BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pariwisata
mempunyai
berbagai
dampak
ekonomi.
Wisatawan
memberikan kontribusi terhadap jumlah penjualan, laba, lapangan pekerjaan, penerimaan pajak dan penghasilan di suatu daerah. Efek yang paling langsung dirasakan terjadi dalam sektor-sektor pariwisata yang utama seperti penginapan, restoran, transportasi, hiburan, dan perdagangan retail. Menurut Wahab (2007:103) dalam bukunya Manajemen Kepariwisataan menyatakan bahwa dampak kegiatan pariwisata dari segi ekonomi tidak saja lebih berpengaruh dari dampak lingkungan, sosial, dan budaya tetapi merupakan dampak yang paling ditunggu-tunggu. Alasannya adalah hampir semua negara atau daerah cenderung secara otomatis untuk mengukur posisi dan manfaat pariwisata dalam hal ekonomi. Menurut Brent dan Goeldner (1998:56) keuntungan bruto atau keuntungan kotor (keuntungan yang belum dikenai biaya) secara ekonomi dengan adanya pariwisata sama dengan biaya pariwisata itu sendiri. Artinya setiap wisatawan yang datang ke suatu daerah kemudian membelanjakan uangnya di sekitar objek wisata (contohnya untuk membeli karcis, menginap di hotel, makan di restoran, dan membeli cinderamata) maka mereka memberikan keuntungan secara ekonomi kepada
pemerintah
daerah
dan
masyarakat 1
di
sekitar
objek
wisata.
2
Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Kota Bandung memberikan perhatian bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata seperti terbukanya lapangan pekerjaan di bidang jasa (Hotel dan Restoran), pemerataan pembangunan dengan dibangunnya sarana dan prasarana seperti jalan untuk menuju objek wisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri pariwisata sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bandung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata. Pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Objek Wisata. Dari keempat sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata tersebut penulis memfokuskan untuk meneliti pajak hotel. Setiap balas jasa yang diberikan konsumen kepada hotel yang ada tentunya akan mendatangkan penghasilan juga untuk pemerintah kota bandung dalam bentuk Pajak Daerah. Khusus untuk jasa hotel penghasilan ini termasuk ke dalam Pajak Hotel. Menurut Siahaan, M.P (2005: 247), “yang menjadi objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan hotel dan restoran dengan pembayaran”. Menurut ketua PHRI Jawa Barat Bapak Herman Muchtar, Pajak Hotel merupakan pos pajak yang memilki andil besar dalam penerimaan Pajak Daerah dari sektor pariwisata, pada tahun 2009 sektor pariwisata menyumbang PAD hingga 50% yang terdiri dari Pajak Hotel Rp. 70 M lebih, Pajak Restoran Rp. 50
3
M lebih, dan Pajak Hiburan Rp. 20 M lebih. Besarnya Pajak Hotel tersebut di karenakan perkembangan jumlah hotel di Kota Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel 1.1 Tabel 1. 1 Perkembangan jumlah hotel di Kota Bandung 2003 2004
Jumlah Hotel (unit) 212 212
2005
218
2006
223
2007
240
2008
252
Tahun
2009 264 2010 266 Sumber: Disbudpar Kota Bandung
Melihat perkembangan kepariwisataan Kota Bandung beberapa tahun terakhir ini, ijin usaha dan pendirian bangunan untuk hotel semakin banyak. Berarti, kesempatan untuk menggali dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah akan semakin terbuka. Data yang didapat dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, tercatat di tahun 2010 terdapat 80 hotel bintang dan 186 hotel melati di kota bandung. Jumlah ini merupakan potensi besar bagi Dipenda Kota Bandung untuk mengoptimalkan pendapatan pada pos Pajak Hotel. Potensi hotel yang besar ini belum sepenuhnya digarap oleh pemerintah Kota Bandung sehingga realisasi penerimaan Pajak Hotel tidak sesuai dengan potensi hotel yang sebenarnya, hal ini mengakibatkan kontribusi sektor pariwisata melalui penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak optimal. Dipenda Kota Bandung selaku representasi pemerintah Kota Bandung belum optimal dalam penarikan Pajak Hotel sehingga realisasinya masih berada di
4
bawah potensi hotel yang sebenarnya, untuk itulah perlu diukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung, agar dapat terlihat bagaimana kinerja Dipenda Kota Bandung dalam mengoptimalkan potensi hotel ini agar bisa direalisasikan menjadi Pajak Hotel. Penerimaan Pajak Hotel diharapkan terus memberikan kontribusi yang dapat diandalkan bagi penerimaan daerah dari sektor pariwisata untuk menumbuhkembangkan kemandirian daerah dan membiayai kegiatan-kegiatannya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendapatan Daerah perlu berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul “KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG” B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Seberapa besar kontribusi sektor pariwisata, melalui Pajak Hotel, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung? 2. Bagaimana potensi sebenarnya Pajak Hotel di Kota Bandung selama tahun 2006-2010? 3. Bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
5
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu: 1. Mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 2. Mengukur seberapa besar potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung. 3. Mengukur tingkat efektifitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung. Manfaat yang dapat diperoleh apabila penelitian dapat tercapai yaitu: 1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Bandung dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah Pajak Hotel.
D. Definisi Operasional Judul penelitian ini adalah “Kontribusi Sektor Pariwisata Melalui Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”. Kesalahan penelitian judul dapat menimbulkan kesimpulan lain dari penelitian. Maka, penulis merasa perlu memberikan batasan dalam definisi operasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi (Guritno, 1992:76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan sektor pariwisata melalui Pajak Hotel
6
terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, sedangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.2 tahun 2003 tentang Pajak Hotel bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan di hotel. Di dalam Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009, dijelaskan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pengertian tentang pariwisata sangat beragam tetapi sebagian besar menjelaskan bahwa pariwisata berkaitan dengan wisatawan yang memiliki keragaman motivasi, sikap dan pengaruh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004). Adapun pengertian lain dari Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67).
