BAB I PENDAHULUAN. melanda semakin banyak penduduk dunia. Bahkan Bank Dunia memprediksi

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Kemiskinan kini menjadi masalah global yang tak kunjung usai dan telah

melanda semakin banyak penduduk dunia. Bahkan Bank Dunia memprediksi sekitar 1,35 miliar penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari US$ 1 atau Rp 12.190 per hari. Selama beberapa dekade terakhir, kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin bukannya menyempit tetapi justru semakin melebar. Seperti dikutip dari The Richest, Selasa (28/1/2014), 1% orang terkaya yaitu 85 orang di dunia menguasai harta yang setara dengan milik setengah populasi manusia di muka bumi ini. Lebih buruk dari itu, kehidupan di bawah standar membuat sebagian besar penduduk dunia rentan terhadap penyakit.Tingkat kemiskinan yang ekstrim membuat satu dari dua anak di dunia hidup penuh kesusahan.Ironisnya, setiap tahun sekitar 10 juta anak meninggal dunia karena kemiskinan yang dialaminya. Kemiskinan ternyata bisa terjadi pada penduduk di negara kaya sekalipun.Meski tercatat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, satu dari tujuh warga Amerika Serikat ternyata hidup di bawah kemiskinan. Artinya lebih dari setengah penduduk AS akan mengalami kemiskinan saat mencapai usia 65 tahun. Meningkatnya ketergantungan terhadap kupon makan, kontroversi jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun membuktikan masih rendahnya kehidupan finansial sebagian warga AS.

1 Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

2

Indonesia sebagai negara berkembang juga masih dilanda masalah kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia yang ada di garis kemiskinan pada tahun 2013 per September 2013 adalah 28,55 juta. Jumlah ini berarti 11,47% dari keseluruhan penduduk di Indonesia dan seringkali bertambah jika ternyata ada kebijakan kenaikan BBM atau kenaikan bahan pokok makanan semacam beras. Masyarakat miskin di Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan pengangguran atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI pada tahun 2012 menyebutkan sekitar 43,67% pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini terjadi karena kecilnya upah dan tingginya harga barang.Sebanyak 30 juta penduduk Indonesia masih hidup dengan penghasilan di bawah USD 1 atau sekitar Rp 12.000 per hari.Sedangkan 70 juta penduduk Indonesia saat ini masih hidup dengan penghasilan rata-rata USD 2 atau hanya sekitar Rp 24.000 per hari. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat urgen karena berpengaruh buruk terhadap banyak aspek kehidupan dan menimbulkan banyak masalah sosial seperti kriminalitas, putus sekolah, kesehatan yang memburuk, kelaparan, hingga kematian.Pemerintah Indonesia secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum.Salah satu penghambat terwujudnya kesejahteraan umum adalah kemiskinan.Maka tidak heran negara setiap tahunnya meningkatkan jumlah anggaran untuk programprogram dan usaha-usaha pengentasan kemiskinan.



3

Tabel 1.1 Anggaran Kemiskinan 2009-2014 (triliun rupiah)

Sumber: http://poskotanews.com/2013/05/24/program-keluarga-harapan-siapjangkau-3-juta-keluarga/(diakses pada 22 September 2014) Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Untuk memenuhi target angka kemiskinan tersebut, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengambil kebijakan untuk mendorong percepatan penanggaulangan kemiskinan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan kelembagaaan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan



4

Kemiskinan (TNP2K). Lembaga ini dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan tugas: 1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1. Menyempurnakan program perlindungan sosial. 2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. 3. Pemberdayaan masyarakat. 4. Pembangunan yang inklusif. Terkait dengan strategi tersebut, pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan beberapa klaster, yaitu: 1. Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 2. Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Program penanggulangan kemiskinan yang disusun yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras



5

Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ((PNPM Mandiri), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga adalah Program Keluarga Harapan (PKH).PKH merupakan program unggulan kementerian sosial yang merupakan pemberian uang tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin agar memeriksakan kesehatan dan menyekolahkan anaknya. Sebagai program unggulan, PKH mendapat porsi anggaran terbesar dari Kemensos yaitu mencapai Rp 3,4 triliun dari anggaran Rp 5,6 triliun pada 2013. PKH pada 2013 menyasar 2,4 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan pada 2014 meningkat menjadi tiga juta RTSM dengan anggaran Rp4,2 triliun. Landasan hukum program ini yaitu: •

Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

•

Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

•

Peraturan

Presiden

nomor

15

Tahun

2010

tentang

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan. •

Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

•

Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).



