BAB I PENDAHULUAN. membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa sangat

didukung

dan

ditentukan

oleh

Pemerintah

Desa

dan

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Otonomi daerah sebenarnya adalah harapan yang baru bagi pemerintah dan msyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang yang baru yang dapat membuka ruang kreativitas dalam mengelola desa, dan dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Di desa, pembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan desa harus dapat melihat apa saja yang menjadi potensi dari desa yang dapat

15 Universitas Sumatera Utara

diankat dan dikembangkan sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik terutama pada sektor ekonomi. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah desa tersebut. Maka dalam penyelenggaran pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan dengan lebih baik, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar

dipertanggungjawabkan

mengisyaratkan

bahwa

kebenarannya keikutsertaan

(Soewignjo,1985:1). masyarakat

Hal

ini

dalamperencanaan

pembangunan desa dibutuhkan untukmensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Dengan kata lain, pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dalam dua konteks, yakni yang pertama adalah masyarakat itu yang selalu berubah, dan kedua bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana.Orientasi pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan berarti rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam


proses pembangunan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan. Perencanaan merupakan tahap awal dan paling penting dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan penentu utama dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilakukan di dalam suatu Negara. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan semua pihak yang di dalamnya bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat yang diemban dalam UU No. 6 tahun 2014, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberda iyakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.Pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan


lebih efektif dan efesien, di samping itu juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Menurut Budi Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Perencanaan pembangunandesa peranannya sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunaninilah kesejahteraan masyarakat desa diarahkan. Karena itu sudah menjadi kewajibanpemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaanpembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkanBadan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Pusic (dalam Adi, 2001: 206) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi dalam pembangunan desa dilihat dari dua hal, yaitu:


a. Partisipasi dalam perencanaan Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk

memberdayakan

potensi

masyarakat

dalam

merencanakan

pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telahdisusun. b. Partisipasi dalam pelaksanaan Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program telah selesai dikerjakan).

Jika

masyarakat

ikut

berpartisipasi

dalam

pelaksanaan

pembangunan maka masyarakat sendiri dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pembangunan apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan ataupun hasil yang diharapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 dirumuskan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagai sebuah satuan pemerintahan terkecil, desa memiliki organisasi yang berfungsi menjalankan


pemerintahan. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sementara BPD adalah badan yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun dalam konteks Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa hanya terdiri dari pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta perangkat desa, BPD bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan desa tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan, BPD tetap sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakanlembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. AnggotaBPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golonganprofesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatananggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masajabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkapjabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Pasal 55 dikatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu: 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa


Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sekitar 65 persen dari total penduduk di Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta jiwa bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikananan,dll). Jumlah desa di seluruh Indonesia berkisar 65.000 desa, jumlah penduduk tiap desa adalah sekitar 2.500 jiwa. Jumlah desa yang sangat banyak, jumlah penduduk di setiap desa yang relatif sedikit, dan tersebar di wilayah yang sangat luas. Desa Kepala Sungai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara. Desa Kepala Sungai merupakan desa yang dikelola kecamatan Secanggang yang menjadi bagian perangkat daerah yang bertugas untuk membantu kabupaten dalam melaksanakan kewajiban daerah yang sesuai dengan UU No 23 tahun 2014. Namun, dalam melaksanakan pembangunan di desa, desa sering mengalami hambatan dan kendala baik dari segi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana, kelemahan akses terhadap informasi dan modal, partisipasi masyarakat yang proaktif, dan masih banyak kelemahan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa


(BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya. Disini dibutuhkan swadaya dan prakarsa masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Keikutsertaan masyarakat merupakan wujud partisipasi dan juga sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desanya. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dengan begitu, arah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, setiap individu dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Begitu pentingnya peranan BPD yang menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam meyelenggarakan pemerintahan atau hanya menjadi symbol demokrasi tanpa implementasi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)


Dalam Perencanaan Pembangunan Desa ( Studi Kasus di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang).”

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan pembangunan desa di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat?

1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas.Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama perkuliahan di Departeman Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Sebagai kontribusi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan.

2.

Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat

1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah :


1. Manfaat secara Subyektif Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir , pengetahuan, wawasan, dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa. 2. Manfaat secara Praktis Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat masukan dan saran bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa terkait sehubungan dengan menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing dalam penyelenggaraan pemeintahan desa. 3. Manfaat secara Akademis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP USU dan sebagai pebandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5. Kerangka Teori Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehungga bias dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan tindakan selanjutnya.


Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya hanya coba-coba (trial and error). Adanya landasan teoritis merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data (Sugiyono,2003:55). Menurut Kerlinger (1973:1), teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep dan proposisi dengan menggunakan asumsi dan logika tertentu. Di dalam studi penelitian perlu adanya titik tolak atau landasan berpikir untuk memecahkan dan membahas masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori sebagai pedoman yang menggambarkan dari mana sudut makalah itu disorot. Dalam penelitian kerangka teori digunakan untuk memberikan landasan dasar yang berguna untuk membantu dalam memecahkan masalah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, dengan demikian penulis dapat mengambil teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Peranan Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas-tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya,


mungkin jelas dan mungkin tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menetukan pula tingkat peranan seseorang (Sedarmayanti,2004:33-34). Peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dan menurut Veithzal Rivai (2004:204) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.Sedangkan menurut Soekanto (2003:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pegaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatankesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal yaitu : 1.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan

yang

membimbing

seseorang

dalam

kehidupan masyarakat. 2.

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.

3.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perlaku yang penting bagis struktur sosial masyarakat. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu

tindakan/ perbuatan seseorang dalam suatu pekerjaan/ kedudukan, dan apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan


pekerjaan/ kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menjalankan peranannya dengan baik.

1.5.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1.5.2.1. Pengertian BPD Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disbut dengan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam

pemerintahan

Desa

BPD

dapat

dianggap

sebagai

“parklemen” nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra

yang

saling

bekerjasama

dalam

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.


Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratn Desa berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian di dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yaitu selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Kemudian disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu : a.

bertaqwa kepada Tuhuan Yang Maha Esa;

b.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

c.

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

d.

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e.

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f.

bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permsyawaratan Desa; dan

g.

wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.


Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa sebagai berikut : a.

jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.

b.

Jumlah penduduk desa Antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.

c.

Jumlah penduduk desa Antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

d.

Jumlah penduduk desa Antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.

e.

Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. Untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) lembaga ini bertugas menyalurkan

aspirasi

masyarakatnya

bersama

menampung serta

pemerintahan

yang

berwenang di desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena

dalam

UU

No.6

Tahun

2014

dijelaskan

bahwa

pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/ kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya


lembaga yang menjembatani pemerintah dengan masyarakatnya, salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Dan dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya tentu saja memerlukan aspirasi masyarakat desa sebagai acuan dalam penentuan perencanaan desa yang akan ditetapkan bersama-sama dengan perangkat desa.

Adapun dalam merumuskan aspirasi masyarakat, ada

beberapa teknik perumusan aspirasi yang dapat dilakukan oleh BPD, yakni sebagai berikut: 1. Menggali aspirasi masyarakat ke lapangan, BPD dapat menggunakan: a. Teknik observasi, yaitu dengan cara mengamati (meninjau, memantau, melihat, untuk kemudian mencatat/memotret) objek-objek yang dituju. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara masingmasing anggota BPD dengan terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat di tempat tinggalnya. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk mengecek apakah suatu jalan, suatu gang, suatu jembatan, suatu bangunan fasilitas umum/sosial, suatu lokasi untuk pemasangan jaringan listrik/telepon, suatu lapang olahraga, dan


seterusnya

layak

untuk

dibangun,

diperbaiki/direnovasi,

atau

dievaluasi. Hasil pencatatan/ pemotretan dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya. b. Teknik wawancara, yaitu dengan cara tanya-jawab antara anggota BPD dan individu/anggota masyarakat yang dianggap sebagai tokohnya dan dapat mewakili kelompok masyarakatnya itu. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara masing-masing oleh anggota BPD, baik secara bergiliran atau simultan/paralel di tempat/lokasi yang berbeda-beda. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk menampung aspirasi yang sebenarnya dari kelompok masyarakat, yang karakteristik masyarakatnya relatif lebih bersifat homogen/paternalistik/paguyuban kelompoknya).

