BAB I PENDAHULUAN. mencemaskan negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pertumbuhan penduduk saat ini merupakan isu yang sangat populer dan mencemaskan negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Fenomena ini diistilahkan oleh para ahli dengan istilah lonjakan penduduk (population explosion atau population bomb).1 Seperti kita ketahui masalah penduduk sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering memperbincangkan tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk. Pertimbangan tersebut layak dilandasi dari beberapa perimbangan politik, militer, dan faktor sosial ekonomi sementara gagasan tersebut di formulasikan para ahli dalam suatu bentuk kebijakan umum. Adanya jangkauan spekulasi yang bersifat insidental, adalah pikiran pikiran yang ekspresikan kemudian ternyata telah menimbulkan banyak permasalahan sehingga membuka kesempatan untuk muncul kembali dalam bentuk teori kependudukan modern, dan dari pihak lain diakui juga bahwa

1

http://arsyadshawir.blogspot.com/2011/12/isu-kependudukan-dan-peranbkkbn.html diakses pada tanggal 3 mei 2013 1

Universitas Sumatera Utara

sebelum periode modern pada hakikatnya tidak pernah disusun menjadi teori kependudukan yang konsisten. Pada zaman dahulu para ahli dapat dihargai karena memang sudah mengetahui terlebih dahulu tentang kependudukan yang lebih formal, tetapi sebenarnya teori kependudukan modern dianggap mulai disusun pada akhir abad ke 19, dengan adanya pemikiran Malthus yang telah mendorong dari para ahli yang lain untuk mengarahkan perhatian kepada masyarakat mengenai masalah kependudukan maupun kepada masalah masalah ekonomi sosial yang ada kaitannya dengan kependuduk dan menjadi subjek dan menjadi topik yang lebih serius. Hasil karya dari ilmuan Malthus menjadi banyak memancing perdebatan dan berbagai kalangan dan perselisihan pendapat itu sendiri menjadi dorongan untuk menyelidiki masalah mengenai kependudukan serta merangsang para ahli untuk senantiasa mengembangkan metode observasi maupun analisis literatur yang berisi uraian mengenai teori kependudukan sejak zaman Malthus memang sudah cukup banyak.2 Dilain pihak pada zaman romawi kuno yang biasanya cenderung menitikberatkan kepada masalah kependudukan yang secara relatif memang begitu rumit, pada zaman kekaisaran romawi kuno dari ide para ahli mengenai teori kependudukan mencerminkan pandangan bahwa penduduk di dalam suatu masyarakat merupakan suatu sumber kekuatan yang penting. Dan pada masa era 2

Rozi Munir, Teori – Teori Kependudukan (Jakarta :PT. Bina Aksara,1983 )Hal 2 2


modern, munculnya para rakyat maupun kekuatan yang ada kaitannya dengan itu telah mendorong para penulis berhaluan mekanisme untuk menekan kembali betapa pentingnya mekanisme kependudukan dalam suatu negara. Dalam teori kependudukan dapat dikembangkan kemudian dipengaruhi dalam dua faktor yang sangat dominan, pertama ialah meningkatkan pertumbuhan penduduk dinegara negara yang sedang berkembang, dan ini meyebabkan tantangan dari beberapa para ahli dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dan faktor kedua adalah masalah masalah yang sifatnya universal yang meyebabkan para ahli harus lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk lebih lanjut sampai sejauh mana hubungan anatara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial dalam kependudukan agar dapat diterima. Hal ini tidak disebabkan karena teori-teori itu sendiri dapat menjadikan gagasan gagasan yang lebih mendalam tentang proses perkembangan lebih lanjut, tetapi karena juga teori seperti itu dapat mencerminkan suatu elemen dasar yang penting didalam penyusunan kebijaksanaan maupun dibidang perencanaan pada masa-masa yang akan datang. Dewasa ini perkembangan penduduk yang cepat sedang terjadi di negara negara berkembang. Rating perkembangan tertinggi terdapat di negara Amerika Latin yaitu 2,7% pertahun dan kemudian menyusul benua Afrika 2,6% per tahun dan Asia Selatan 2,5% pertahun di kawasan kawasan berkembang tidak saja menonjol ciri ciri perkembangan penduduk yang cepat tetapi juga di kawasan ini

