HUKUM TATA NEGARA BAB I PENDAHULUAN

HUKUM TATA NEGARA BAB I PENDAHULUAN A.PENGANTAR * PHI + PIH

I.HUKUM ---- Menurut : a> Prof.Mr.Van Apeldoorn b> E.Utrecht c> Ridwan Hakim

Kesimpulan !

d> Immanuel Kant e> Leon Duguit I .DEFINISI HUKUM : Pengertian Hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut :1 1>E .UTRECHT ------ “Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan,oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbul kan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”( dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia “) 2.A.RIDWAN HAKIM ------“Merupakan peraturan-peraturan,baik yang tertulis maupun yang tidak,yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup ber masyarakat .”( dalam bukunya “Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab “ ) 1

1

Yulies Tiena Masrriani,Pengantar Hukum Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta,2004,h.6

WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH,MH

Page 1

FAKULTAS HUKUM – UNIV. NAROTAMA SURABAYA

HUKUM TATA NEGARA 2 3. IMMANUEL KANT ------“ Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menye suaikan diri dengan hendak bebas dari orang lain.”( dalam bukunya “Inleiding to de echtswetsnschap “ ). 4.LEON DUGUIT ------“Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu “ ( dalam bukunya “Traite de Droit Constitutional “ ). 5.OJ.VAN APELDOORN -------“Tidak mungkin memberikan definisi Kepada Hukum karena begitu luas yang Diaturnya Hanya pada tujuan hukum Mengatur pergaulan hidup secara damai “.(dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht “ ) * Apa yang dapat Sdr Simpulkan mengenai Hukum dari pendapat para pakar diatas ? II . PEMBAGIAN HUKUM : 1.Menurut Ulpianus ---- Recht ---- Privat Recht -----Hukum Perdata Hukum Dagang Publik Recht ------Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Internasional


Page 2


HUKUM TATA NEGARA 3 2.Menurut Isinya ------- Hukum Privat -----Hukum Perdata Hukum Dagang

Hukum Publik -------Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Internasional Hukum Administrasi Negara Hukum Acara ----Perdata / Agama Pidana Peradilan Tata Usaha Negara 3.Menurut Sumbernya ------ Undang-Undang Traktat Yurisprudensi Doktrin Kebiasaan / Adat 4.Bentuknya ------ Tertulis ------ kodifikasi tidak kodifikasi Tidak tertulis 5.Waktu berlakunya ----- Ius Constitutum Ius Constituendum 6.Wilayah Berlakunya ----- Hukum Nasional Hukum Internasional Hukum Gereja


Page 3


HUKUM TATA NEGARA 4 7.Fungsinya -------Hukum Materiil Hukum Formil Yang dimaksud dengan : * Hukum Privaat adalah “ Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara Orang yang satu dengan orang yang lain,dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.” a>.Hukum Perdata / Butgerlijk Rechts : “ Rangkaian peraturan-peraturan hokum yang mengatur hubungan hukum an – tara orang yang satu dengan orang lain,dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan .” b> Hukum Dagang : “ Keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai Sanksi terhadap Perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan” * Hukum Publik / Hukum Negara adalah : “ Hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan Perseorangan ( Warga Negara ) “. a>Hukum Pidana : “ Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum “ b> Hukum Internasional : “ Sekumpulan Hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat Negara-negara dan karena itu ditaati dalam hubungan Negara – Negara “ c> Hukum Tata Negara : “ Sekumpulan peraturan hokum yang mengatur organisasi dari Negara,hubung an antar alat perlengkapan Negara dalam garis vertical dan horizontal,serta Kedudukan Warga Negara dan Hak Asasinya “ d>Hukum Administrasi Negara : “Hukum Administrasi merupakan instrumen yuridis bagi Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif mengendalikan kehidupan


