BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, penerimaan pajak mempunyai peranan dominan dalam pos penerimaan negara (Suryadi,2006). Selanjutnya masih menurut Suryadi negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan, untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat, selanjutnya masih menurut Suryadi maka dari itu penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi,2006).
Selain berfungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, fungsi pajak yang pertama adalah fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan system pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan fungsi kedua adalah fungsi (regulerend) atau disebut juga fungsi
1
2
mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu ( Siti kurnia rahayu, 2010:13).
Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara, apabila kontribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap pembangunan, pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman (Moh.zain, 2008: 67).
Indonesia masuk ke dalam lima negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat dari tahun 2013. Dengan kondisi ini sangatlah mungkin untuk mengandalkan penerimaan dari sektor pajak, yang merupakan penerimaan dari operasional pemerintah. Tetapi keaadan tersebut tidak serta merta mengakibatkan penerimaan pajak dapat terealisasi 100 persen. Tiga tahun berturut-turut penerimaan pajak hanya berkisar diatas 90-an persen dengan tax ratio bertahan kurang dari 13 persen. Penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi penambahan jumlah wajib pajak tidak serta merta dapat meningkatkan penerimaan. Faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah rasio kepatuhan. Apabila Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kedua rasio itu, maka penerimaan pajak otomotis akan meningkat(Buyung:2014). Penerimaan pajak
3
dari tahun 2008 sampai dengan 2011 tidak mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan wajib pajak terdaftar yang tumbuh rata-rata 29% pertahun. Penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya tumbuh sekitar 13% pertahun. Tax coverage ratio tidak cukup ampuh untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1 berikut ini.
Tabel 1.1 Tabel Tax Coverage Ratio 2008 2009 2010 6.341.828 9.996.620 14.101.933 2.097.849 5.413.114 8.202.309
Uraian/ Tahun WP terdaftar wajib SPT SPT Tahunan Rasio kepatuhan SPT tahunan 33% 54% 58% Penerimaan PPh (Milyar rupiah) 229.061 243.591 265.265 % kenaikan penerimaan 6% 8% sumber : www.pajak.go.id (diolah kembali oleh penulis)
2011 17.694.317 9.322.657 53% 315.490 16%
Meskipun wajib pajak terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2008 sampai 2011, penerimaan pajak hanya meningkat kurang dari 50% di tahun 2011. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak sangatlah rendah hanya berkisar berkisar dibawah 60 %, bahkan ditahun 2013 rasio kepatuhan wajib pajak masih berkisar angka 52%. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak. Seorang ahli ekonomi (Sarker: 2003) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar (atau tidak benar). Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan
4
dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah (Buyung:2014).
Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik (Supadmi :2009).
Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi : 2009).
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud mengangkat topik mengenai “ PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA BANDUNG”.
5
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kualitas pelayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 3. Bagaimana
pengaruh
kualitas
pelayanan
perpajakan
terhadap
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
6
1.4
Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis Setelah mempelajari dan menganalisis data yang dikumpulkan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat digunakan sebagai bahan pengembangan administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 1.4.2 Kegunaan Praktis Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi peneliti Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 2. Bagi instansi Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Bagi pihak lain Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.
7
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Sesuai dengan judul yang diajukan dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Jl. GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung. Sedangkan penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2015 sampai dengan Juli 2015.