Hasil

wawancara

(panut

pada

berupa

pemimpin

catatan-tulisan

dan

rekamankaset dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya. c. Teknik focus group discussion (FGD), yaitu dengan cara diskusi bersama kelompok yang dijadikan fokus pengumpulan aspirasi yang dianggap dapat mewakili kelompok masyarakat yang lebih luas. Teknik ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara masingmasing anggota BPD, baik secara bergiliran atau simultan/paralel di tempat yang berbeda-beda. Teknik ini dapat digunakan misalnya untuk

menampung

aspirasi

yang

sebenarnya

dari

kelompok


masyarakat, yang karakteristik masyarakatnya relatif lebih bersifat heterogen (panut pada hasil kesepakatan bersama). Hasil diskusi berupa catatan dan rekaman kaset dapat digunakan untuk bahan diskusi atau perumusan pada kegiatan rapat BPD, untuk bahan dokumentasi, atau bahan lampiran pengajuan proyek, dan sebagainya 2. Menampung aspirasi masyarakat di Kantor/Sekretariat, BPD dapat menggunakan: a. Teknik dengar pendapat, yaitu dengan cara mendengarkan dengan baik, mencatat dengan lengkap, bertanya seperlunya dengan maksud melengkapi bahan/fakta, dan menjawabnya hanya dengan janji atau kata kata dan akan meneruskannya kepada Kepala Desa, rapat BPD, atau pihak-pihak lain yang dituju. Melalui teknik ini, BPD dapat mencatat

dan

menerima

surat

pengajuan

aspirasi

dari

anggota/kelompok masyarakat yang datang ke Kantor. b.Teknik diskusi, yaitu dengan cara bertukar-pikiran atau tanya-jawab untuk mendapatkan rumusan yang tepat, lengkap, dan benar untuk kemudian diperjuangkan kepada Kepala Desa, rapat BPD, atau pihakpihak lain yang dituju. Melalui teknik ini, BPD dapat mencatat atau merekam hasil diskusi. 3. Mendiskusikan aspirasi masyarakat diluar rapat resmi, BPD dapat menggunakan: a. Teknik komparasi, yaitu dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan hasil yang didapat oleh anggota BPD yang satu dengan yang lainnya, antara yang ada pada para anggota BPD dengan


sumbersumber lainnya (Kepala Desa, Kepala Dusun/Kampung, Ketua RW/RT, wartawan, Babinsa, partai politik, ormas, LSM, dan seterusnya). Melalui teknik ini, perbedaan-perbedaan dalam bentuk data dan informasi dapat dikurangi atau diperkecil. b. Teknik cek dan silang, yaitu dengan cara memeriksa kebenaran fakta/data/informasi tentang aspirasi masyarakat desa yang diperoleh dari satu pihak kepada pihak-pihak lain karena terdapatnya ketidakpercayaan/ ketidakyakinan atau bahkan karena adanya kontraversi diri dari para anggota BPD. Bila ternyata terdapat kontraversi antar kelompok masyarakat tentang suatu aspirasi, BPD sepatutnya menggunakan teknik cek-silang untuk mencari solusi jalantengah atau memilih salah satu versi yang benar yang didukung oleh mayoritas masyarakat.

1.5.2.2. Tugas BPD BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu : penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana


investasi yang masuk ke desa, pertambahan dan pelepasan asset desa, dan kejadian luar biasa; b. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa; c. Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemeintahan desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa; d. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir; e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan; f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada pejabat Bupati/Walikota; g. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan h. Menyusun tat tertib BPD

1.5.2.3. Hak BPD Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 61 dikatakan bahwa yang menjadi hak dari Badan Pemusyawaratan Desa adalah sebagai berikut : a.

Mengawasi

dan

meminta

keterangan

tentang

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa


b.

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan

c.

Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.5.2.4. Hak dan Kewajiban Anggota BPD Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 62 dikatakan bahwa yang menjadi hak dari Badan Pemusyawaratan Desa adalah sebagai berikut : 1.

Mengajukan rancangan peraturan desa;

2.

Mengajukan pertanyaan;

3.

Menyampaikan ususl dan pendapat;

4.

Memilih dan dipilih;

5.

