BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kemunculan Bank Syariah sebagai organisasi yang relatif
baru
menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensinonal seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga, bank harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi pengguna, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Keberadaan Bank syariah sebagai bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan memberikan dan menerima imbalan atas dasar prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah. Adapun prinsip-prinsip yang di maksud yaitu menjalankan aktifitas bisnis dengan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, larangan menjalankan monopoli, dan mengeluarkan zakat dari hasil kegiatan (Triandaru dan Budisantoso, 2006:153). Secara umum, tujuan dari perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah juga berkewajiban
1
2
melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (interest free banking), melainkan dengan konsep bagi hasil, antara lain melalui transaksi mudharabah yang di dasarkan pada PSAK No. 105. Dengan dikeluarkannya PSAK No.105 yang mengatur tentang mudharabah merupakan salah satu upaya untuk mengetahui penerapan PSAK No.105 dalam akuntansi pembiayan mudharabah di bank BRI Syariah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan kelalaian oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2008: 112). Dalam akad mudharabah, kepercayaan merupakan hal yang terpenting, dimana pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saransaran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan
3
seluruh modal yang ditanam oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung tidak harus mengganti kerugian atas modal yang sudah hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelolah dana hanya menanggung kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah diterapkan dalam perjanjian mudharabah. Hasil penelitian
yang terkait dengan pembiayaan mudharabah
menunjukan perlakuan Akuntansi pembiayaan mudharabah
menurut
(Turrosifa, 2013) dapat disimpulkan bahwa Bank syariah Bukopin cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No. 105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapkan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. semua itu telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Sementara hasil penelitian (Soraya, 2011) pada Analisis kesesuaian perlakuan
akuntansi
pembiayaan
mudharabah
dengan
PSAK
105,
menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran. Tetapi menurut (Agustina 2008) dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pengukuran dan
4
pengakuan pada Bank Muamalat sudah sesuai dengan PSAK No.105. Namun pada kenyataan Bank BRI Syariah sudah menerapkan PSAK N0. 105 dengan pengukuran dan penyajian sudah sesuai akan tetapi pada pengakuan masih belum sesuai dengan PSAK N0. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi pada saat pembayaran dana oleh Bank BRI Syariah cabang Malang diakui sebagai pembiayaan mudharabah sedangkan di PSAK No. 105 diakui sebagai investasi pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih bank BRI Syariah cabang Malang sebagai objek penelitian. Dimana dalam bank BRI syariah terdapat jenis transaksi pembiayaan mudharabah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ”Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah Cabang Malang”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah: 1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah cabang Malang? 2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105?
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengungkapkan tentang bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah cabang Malang. b. Untuk
menganalisis
kesesuaian
perlakuan
akuntansi
transaksi
pembiayaan mudharabah dengan ketentuan PSAK No. 105. 2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan beberapa manfaat sebagai berikut : a. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori yang berarti bagi perkembangan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada bank BRI syariah. b. Manfaat praktis 1. Bagi manajemen bank BRI syariah, sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam transaksi pembiayaan bagi hasil mudharabah. 2. Bagi masyarakat, sebagai informasi atau pengetahuan dalam proses kegiatan syariah.
pembiayaan bagi hasil mudharabah pada perbankan
