BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Jaringan jalan nasional dikembangkan melalui pendekatan pengembangan
wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional. Jalan juga membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Jaringan jalan berfungsi baik jika jalan, bangunan-bangunan pelengkap dan perlengkapannya dipelihara dengan baik. Salah satu bangunan pelengkap jalan adalah jembatan. Jembatan merupakan fasilitas infrastruktur yang vital bagi kelangsungan perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Jembatan merupakan bagian sistem transportasi yang menjadi pengontrol kapasitas sistem. Jembatan merupakan struktur paling mahal per kilometer sistem dan keruntuhannya akan menyebabkan keruntuhan sistem transportasi itu sendiri. Pelayanan suatu ruas jalan sangat tergantung pada kemampuan jembatan terlemah yang ada pada jalan tersebut (Supriyadi dan Muntohar, 2007). Seiring dengan pertambahan usia jembatan maka semakin lemah kondisi pelayanan suatu jembatan. Untuk menjaga dan mempertahankan kondisi jembatan agar tetap dalam kondisi fungsional maka diperlukan pemeliharaan jembatan. Pemeliharaan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan penggantian jembatan. Pemeliharaan dimaksudkan untuk
1
2
memelihara pencapaian umur rencana dan untuk meminimalkan potensi kerusakan jembatan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang layak. Sebagai infrastruktur vital yang mahal, maka pemeliharaan jembatan memerlukan biaya yang tidak murah. Permasalahan serius di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan dana dalam alokasi anggaran. Padahal infrastruktur jembatan dibangun dengan investasi tinggi dan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas dan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Robohnya Jembatan Mahakam II di Kutai Kartanegara, pada tanggal 26 November 2011 (Kompas, 2011), amblasnya Jembatan Comal di Pemalang, pada 18 Juli 2014 (Tempo, 2014) dan runtuhnya Jembatan Tukad Keladian di Jembrana pada tanggal 23 Januari 2016 (Balipost, 2016), telah mengingatkan betapa pentingnya peranan jembatan dalam sistem jaringan jalan. Untuk mengatasi minimnya dana yang tersedia, maka diperlukan suatu prioritas dalam penyusunan program pemeliharaan jembatan agar dana yang tersedia dapat teralokasi secara efisien dan tepat sasaran. Sejak tahun 1993, penyelenggara jalan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengembangkan suatu sistem untuk pemeriksaan, pencatatan, perencanaan, penyelidikan,
pembuatan desain,
pemeliharaan,
pengawasan pelaksanaan
konstruksi, suplai serta penyimpanan material jembatan yang disebut Bridge Management System (BMS) atau Sistem Manajemen Jembatan. Namun sistem ini belum dapat diterapkan dengan maksimal karena terdapat banyak kendala dalam pengoperasiannya. Menurut Sucipto (2004), BMS memiliki banyak kelemahan sehingga saat ini masih belum dapat sepenuhnya diimplementasikan untuk
3
pengelolaan jembatan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: tidak terjaganya data histori, tidak mencakup data berupa foto dan gambar, pembaruan data kurang real time, bekerja pada stand-alone computer dengan sistem operasi DOS, dan informasi yang dihasilkan hanya diketahui oleh pengelola jembatan saja. BMS saat ini praktis hanya difungsikan sebagai suatu sistem informasi untuk inventarisasi dan pencatatan pemeriksaan jembatan. Pada
saat
ini penyusunan
program pemeliharaan
jembatan
hanya
diprioritaskan berdasarkan nilai kondisi jembatan, dimana jembatan yang memiliki nilai kondisi yang tinggi (rusak) akan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Jika terdapat beberapa jembatan yang rusak dan anggaran terbatas maka akan terjadi permasalahan dalam penentuan prioritas, karena hanya satu kriteria yang dipakai dalam penyusunan prioritas. Menurut Wiyono (2011), selain nilai kondisi jembatan terdapat kriteria lain yang berpengaruh dalam penentuan prioritas pemeliharaan jembatan, seperti tingkat kepadatan lalu lintas, aksesibilitas jembatan, biaya pemeliharaan dan sistem pengadaan barang dan jasa. Ompusunggu (2009), menyebutkan bahwa kriteria finansial, kriteria transportasi, kriteria sosial dan kriteria teknik juga mempengaruhi prioritas pemeliharaan jembatan. Faktor-faktor tersebut bersifat multikriteria sehingga diperlukan suatu metode yang sesuai untuk menganalisis permasalahan yang memiliki aspek multikriteria. Dari beberapa metode yang umum dipakai dalam analisis multikriteria, metode AHP memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode lain salah satu diantaranya yaitu dalam pengukuran yang bersifat kuantitatif, bobot kriteria