3


dijumpai sejumlah negara-negara raksasa seperti Amerika Serikat dan Cina yang di tinjau dari segi jumlah penduduk tersebut. Sekitar 71% penduduk berkembang tidak saja bertempat tinggal di negara negara berkembang. Persentase ini diperkirakan akan meningkat menjadi 78% pertahun 2000, pada tahun 1975 jumlah penduduk di Cina 838 juta dan India 613 juta dan Indonesia 136 juta Brazil 109 juta. Dan bila dibandingkan dengan negara negara Eropa kecuali rusia pada permulaan abad ke 19, pada saat saat negara yang bersangkutan sedang mengalami perkembangan penduduk relatif sangat cepat, contohnya saja Prancis hanya berpenduduk sekitar 28 juta dan negara Jerman 17 juta. Negara lain seperti Inggris saat itu bahkan berpenduduk kurang dari 9 juta.3 Isu lonjakan penduduk juga menjadi perhatian Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010 yaitu 237.641.326 jiwa, dimana angka pertumbuhan sebesar 3,5 juta jiwa setiap tahunnya jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan adanya kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan publik. Maka dari data ini pemerintahan Indonesia harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan salah 3

Said Rusli, Pengatar Ilmu Kependudukan (Jakarta : Lp3es , 1983)Hal 19

4


satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan peranan badan atau instansi yang berkompeten dalam menangani pertumbuhan penduduk. Dalam proses meminimalisir pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap – tahap yang sudah di bentuk dengan sedemikian baiknya agar dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, karena di setiap saat pertumbuhan penduduk dapat berubah – ubah, maka dari itu pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang perlunya meminimalisir jumlah penduduk, untuk menunjang keberhasilan proses ini dalam peran aktif masyarakat juga sangat di perlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar dan tidak ada respon yang di lakukan semuanya hanya akan menjadi suatu yang tidak berarti dan bisa dikatakan tidak bermanfaat yang dapat diperoleh untuk masyarakat Namun pada pelaksanannya masih sering terjadi hambatan – hambatan dalam melaksanakan program ini. Hal ini di sebabkan oleh adanya hal hal teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi misalnya, kurangnya kemampuan dalam mengembangkan dan menjalankan tugasnya serta dengan proses untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang ada di negara kita baik dalam skala nasional maupun di tingkat daerah, bertolak dalam hal ini dapat dijadikan suatu

5


tantangan tersendiri bagi penyelenggraan pemerintahan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan Jumlah penduduk yang sangat besar angka pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta arus urbanisasi yang tinggi merupakan permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia yang menuntut perhatian yang serius, untuk mengatasi perbedaan kepadatan kependudukan yang tidak seimbang di lakukan dengan program transmigrasi selain untuk penyebaran penduduk agar lebih merata di setiap wilayah juga program ini dapat mendorong dan mengembangkan pembagunan daerah yang karena kurangnya penduduk didaerah tersebut sehingga tidak dapat mengelolah kekayaan alam yang tersedia. Disamping itu dalam membentuk suatu dinamika penduduk dalam upaya memperluas lapangan kerja yang akan membantu dalam peningkatan produksi dan sekaligus peningkatan kemakmuran bangsa dan dalam jangka panjang program ini dapat meningkatkan integrasi nasional dalam bidang ekonomi sosial budaya dan ketahanan sosial. Program kependudukan keluarga berencana juga merupakan sarana untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Yang sesuai dengan kerangka dan cita cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut disusunlah suatu kerangka pembangunan termasuk program kependudukan keluarga berencana.