Memperoleh tunjangan dari anggaran dan belanja desa; Sedangkan yang menjadi kewajiban anggota BPD pada pasal 63 adalah

sebagai berikut: 1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik

Indonesia 1945,

serta

mempertahankan

dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 2. Melaksanakan

kehidupan

demokrasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa;


3. Menyerap, menampung,menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; 4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; 5. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan 6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

1.5.3. Perencanaan Perencanaan merupakan tahapan awal dari suatu proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan, dan sebagainya. Menurut Prajudi Atmosoedidjo (1972:177) sebagai berikut : “Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan daripada yang dijalankan dalam rangka pencapaian objek tertentu”. Sementara itu, Moekijat (1988:12) bahwa : “Perencanaan itu penting sekali dan harus ada dalam suatu organisasi. Perencanaan merupakan sutu keharusan dalam manajemen modern”. Untuk mendukung pendapat di atas Dana Conyers (1991:4) menjelaskan bahwa perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan ata pilihan, atau bagaimana memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa depan. Pengertian tersebut semakin dipertegas oleh J.B.Kristiadi (1995:12) bahwa “Perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan dimuka


hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Dengan kata lain, planning adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan ataupun usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan, diperlukan perencanaan. Untuk dapat menjamin sistematisasi pelaksanaan pembangunan perlu dipahami bahwa proses perencanaan atau tahapan-tahapan di dalam penyusunan perencaaan tersebut dipandang sangat penting. Menurut Bintoro (2001:12) tahapan-tahapan penyusunan perencanaan itu meliputi : a.

Tinjauan keadaan, yang meliputi identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih dikembangkan.

b.

Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, untuk dapat mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.

c.

Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.

d.

Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan ini adalah tahap persetujuan rencana. Secara lebih terinci lagi, tahapan-tahapan perencanaan ini dijelaskan oleh

S.P.Siagian (1997:108) dalam bukunya “Administrasi Pembangunan” adalah sebagai berikut :


a.

Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi.

b.

Kumpulkan data-data.

c.

Penganalisaan data-data.

d.

Penentuan beberapa alternatif.

e.

Memilih cara-cara yang kelihatannya terbaik.

f.

Pelaksanaan.

g.

Penilaian hasil yang dicapai.

1.5.4. Pembangunan Desa Pembangunandapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004:15). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005 : 25). Lebih lanjut Bintoro (1983:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :


a.

Berencana dan dilaksanakan secara sadar

b.

Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik

c.

Berlangsung terus-menerus Sedangkan

Siagian

(1997:86)

memberikan

pengertian

tentang

pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. kemudian Ginanjar Kartasasmita (1997:61)memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:34). Taliziduhu Ndraha (1982:71) mengemukakan bahwa : “Pembangunan desa merupakan sretiap pembangunan yang ada di dalam prosesnya masyarakat desa harus berpartisipasi aktif”. Sementara Soewignjo (1985:24) juga mengemukakakn pendapat mengenai pembangunan desa yaitu : “pembangunan


desa yaitu perencanaan pembangunan ‘dari, oleh, dan untuk’ masyarakat desa.” Dari defenisi di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desanya adalah sangat dominan. Melibatkan mental dan emosi masyarakat desa yang dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi penuh bagi tercapainya tujuan masyarakat

dengan

jalan

mendiskusikan,

menentukan

keinginan,

merencanakan dan mengerjakannya secara bersama-sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisitaif pembangunan. Maka, pembangunan yang partisipatif adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka.

Dalam bidang politik dan sosial, partisipasi bermakna

sebagai upaya melawan ketersingkiran. Jadi, dalam partisipasi, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupannya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam pembangunan. Pada akhirnya, tujuan partisipasi adalah untuk meningkatkan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya untuk pembangunan. Jika dicermati, makna partisipasi berbeda-beda menurut mereka yang terlibat, misalnya antara pengambil kebijakan, pelaksana di lapangan, dan masyarakat. Para ahli telah membuat pengklasifikasian partisipasi menjadi tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu :


1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling

lemah.

Karakteristiknya

adalah

masyarakat

menerima

pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka. 2. Partisipasi informatif. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian. Akurasi hasil penelitian, tidak dibahas bersama masyarakat. 3. Partisipasi

konsultatif.

Masyarakat

berpartisipasi

dengan

cara

berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. Belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti. 4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan. 5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.


6. Partisipasi

interaktif.

