BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah. Pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah juga terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kabupaten-kabupaten dan kota-kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang sekitar 60% dari seluruh produksi sampahnya. Dari 60% ini, sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak aniter, boros dan mencemari lingkungan.1 Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidak disiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semrawut akibat timbunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan akan muncul. Bau tidak sedap, lalat beterbangan dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata. Tidak cuma itu, peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetika pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat.2 Selama ini sebagian masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat
1 2
Damanhuri, E., Pengelolaan Limbah Padat, Tiara Wacana, Yogyakarta.1993, hlm. 7. Tim Penulis PS, Penanganan & Pengolahan Sampah, Penebar Swadaya, Jakarta. 2010, hlm. 15.
dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Paradigma seperti itu sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru dengan pengelolan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah-sampah pengurangan
dengan
dan
paradigma
penanganan
baru
sampah
tersebut meliputi
dilakukan
dengan
pemeliharaan,
kegiatan
pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir. Sampah dan pengelolaanya kini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh lagi di kota-kota di Indonesia, banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila penanganan masalah sampah dan pengelolaannya tidak diperhatikan dan dilakukan dengan baik. Tempat pembuangan sampah yang merupakan garda terdepan dalam kebersihan lingkungan, untuk itu sudah sepantasnyalah pemerintah setempat memberikan prioritas utama secara maksimal mengenai keberadaan dan pengelolaanya. Sulitnya mendapat lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sampah merupakan masalah besar bagi sebagian besar pemerintahan kota maupun kabupaten di Indonesia. Tidak semua sampah yang ada di pelosok-pelosok wilayah pemukiman atau industri dapat dicapai oleh gerobak sampah untuk diangkut ke TPS terdekat. Akibatnya, banyak sampah masih tertinggal dan kebanyakan penduduk membiarkan sampah tersebut
membusuk atau dibakar di tempat yang sering menimbulkan polusi udara (bau dan asap) di lingkungan mereka sendiri.3 Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), penentuan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, binatang pengerat dan bagi pemukiman terdekat jaraknya minimal 3 km, tidak terletak pada dataran tinggi, tidak merupakan pencemar bagi sumber air baku untuk minum dan jarak sedikitnya 200 meter dari sumber air baku serta perlu memperhatikan struktur geologi setempat, tidak terletak pada daerah banjir, serta tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi. Mengingat besarnya volume sampah yang dihasilkan di kota Cirebon, diperlukan upaya penanganan yang serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di masa mendatang. Salah satu upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan sampah adalah mengoptimalkan peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sebagai salah satu Dinas pemerintah kota untuk menangani permasalahan sampah. Hal tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon Pasal 3 dan 4 yakni mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon. Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan
3
Roni Kastaman - Ade Moetangad Kramadibrata, Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu Silarsatu, Humaniora, Bandung. 2007, hlm. 2.
diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.4 Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah dimaknakan sebagai Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs (pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya). Ada dua konsep utama dari definisi tersebut yaitu pertama, konsep tentang kebutuhan atau needs yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. Kedua, konsep tentang keterbatasan atau limitation dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang, diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan.5 Pelestarian daya dukung ekosistem dari lingkungan hidup (proses ekologis) merupakan penekanan yang dimaksudkan pada makna pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tersebut, sebab daya dukung ekosistem yang dilestarikan sebagai prasyarat mutlak bagi tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi selain maksud yang dituju dari pembangunan berkelanjutan adalah kepentingan manusia antar generasi, meliputi pula kepentingan-kepentingan lingkungan hidup itu sendiri.6 Dengan berpandangan pada dasar yang melatarbelakangi judul penulisan hukum ini, maka Penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul : “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
4 5
6
Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. 2004, hlm. 8. Endang Sutrisno, Budaya Hukum Masyarakat dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan, Swagati Press, Cirebon. 2008, hlm. 211. Budaya Hukum Masyarakat,………, Ibid. hlm. 211-212.
CIREBON DALAM PERSPEKTIF PENANGANAN LIMBAH SAMPAH, GUNA MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon?
2.
Hambatan apa sajakah yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah, guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon.
2.
Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah dan bagaimana mengatasinya dan menindaklanjuti persoalan sampah.
D. Kegunaan Penelitian Secara umum kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1.
Kegunaan Teoretis (ilmu) Secara teoritis kegunaan penelitian akan berguna sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Juga sebagai salah satu usaha
memperbanyak wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan jawaban terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, dalam hal ini Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam prospektif penanganan limbah sampah, guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. 2.
Kegunaan Praktis (guna laksana) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu data dan informasi tentang masalah yang diteliti. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dari hasil penelitian ini, akan menambah pengetahuan kita sejauh mana kewenangan pemerintah daerah Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah.
