BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Anak jalanan merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di masyarakat sebagai perwujudan satu dari serangkaian permasalahan sosial. Kategori usia yang kebanyakan masih di bawah umur menyiratkan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga bahkan pemerintah sebagai pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan. Anak jalanan banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan baik dalam menghabiskan waktu seharihari seperti hanya sekedar berkumpul dengan anak-anak jalanan lainnya hingga mencari nafkah. Watak dan perilaku sehari-hari para anak jalanan terbentuk sesuai dengan lingkungannya yaitu kasar, keras dan kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Beberapa upaya penanganan yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan karena kurang menyesuaikan dengan kondisi di jalanan. Pemerintah Provinsi DIY telah banyak melakukan upaya penanganan anak jalanan. Salah satunya adalah melalui Perda No. 6 tahun 2011 mengenai Perlindungan Anak yang Hidup di Jalanan. Perda ini berisi mengenai upaya perlindungan terhadap anak jalanan dan apa saja peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Gubernur DIY juga mengeluarkan Pergub No. 31 tahun 2012 mengenai Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalanan. Pergub ini menekankan pada reformasi bentuk penjangkauan
1
anak jalanan kearah yang lebih humanis dan terkoordinir. Dilihat dari kedua peraturan ini, pemerintah sudah mulai memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan anak jalanan yang memang sudah menyentuh permukaan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berupaya melakukan berbagai program penanganan anak jalanan mulai dari pemenuhan berbagai hak yang seharusnya mereka dapatkan hingga pengembalian anak jalanan ke keluarga masing-masing. Ekasanti (2014) mengatakn bahwa data mengenai jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta sendiri masih simpang siur, dikatakan demikian karena data valid akan susah didapatkan mengingat mobilitas anak jalanan yang cukup tinggi dan tingkat akurasi data juga masih kecil. Dinsosnakertrans mencatat pada tahun 2011 terdapat 312 anak jalanan sedangkan pada tahun 2012 jumlah anak jalanan Kota Yogyakarta adalah sebanyak 214. Jumlah ini menurun mengingat upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans terus diperbaharui. Pembaharuan
program-program
penangan
anak
jalanan
oleh
Dinsosnakertrans tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang secara sukarela atau terorganisir diantaranya adalah masyarakat umum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan FK-PSM (Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat). Salah satu peranan penting dipegang oleh FK-PSM sebagai lembaga resmi di bawah naungan Dinsosnakertrans yang bertugas dan berinteraksi langsung dengan anak jalanan di lapangan. FK-PSM sendiri resmi berdiri dengan adanya Surat
2
Keputusan Walikota No. 500 tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kota Yogyakarta. Dalam Keputusan Walikota No 500 tahun 2001 disebutkan, FK-PSM mempunyai tugas sebagai berikut: -
Melaksanakan kegiatan koordinasi, informasi dan edukasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
-
Meningkatkan mutu pelayanan dan peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial
-
Memantapkan
dan melembagakan
usaha
kesejahteraan
sosial
di
wilayahnya, baik oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) maupun melalui kerjasama dengan pilar-pilar partisipan lainnya. FK-PSM sebagai institusi di garis terdepan dalam menangani masalah anak jalanan, mempunyai beberapa prosedur kerja yang terus diperbaharui guna menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2012, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan sebutan untuk mereka yang mempunyai jiwa pengabdian
sosial,
kemauan,
dan
kemampuan
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. Perekrutan keanggotaan PSM juga didasarkan pada kemauan individu dengan hanya berdasarkan kesadaran akan kesejahteraan sosial dan mau berpartisipasi dalam kegiatan FK-PSM dengan tujuan penanganan masalah anak jalanan. Keanggotaannya juga dibatasi oleh profesi, usia, jenis kelamin dan faktor pembeda lainnya, melainkan hanya dengan berdasarkan kemauan dan loyalitas
3
terhadap
program
yang
akan
dilakukan
FK-PSM.
