersebut penulis mempermasalahkan tentang dua hal yaitu:
15
a. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Semarang Barat dan; b. Apa saja yang menjadi hambatannya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah yang pertama dilakukan dengan sarana non penal dan yang kedua dilakukan secara penal. Sarana non penal maksudnya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan, seperti tatap muka dengan pelajar tentang bahaya miras, dengan masyarakat, dengan karang taruna, supaya tidak ada atau meminimalisir potensi penyalahgunaan miras pada remaja. Sementara sarana penal yaitu, polisi dalam hal ini melakukan upaya penyelidikan, dan penyidikan sebagaimana mestinya, sedangkan yang menjadi hambatan dalam prosesnya adalah seperti kurangnya personil di lapangan dan kurangnya fasilitas pendukung.13 2. Peredaran
Minuman
Beralkohol
Ilegal
Dan
Upaya
Penanggulangannnya Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta pada tahun 2008 yang ditulis oleh Niko Bobi Setyadi dengan rumusan masalah: a. Bagaimana peran pemerintah kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta dalam menaggulangi masalah tersebut, dan; b. Bagaimana proses penanggulangannya di kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta.
13
Heddy Andriansyah, 2006, Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Di kalangan Remaja Oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Semarang Barat, Skripsi, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.
16
Penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang pertama Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah berupaya menaggulangi permasalahan peredaran minuman beralkohol illegal dengan membuat peraturan daerah. Meskipun, baik pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta belum optimal dalam melaksanakan dan menegakkan perda tersebut. Hal ini terjadi karena penegak hukum masih menyasar kepada para pedagang pengecer, belum sampai kepada distributor besar. Kesimpulan yang kedua adalah Proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan upaya preventif, represif, dan kuratif, meskipun hasilnya belum efektif karena tidak dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, upaya represif yaitu sanksi dari pengadilan dirasa masih sangat ringan.14 3. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Ilegal di Masyarakat Oleh Kepolisian Poltabes Yogyaarta pada tahun 2011 yang ditulis oleh Sri Rejeki Desi Wulan Dari. Penelitian tersebut mencari jawaban tentang: a. Bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Poltabes Yogyakarta dalam upaya penanggulangan peredaran minuman keras illegal di masyarakat, dan; b. Faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan. Dalam Kesimpulannya penulis menjawab penegakan hukum terkait miras dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sementara di 14
Niko Bobi Setyadi, 2008, Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Dan Upaya Penanggulangannnya Di Kabupaten Sleman Dan Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.
17
kota Yogyakarta Dinas Ketertiban atau sat Pol PP kota Yogyakarta juga berperan aktif dalam menaggulangi masalah ini. Sesuai dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan masing-masing untuk mengelola daerahnya. Misalnya untuk membuat kebijakan terkait dengan minuman keras, dan terkait dengan pajak daerah, dan retribusi. Di sini pemerintah daerah juga merasa belum optimal dalam menangani maslah miras illegal dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelaku, sehingga yang menjadi sasaran hanya masih dalam kalangan pengecer saja. Penjatuhan sanksi pidana yang begitu ringan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam menangani masalah miras illegal ini, sehingga kurang menimbulkan efek jera. Untuk itu diharapkan adanya upaya pembinaan di dalam lapas supaya dapat memberikan arahan kepada para narapidana miras, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Upaya yang paling penting sebenarnya adalah adanya kerjasama yang serius antara berbagai pihak.15 Tentunya ketiga penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian yang penulis kerjaan ini mengkaji tentang Penegakan sanksi pidana Perda tentang peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman keras beralkohol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi dari segi lokasi penelitiannya saja sudah berbeda. Penelitian sebelumnya hanya meneliti di dua kabupaten dan satu kota saja yaitu di Kabupaten 15
Sri Rejeki Desi Wulan Dari, 2011, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Ilegal di Masyarakat Oleh Kepolisian Poltabes Yogyaarta, Skripsi, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.
18
Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini penegakan hukum yang
ada
dilakukan
oleh
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
setiap
Kabupaten/Kota di DIY. Sementara penelitian yang ada sebelumnya penegakan hukumnya dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Permasalahan yang ada juga ada terdapat perbedaan. Penelitian sebelumnya menjelaskan peran pemerintah daerah, selain peran daripada penegak hukum. Sementara permasalahan yang lainnya adalah sama yaitu mengenai upaya dari penegak hukum dan apa kendala yang dihadapinya. Untuk itu jika ada penelitian yang serupa diluar pengetahuan penulis, maka penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat melengkapinya.
F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk lebih memberikan kelancaran dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka digunakan sistematika penyusunan dan perincian sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian,
penelitian,
hukum.
keaslian
sistematika
penulisan
19
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Memberikan uraian tentang pengertian minuman keras beralkohol, jenis-jenis minuman keras beralkohol, faktorfaktor yang menyebabkan maraknya peredaran dan penggunaan secara illegal minuman keras beralkohol di DIY. Memberikan uraian tentang tinjauan umum tentang bagaiman penerapan sanksi pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan minuman keras beralkohol, dan ruang lingkup penegakan hukumnya secara umum, serta bagaimana upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan menuman keras berlkohol tersebut.
BAB III
: METODE PENELITIAN Menjelaskan tentang jenis dan sumber data,baik dengan penelitian
kepustakaan,
maupun
dengan
penelitian
lapangan, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.
BAB IV
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Memberikan uraian tentang penegakan hukum pidana dan penerapan sanksi pidananya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di DIY dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan menuman keras berlkohol di masyarakat,
20
hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan penghambat dalam pelaksanaaanya.
BAB V
: PENUTUP Memberikan uraian tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan. Kemudian memberikan saran-saran yang merupakan rekonmendasi dari penulis.