Masyarakat

berperan

dalam

analisis

untuk

perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat

memiliki

peran

untuk

mengontrol

atas

pelaksanaan

keputusankeputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. 7. Mandiri (self mobilization). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilainilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumber daya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

1.5.5. Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Pentingnya perencanaan dalam setiap pembangunan, Bintoro (1983:2) menyebutkan : “Dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur


sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak di dalam pelaksanaannya”. Oleh sebab itu, dapat dketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang meyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi dengan proses pembangunan yang seperti ini yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan msuyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar Negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa disebut musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk meyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya yang dilakukan setiap tahunnya dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun. Musrenbang

adalah

forum

publik

perencanaan

program

yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen terssebut tidak ikut berpartisipasi. Dalam hal ini Kepala Desa sebagai pemimpin desa sebagai penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu Kepala


Desa harus mampu menggerakkan seluruh kalangan masyarakat desa untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk menggerakkan masyarakat desa, diperlukan suatu arahan dalam bentuk rencana kegiatan dari pelaksanaan pembangunan. Rencana tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Perencanaan pembangunan desa adalah kegiatan yang bersifat menyeluruh, karena perencanaan itu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah desa yang cukup kompleks. Proses pengkajian yang harus dilakukan dalam menyususn suatu perencanaan pembangunan desa meliputi berbagai hal, antara lain : 1. Keadaan Potensi Fisik a. Penggunaan tanah, b. Tingkat kesuburan tanah, c. Prasarana dan sarana yang tersedia, d. Lain-lain. 2. Kependudukan a. Jumlah penduduk, b. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan, c. Usia sekolah, d. Usia produktif. 3. Sosial budaya masyarakat desa 4. Eknomi masyarakat desa 5. Sumber daya alam lainnya (Soewignjo, 1985:25)


1.5.5.1. Langkah Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Bintoro

(1983:2)

menyebutkan

:

“Dengan

perencanaan

pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak di dalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Bintoro (1983:12) menyatakan bahwa : a.

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan

secara

sistematis

kegiatan-kegiatan

yang

akan

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. b.

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya (maksimal output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.

c.

Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa.

d.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumbersumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.


Menurut Soewignjo (1985) untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan desa maka sebelum menetapkan perencanaan pembangunan desa maka harus terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Identifikasi Masalah Identifikasi masalah adalah kegiatan pertama dari unsur perencanaan pembangunan desa. Masalah yang perlu diperhatikan dari kegiatan ini adalah keadaan masa lalu, keadaan sekarang dan kecenderungankecenderungan di masa yang akan datang, yang meliputi beberapa faktor seperti : a.

Faktor perkembangan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi penduduk.

b.Faktor pembatas, yang meliputi: luas wilayah, nilai-nilai sosial budaya, dan sumber daya alam. 2.

Pengumpulan Data Langkah selanjutnya setelah identifikasi masalah adalah dilakukan kegiatan pengumpulan data yang mempunyai kaitan dengan faktorfaktor yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan atau berdasarkan data yang tertuang dalam papan potensi desa yang dijamin kebenarannya. Data tata ruang desa merupakan faktor pembatas, karena tidak ada perubahan dalam luas, yang terjadi hanya penggunaan tanah. Perubahanperubahan

penggunaan

tanah

terjadi

karena

adanya

perubahan aktivitas ekonomi penduduk desa yang bersangkutan. Setiap


perubahan perlu dicatat dalam buku register desa dan papan potensi desa. 3.

Analisa Data Langkah berikut setelah pengumpulan data ialah analisa data. Data disistematiskan, disusun sebagai suatu rencana, disusun sesuai urutan prioritas pembangunan. Langkah-langkah sistematis dalam penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan melalui penjenisan rencana sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian manakala pada saat sekarang usaha di sektor industri dan jasa memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian maka masyarakat cenderung untuk memilih pada sektor industri dan jasa, sedangkan sektor pertanian ditinggalkan.

4.

Penentuan Sasaran Pembangunan Dengan telah ditetapkan urutan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan melalui serangkaian kegiatan pembangunan maka dapat disusun sasaran-sasaran yang akan dicapai. Dalam penentuan sasaran harus pula diperhatikan faktor-faktor

pendukung pelancar seperti sumber daya alam, sumber daya manusia serta faktor penghambat, seperti sulitnya transportasi, pengetahuan yang belum memadai dari aparat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya

agar

rencana

sesuai

dengan

kemampuan

dan

dapat

dilaksanakan, maka beberapa hal pokok yang perlu mendapat jawaban adalah : a.

Apa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai,


b.

Berapa sumber yang dimiliki yang merupakan potensi (alam, manusia dan transportasi),

c.

Apa masalah yang dihadapi,

d.

Bagaimana program sebagai usaha mengatasi masalah tersebut,

e.

Dimana kegiatan itu dilakukan,

f.