4
(ukuran kuantitatif) dalam metode AHP akan didapat langsung dari hasil analisis, sedangkan pada metode lain bobot kriteria (ukuran kuantitatif) ditetapkan terlebih dahulu sehingga ukuran yang ditetapkan tersebut sebelum dipakai sebagai instrumen/ alat ukur, harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Kelebihan tersebut diatas menyebabkan Metode AHP paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Instrumen penelitian akan menggunakan kuesioner dengan teknik purposive sampling. Kuesioner disebarkan kepada responden ahli yang dipilih berasal dari stakeholder yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemeliharaan jembatan pada Satker PJN Metropolitan Denpasar. Satker PJN Metropolitan Denpasar mengelola jaringan jalan nasional perkotaan yang tersebar di Denpasar, Badung, Gianyar, Buleleng, Klungkung dan Tabanan dengan panjang 215,86 Km, termasuk 86 buah jembatan dengan bentang bervariasi antara enam meter sampai dengan 300 m. Pada satuan kerja ini banyak turun alokasi dana pemeliharaan jembatan yang kurang tepat sasaran, dimana jembatan berkondisi baik malah terprogramkan dan jembatan berkondisi rusak tidak mendapatkan pemeliharaan. Salah satu contohnya adalah Tahun Anggaran 2014, pada unit kerja dimaksud turun anggaran pemeliharaan berkala Jembatan Tukad Mati I dan Tukad Yeh Ge padahal setelah disurvai ke lapangan pada jembatan tersebut hanya memerlukan pemeliharaan rutin saja. Sementara Jembatan Tukad Mati IV dan Jembatan Tukad UdangUdang yang memerlukan pemeliharaan berkala tidak dialokasikan anggaran pemeliharaan berkala.
5
Berdasarkan uraian tersebut di atas, sampai saat ini belum diketahui susunan skala prioritas pemeliharaan jembatan pada Satker PJN Metropolitan Denpasar, demikian juga hirarki dan ukuran kuantitatifnya. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, maka diperlukan suatu analisis untuk mengetahui susunan prioritas pemeliharaan jembatan pada Satker PJN Metropolitan Denpasar dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
1.2
Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana susunan hirarki dan ukuran kuantitatif dari masing-masing kriteria dan subkriteria yang berpengaruh pada penyusunan prioritas pemeliharaan jembatan berdasarkan metode AHP? 2. Bagaimana rumusan matematis hirarki penelitian pada penyusunan prioritas pemeliharaan jembatan berdasarkan metode AHP? 3. Bagaimana susunan skala prioritas pemeliharaan jembatan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Kota Metropolitan Denpasar berdasarkan metode AHP?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk:
1. Menyusun struktur hirarki dan mengetahui ukuran kuantitatif dari masingmasing kriteria dan subkriteria yang berpengaruh pada penyusunan prioritas pemeliharaan jembatan berdasarkan metode AHP.
6
2. Untuk mengetahui rumusan matematis hirarki penelitian pada penyusunan prioritas pemeliharaan jembatan berdasarkan metode AHP. 3. Menyusun skala prioritas pemeliharaan jembatan di Jalan Nasional Kota Metropolitan Denpasar berdasarkan metode AHP.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Bagi mahasiswa atau penulis adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu transportasi yang didapat dalam perkuliahan. 2. Bagi institusi adalah sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah penelitian. 3. Bagi pemerintah yang bersangkutan, penelitian ini dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam penyusunan prioritas pemeliharaan jembatan. 4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi dan masukan pada program-program pemeliharaan jembatan.
