BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN Indonesia merupakan negara dengan intensitas bencana yang cukup tinggi. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia di antaranya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung. Bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh merupakan salah satu bencana alam dahsyat di Indonesia bahkan di dunia untuk kurun waktu 40 tahun terakhir (http://www.academia.edu). Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Secara geografis Aceh memiliki letak daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana gempa tersebut yaitu hilangnya korban jiwa, rusaknya fasilitas fisik infrastrukur, dan terganggunya sistem sosial ekonomi di Aceh. Sebagai wilayah yang memiliki intensitas yang tinggi terhadap bencana, kesadaran akan respon terhadap penanggulangan bencana sangat berperan penting. Pujiono (editor-2006, Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana, Proyek SPHERE, Grasindo) mengemukakan pada dasarnya penanggulangan bencana muncul dari keyakinan bahwa hidup manusia pada hakikatnya adalah sangat berharga. Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia mempunyai implikasi bahwa semua langkah penanggulangan bencana harus diambil demi mencegah atau meringankan
1
2
penderitaan manusia, baik yang diakibatkan oleh konflik maupun bencana. Proses penanggulangan bencana yang baik ditandai dengan ketersediaan barang bantuan yang harus dilakukan secara cepat dan tepat. Upaya
memfasilitasi
bantuan
tersebut
terlihat
dengan
banyaknya
bermunculan organisasi lembaga bantuan sosial pengelola bantuan Aceh. Lembaga bantuan sosial tersebut harus mampu mengantisipasi berbagai dinamika yang terjadi di lokasi bencana dan harus memperhatikan misi utama dari sistem pendistribusian barang bantuan, yaitu; pertama, harus mampu menjamin kesesuaian barang dengan kebutuhan korban secara tepat. Kedua, barang tersebut harus tersedia pada jumlah yang tepat. Ketiga, barang tersebut harus pada kondisi yang tepat (baik). Keempat, barang harus dikirim pada lokasi yang tepat. Kelima, barang-barang harus datang di lokasi pada saat yang tepat. Keenam, barang harus dapat diterima oleh para korban yang tepat, dan ketujuh, semua kegiatan pendistribusian barang harus disertai dengan ongkos yang tepat (wajar) agar konsistensi pasok dapat terjamin (Pikiran Rakyat, oleh Dr. Ir. Sutarman, M.Sc, 2 Februari 2005). Sistem pengendalian logistik bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pembetulan agar kegiatan logistik bantuan Aceh sesuai dengan sasaran. Bertitik tolak dari hal tersebut timbul pertanyaan, adakah organisasi pemerintah atau organisasai independen yang berfungsi melakukan kendali? (http://www.antikorupsi.org/id/content/audit-logistik-jamin-akuntabilitasbantuan-aceh).
3
Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Tugastugas
kepalangmerahan
PMI
meliputi:
Kesiapsiagaan
Bantuan
dan
Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, dan Pelayanan Transfusi Darah. Salah satu kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang dilakukan PMI adalah mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan barang bantuan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut PMI sering dihadapkan oleh kendala yang menghambat terpenuhinya kebutuhan bantuan yang diharapkan didaerah bencana. Kenyataan yang sering terjadi pasca bencana, PMI dinilai lamban dalam mengumpulkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, generator, mencari peralatan, mendaftar sukarelawan, melakukan koordinasi, dan lainnya. Seperti yang dikutip dari Repulika.co.id "Selama ini PMI kerap mengalami kendala teknis seperti logistik bantuan yang rusak kemasannya, tidak terkontrol masa kedaluarsanya dan lain sebagainya," kata Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (28/1). Pertimbangan tingkat pemenuhan barang bantuan yang dibutuhkan akan menjadi variabel terpenting dalam pemenuhan kebutuhan dilokasi bencana. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka tindakan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah terlaksananya pengendalian internal terhadap persediaan barang bantuan pada lembaga sosial yang berada di daerah bencana. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk pemantauan, pengawasan, dan audit kinerja organisasi pengelola barang bantuan. Pengendalian internal terhadap persediaan barang
4
bantuan juga bertujuan untuk mengamankan barang bantuan dari segala kemungkinan yang dapat menghambat PMI dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Evaluasi Sistem
Pengendalian
Internal
Persediaan
Barang
Bantuan
dalam
Penanggulangan Bencana di Aceh (Studi Kasus pada Palang Merah Indonesia Provinsi Aceh)”. B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Bantuan dalam Penanggulangan Bencana telah dapat membantu PMI Provinsi Aceh dalam memenuhi ketersediaan barang bantuan secara efektif dan efisien?” C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 1.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Bantuan dalam memenuhi ketersediaan barang bantuan secara efektif dan efisien di PMI Provinsi Aceh”
2.
Kegunaan Penelitian a.
Kegunaan Teoritis Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan antara
teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan dilapangan yang
5
terjadi di organisasi, sehingga dapat menambah pengetahuan sehubungan dengan disiplin ilmu dan bidang pekerjaan yang penulis tekuni. Bagi peneliti selanjutnya, kelemahan maupun kelebihan dalam penelitian ini dapat dijadikan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih baik dalam bidang yang sama dengan penelitian ini. b.
Kegunaan Praktis Bagi pihak PMI Provinsi Aceh sebagai lembaga atau organisasi sosial,
penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan dan prosedur persediaan barang bantuan yang dilakukan oleh pihak PMI dalam penanggulangan bencana. Dengan hal tersebut diharapkan memperoleh informasi yang berkualitas mengenai pengendalian internal persediaan barang bantuan dalam tanggap bencana yang ada, sehingga dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