Kapan rencana itu harus dilaksanakan, dan waktu penyelesaiannya. Dari uraian di atas maka secara singkat dapat dikemukakan bahwa

langkah-langkah utama dalam penyusunan suatu rencana pembangunan desa terdiri dari: a.

Studi keadaan masa lalu dan keadaan masa sekarang serta kecenderungan di masa yang akan datang,

b.

Penentuan

di

dalam

menghadapi

masalah-masalah

dengan

memanfaatkan potensi yang ada berdasarkan studi analisa, c.

Tindakan yang dilaksanakan didasarkan pada tahapan-tahapan prioritas pembangunan dalam rangka pola pembangunan nasional dan daerah.

d.

Menyerasikan tindakan-tindakan itu dengan kondisi-kondisi serta batasan-batasan yang berpengaruh.

1.5.5.2. Jenis-jenis Rencana Desa Ada beberapa jenis, perencanaan desa, dari rencana yang umum sampai rencana yang khusus. Rencana tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain, karena rencana yang umum memberikan arahan kepada rencana yang khusus. Selanjutnya secara garis besar perencanaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :


1.

Rencana Umum atau rencana induk Rencana Umum Rencana Umum adalah suatu rencana peruntukan bumi air dan ruang angkasa yang akan menunjukkan dan memuat pedoman bagi perkembangan suatu desa dan wilayah sekitarnya untuk keperluan penghidupan dan kehidupan yang masih dalam batas kemungkinan. Rencana Umum Desa merupakan rencana menyeluruh sehingga harus mempunyai kekuatan mengikat, untuk itu diperlukan legalitas hukum. Berhubungan dengan itu maka setiap Rencana Umum Desa suatu desa perlu disahkan oleh instansi yang lebih tinggi yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap perencanan pembangunan suatu wilayah yang bersangkutan. Suatu Rencana Umum Desa harus mengandung segi-segi perencanaan sebagai berikut: a. Sesuai dengan atau mempunyai kaitan dengan berbagai Rencana Tata Guna Tanah, b. Suatu gambaran umum mengenai arah dan kecenderungan perkembangan dan perubahan desa yang diperlukan di masa yang akan datang, c. Perumusan sasaran dan tujuan masyarakat desa di masa yang akan datang, d. Aspek kelembagaan yang diuraikan peranannya dengan jelas, e. Suatu gambaran mengenai bentuk dan sifat perkembangan yang diperkirakan di masa yang akan datang, f. Perumusan kebijakan umum serta strategi program pembangunan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan desa.


2.

Rencana Terperinci Desa Rencana Terperinci Desa adalah suatu rencana yang merupakan pengisian Rencana Induk Desa. Jika rencana Umum belum ada maka Rencana terperinci desa merupakan rencana pembangunan lingkungan atau sebagian dari pada lingkungan tersebut. Rencana terperinci desa merupakan pedoman dalam pelaksanaan operasional. Sama halnya dengan Rencana Umum Desa, Rencana terperinci desa perlu pula dimusyawarahkan antara perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM). Selanjutnya hasil musyawarah ini akan dituangkan dalam Keputusan Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati. Pengesahan Bupati merupakan dasar Keputusan Kepala Desa agar pelaksanaan dari Rencana terperinci desa lebih teratur, terarah dan mencapai tujuan pembangunan.Rencana terperinci desa merupakan rencana pengisian suatu Rencana khusus dan terperinci Desa, yang merupakan bagian

dari suatu perencanaan

lingkungan kecil desa atau dari keseluruhan desa, terutama yang menyangkut suatu komponen kegiatan fungsional tertentu. Disamping itu, Rencana Terperinci Desa tersebut berperan pula sebagai alat pengawasan, yaitu : a. Pengawasan fisik desa, agar tercapai tertib pembangunan fisik desa, b. Tata letak bangunan, agar dapat terjamin keamanan pembangunan desa dan kenikmatan lingkungan, c. Pengawasan pelaksanaan pola tata guna tanah. 3.

Rencana Khusus Desa


Rencana Khusus Desa merupakan rencana pengisisan suatu Rencana Terperinci Desa, yang merupakan rencana dari suatu bagian dari suatu lingkungan kecil desa atau sebagian dari kesluruhan desa terutama yang menyangkut

suatu komponen kegiatan fungsional tertentu. Dengan

demikian Renacana Khusus Desa merupakan pedoman pokok di dalam suatu pelaksanaan suatu rencana, dan rencana khusus tersebut harus sesuai dengan Rencana Induk Desa dan Rencana Terperinci Desa.

