1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kebutuhan listrik nasional memerlukan energi baru untuk lebih memanfaatkan sumber daya lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 yang dimaksud Energi Baru adalah bentuk energy yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal energy terbarukan maupun energy terbarukan, antara lain : Hidrogen, Coal
Bed
Methane, Coal Liquifaction, Coal Gasification dan Nuklir. Kebutuhan tersebut antara lain pada sektor perorangan maupun perindustrian. Fakta yang ada pada masyarakat ialah adanya pemadaman listrik bergilir oleh pemerintah dengan maksud untuk menghemat listrik. Dengan adanya pemadaman listrik tersebut dapat memperlambat roda perekonomian di Indonesia. Contohnya ketika
suatu
industri
perumahan
seperti
konveksi
berkerja
untuk
menyelesaikan pekerjaan tiba-tiba listrik padam, tentu saja pekerjaan mengenai pembuatan berbagai macam pakaian tersebut tertunda. Tertundanya pembuatan baju, celana, kemeja dan lainnya akan merugikan pengusaha konveksi serta dapat mempengaruhi perekonomian atau keuangan nasional. Pemadaman listrik tidak hanya menghambat perekonomian nasional namun dapat juga menghambat pekerjaan pemerintahan. Permohonan untuk peningkatan energi nasional sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi maupun di media masa.
2
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut di kelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di wilayah kinerja dari menteri Energi Sumber Daya Mineral dan ada pula di kelola oleh pihak swasta maupun pihak swasta asing. BUMN tersebut memiliki banyak bidang perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan antara lain batu bara, Listrik, Minyak, Emas, Timah, Uranium dan lainnya, serta perkebunan dan Pada bidang lainnya. BUMN dan perusahaan dalam menjalankan usahanya baik di kantor maupun di lapangan membutuhkan listrik untuk menjalankan perusahaan tersebut. Pada jaman sekarang ini merupakan jaman teknologi yang mana semua peralatan kantor serta rumah tangga atau secara umum kita menyebutnya peralatan kehidupan sehari-hari menggunakan peralatan elektro yang untuk menggerakkan teknologi tersebut menggunakan aliran listrik. Kebutuhan listrik untuk penduduk rumah tangga sangat tinggi karena indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Sumber energi terbaru digunakan untuk mencukupi kebutuhan listrik contohnya sumber energi panas bumi, sumber energi angin dan lainnya. Berbagai Negara maju memiliki pasokan listrik yang begitu banyak yang mencukupi kebutuhan industri-industri besar. Salah satu program dari pemerintah indonesia ialah pembangunan pembangkit tenaga nuklir (PLTN). Penulis juga tertarik dalam mendalami tentang PLTN, karena keingintahuan penulis tentang energi nuklir tersebut. Perencanaan pengembangan energi nuklir telah di wacanakan sejak pada masa kepemimpinan presiden Sukarno.
3
Pengaturan mengenai tenaga nuklir sudah ada pada pemerintahan presiden soekarno yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 bahwa tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Pengembangan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik ini telah di gunakan oleh Jepang, Amerika, Jerman dan Negara lain sejak lama. Menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrohim menyatakan untuk investasi PLTN 1.000 megawatt (MW) dibutuhkan sekitar empat miliar dolar AS sampai enam miliar dolar AS atau setara Rp 36 triliun. Dana tersebut untuk membangun 1.000 MW PLTN dan dengan dana tersebut dapat untuk membangun 3.000 sampai 4.000 MW pembangkit listrik batu bara.1 Investasi mempunyai dua bentuk yaitu investasi langsung dan invetasi tidak langsung. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan bentuk dari investasi langsung. Adapun investasi tidak langsung menggunakan surat berharga yang oleh perusahaan tersebut dikeluarkan atau dijual dan telah terdaftar di bursa efek. Produk hukum yang melindungi pelaksanaan investasi langsung ialah Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebelumnya terdapat Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Landasan untuk investasi tidak langsung berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengaturan investasi di tingkat internasional menggunakan perjanjian TRIMs 1