Page 4


HUKUM TATA NEGARA 5 masyarakat dimana pengendalian tersebut masyarakat ikut berperan serta di dalamnya “2 *Menurut Sumber nya : a> Undang-Undang : “ Hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan “ b>Yurisprudensi : “ Hukum yang terbentuk karena keputusan Hakim “ c> Traktat : “ Hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara di dalam suatu perjannjian antar Negara “ d> Hukum Adat : “ Hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan “ *Menurut Bentuknya : a> Tertulis “ Hukum yang dicamtumkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan” b> Tidak Tertulis : “ Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat,tetapi tidak tertulis Namun berlakunya ditaatinya seperti suatu peraturan perundang-undangan” *Menurut Waktu Berlakunya : a> Hukum Positif ( Ius Constitutum ) “ Hukum yang berlaku saat kini “ b>Ius Constituendum “ Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan dating “ *Menurut Waktu Berlakunya : a> Hukum Nasional “ Hukum yang berlaku dalam suatu Negara “ b>Hukum Internasional “Hukum yang mengatur hubungan hokum dalam dunia Internasional “ *Menurut Fungsinya : a>Hukum Materiil 2

Ridwan HR,Hukum Administrasi,Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2006,h.30


Page 5


HUKUM TATA NEGARA 6 “ Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan – kepentingan dan hubungan – hubungan hokum yang mewujudkan perintahperintah dan larangan-larangan. b>Hukum Formil “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caraCara melakasanakan dan mempertahankan Hukum Material atau peraturan – Peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara – caranya Hakim member putusan “ *ILMU NEGARA

+ Dasar bagi Hukum Tata Negara + Hukum Administrasi Negara + Unsur dari adanya “Negara” + Teori-teori tentang Bedirinya Negara + Beberapa Konsep tentang “Negara “ *Konsep – Konsep tentang “Negara “ 1.Konsep dari Eropa Kontinental – RECHTSSTAAT 2.Konsep dari Anglo Saxon – RULE OF LAW 3.Konsep Negara Hukum Pancasila B.HUKUM TATA NEGARA INDONESIA : 1.Istilah : Hukum Tata Negara adalah merupakan suatu mata kuliah yang langsung membicarakan tentang masalah-masalah Hukum Tata Negara yang berlaku saat sekarang di Indonesia,ini berarti peraturan Hukum Tata Negara yang pernah berlaku pada masa yang lampau,bukan merupakan hukum positif.Jika peraturan itu pada masa sekarang ini sudah tidak berlaku lagi,namun demikian peraturanperaturan itu masih diperlukan sebagai bahan yang penting dalam rangka mempelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia.Begitu pula sebaliknya dengan apa yang sekarang disebut sebagai Hukum Tata Negara Positif,kemungkinan terjadi


Page 6


HUKUM TATA NEGARA 7 bahwa pada suatu saat peraturan hukum itu menjadi usang,karena sudah tidak berlaku,sehingga dengan sendirinya ia bukan merupakan hukum positif lagi.3 Pemakaian istilah “Indonesia”dalam pengantar Hukum Tata Negara Indonesia mengandung maksud sebagai berikut :Jika Hukum Tata Negara Positif,mempunyai arti sebagai Hukum yang berlaku pada suatu saat di tempat tertentu yang mungkin diartikan sebagai Hukum Tata Negara di Inggris, di Amerika Serikat ataupun di Belanda pada saat kini,maka Hukum Tata Negara Indonesia berarti Hukum Tata Negara yang berlaku pada saat kini di Indonesia. Istilah lain yang dipakai untuk Hukum Tata Negara dalam kepustakaan Indonesia adalah : HUkum Negara. Yang merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda Staats Recht ,Menurut Kepustakaan Belanda istilah Staats Recht mempunyai 2 arti yaitu : Staatsrecht in ruimere zin ( dalam arti luas ) dan Staatsrecht in engere zin ( dalam arti sempit ), hal itu untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Pemerintahan ( Administratief Recht ). Di Inggris pada umumnya digunakan istilah Constitutional Law,untuk menunjukkan arti yang sama dengan Hukum Tata Negara.Penggunaan istilah Constitutional Laws di dasarkan atas alas an bahwa di dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.Sebagai Variasi dari Istilah Constitutional Law tersebut di jumpai “State Law” yang di dasarkan atas pertimbangan bahwa Hukum Negaranya lebih penting.Di Perancis orang menggunakan istilah Droit Constituionnel,yang dilawankan dengan Droit Administrative,sedangkan di Jerman , istilah yang digunakan untuk Hukum Tata Negara adalah : Verfassungsrecht, dan Verwaltungsrecht untuk istilah Hukum Administrasi Negara. 4 2.Pengertian Hukum Tata Negara :5 Ada banyak definisi / pengertian tentang Hukum Tata Negara, diantaranya Adalah pendapat dari :