1.5.5.3. Pelaksanaan Proyek Desa Menurut Firman dan Martin (1992:10) menerangkan bahwa: “proyek adalah suatu kesatuan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu hasil atau sasaran tertentu dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut diusahakan melalui penyediaan sumber-sumber dana, manusia dan peralatan.” Dengan demikian proyek direncanakan, diarahkan dan diproyeksikan untuk menciptakan suatu hasil tertentu pada waktu yang telah ditentukan dalam mencapai sebagian dari tujuan yang luas dan atau besar, dengan cara yang tepat dan penggunaan sumber-sumber seperti personalia, peralatan dan dana secara efesien dan efektif. Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proyek desa adalah perencanaan pembangunan yang dibuat dengan jangka waktu dan penyediaan dana yang telah ditentukan untuk membangun ataupun memperbaiki fasilitasfasilitas pedesaan yang dianggap dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wujud pelayanan pemerintah desa dan untuk


meningkatkan kondisi sosial sekaligus untuk meningkatkan pembangunan nasional. Proyek mempunyai peranan yang penting dalam upaya pembangunan, karena melalui proyek dapat dicapai tujuantujuan program yang kesemuanya menunjang kepada pembangunan di segala bidang. Perencanaan pembangunan proyek desa ini dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, LKMD, PKK, dan tokoh masyarakat setelah sebelumnya BPD dan Pemerintah Desa menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakatnya. Pembangunan yang pendanaannya dapat dibiayai melalui swadaya masyarakat akan ditangani sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan penduduk desa. Inisiatif pembangunan ini berasal dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa yang telah mereka tampung. Untuk urusan pencarian dana dari pembangunan ini adalah tugas dari anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tugas

Kepala

Desa

beserta

aparaturnya

hanyalah

dalam

pelaksanaan pembangunan tetapi tidak lepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunannya. Pembangunan yang diperkirakan akan memerlukan dana yang sangat besar akan menjadi proyek desa dan pembiayaannya melalui APBD. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam penjelasannya menurut Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :


1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 2. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1.6. Defenisi Konsep Konsep adalah abstraksi yang dibentuk untuk menggeneralisasikan hal-hal yang bersifat khusus. Menurut Singarimbun (1999:24) menyatakan bahwa kerangka konsep merupakan defenisi untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami. Berdasarkan kerangka teori yang ada, dapat disusun defenisi konsep sebagai berikut : 1.

Peranan adalah suatu tindakan/ perbuatan seseorang dalam suatu pekerjaan/ kedudukan, dan apabila seseorang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan pekerjaan/ kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menjalankan peranannya dengan baik.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur Pemerintahan Desa yang merupakan badan legislatif desa sebagai wadah dan berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, membantu Kepala


Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan,

serta

melakukan

pengawasan

dalam

pelaksanaan

pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. 4. Pembangunan desa adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar desa, atau merupakan perencanaan pembangunan ‘dari, oleh, dan untuk’ masyarakat desa, keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desanya adalah sangat dominandan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. 5. Perencanaan pembangunan desa adalah prosedur resmi perencanaan pembangunan desa yaitu proses kegiatan yang dilaksanakan secara kontiniu

dan

menyangkut

pengambilan

keputusan,

bagaimana

memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada masa yang akan datang. 6. Proyek desa adalah perencanaan pembangunan yang dibuat dengan jangka waktu dan penyediaan dana yang telah ditentukan untuk membangun ataupun

memperbaiki

fasilitas-fasilitas

pedesaan

yang

dianggap

dibutuhkan oleh masyarakat.


1.7. Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Dalam bab ini bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini disajikan gambaran umum lokasi penelitian seperti batas-batas wilayah, penduduk, mata pencaharian, pendidikan,

agama,

pemerintahan

desa

dan

Badan

Permusyawaratan Desa .

BAB IV

PENYAJIAN DATA Bab ini memuat penyajian data dan analisa data secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab V

Analisa Data


Bab ini berisi memberikan pemaparan tentang data yang diperoleh dari fakta yang terjadi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ada.

BAB VI

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang akan diberikan untuk peneliti selanjutnya.


BAB I PENDAHULUAN. membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan

Recommend Documents