BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu. Organisasi ini mempuyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang
dilakukan, mencakup fungsi pelayanan (service function), fungsi pengaturan (regulation function), dan fungsi pemberdayaan (empowering function) yang diformulasikan dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan administrasi publik telah mengalami berbagai macam perkembangan, dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik (Negara), maka Denhart (2003) memetakan ke dalam tiga aliran (periode), yaitu The Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Paradigma
The
Old
Public
Administration
menempatkan
warga
masyarakat sebagai clients, dimana posisi client lebih bersifat powerless, sehingga berada pada pihak yang harus “nurut” terhadap perlakuan pelayanan yang diberikan oleh birokrat. Pada paradigma berikutnya, The New Public Management (NPM), paradigma ini meletakkan mekanisme pasar sebagai pedoman dalam pelayanan publik, yaitu menempatkan masyarakat sebagai customers dimana kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi customers. Pada era ini konsep kewirausahaan birokrasi mewarnai pelayanan publik di
1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Paradigma terakhir yakni The New Public Service (NPS), menempatkan masyarakat sebagai citizens yang memiliki hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai dari birokrasi publik. Kondisi
pelayanan
publik di Indonesia pada masa orde baru dinilai
masih belum berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat.
Kondisi
petugas pelayanan publik masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan, rakyat menempati posisi yang tidak menguntungkan. Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan desakan terhadap perbaikan atau pembaharuan makna baik dari sisi substansi hubungan negara-masyarakat dan pemerintah-rakyat maupun perbaikanperbaikan didalam internal birokrasi publik itu sendiri. Salah satu organisasi penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia adalah
Kementerian Perdagangan. Tugas pokok Kementerian Perdagangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian Perdagangan diantaranya perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Capaian reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan yaitu penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau “single entry and single exit point” melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I) pada tanggal 9 April 2012 di Jakarta. Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Melalui pelayanan terpadu ini, akan membuat proses pelayanan publik menjadi lebih profesional, efektif, efisien, transparan, tepat waktu dan responsif. Pelayanan terpadu ini juga mencakup pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang proses pengelolaannya dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan terpadu melalui satu pintu melalui sistem online maupun manual. Didalam pelayanan publik ada beberapa hal yang menjadi
persoalan
krusial yang seakan tidak ada habisnya, kondisi ini ditunjukkan dengan adanya keluhan ketidakpuasan masyarakat yang seringkali
diutarakan. Sistem dan
prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya manusia yang kurang didukung dengan
aspek
keterampilan, pengetahuan dan aspek sikap yang
maksimal, tercermin dari kondisi pelayanan harapan kepuasan
pelayanan
yang belum mampu merespon
yang cepat, transaparan, akuntabel dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
tidak
4
diskriminatif dalam melayani masyarakat. Keterampilan, pengetahuan dan sikap adalah tiga aspek
kompetensi yang harus dimiliki
setiap pegawai
dalam
menjalankan fungsi dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam melayani pelaku usaha, pasti ada beberapa hal yang membuat pelaku usaha merasa tidak dilayani dengan baik serta merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Berikut data komplain yang ada di Kementerian Perdagangan dari bulan April 2016 sampai dengan April 2017. STATISTIK PENGADUAN
Gambar 1.1 Statistik Pengaduan (Sumber : jdih.kemendag.go.id) Dari Statistik Pengaduan tersebut terlihat bahwa pengaduan yang terbanyak diterima di bulan Agustus 2016, hal ini dikarenakan pada bulan tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan diduga menerima suap dari pelaku usaha. Dengan adanya kasus tersebut maka berdampak buruk terhadap kredibilitas Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I Kementerian Perdagangan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Berdasarkan pra survey yang telah peneliti lakukan terhadap 20 orang pelaku
usaha,
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
variabel
Keterampilan,
Pengetahuan dan Sikap berperan penting terhadap kinerja Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, Kementerian Perdagangan. Pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan kepada penanggung jawab harian dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu perdagangan. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui petugas customer service, website kemendag.go.id, email
[email protected], call center pulsa lokal : 1 500 404, via ponsel : (Kode Daerah) 1 500 404 (7 X 24 Jam) serta kotak saran pada UPTP. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti menetapkan judul penelitian tentang Pengaruh Keterampilan, Pengetahuan dan Sikap terhadap Kinerja Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I Kementerian Perdagangan, Jakarta B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian dengan mengembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1) Apakah terdapat pengaruh aspek keterampilan terhadap kinerja UPTP I Kementerian Perdagangan RI? 2) Apakah terdapat pengaruh aspek pengetahuan terhadap kinerja UPTP I Kementerian Perdagangan RI? 3) Apakah terdapat pengaruh aspek sikap terhadap kinerja UPTP I Kementerian Perdagangan RI ?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1) Menganalisa pengaruh aspek keterampilan terhadap kinerja UPTP I dalam melayani eksportir atau importir (pelaku usaha) 2) Menganalisa pengaruh aspek pengetahuan terhadap kinerja UPTP I dalam melayani eksportir atau importir (pelaku usaha) 3) Menganalisa pengaruh aspek sikap terhadap kinerja UPTP I dalam melayani eksportir atau importir (pelaku usaha) 4) Menganalisa pengaruh aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap terhadap kinerja UPTP I dalam melayani eksportir atau importir (pelaku usaha) 2. Kontribusi Penelitian Penelitian ini mempunyai kontribusi berupa : 1) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan pengaruh aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap terhadap kinerja UPTP I Kementerian Perdagangan. 2) Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi UPTP I Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kinerja pegawainya, khususnya melalui perspektif aspek keterampilan,
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
pengetahuan dan sikap. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