6


Upaya nyata tersebut diwujudkan dengan ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui lembaga tersebut, diharapkan mejadi salah satu alat untuk mengatasi kekhawatiran atas tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia. BKKBN

merupakan

lembaga

yang

berstatus

sebagai

lembaga

pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Maka jelas bahwa terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia dan untuk itu semua warga negara Indonesia dan seluruh warga negara perlu mengerti hakekat pembagunan umumnya, dan kebenaran program kependudukan keluarga berencana khususnya, yang dapat diterima dan melembaga keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sehingga tercipta suatu nuansa keluarga bahagia dan sejahtera. Dan sebaliknya dapat diperhitungkan apabila program keluarga berencana tidak berhasil, maka tujuan masyarakat bahagia dan sejahtera akan gagal, maka dari itu untuk seluruh warga negara Indonesia sangat perlu mengetahui latar belakang dan perkembangan sejarah program kependudukan-keluarga berencana dalam mencapai sebuah usaha cita cita bangsa yang luhur dan sejahtera. B. Perumusam Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana gambaran umum kependudukan di Kotamadya Medan?

7


2. Bagaimana BKKBN sebagai salah satu alternatif pengendalian jumlah

penduduk? 3. Bagaimana sistem pendekatan BKKBN dalam program keluarga berencana (KB)? C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penulisan skripsi dengan judul “Peranan BKKBN Dalam Pengaturan Kependudukan ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ” ini adalah : 1.

Tujuan Penulisan

a.

Untuk mengetahui gambaran umum kependudukan di Kotamadya Medan.

b.

Untuk mengetahui BKKBN sebagai salah satu alternatif dalam pengendalian jumlah penduduk.

c.

Untuk mengetahui sistem pendekatan BKKBN dalam program Keluarga Berencana.

2.

Manfaat Penulisan

a.

Secara teoritis penulisan skripsi ini bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara dalam pelaksanaan pengaturan kependudukan dan secara luas peranan BKKBN dalam pengendalian penduduk, khususnya di Kotamadya Medan.

b.

Secara praktis penulisan skripsi bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengetahui pengaturan kependudukan, khususnya di Kotamadya Medan.

8


D. Keaslian Penulisan Sebagai suatu karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum, maka seyogyanya skripsi ditulis berdasar buah pikiran yang benar benar asli tanpa melakukan tindakan peniruan (plagiat) baik sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain. Berdasar pengetahuan dan informasi yang dimiliki penulis, tulisan dengan judul “PERANAN BKKBN DALAM PENGATURAN KEPENDUDUKAN DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA STUDI DI KOTA MEDAN” belum pernah ditulis di Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni dari pemikiran penulis, yang disempurnakan oleh referensi dari bukubuku, media elektronik, media cetak maupun bantuan dari berbagai pihak lain. E. Tinjauan Kepustakaan Dalam UU No.52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa Kependudukan adalah hal yang berkaitan

dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran,

mobilitas,

penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk.4 Dalam beberapa hal kependudukan dan demografi erat bersinggungan bahkan sulit dibedakan keduanya, tetapi dalam banyak hal kependudukan dan demografi

secara bersama memberikan pengetahuan tentang penduduk lebih

komprehensif. Demografi memerlukan kependudukan untuk menjawab sebabakibat dari fenomena demogafi. Ketika demografi menunjukkan terdapat tren 4

James T.Fawcett Psikologi Dan Kependudukan (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,1984)Hal 9 9


pertumbuhan penduduk yang cepat, maka kependudukan harus mampu menjawab :Mengapa hal tersebut dapat terjadi? dan apa akibatnya jika pertumbuhan penduduk sangat cepat? dan apa rekomendasinya agar penduduk pertumbuhan penduduk stabil? Demografi, secara etimology (kebahasaan) terdiri dari dua kata yaitu demos dan graphien, demos artinya penduduk dan graphien berarti

catatan,

bahasan tentang sesuatu. Secara etimology makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Salah satu kamus mendefenisikan demografi sebagai study statistic tentang penduduk terutama menurut besar dan kepad atannya, menurut pembagiannya, dan menurut angka-angka statistik mengenai kelahiran dan kematian.” Defenisi ini tentu bukan satu - satunya defenisi untuk demografi yang selalu mengalami perkembangan tetapi demografi ini sudah menunjukkan inti yang menjadi dasar demografi. Secara

epistemology

(berdasarkan

ilmu

pengetahuan),

pengertian

demografi tidak sesederhana seperti dalam perspektif etimology, kata demorafi diberi makna lebih spesifik tentang penduduk, menurut Philip M Hauser dan Dudley Duncan (1959) demografi didefinisikan sebagai berikut: “ Demographic is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such canges which maybe indentified as natality.dan bila diterjemahkan yaitu Demografi mempelajari jumlah, persebaran

10


wilayah, dan komposisi penduduk, perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial.5 Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary (IUSSP, 1982) definisi demografi sebagai berikut:Demography is the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)’ terjemahan dari defenisi tersebut bahwa: ’Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk terutama yang terkait dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan) penduduk Menurut

D.V.