E. Kerangka Pemikiran Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002, kotoran/sampah adalah semua jenis kotoran/sampah yang berasal dari rumah/tempat tinggal, bangunan umum, pabrik termasuk puing-puing sisa bahan bangunan dan besibesi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2, sampah spesifik adalah
sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Menurut Kamus Istilah lingkungan Hidup (1994). Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.7 Pengelolaan sampah menurut sudarso dapat diidentifikasikan sebagai suatu pengetahuan tentang pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan,
dan
pengelolaan
sampah
dengan
menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masayarakat, ekonomi, tekhnik, pelestarian lingkungan, keindahan dan dengan mengindahkan tanggung jawab dan sikap masyarakat.8 Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan pasal 1 angka 7, tempat pengelolaan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah. Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan manusia.9 Permasalahan tentang pencemaran lingkungan sekarang ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aturan perundangan harus dilengkapi dengan sebuah dokumen kebijakan dan petunjuk teknis yang dirancang untuk menerapkan peraturan tersebut. Paket hukum tersebut harus menerangkan dengan jelas aturan mengenai pengelolaan berbagai kategori limbah, pemilahan, pengumpulan, 7 8 9
Ismoyo, I. H., Kamus Istilah Lingkungan, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta. 1994, hlm. 37. Sudarso, Pengelolaan Sampah, CV. Tiga Serangkai, Surabaya. 1985, hlm. 22. Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum & Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta. 2009, hlm. 91.
penyimpanan, pembuangan, dan pemindahan limbah, tanggung jawab, dan kebutuhan akan pelatihan; disamping itu, kita juga perlu mempertimbangkan sumber daya dan sarana yang tersedia di negara yang dimaksud serta aspek budaya yang berkaitan dengan penanganan limbah.10 Dasar hukum yang menjadi acuan pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengacu pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, sebagai pengelola persampahan dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 28 ayat 1 bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggrakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pasal 28 ayat 2, peran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui: a.
Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
b.
Perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
c.
Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Dalam uraian Sub bab menyangkut metode penelitian ini lebih lanjut dapat diperinci menjadi hal-hal berikut: 1. 10
Metode Pendekatan
A. Pruss - E. Giroult - P. Rushbrook, Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan, EGC, Jakarta. 2002, hlm. 34.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku diantaranya, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disamping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah awal.
2.
Spesifikasi Penelitian Penulis
menggunakan
metode penelitian deskriptif analisis,
yaitu
menggambarkan fakta-fakta sosial yang ditemukan dalam realitasnya dan selanjutnya dianalisis dengan berdasarkan pada teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum.
3.
Objek Penelitian Penekanan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan objek penelitian yaitu menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon.
4.
Jenis dan Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu:
a.
Data primer penulis dapat dari hasil observasi yaitu mengamati dan mencatat hasil pengamatan langsung yang diperoleh dilapangan, serta melakukan wawancara yang dilakukan secara lisan dengan pengelola yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dan masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah.
b.
Data sekunder yaitu data yang didapat dari perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi data pendukung untuk data primer, yaitu Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
5.
Teknik Pengumpulan Data Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data berdasarkan wawancara, studi kepustakaan dan observasi, antara lain: a.
Wawancara (interview) merupakan sarana yang dapat penulis manfaatkan untuk mendapat data primer, wawancara ini akan dilakukan dengan secara lisan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung, bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya pada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dan masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah awal.
b.
Studi kepustakaan merupakan sarana yang digunakan penulis untuk menghasilkan data-data skunder seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah mengenai pengelolaan sampah.
c.
Observasi, yaitu penulis mengamati dan mencatat hasil pengamatan langsung yang diperoleh dilapangan.
6.
Teknik Analisis Data Data yang berasal dari data hukum primer dan data hukum sekunder akan diproses dengan menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran umum tentang upaya pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.
G. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi khususnya pada masyarakat di mulai dari pembuangan sampah awal sampai pembuangan sampah akhir yang mengikat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kemudian penelitian dilakukan khususnya di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.
H. Sistematika Penelitian Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai sistematika penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penelitian hukum ini yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: Bab I sebagai Pendahuluan yang akan memuat latar belakang dilakukannya penelitian meliputi kegiatan pengelolaan sampah sehingga dalam bab ini akan terbagi dalam latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan terakhir sistematika penelitian. Bab II membahas tinjauan umum atas tempat pembuangan sampah yang meliputi: sejarah perkembangan tentang persampahan yang diantaranya; pengertian
sampah, sumber sampah, jenis-jenis sampah, karakteristik sampah, efek samping terhadap manusia dan kesehatan, pengelolaan sampah, asas pengelolaan sampah. Dalam bab ini juga membahas ketentuan tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon, faktor-faktor dasar dalam pengelolaan sampah. Bab III membahas gambaran tentang Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon; Proses Pengelolaan TPA Kota Cirebon; Anggaran Biaya TPA Kota Cirebon. Bab IV membahas tinjauan atas Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang meliputi: Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah, guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dan hambatan yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah. Bab V Sebagai penutup dari hasil penelitian ini meliputi kesimpulan dan saran. DAFTAR PUSTAKA