Keputusan
Kepala
Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta No 253 tahun 2013, maka pada tanggal 1 Juli 2013 telah ditentukan keanggotaan FK-PSM yang kemudian mengalami sedikit perubahan nama menjadi IPSM1 (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 80 anggota yang berasal dari instantsi Dinsosnakertrans (8 orang), Dinas Ketertiban (1 orang), Polresta Kota Yogyakarta (1 orang) dan IPSM sendiri (70 orang). Beberapa upaya yang telah dilakukan FK-PSM sebagai institusi yang berhubungan langsung dengan anak jalanan adalah melakukan pendekatan dengan pola penanganan yang mengedepankan fungsi masyarakat, dengan kata lain pola pendekatan yang dilakukan lebih humanis dengan beberapa cara teknis yang telah disusun oleh FK-PSM.. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Dinsosnakertrans telah berhasil menjangkau beberapa anak jalanan dan kemudian memberikan kegiatan pendampingan serta pembinaan, maka pada tahun 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melalui FK-PSM telah melaksanakan penanganan anak jalanan berbasis masyarakat dengan konsep yang lebih humanis dan sebagai tindak lanjut terhadap pola penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. Masih terdapatnya aktifitas anak jalanan dibeberapa titik persimpangan jalan, menjadi salah satu asumsi dasar Dinsosnakertrans melalui FK-PSM untuk tetap melakukan kegiatan penjangkauan terhadap anak jalanan. Penanganan berbasis masyarakat menekankan kepada pola yang lebih humanis dengan para 1
Berdasarkan SK Walikota No. 500 Tahun 2010 , nama FK-PSM masih resmi sampai masa bhakti 2014 namun mengalami pergantian nama menjadi IPSM dalam SK Kepala Dinsosnakertrans No. 253 tahun 2013. Banyak pihak yang meggunakan IPSM dalam perbincangan sehari-hari, namun penulis memilih mengikuti SK Walikota yang masih berlaku sampai akhir 2014 dengan menggunakan FK PSM sebagai nama resmi dari instansi ini.
4
Pekerja Sosial Masyarakat yang ditugaskan langsung berinteraksi dengan anak jalanan. Para PSM ini dibagi menjadi beberapa struktur tim. Dalam Petunjuk Makro Pelaksanaan Penanganan Anak Jalan Berbasis Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 201, terdapat tiga struktur tim yaitu kelompok tim sapaan dan pengjangkauan, kelompok tim pembinaan, dan kelompok tim pendampingan. Dewasa ini, program yang telah dilakukan oleh pemerintah dan FK PSM belum mampu menjawab permasalahan anak jalanan. Program penanganan anak jalanan berbasis masyarakat menjadi salah satu program yang diharapkan mampu menjawab permasalahan anak jalanan. Namun strategi ini memiliki banyak kekurangan dari awal koordinasi oleh tim ketugasan FK PSM, implementasi program hingga monitoring di akhir program. Beberapa kasus kekerasan di jalanan, kembalinya anak ke jalanan, dan masih terdapatnya aktifitas anak di jalanan menjadi bukti kurang berhasilnya strategi tersebut. Koordinasi internal dan eksternal dari FK PSM menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya program penanganan ini. Strategi ini belum mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak di jalanan. Kurangnya fleksibilitas dan kapabilitas tim ketugasan dalam melaksanakan program di lapangan masih sangat terlihat, sehingga memperlambat implementasi programprogram. Masih terdapatnya beberapa kekurangan dari strategi ini menjadi salah satu point penting dalam penelitian ini disamping bagaimana pemerintah dan FK PSM melakukan implementasi program di lapangan.
5
1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah dari uraian diatas adalah: -
BagaimanaStrategi Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kota Yogyakarta Dalam Menangani Anak Jalanan?
-
Apakah Strategi Tersebut Menjawab Kebutuhan Anak Jalanan?
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaiamana strategi forum komunikasi pekerja sosial masyarakat (FK-PSM) kota yogyakarta dalam menangani masalah anak jalanan. 2. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan FK-PSM Kota Yogyakarta dalam menangani masalah anak jalanan. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah dan Perumus Kebijakan Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menyusun kebijakan mengenai penanganan anak jalanan. 2. Bagi Masyarakat Memberikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai cara penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui FK-PSM (Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat)
6