Glass

pengertian

demografi

berikut:’Demography is generally limited to study of human

adalah

sebagai

population as

influenced by demographic process : fertility, mortality and migration. Dari tiga definisi tersebut menunjukkan demografi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari penduduk yang berkenaan dengan struktur penduduk dan prosesnya. Struktur penduduk meliputi: jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah selalu berubah ubah dan perubahan tersebut disebabkan leh karena adanya proses demografi yaitu kelahiran (fertIlitas = fertIlity), kematian (mortalitas = morality) dan perpindahan penduduk (migrasi= migration). Demografi sering diidentifikasi menjadi beberapa bagian yaitu demografi formal, demografi dengan analisis matematis tentu dengan pendekatan kuantitatif atau orang menyebut statistik penduduk. Analisis demografi ini dapat dengan 5

Http://novanopa.blogspot.com/2013/04/kependudukan-dan-demografi.html Di akses pada tanggal 3 mei 2013 11


mudah melakukan peramalan variabel variabel demografi berdasarkan data sensus penduduk dan demografi sosial, analitisnya berdasarkan kualitatif. Demografi dan kependudukan sama-sama mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan (agregates atau collection), bukan mempelajari

penduduk

sebagai individu. Dengan demikian yang dimaksud dengan penduduk adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, seperti yang termaktub dalam Undang-undang RI No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera yaitu penduduk adalah orang sebagai diri pribadi, anggota

keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan

kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Kependudukan sebagai studi (Population studies) memberikan informasi yang lebih komperhensif mengenai sebab-akibat dan solusi pemecahan masalah dari munculnya fenomena demografi, oleh karena itu studi kependudukan membutuhkan disiplin ilmu lain seperti: sosiologi, psikologi, sosial-ekonomi, geografi. Studi kependudukan sebagai studi antar bidang memungkinkan untuk dapat berperan memecahkan persoalan pembangunan yang menyangkut penduduk sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan. Berdasarkan

pada

ruang

lingkup

kependudukan

tersebut

pakar

kependudukan memberikan tentang definisi kependudukan antara lain Ananta (1993:22) sebagai berikut: 

Studi kependudukan mempelajari variabel-variabel kependudukan

12




Demografi juga memperhatikan hubungan (asosiasi) antara perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi,lingkungan dan lain sebagainya. Definisi kependudukan menurut Ananta (1993:22) tersebut menunjukkan

setidaknya terdapat dua variabel yang terkait dengan kependudukan variabel demografi yaitu mortalitas (mortality), fertilitas (fertility) dan migrasi (migration) yang saling mempengaruhi terhadap jumlah, komposisi, persebaran penduduk, dan variabel non demografi yang dimaksud misalnya pendidikan, pendapatan penduduk, pekerjaan, kesehatan. Adapun yang menjadi masalah kependudukan di Indonesia adalah : 1. Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif a. Jumlah Penduduk Besar kecilnya penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar: 1) Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam yaitu menipisnya sumber–sumber alam misalnya, dapat dipandang sebagai fungsi dari besarnya kepadatan penduduk tetapi implikasi dari tingkat–tingkat komsumsi dari perkapita yang berbeda juga harus menjadi bahan pertimbangan, karena penduduk juga merupakan salah satu variabel dalam analisa arah perkembangan sosial atau ekonomi.6

6

Op.Cit. James T.Fawcett, Hal.22

13


2) Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain. Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar, yang berada di peringkat 4 dunia menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu: o

Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh.

o

Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

b. Pertumbuhan Penduduk Cepat Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98%pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota

14


keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera. Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu: a.Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan

peningkatan produksi.

b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak c. Persebaran Penduduk Tidak Merata Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi, Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, antara lain karena pulau Jawa: - Sebagai pusat pemerintahan. - Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur.