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/20/144090/Rencana-PLTN-di-JeparaBelum-Dibatalkan-, hari selasa jam 21:52, tanggal 29 mei 2012
4
(Trade Related Investment Measures) yang di tetapkan oleh GATT ( General Agreement on Tariff and trade). Pada bidang Pembangunan PLTN ini berkaitan dengan pemanfaatan energi listrik alternatif. Maka Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan mempunyai peranan penting dalam pengaturan listrik secara nasional. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir berdasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang merupakan landasan hukum. Adanya dua bentuk undang-undang yang berkaitan
erat
dengan
Pembangunan
PLTN
yaitu
undang-undang
ketenagalistrikan dan Undang-undang ketenaganukliran. Secara kinerja badan pemerintahan pembangunan PLTN merupakan Program kerja dari Institusi BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) sedangkan Undang-undang ketenagalistrikan mengarah kepada BUMN PLN (Perusahaan Listrik Nasional). Undang-undang Ketenaganukliran mempunyai peranan sangat penting dalam landasan hukum untuk pembangunan PLTN. pertimbangan
di
Undang-undang
Nomor
10
tahun
1997
Pada tentang
Ketenaganukliran menyebutkan bahwa undang-undang ketenaganukliran yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang ketentuanketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Untuk itu undang-undang mengenai Atom yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 di ganti dengan Undang-undang Ketenaganukliran. Undang-undang ketenagalistrikan dan Undang-undang Ketenaganukliran mempunyai hubungan yang erat pada bidang pengembangan energi listrik.
5
Perencanaan Pembangunan PLTN di Indonesia yang efektif telah dimulai
sejak
tahun
1972
dengan
pembentukan
Komisi
Persiapan
Pembangunan PLTN (KP2-PLN), dan berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 1989 Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) memberikan tugas kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) untuk melaksanakan studi tapak dan studi kelayakan PLTN (STSK-PLTN) dilakukan pada periode 19911996. Salah satu Pokok bahasannya adalah mengenai Estimasi Biaya Investasi Pembangunan PLTN dan pendanaannya. Pada periode 1997-1998 telah diterapkan program jaminan kualitas melalui pelaksanaan re-evaluasi studi energi nasional jangka panjang dengan opsi nuklir yang dilakukan oleh konsultan yang independen yaitu PT. Rekayasa Industri dibantu oleh konsultan Surgent dan Lundy dalam optimasi dan analisi pengembangan kelistrikan untuk jaringan Jawa-Bali-Sumatra. Hasil studi menyatakan Bahwa PLTN layak beroperasi Pada tahun 2008. Pada periode 2001-2002 mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan nasional dalam sektor listrik dengan memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.2 Pemilihan tempat atau studi tapak yang dilaksanakan oleh BATAN untuk pembangunan PLTN terdapat dua tempat yaitu Semenajung Muria Jepara Jawa tengah dan pada Di kepulauan bangka Provinsi Bangka Belitung. Pemilihan tempat di Semenajung Muria terhitung sudah lama dilakukan oleh instansi BATAN. Adanya sebagian masyarakat yang tidak menyetujui pembangunan PLTN ini menjadi tertunda sampai sekarang ini. Pemilihan 2
Batan, Paket Informasi, energi Nuklir Sebagai Bagian Dari Sistem Energi Nasional Jangka Panjang, Jakarta, Batan, hlm 21-27
6
Semenanjung Muria sebagai tempat PLTN sudah di perhitungkan secara Geografis, matematik, Kimia dan lainya tepat untuk pembangunan PLTN. Semenajung Muria secara geografis merupakan suatu wilayah yang letaknya berada disepanjang tepi laut di jepara Jawa tengah.