6

Tujuan

utama

PKH

adalah

untuk

mengurangi

kemiskinan

dan

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran KSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. PKH mulai dilaksanakan pemerintah di Indonesia pada bulan Maret tahun 2007 dengan uji coba di tujuh provinsi (Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo). Tahun berikutnya mencakup Aceh, Sumatera Utara, Banten, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Hingga tahun 2013, PKH telah menjangkau 2,4 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tersebar di 334 kabupaten/kota dan 2.843 kecamatan serta didukung oleh 11.132 tenaga Pendamping di seluruh Indonesia. Tahun ini, PKH ditargetkan menjangkau 3,2 juta KSM yang tersebar di 497 kabupaten/kota dan 3.342 kecamatan dan didukung 14.432 tenaga pendamping. Delegasi "National Social Security Fund" (NSSF) Kenya terkesan dengan pelaksanaan PKH di Indonesia yang dinilai sukses menangani masalah kemiskinan, namun ternyata masih banyak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya (Allennella, 2013), yaitu : a. Belum meratanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh wilayah Indonesia.



7

b. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga pendamping sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan. c. Belum tersedianya data Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang akurat dan belum online data penduduk Indonesia. d. Gambaran masalah sosial di seluruh wilayah Indonesia belum akurat. e. Belum merata dan masih ada diskriminasi anggaran untuk pelayanan sosial baik anggaran APBN maupun APBD. f. Program Keluarga Harapan (PKH) masih bersifat mencoba-coba yang bisa di anggap meniru program internasional yang di kenal dengan namaconditional cash transfers (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. g. Belum memadainya sumber daya manusia baik yang di pusat maupun daerah yang mempunyai kemampuan merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. h. Belum ada atau jelasnya undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun peraturan daerah yang mendukung dan memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan PKH di Propinsi Sumatera Utara meliputi tiga kabupaten/kota yakni Medan, Nias, dan Tapanuli Tengah sebagai daerah percontohan dengan total 33 kecamatan. Khusus untuk Kota Medan, ada 11 kecamatan yang telah memberlakukan Program Keluarga Harapan, termasuk Kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian



8

dengan mengangkat judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Sunggal”. 1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian dari proposal penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Sunggal?”

1.3

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab perumusan masalah yang

telah dikemukakan sebelumnya, yakni untuk mengetahui evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Sunggal.

1.4

Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1. Secara subjektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menulis karya ilmiah tentang evaluasi kebijakan. 2. Secara praktis, sebagai masukan pemikiran bagi Kecamatan Medan Sunggal. 3. Secara akademis, sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.



9

1.5

Kerangka Teori

1.5.1

Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil oleh aktor kebijakan yang

berhubungan dengan kepentingan orang banyak.Kebijakan publik adalah strategi terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dengan mengatakan bahwa public policy is strategic use of resources to alleviate national problems or governmental concerns. Dapat diartikan bahwa kebijkan publik adalah pemanfaatan sumberdaya bagi masyarakat agar mereka dapat hidupdan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Menurut Anderson dalam Tangkilisan (2003:16), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. 3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.



10

4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. 5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Proses pembuatan kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahap (Winarno, 2008: 32-34), yaitu: 1. Penyusunan Agenda Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik lebih daripada isu lain. 2. Formulasi Kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-



11

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus mempercayai bahwa tindakan pemerintah tersebut sah serta memberi dukungan.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Melalui proses inilah masyarakat belajar untuk mendukung pemerintah. 4. Implementasi Kebijakan Implementasi merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. 5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan



12

untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

1.5.2

Evaluasi Kebijakan Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja suatu kebijakan.Evaluasi dapat

dilakukan setelah kebijakan berjalan cukup waktu.Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan, lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju.Fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah. Berbicara

mengenai

jenis

atau

tipe

kebijakan,

Sugiono

dalam

Maraya(2011:9) membedakan evaluasi kebijakan publik atas dua bagian, yaitu sebagai berikut: a. Evaluasi Proses (Formative Evaluation)



13

Evaluasi proses dilakukan dengan memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana program dilaksanakan. Evaluasi ini memiliki konsekuensi berupa output. Output adalah barang, jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran atau kelompok yang bukan sasaran dari kebijakan. Output biasanya berupa dampak jangka pendek.Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksana atau standar aturan.Umumnya evaluasi ini bersifat kualitatif

dan

menggunakan

model-model

implementasi

beserta

variabelnya. b. Evaluasi Dampak (Summative Evaluation) Evaluasi dampak dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program. Evaluasi ini bisa dilakukan sebelum program diimplementasikan (sering disebut analysis, assessment, estimasi, prediksi, atau perkiraan) atau sesudah diimplementasikan.Dampak adalah akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).Umumnya, perubahan kondisi fisik dan sosial jangka panjanglah yang

menjadi

output

evaluasi

dampak.Evaluasi

dampak

dapat

menggunakan pendekatan deskriptif, eksplanatif, dan kausal. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam melakukan evaluasi dampak: a. Dimensi-dimensi dampak 1) Waktu



14

Dimensi ini penting karena: -

Kebijakan dapat memberikan dampak sekarang dan yang akan datang.

