1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian teknologi
informasi
adalah
suatu
teknik
untuk
mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / menyebarkan
informasi.1Transaksi
Elektronik berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, jaringan komputer, dan/atau
media
elektronik
lainnya.2Kemajuan teknologi dan informasi serta canggihnya perangkat – perangkat yang diproduksi
oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam
genggaman”. Istilah ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas L.Friedman sebagai the world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber manapun. Juga, sebagaimana diulas Richard Hunter dengan World Without secrets bahwa kehadiran media baru (New media/cybermedia) menjadikan informasi sebagai sesuatu yang mudah dicari dan terbuka.3
1
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 3 2 Ibid angka 2 3 Nasrullah Rulli,2015,Media Sosial (Perspektif komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi) Simbiosa Rekatama Media, Bandung,hlm 1
2
Di Indonesia jejaring sosial sudah menjadi salah satu alternatif bagi dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 1 berbunyi Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
kesehatan.4Merujuk pada hasil survey yang dilakukan oleh Edelmen
Indonesia
bekerja
sama dengan Unit
Kesehatan
Masyarakat
Fakultas
Kedokteran Universitas Gajah Mada (FKUGM) 5: “Tenaga praktisi kesehatan, khususnya dokter, sebanyak 70% menggunakan komunitas profesional, seperti mailing list, 70% menggunakan Facebook, dan 53% menggunakan Youtube. Responden terdiri dari 421 praktisi kesehatan di 4(empat) kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan, 44% diantaranya merupakan dokter spesialis dan 56% merupakan dokter umum. Responden yang terpilih telah melakukan praktik kedokteran lebih dari 3 (tiga) tahun.“Menurut Vice Chairman and Head of Consulting Edelmen Indonesia bahwa jejaring sosial lebih mendekatkan dokter dengan pasiennya. Komunikasi antara dokter dengan pasien bisa lebih efektif, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kesehatan secara umum”. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian.Hubungan
dalam
perjanjian
(transaksi)
ini
adalah
transaksi
terapeutik.Transaksi Terapeutik merupakan hubungan antara dua subyek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya. Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Kontrak atau perjanjian terapeutik merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan
4
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 1 5 AsepCandrahttp://health.kompas.com/read/2013/03/19/16211033/Jejaring.Sosial.Bantu.Kedekata n.Dokter Pasien diakses tanggal 02 November 2012 jam 13.00 WIB
3
untuk menyembuhkan pasien (inspannings verbintenis) dan jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (resultasts verbintenis). Perjanjian terapeutik tersebut disamakan inspannings verbintenis karena dalam kontrak ini dokter dan tenaga kesehatan hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil.6 Ketentuan pada Pasal 50 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berbunyi dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional.7Kewajiban dokter atau dokter gigi yang diatur pada Pasal 51 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
tentang
pasien, bahkan juga
setelah
pasien itu meninggal
dunia.8Selain itu dokter atau dokter gigi juga terikat pada sumpah dokter . Lafal sumpah dokter menurut World Medical Association berbunyi: “I will respect the secrets which are confided in me, even after the patient has died” Pada tahun 1968 di Sydney dirumuskan Internasional Code of Medical Ethics : “A doctor shall absolute secrecy on all he knows about his patient because the confidence entrusted in him”. Pada tahun 1981 Declaration of Lisbonmerumuskan : “The has the right to expect that his physician will respect the confidential nature of all his and personal details”. Kerahasian pasien meliputi informasi sosiologis dan informasi medis. Informasi sosiologis terdiri dari identitas pribadi pasien sedangkan informasi 6
Cecep Triwibowo, 2014, Etika Dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta. hlm 53 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 huruf a 8 Ibidhuruf c 7
4
medis terdiri dari catatan klinis pasien.Seorang dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran mencatat semua informasi tentang kerahasian pasien di dalam
dokumen
rekam medis. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis9. Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa dokumen rekam medis sebagaimanadimaksud dalamPasal 46 merupakan
milik dokter, dokter
gigi atau sarana
pelayanan
kesehatan,
sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.10Rekam medis/Medical Record (RM) adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.11 Rekam medis mempunyai fungsi antara lain untuk
memberikan perlindungan hukum (Aspek legal) bagi para profesional
(dokter/perawat), manajemen rumah sakit maupun pasien sendiri. Selain menjadi bukti otentik dalam masalah hukum, rekam medis mempunyai banyak
kegunaan dalam informasi
kesehatan, manajemen, penelitan
dan
pendidikan.12
9