Tepi pantai menjadi
alternatif yang tepat untuk pendirian reaktor nuklir karena untuk mendinginkan reaktor nuklir tersebut. Kebutuhan listrik merupakan suatu hal yang pokok dikehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenajung Muria akan menambah kapasitas pasokan listrik di pulau jawa. Sehingga kebutuhan listrik dipulai jawa tercukupi dan apabila kapasitas listrik berlebihan bisa disalurkan keluar jawa. Mengenai investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan investor-investor baik dalam maupun luar. Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan sarana Infrastruktur seperti jalan raya atau jalan tol dan lainya yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Pembangkit listrik tenaga nuklir ini membutuhkan pendanaan yang begitu banyak, yang memerlukan investasi dari berbagai kalangan. Ada beberapa sarana untuk dapat menumpulkan dana dengan melalui pasar modal antara lain dengan Surat berharga yaitu surat utang negara, saham dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis melakukan penulisan mengenai pembangunan energi listrik yang bersumber dari Nuklir. Penulis mengambil tema investasi dalam pembangunan PLTN tersebut. Penulis
7
Tertarik Pada Pendanaan atau investasi baik investasi langsung dan Investasi tidak langsung pada pembangunan PLTN. Pembangunan PLTN di Jepara Jawa Tengah dapat dilihat dari berbagai segi hukum, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Untuk itu maka penulis mengambil tema Investasi dengan judul penulisan ini sebagai berikut “TINJAUAN HUKUM INVESTASI DALAM
PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT
LISTRIK
TENAGA
NUKLIR DI SEMENAJUNG MURIA JEPARA JAWA TENGAH”.
B. Perumusan Masalah 1. Apakah undang-undang ketenaganukliran telah sesuai dengan Undangundang Penanaman Modal Sebagai Sarana Menarik Investasi di Bidang Pembangkit Listrik ? 2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenajung Muria Jepara? 3. Bagaimana kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Nuklir ? C. Tujuan penelitian a.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
Undang-undang
Ketenaganukliran dalam hal menarik investasi pada bidang pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di jepara. b.
Bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam memberikan kebijakan kepada pihak swasta maupun pemerintah sendiri dalam mewujudkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di jepara.
8
c.
Penelitian ini untuk menganalisis berbagai peraturan yang di keluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) tentang penanaman modal untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan di bangun di jepara.
D. Manfaat penelitian a. Manfaat Teoritis. Penelitian tentang hukum investasi pada bidang pembangkit listrik tenaga nuklir ini akan menambah bahan kepustakaan dan menjadi bahan untuk penelitian yang selanjutnya pada bidang investasi, serta bagi pengetahuan untuk bidang pembangkit listrik tenaga nuklir kepada masyarakat umum dan mahasiswa. Penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum pada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, adapun berbagai bidang yang dapat disoroti yaitu bidang hukum investasi. Adapun dalam pembangunan Pembangkit listrik Tenaga nuklir ada hak cipta dan berbagai aspek hukum lainnya, namun penulis memilih menulis pada bidang hukum investasi. b. Manfaat Praktis. Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui pendanaan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Mengali lebih dalam halhal yang dibutuhkan dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. E. Keaslian penelitian Penulisan mengenai Pembangunan PLTN ini merupakan langkah awal penulis untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana. Sebelum menulis
9
penulis belum melakukan pencarian judul di katalog untuk melihat kesamaan judul dengan judul karya ilmiah mahasiswa lainnya. Setelah judul tersebut ada dalam pikiran penulis selanjutnya penulis menyesuri berbagai perpustakaan di Universitas Gajah Mada untuk melihat tema yang akan di tulis sama atau tidak dengan tema mahasiswa lain. Adapun karya tulis yang sama mengenai tema nuklir ada Enam pada skripsi dan satu tesis di bidang hukum internasional di fakultas hukum Universitas Gajah Mada. Perbedaan karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah mahasiswa lain adalah pada bidang hukumnya. Bidang hukum karya ilmiah penulis masuk pada bidang hukum bisnis sedangkan bidang hukum penulis lainya masuk kedalam bidang hukum internasional yaitu sebagai berikut : Skripsi 1. Endang Purwaningsih.2009.Peranan IAEA (Internasional Atomic Energy Agency) dalam Pengembangan dan Pembangunan Ketenaganukliran di Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan. Hukum Internasional. 2. Wina Karlina.2009.Penghentian Program Nuklir Iran terhadap dugaan pengembangan Nuklir untuk Tujuan militer melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Hukum Internasional. 3. Alit Amarta Adi.2005.Peranan IAEA terhadap Penyelesaian Masalah Program Nuklir Iran di Tinjau dari Prespektif Hukum Internasional. Tesis 1. David Parulian Sinaga. Efektifitas Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Penyelesaian Kasus Nuklir Iran.