15


- Merupakan pusat kegiatan industri sehingga tersedia lapangan kerja. - Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan. - Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar Persebaran

penduduk

antara

kota

dan

desa

juga

mengalami

ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak liungkungan.hidup seperti: - Munculnya permukiman liar. - Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh - Masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. - Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. - Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Oleh karena dampak yang dirasakan cukup besar maka perlu ada upaya untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah. Upaya-upaya tersebut adalah: •

Pemerataan pembangunan.

•

Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan daerah pedesaan.

16


•

Pemberian

penyuluhan

terhadap

masyarakat

tentang

pengelolaan

lingkungan alamnya. Selain di Jawa ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Irian Jaya dan Kalimantan. Luas wilayah Irian Jaya 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata dilaksanakan program transmigarasi. Tujuan pelaksanaan transmigrasi yaitu: a.

Meratakan persebaran penduduk di Indonesia

b.

Peningkatan taraf hidup transmigran.

c.

Pengolahan sumber daya alam.

d.

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

e.

Menyediakan lapangan kerja bagi transmigran. Persebaran yang tidak merata berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Daerah-daerah yang padat penduduknya terjadi exploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga terganggulah keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah hutan yang terus menyusut karena ditebang untuk dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman. Dampak buruk dari berkurangnya luas hutan adalah: a. Terjadi banjir karena peresapan air hujan oleh hutan berkurang.

17


b. Terjadi kekeringan.o tanah sekitar hutan menjadi tandus karena erosi. 2. Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif a. Tingkat Kesehatan Penduduk yang rendah Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat: o

Angka Kematian

o

Angka Harapan Hidup Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk

yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk

membeli

pelayanan

kesehatan

semakin

tinggi.

Penduduk

yang

pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan. b. Tingkat Pendidikan yang Rendah Tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi (sarjana) tetapi menganggur. Keadaan demikian tentu sangat memprihatinkan. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain

18


(keluarganya). Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. c. Tingkat Kemakmuran yang Rendah Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar. Sebanyak 37,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menurut standard yang ditetapkan PBB. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Mengapa banyak penduduk Indonesia yang hidup miskin? laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang coba untuk diatasi oleh pemerintah pusat maupun yang ada di daerah. 7 Ada beberapa faktor yang dapat kita kemukakan dalam hal yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, diantaranya: 

Tingkat kelahiran yang sangat tinggi



Tingkat pemanfaatan program pemerintah masih kurang



Pernikahan di usia dini

7

Http ://Handika60.blogspot.com/2012/12/masalah kependudukan-diindonesia.html diakses pada tanggal 5 mei 2013 19


Dari beberapa faktor yang diungkapkan diatas tadi, tingkat kelahiran menjadi hal yang paling berpengaruh dalam meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah kelahiran di pengaruhi berbagai macam hal di antaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan program yang telah digalakkan oleh pemerintah. Dalam menjalankan pemanfaatan program pemerintah peran serta masyarakat sangat penting karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan program tersebut berarti proses pengendalian yang diusung oleh pemerintah boleh dikatakan bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan kesadaran masyarakat faktor pernikahan diusia dini juga dapat tercegah, pernikahan dini merupakan salah satu sebab

yang sangat

berpengaruh dalam peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasi masalah diatas pemerintah pusat sebagai penanggung jawab berhak mengeluarkan peraturan – peraturan yang berkaitan langsung dengan masalah kepadatan penduduk ini. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan perundang–undangan mengenai masalah kependudukan, Undang–Undang yang dimaksud adalah Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dimana pada Pasal 20 yang berbunyi :

20


“Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana”.8 Kebijakan keluarga berencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilaksanakan untuk membantu calon pasangan suami istri yang ada dalam masyarakat dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang : 

Usia ideal perkawinan



Usia ideal melahirkan



Jumlah ideal anak



Jarak ideal kelahiran anak



Penyuluhan kesehatan reproduksi Selain undang–undang yang telah disebutkan diatas, pemerintah (Presiden)

juga mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada Pepres ini di sebutkan pula tugas, fungsi serta wewenang dari BKKBN itu sendiri. Seperti yang terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi: BKKBN mempunyai tugas melaksanakan

tugas

pemerintah

dibidang

pengendalian

penduduk

dan

penyelenggaraan keluarga berencana.9

8

UU No.52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependuduk dan Pembagunan Keluarga, Pasal 20 9 PP No.62 Tahun 2010, Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 2 21