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Ibid 11 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis 12 Wisnu Murti Yani, 2010, “Hubungan Antara Pengetahuan Dokter Tentang Aspek Hukum Rekam Medis Dengan Penulisan Rekam Medik Di PUSKESMAS Se-Kapupaten Sleman”, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 10
5
Pengecualian dalam membuka kerahasian pasien berdasarkanPasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medika dalah sebagai berikut:13 a) Untuk kepentingan kesehatan pasien; b) Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum atas perintah pengadilan; c) Permintaan atau persetujuan pasien sendiri; d) Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundangundangan dan; e) Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Untuk kepentingan kesehatan pasien dalam hal penegakan diagnosa, dokter dan dokter spesialis saling berkomunikasi.Dalam komunikasi ini semua informasi terkait pasien, baik informasi sosiologis maupun informasi medis dibuka.Di Rumah Sakit Mitra Masyarakat komunikasi antara dokter dan dokter spesialis dilakukan dengan cara lisan dan tertulis.Namun dalam kondisi tertentu dimana dokter spesialis tidak bisa ditemui langsung maka komunikasi dilakukan melalui media sosial. Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) adalah rumah sakit umum tipe C milik lembaga swasta yang berada di Kabupaten Mimka Propinsi Papua. RSMM merupakan rumah sakit rujukan di Kabupaten Mimika dengan prioritas pelayanan kesehatan(sesuai kebutuhan masyarakat setempat) sebagai berikut: 1. Upaya kesehatan ibu dan anak. 2. Penanggulangan penyakit infeksi terutama Malaria, Tuberculosis dan HIV/AIDS.
13
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
6
3. Penanggulangan kasus gawat darurat terutama trauma dalam rangka livesaving dan limb-saving. 4. Deteksi dini dan penanggulangan awal penyakit tidak menular (Kardiovaskuler, Metabolik, Degeneratif dan lain-lain). Ketersedian tenaga medis di RSMM sebanyak 19 orang yang terdiri dari: 1 orang Dokter Spesialis Anak, 1 orang Dokter Spesialis Obgin, 1 orang Dokter Spesialis Bedah, 1 Orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam, 1 orang Dokter Penyakit Mata (Mitra), 14 Dokter Umum, 1 Dokter gigi dan 1 Dokter S2 Manajemen Rumah Sakit.14Semenjak beroperasi tahun 1999 RSMM memiliki fasilitas tempat tidur sebanyak 101 dengan jumlah pasien rawat inap setahun mencapai 80.000 orang dan 110.000 orang untuk pasien poliklinik umum atau rawat jalan.
15
RSMM sebagai rumah sakit rujukan menerima pasien dari sarana
pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Mimika maupun pasien yang dirujuk dari sarana pelayanan kesehatan yang berada di kabupaten tetangga di sekitar wilayah Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah yang terdiri atas pulau- pulau dengan karakteristik budaya yang beragam dan adat istiadat yang berbeda, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Mimika mempunyai total luas wilayah 19.592 Km2 yang terdiri dari 12 Distrik (Kecamatan) dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 196.401 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 10,02 jiwa/km2 yang tersebar pada 12 14
Sekretariat RSMM, 2015, Buku profil RSMM, Timika, Papua Ibid hlm 2
15
7
Distrik.16Penyakit terbanyak berdasarkan urutan 10 penyakit terbesar di Kabupaten Mimika adalah penyakit malaria, infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas, penyakit pada system otot dan jaringan pengikat (penyakit tulang belakang), penyakit lain pada saluran pernapasan
bagian atas, diare,
penyakit kulit alergi, penyakit kulit infeksi, gastritis, kecelakaan dan ruda paksa serta karies gigi.17Sarana pelayanan kesehatan yang tersedia berjumlah: Rumah sakit umum 3 buah, rumah sakit bersalin 2 buah, balai pengobatan/klinik 39 buah dan praktek pengobatan Perorangan 3 buah.18Disamping sarana kesehatan sumber daya manusia merupakan sumber yang sangat penting dalam pembangunan di bidang kesehatan. Sesuai data yang diperoleh dari sub bagian kepegawaiaan tenaga Dinas Kesehatan tahun 2013 berjumlah 699 orang yang terdiri dari 431 orang pegawai negeri sipil dan 75 orang pegawai kontrak. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang terendah yaitu tenaga keteknisan medis dan dokter gigi dengan rasio sebesar 2 per tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Berdasarkan hasil wawancara
sebelum penelitian ini pada tangal 18
November 2015 melalui telepon dengan salah satu dokter tetap Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika diketahui bahwa untuk rencana tindak lanjut diagnosa penanganan pasien antara dokter umum dengan dokter spesialis
sering
menggunakan fasilitas media sosial seperti What’s App (WA) dan Blackberry Messenger (BBM). Dalam komunikasi ini dikirimkan juga semua informasi
16
17 18
Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika,2014, Buku profil Kesehatan Kabupaten Mimika, Dinas Kesehatan, hlm 5 dan hlm 7 Ibid hlm 32 Ibid hlm 73
8
pasien
baik informasi sosiologis maupun informasi medis”19. Memberikan
informasi medis maupun informasi sosiologis pasien dalam kepentingan konsultasi dengan rekan sejawat melalui media sosial bukan merupakan perbuatan hukum, namun jika informasi kerahasiaan pasien diakses oleh orang lain akibat kelalaian dari dokter maka perbuatan ini menjadi perbuatan hukum dan dokter dapat dituntut secara hukum oleh pasien yang merasa dirugikan. B.
Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
latar
belakang tersebut diatas maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Faktor – faktor apa sajakah yang melatarbelakangi dokter melakukan komunikasi
dengan rekan sejawat melalui media sosial untuk
kepentingan rencana tindak lanjut diagnosa penanganan pasien di RS. Mitra Masyarakat? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan komunikasi
dengan rekan sejawat melalui media sosial untuk
kepentingan rencana tindak lanjut diagnosa penanganan pasien di RS. Mitra Masyarakat? C.
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi dokter melakukan komunikasi dengan rekan sejawat melalui media sosial untuk kepentingan rencana tindak lanjut diagnosa penanganan pasien di RS. Mitra Masyarakat.
19
Hasil wawancara pra survey dengan,dr.Yosep Mote (karyawan tetap Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika) pada tanggal 18 November 2015
9
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan komunikasi dengan rekan sejawat melalui media sosial untuk kepentingan rencana tindak lanjut diagnosa penanganan pasien di RS. Mitra Masyarakat. D.
Manfaat Penelitian 1. Teoritis Memberikan sumbangan pengetahuan untuk dijadikan sebagai salah satu referensi dibidang hukum kesehatan khususnya perlindungan hukum terhadap
dokter
yang melakukan
komunikasi dengan rekan sejawat
melalui media sosial untuk kepentingan rencana tindak lanjut diagnosa penanganan pasien. 2. Praktis a. Penelitian ini sebagai masukan bagi Direksi Rumah Sakit Mitra Masyarakat
lebih
khusus
Wadir
Medis
tentang pentingnya
menyiapkan perangkat hukum demi memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan komunikasi dengan rekan sejawat melalui media sosial untuk kepentingan rencana tindak lanjut diagnosa penanganan pasien di RS. Mitra Masyarakat b. Sebagai pengetahuan hukum bagi para dokter yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan juga bagi Ikatan Dokter Indonesia di Kabupaten Mimika Propinsi Papua .
10
E.
Keaslian Penelitian Berdasarkan penelitian dan penelusuran peneliti melalui penelitian di
perpustakaan,
media
internet
dan
sumber
lainnya,
penelitian
tentang
“Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Komunikasi Dengan Rekan Sejawat Melalui Media Sosial Untuk Kepentingan Rencana Tindak Lanjut Diagnosa Penanganan Pasien baru pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika Papua”, namun ada beberapa penelitian sejenis dengan objek yang hampir sama tetapi berbeda pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Reski mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Gajah Madatahun
2011 dengan judul tesis
“Penerapan Permenkes 269 Tahun 2008 Pada Pelaksanaan Rekam Medis Gigi Rawat Jalan Puskesmas Kota Pontianak Tahun 2010 (Tinjauan Aspek Perlindungan Hukum)”.20 2. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani Lindawati mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Gajah Mada tahun 2011dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong”.21 Perbedaan penelitian ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya seperti tersebut diatas adalah terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Objek
20
21
Sri Reski,2011, “Penerapan Permenkes 269 Tahun 2008 Pada Pelaksanaan Rekam Medis Gigi Rawat Jalan Puskesmas Kota Pontianak (Tinjauan Aspek Perlindungan Hukum),Tesis, Prodi Hukum Kesehatan, Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta. Indriyani Lindawati ,2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong,Tesis,Prodi Hukum Kesehatan, Universitas Gajah Mada tahun, Yogyakarta.
11
penelitian dalam penelitian ini adalah dokter yang pernah membuka rahasia pasien melalui komunikasi dengan rekan sejawat di sosial media untuk kepentingan rencana tindak lanjut penanganan pasien dengan lokasi penelitian yang berbeda yaitu Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika Papua.
