BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pajak merupakan penerimaan dalam salah satu pos Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang manfaatnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik
pengeluaran
rutin
maupun
pengeluaran
pembangunan.
Di
dalam
meningkatkan penerimaan negara tersebut, maka perlu adanya penyempurnaan dalam sistem perpajakan yang berlaku tahun 1984 sampai sekarang. Sejalan dengan itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penyempurnaan atas pelaksanan sistem perpajakan dengan memperhatikan azas keadilan, yuridis, ekonomis dan finansial. Reformasi perpajakan merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tercapainya hal tersebut. Pemerintah melakukan hal ini karena mengingat pada pembangunan jangka panjang Tahap II, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara. Setiap wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar beban pajak terhutangnya dengan jumlah yang seminimal mungkin. Meminimalkan beban pajak yang terhutang merupakan perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pajak yang terhutang ditentukan dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin besar pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, demikian pula sebaliknya. Tarif pajak pada prinsipnya 1
telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga manajemen perusahaan tidak mempengaruhi besarnya pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak. Semakin penting variabel sebagai komponen yang dapat diperhitungkan, mengakibatkan banyak perusahaan berusaha untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan berbagai macam cara, meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa tax planning bagi perusahaan berkonotasi pada tax evasion (penyelundupan pajak). Bagi perpajakan berlaku, karena memang tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang perpajakan yang melarang melakukan tax planning. Sistem perpajakan di Indonesia menganut “Self Assessment Method” dalam mekanisme pemungutannya. Hal ini berarti para wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung, menyetor, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang pada negara. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undangundang perpajakan. Jika wajib paak tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sangat penting peranannya untuk mengetahui dan menghitung penghasilan kena pajak perusahaan, dimana untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atas hasil usaha yang dikenakan
2
pajak perusahaan terdapat perbedaan perlakuan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yaitu perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Karena terdapat perbedaan perlakuan menurut akuntansi dan pajak berarti terdapat dua macam laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.dengan adanya perbedaan dalam penghitungan laba kena pajak tersebut, maka diperlukan rekonsiliasi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial yang mengacu pada standar akuntansi keuangan menjadi laporan keuangan fiskal yang mengacu pada UU No. 17 Tahun 2000. PT. Selecta Batu Jawa Timur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Pengembangan
keparwisataan berkaitan erat dengan
pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. . Berdasarkan sistem perpajakan tersebut maka PT.Selecta Batu Jawa Timur mempunyai hak untuk menghitung sendiri beban pajaknya serta menyetorkan kepada negara. PT.Selecta Batu Jawa Timur perlu melakukan pajak penghasilan supaya dapat menimalkan beban pajak yang terhutang.Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian Analisis
Laporan
Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Perencanaan Pajak (Tax Planning) (Studi Kasus Pada PT.Selecta Batu Jawa Timur)
3
B. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian perlu dilakukan guna mempertegas dan memperjelas masalah penelitian agar masalah penelitian tidak kabur serta jelas arahnya. Selain itu hasil dari perumusan masalah akan menjadi pedoman bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya. Dengan melihat latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dikemukakan di sini adalah: 1. Bagaimana usaha perencanaan pajak penghasilan yang dapat dilakukan perusahaan dan hasil yang diperoleh dari perencanaan pajak yang telah dilakukan? 2. Berapakah
besar
penghematan
pajak
setelah
dilakukan
penerapan
perencanaan pajak? C. Batasan Masalah Batasan Masalah merupakan penentuan masalah yang akan dijadikan pusat perhatian dari objek yang akan diteliti dan diperlukan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Sesuai dengan pernyataan tersebut yang dikaitkan dengan jumlah penelitian yang telah penulis kemukakan pada bagian awal skripsi ini maka fokus penelitian ini adalah laba perusahaan untuk penghitungan pajak penghasilan. D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dengan melihat uraian latar belakang dan perumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 4
a. Untuk mencari solusi atas jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. b. Untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan sebelum dan sesudah diadakannya perencanaan pajak berdasarkan pada penghitungan laba komersial dan laba fiskal.
2. Manfaat a. Manfaat bagi Praktisi Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang obyektif bagi pihak manajemen perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar yaitu dengan usaha meminimalkan jumlah pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Manfaat bagi Akademisi Dapat menjadi sumber informasi, referensi dan kajian bagi kalangan akademis yang berminat untuk membahas lebih lanjut tentang perencanaan pajak.
5