Hal diatas menunjukan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya. Salah satu program pemerintah pusat yang sering kita jumpai atau temukan diberbagai media – media baik pada media elektronik maupun cetak yaitu “Dua Anak Lebih Baik”, kata ini juga menjadi slogan dari BKKBN. Selain tugas BKKBN yang diatur dalam Perpres ini, ada pula fungsi dari BKKBN itu sendiri seperti yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi : 

Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana



Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengedalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana



Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana



Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana



Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana Selain fungsi yang diatur dalam Pepres di atas ada fungsi lain yang

dimiliki oleh BKKBN yaitu: 

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

22




Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN



Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera Dengan berjalannya tugas dan fungsi BKKBN dengan baik maka sudah

dapat dipastikan laju pertumbuhan penduduk akan dapat dikendalikan, namun kesadaran masyarakat lagi – lagi menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Salah satu cara lain yang dapat kita lakukan ialah menjalankan kewenangan BKKBN dengan baik, dimana kewenangan itu meluputi: 

Penyususnan rencana nasional



Perumusan kebijakan berdasarkan bidangnya



Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak



Penetapan sistem informasi dibidangnya



Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu:

1. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera 2. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah (BKKBN) di pusat maupun yang ada di daerah, sudah dapat dipastikan bahwa penekanan jumlah pertumbuhan dapat terlaksana dengan baik, melalui kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada serta sesuai dengan kondisi

23


yang ada dilapangan. Dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan harus ada koordinasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat agar supaya dapat berjalan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. F. Metode Penulisan 1. Metode penelitian yang digunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan dasar peraturan perundangan yang berkaitan dengan kependudukan dengan menggunakan buku-buku, artikel, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini, serta melalui penelitian metode empiris, penulis berusaha mendapatkan data primer atau data yang didapat langsung dari penelitian lapangan dalam hal ini mengenai permasalahan skripsi ini yang menyangkut perananan BKKBN, dalam pengendalian penduduk khususnya di Kotamadya Medan. 2. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe/ jenis penelitian komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan membandingkan teori dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh ketrangan, penjelasan, dan data mengenai peranan BKKBN dalam pengaturan kependudukan. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di BKKBN Kotamadya Medan.

24


4. Sumber Data Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : 

Data primer, yaitu data yang didapat langsung di masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.



Data sekunder, yaitu data yang didapat dari kepustakaan berupa : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni i. Norma /kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945 ii. Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945 iii. Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan tulisan ini. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara : a) Studi kepustakaan terhadap data sekunder b) Studi lapangan (field research) G. Sistematika Penulisan

25


Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut : BAB I Merupakan penjabaran bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II Merupakan bab yang berisi gambaran umum kependudukan di kotamadya Medan, yaitu keadaan letak geografis dan batas wilayah kota Medan, susunan badan koordinasi keluarga berencana (BKKBN) di kota Medan, dan rasio demografi pertumbuhan pendudukan di kota Medan. BAB III Bab ini berisi tentang pemabahasan BKKBN sebagai salah satu alternatif dalam pengendalian penduduk. Bab ini meliputi sejarah dan filosofi tentang badan kordinasi keluarga berencana (BKKBN), tentang teori pengendalian dan pengertian kependudukan, sejarah dan perkembangan keluarga berencana di Indonesia, sejarah sensus kependudukan.

BAB IV

26


Bab ini akan membahas mengenai sistem pendekatan BKKBN dalam program keluarga berencana, dimulai dari tugas dan fungsi kantor Badan Keluarga Berencana di kota Medan, koordinasi pelayanan dan pengelolaan dalam program keluarga berencana, strategi pendekatan dalam sosialisasi program keluarga berencana kepada masyarakat, faktor faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan jumlah penduduk di kota Medan.

BAB V Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran-saran dari penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

BAB II

27


BAB I PENDAHULUAN. mencemaskan negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan

Recommend Documents