BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai
dari
Negara
maka
menjadi
kewajiban
bagi
pemerintah
melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang individualistic komunalistik religious, selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya. 1 Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Juncto pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 secara eksplisit menyatakan sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah. Namun dalam perkembangan, eksistensi sertifikat hak atas tanah tidak hanya dipandang dari segi hukum semata, juga segi sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, bahkan di era globalisasi saat ini lalu lintas transaksi bidang pertanahan menjadi semakin ramai hingga bermuara kepada upaya efektifitas, efisiensi, dan transparansi penegakan hukum (law enforcement) bidang pendaftaran tanah, antara lain melalui upaya penyatuan persepsi peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan permohonan sertifikat hak atas tanah di kantor pertanahan. 2 Persyaratan permohonan sertifikat hak atas tanah yang ditentukan dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di 1
S.Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.3 2 ibid, hlm.4
Universitas Sumatera Utara
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional telah dibuat sesuai konstelasi hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksananya, baik diproses secara sistematik melalui panitia ajudikasi ataupun sporadic melalui inisiatif pemilik tanah sendiri di kantor pertanahan. 3 Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 juga telah dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar seluruh wilayah
Indonesia
dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak atas tanah kepada semua subjek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai peruntukannya. Dengan demikian akan terciptalah jaminan kepastian hukum bagi subjek hak tersebut dalam kepemilikan dan penggunaan tanah dimaksud. Selanjutnya dalam pasal 23, 32,
3
ibid, hlm.4
Universitas Sumatera Utara
dan 38 Undang-Undang Pokok Agraria juga mengharuskan kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan tanahnya agar memperoleh kepastian hukum. 4 Namun pada kenyataanya, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan disebutkan jumlah bidang tanah yang sudah di daftar baru sekitar 31% dari 85 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, yang dengan menempuh berbagai upaya paling cepat dapat didaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di tanah air lebih kurang 20 tahun kedepan. 5 Oleh karena itu, tidak mengherankan bila masalah pertanahan yang muncul dari hak atas tanah aja semakin banyak dan semakin beragam. Salah satu penyebabnya adalah belum terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada. Bahkan yang sudah terdaftar saja masih menyimpan masalah apalagi yang belum atau yang tidak di daftar, sehingga belum tercipta kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan bahkan Negara. 6 Kendati demikian, salah satu persoalan mendasar terjadinya masalah pertanahan dan munculnya gejala ketidakpastian hukum dalam hal penguasaan dan penguasaan atas bidang-bidang tanah oleh warga masyarakat, adalah belum terlaksananya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan baik, akurat dan kontinuitas termasuk dalam pemeliharaan data pendaftarannya. Upaya penyelesaian masalah pertanahan secara tuntas sudah menjadi prioritas 4
M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung,2008, hlm.5 5 Ibid, hlm.6 6 Ibid, hlm.7
Universitas Sumatera Utara
utama bila kelak Negara ini tidak mau ditimpa masalah pertanahan yang lebih besar. Maka di samping melaksanakan peraturan perundangan dibidang tanah secara konsekuen, juga yang utama adalah upaya pelaksanaan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia. 7 Telah disebutkan diatas, salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 8 Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “Certificaat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentudan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang. 9 Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat diterbitkan untuk 7
Ibid, hlm.8 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.315 9 M.Yamin dan Abd. Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm.132 8
Universitas Sumatera Utara
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. 10 B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tata cara permohonan Hak Atas Tanah dan syarat untuk memperoleh hakatas tanah di Indonesia ? 2. Apa hambatan yang muncul dalam proses pendaftaran hak atas tanah yang telah diberikan? 3. Bagaimanakekuatanpembuktian sertifikat hak atas tanah dan permasalahan yang timbul dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut? C. Tujuan Penulisan
Penelitian ini bertujuan agar dapat memenuhi tujuan-tujuan yang dapat bermanfaat bagi orang yang akan atau ingin mengetahui tentang tata cara permohonan, pemberian hak atas tanah beserta pendaftarannya dan tentang penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti. Secara terperinci tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui tata cara permohonan dan pemberian Hak Atas Tanah menurut Hukum Agraria di Indonesia 2. Untuk mengetahui tentang pendaftaran hak atas tanah dan hambatannya setelah diberikannya hak atas tanah tersebut. 3. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dan masalah-masalah yang muncul dalam penerbitan sertifikat tanah. D. Manfaat Penulisan Manfaat dari penelitian ini adalah:
10
Ibid, hlm. 316
Universitas Sumatera Utara
1. Secara Teoritis Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat dijadikan informasi dalam mengaplikasikan atau mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan 2. Secara Praktisi Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan mengenai Permohonan Hak Atas Tanah, Pemberian Hak Atas Tanah beserta pendaftarannya dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Tanah itu sendiri. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan. E. Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normative, dimana penelitian yang dilakukan hanya ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. 2. Sumber Data Dalam penulisan skripsi ini, sumber data penelitian diambil berdasarkan data premier dan sekunder : a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: - Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria - Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah.
Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah. - Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder oleh penulis disini adalah doktrindoktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media internet kemudian dihubungkan, dikomparasikan secara hirarki sesuai
Universitas Sumatera Utara
hirarki peraturan perundang-undangan dan disimpulkan sehingga penulis dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Penulisan skripsi ini dimulai dengan megumpulkan bahan – bahan yang berkaitan dengan pemberian dan permohonan hak atas tanah menurut Hukum Agraria, baik literatur yang diperoleh dari pemikiran para praktisi, referensi buku – buku , makalah , hasil seminar, media cetak, media elektronik seperti internet serta bantuan dari berbagai pihak yang berdasarkan pada asas keilmuan yang jujur, rasional, dan terbuka. Jika dikemudian hari apabila terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat, maka hal itu dapat diminta pertanggungjawabannya. F. Keaslian Penulisan Dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis, maka penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian dan Permohonan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria di Indonesia”. Untuk mengetahui keaslian penulisan, setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada katalog skripsi departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum USU, tidak menemukan judul yang sama. Melalui surat tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarakan oleh Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
/ Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum
Universitas Sumatera Utara
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menyatakan bahwa tidak ada judul yang sama pada Arsip Perpusatakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. G. Tinjauan Pustaka 1. Gambaran Umum Pendaftaran Tanah Pendaftaran Tanah adalah kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. 11 Pengaturan pendaftaran tanah dalam UUPA diatur dalam Pasal 19 UUPA yang berisi : 1. Untuk
menjamin
kepastian
hukum
oleh
pemerintah
diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara
dan
masyarakat,
keperluan
lalu-lintas
social
ekonomis
serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri agraria. 11
Ami Kadir, “Pendaftaran Tanah”, Wordpress, diakses dari https://ami23.wordpress.com/2012/05/12/pendaftaran-tanah/ , pada tanggal 1 April 2016, pukul 13.00
Universitas Sumatera Utara
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biayabiaya tersebut. Mengingat pasal 19 ayat (1) UUPA maka Pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menggantikan PP No.10 Tahun 1961. Dan PP 24/1997 ini baru mulai berlaku tanggal 8 oktober 1997. Dalam penjelasan umum PP No.24/1997 dikemukakan apa yang menjadi pertimbangan perlunya diadakan peraturan pendaftaran tanah baru yaitu : “Dalam pembangunan jangka panjang peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah, yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahannya”.
Universitas Sumatera Utara
2. Permohonan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Permohonan Hak Atas Tanah adalah suatu proses, yang dimulai dari masuknya permohonan kepada instansi yang berwenang sampai lahirnya hak atas tanah yang dimohon itu. Sebelum permohonan hak atas tanah masuk ke instansi yang berwenang, ada proses persiapan. 12 Demikian juga setelah lahirnya hak atas tanah yang di mohon itu, masih ada lagi tindak lanjut yang wajib dilakukan agar si pemohon memiliki bukti yang kuat tentang hakatas tanah yang diperolehnya itu. Oleh sebab itu pembahasan akan dimulai dari proses persiapan untuk memasukkan surat permohonan ke instansi yang berwenang sampai tindak-lanjut yang diwajibkan agar si pemohon memperoleh bukti yang kuat (sertifikat) tentang hak atas tanah yang diperolehnya itu. Faktualnya,
pada
setiap
pengajuan
permohonan
sertifikat
kepemilikan hak atas tanah di kantor pertanahan yang lebih dahulu diperiksa dan diteliti, yaitu mengenai 3 persyaratan data: - Pemilik, sebagai subjek hak, - Tanah, sebagai objek hak, - Surat, sebagai alas hak, Melengkapi pemeriksaan dan penelitian dengan tiga persyaratan data di atas diperlukan dua persyaratan data pendukung, yakni: - Tujuan penggunaan hak, dan
12
Effendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Pers, Jakarta,1991, hlm.1
Universitas Sumatera Utara
- Cara perolehan hak. 13 3. Pemberian Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak menguasai dari Negara, maksudnya Negara dalam hal ini adalah pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum. Pemberian hak itu memiliki makna yang berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi, maka hak atas tanah adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain yang terkandung didalamnya seperti bahan-bahan mineral, minyak bumi dan lainnya tidak termasuk. Jadi, pemberian hak baru atas tanah adalah suatu penetapan pemerintah dalam memberikan hak atas tanah dalam sebidang tanah negara kepada seseorang, beberapa orang atau suatu badan hukum baik dalam perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak maupun perubahan hak. - Perpanjangan jangka waktu hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir. 14
13
S.Chandra, op.cit., hlm.5 SIDI HUKUM, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara & Pengelolaan, Pusat Hukum & Humas BPN RI, hal.2 14
Universitas Sumatera Utara
- Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir. - Perubahan hak adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya. H. Sistematika Penulisan Dalam sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dimana dalam bab itu sendiri terdiri dari beberapa sub-bagian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Dalam Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
TATA CARA PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Di dalam Bab ini akan membahas tentang cara memperoleh tanah, subjek yang berhak memohon hakatas tanah, instansi pemerintah yang berwenang memberikan hak atas tanah, tahapan cara proses permohonan hak atas tanah dan syarat untuk memperoleh hak atas tanah di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
BAB III
PENDAFTARAN TERHADAP HAK BARU ATAS TANAH YANG TELAH DIMOHONKAN Di
dalam
Bab
ini
pelaksanaanpendaftaran
akan tanah,
membahas
tentang
hambatannya
dalam
pendaftaran hak atas tanah, dan tata cara pembuktian hak atas tanah dalam proses pendaftaran tanah BAB IV
PENERBITAN SERTIFIKAT SEBAGAI TANDA BUKTI PEMEGANG HAK ATAS TANAH Di dalam Bab ini akan membahas mengenai Proses pendaftaran pertama kali untuk memperoleh sertifikat, tentang sertifikat tanah dan kekuatan pembuktian sertifikat, permasalahan yang timbul dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah tersebut dan pembatalan mengenai sertifikat tanah yang telah diberikan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Di dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hal-hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya
sebagai
hasil
analisis
penulisan
dan
permasalahan dalam skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