3

Widyawati Boediningsih,Bahan Kuliah Hukum Tata Negara, Surabaya,2001 Moh.Kusnardi & Harmaili Ibrahim,Pengantar Hukum Tata Indonesia,Jakarta,Sinar Bakti,Cetakan ke tujuh,l988,15 5 Ibid,26 4


Page 7

Negara


HUKUM TATA NEGARA 8 *Prof.Mr.C.Van Volen Hoven ( Belanda ) : “ Hukum yang mengatur semua masyarakat hokum tingkat atas sampai bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan hokum yang berkuasa,berwenang dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hokum tersebut.” *Wade & Philips (Inggris ) : “ Hukum yang mengatur organisasi-organisasi Negara,stuktur organisasi, Kedudukan tugas dan fungsi serta hubungan antar organ-organ tersebut” *Paton ( Inggris ) : “ Hukum Tata Negara hanya dapat dilihat dari alat perlengkapan Negara, Tugas dan wewenangnya “ *.M.Soli Lubis : “ Seperangkat peraturan mengenai bentuk susunan Negara,alat perlengkapannya , tugas-tugas dan hubungan di antara alat-alat perlengkapan “ * Kusumadi Pudjosewojo “ Hukum yang mengatur bentuk Negara (kesatuan atau federal )dan bentuk pemerintah (Kerajaan atau Republik ) yang menunjukkan masyarakat hokum atasan maupun bawahan serta tingkatan-tingkatan (hierarchie ),yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dan masyarakatmasyarakat hokum dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan ) dari masyarakat hokum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang ),wewenang,tingkatanimbangan dari dan antara alat perlengkapan itu “ * Moh.Kusnardi & Harmaily Ibrahim : “ Sebagai kumpulan peraturan hokum yang mengatur organisasi Negara,hubung an antar alat perlengkapan Negara dalam garis vertical dan horizontal serta ke dudukan warga Negara dan hak-hak asasinya .” * Prof.Dr.Ismail Sunny,SH.,Mcl “ Hukum Tata Negara adalah hokum yang mengatur organisasi Negara dan Pemerintah,Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat serta Hak Asasi Warga


Page 8


HUKUM TATA NEGARA 9 Negara .” 3.Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Lainnya : a.Hubunga Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara b.Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik c,Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara 4.Cara Pendekatan Dalam Hukum Tata Negara a.Pendekatan Yuridis Formil b.Pendekatan Filosofi c.Pendekatan Sosiologis d.Pendekatan Historis C.TUGAS & LATIHAN 1.Ada beberapa istilah tentang Negara .Jelaskan dengan singkat ! 2. Sebutkan unsur – unsur dari suatu Negara ! 3.Mengapa Pemerintah merupakan unsur yang paling penting ? Uraikan dengan singkat ! 4.Sebutkan Hubungan yang ada antara Hukum Tata Negara dengan cabangcabang ilmu yang lainnya ! 5.Sebutkan perbedaan antara : a> Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara b> Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara D.DAFTAR BACAAN : Hadjon,Philipus M,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogya karta,Gadjah Mada University Press.,2005. Kusnardi,Moh dan Harmaily Ibrahim,Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, l988 Lubis,M Solly,Asas-asas Hukum Tata Negara.Alumni,Bandung,l982.


Page 9


HUKUM TATA NEGARA 10 Prodjodikoro,Wiryono,Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta,Dian Rakyat,l989 Ridwan HR,Hukum Administrasi,Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2006 Titik Triwulan Tutik,Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,Prestasi Pustaka , Jakarta, 2006. Widyawati Boediningsih, Bahan Kuliah Hukum Tata Negara, Surabaya,2001 Yulies Tiena Masriani,Pengantar Hukum Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta,2004


Page 10


HUKUM TATA NEGARA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents