BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan dan kemajuan otonomi daerah akan terus digalakkan hingga terwujudnya otonomi daerah yang diharapkan yakni otonomi daerah yang mandiri, sehingga ketergantungan pada pusat dapat berkurang serta otonomi daerah tersebut bisa menjadi wadah bagi masyarakat dengan memberikan tanggapan dan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kapasitas dan kehendak dari aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong pemikiran baru bagaimana menata kewenangan yang efektif dan efisien. Artinya pemerintahan dapat diselenggarakan secara demokratis. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip yang nyata adalah prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab. (Waluyo, 2007 : 206). Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah negara. Meskipun demikian, peran pemerintah tentunya masih sangat dibutuhkan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya,
1
pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus
pelayanan
publiknya,
termasuk
dalam
hal
perizinan.
(http://www.transparansi.or.id/Otonomi_Daerah.pdf.). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Dalam arti bahwa masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah, cepat, dan ramah yang pada akhirnya mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki. Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini
mendorong
pemerintah
untuk
segera
memperbaiki
kualitas
pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Dalam hal penyediaan pelayanan perizinan, petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan. Maka, pemerintah
2
perlu
mencari
solusi
untuk
mengatasi
masalah-masalah
tersebut.
(http:///www.repository.usu.ac.id). Atas dasar itulah, Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Dengan dibentuknya Kantor/Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/dinas saja. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk, hal ini berarti penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Hasilnya pelayanan perizinan lebih efektif, mudah
3
dan murah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu). Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai makin tinggi efektifitasnya. Sedangkan efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan. (Sondang P. Siagian, 1997:151) Konsep efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Tingkat
efektivitas
dapat
diukur
dengan
membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal
ini
efektivitas
merupakan
pencapaian
tujuan
organisasi
melalui
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. (Sondang P. Siagian, 1987: 76) Efektivitas dapat diartikan sebagai tepat sasaran yang juga lebih diarahkan pada aspek keberhasilan pencapaian tujuan. Maka efektivitas fokus
4
pada tingkat pencapaian terhadap tujuan dari organisasi publik. Dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan, pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Salah satu dari tindakan pemerintah tersebut adalah dengan dikeluarkannya suatu kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan adanya PTSP, aparatur pemberi pelayanan harus benar-benar ditata, diperbaharui, dan dibenahi untuk mengubah citra aparatur yang sebelumnya dipandang lamban dan tidak transparan menjadi efektif sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Luwu Timur telah diberi kewenangan untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang diperkuat dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. (Panduan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur. 2011 : 5) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah
5
daerah. yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai wujud nyata komitmen Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan pelayanan secara terpadu sehingga memudahkan masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh perizinan. Salah satu bentuk pelayanan umum kepada masyarakat itu adalah pelayanan prima di bidang perizinan, yang dimaksud pelayanan perizinan yang prima adalah pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mencerminkan suatu bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan yang jelas, sederhana, pasti, aman, efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, ekonomis, adil, dan merata. Namun kenyataannya, berdasarkan informasi yang di dapat melalui media internet (Malili, Palopo Pos) yang dikutip oleh Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Luwu Timur dinilai belum maksimal. Pasalnya, pelayanan satu pintu yang dijanjikan hingga kini belum terwujud. Ada sejumlah pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) justru diselesaikan di luar KPPT. Dalam pengurusan perizinan belum satu pintu karena masih harus keluar ke unit kerja lain yang terkait. Itu berarti, pelayanan secara terpadu pada satu atap sebagaimana yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya berjalan yang dinilai belum efektif/maksimal dalam memberikan pelayanan. (http://www.yipd.or.id/main/readnews/12147).
6
Atas dasar itulah penulis tertarik mengangkat masalah ini kedalam sebuah judul “Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur”. I.2. Rumusan Masalah Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Faktor-faktor
tersebut sangat menentukan dalam rangka
pencapaian
pelayanan perizinan yang efektif. Pelayanan perizinan dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur-unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan. Oleh karena itu,
untuk lebih terarah dan sistematisnya
pembahasan dalam penelitian ini maka dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur?” I.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis tingkat efektivitas pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur. I.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Manfaat Akademik Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
7
pencarian
informasi
atau
sebagai
referensi
mengenai
efektivitas
pelayanan perizinan. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan masukan serta informasi bagi Pemerintah Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan.
8