-

Semakin lama periode waktu semakin sulit mengukur dampak. Ini disebabkan karena hubungan kualitas semakin kabur sehingga faktor lain yang akan dijelaskan semakin banyak. Jika efek terhadap individu terlalu lama, maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu yang sama.

-

Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yang diamati.

2) Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan Evaluator selain memperhatikan efektivitas tujuan, perlu pula memperhatikan: -

Berbagai dampak yang tak diinginkan.

-

Dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan.

-

Dampak yang bertentangan dari yang diharapkan.

3) Tingkat agregasi dampak Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan. b. Persoalan yang berkaitan dengan program Beberapa persoalan yang ada yaitu:



15

1) Wilayah (scope) program: nasional, provinsi, lokal, dan sebagainya. 2) Ukuran program: berapa individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program. 3) Kebaruan

program:

apakah

dampak

yang

diharapkan

merupakan sesuatu yang baru. c. Unit-unit pendampak Unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan: 1) Dampak individual: biologis (penyakit, cacat fisik, dan sebagainya), fisiologis (stress, depresi, cinta, emosi, dan sebagainya), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah, dan sebagainya), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan, dan sebagainya), sosial, serta personal. 2) Dampak organisasional: langsung (terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi) dan tak langsung (peningkatan semangat kerja dan disiplin). 3) Dampak pada masyarakat. 4) Dampak pada lembaga dan sistem sosial. d. Karakteristik evaluasi Evaluasi harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Evaluasi harus empirik, tidak spekulatif, hipotetik, atau asumtif teoritik. 2) Tidak bias pada satu alternatif atau dampak tertentu.



16

3) Rasional, harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan di depan pakar. 4) Kajian harus dilakukan dari berbagai aspek. 5) Handal dan sahih baik dalam analisis, ketersediaan data, dan reliabilitas datanya. Evaluasi dampak dilakukan untuk melihat beberapa hal: 1. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, dan lembaga. 2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program. 3. Mengeksplor akibat yang tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya. 4. Permasalahan

yang

disoroti

pada

bagaimana

program

mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program benar-benar disebabkan oleh program ataukah faktor lain. Melihat dimensi dampak yang begitu penting dalam proses evaluasi, dampak juga memiliki tipe utama dari segi mana dampak dilihat, antara lain: 1. Dampak pada kehidupan ekonomi: penghasilan, nilai tambah, dan sebagainya. 2. Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yang akan dilakukan pada kebijakan berikutnya.



17

3. Dampak pada sikap publik: dukungan pada pemerintah dan program. 4. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat yang bersifat non ekonomi. Untuk

melakukan

evaluasi

terhadap

program

yang

telah

diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yakni single program afteronly, single program before-after, comparative after-only, dan comparative before-after. Tabel 1.2 Metode Evaluasi (Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono 2009:128-130) INFORMASI PENGUKURAN KELOMPOK JENIS YANG KONDISI KELOMPOK KONTROL EVALUASI DIPEROLEH SASARAN Single Program After Only Single Program Before After Comparative After Only Comparative Before After

Tidak

Ya

Tidak Ada

Ya

Ya

Tidak Ada

Tidak

Ya

Ada

Ya

Ya

Ada

Keadaan Kelompok Sasaran Perubahan Kelompok Sasaran KeadaanSasaran dan Bukan Sasaran Efek Program Terhadap Sasaran

Evaluator dapat menggunakan kontrol selain kelompok eksperimen. Yang dimaksud kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapat program tetapi memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan kelompok eksperimen. Evaluator juga dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diimplmentasikan suatu program atau hanya melihat suatu kondisi setelah suatu program diimplementasikan. Apabila evaluator menggunakan kelompok kontrol, karakteristik dan kelompok kontrol harus sama atau hampir sama dengan kondisi dan karakteristik kelompok eksperimen sebelum mendapat keberhasilan. Dengan



18

demikian dapat diketahui adanya perubahan pada kedua kelompok tersebut dalam kurun waktu mencari kelompok kontrol tersebut karena setiap masyarakat memiliki keunikan tersendiri.

Menurut Dunn (2003), secara umum evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria: a. Efektivitas, keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik; b. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijkan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, dimana didalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplemen tasikan; c. Pemerataan, berkenaan dengan distribusi manfaat dari suatu kebijakan; d. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan; dan e. Ketepatan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. 1.5.3

Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai

kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan kewajiban melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Tujuan PKH adalah untuk



19

mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: 1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KSM. 2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM. 3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari KSM. 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM. Bagan 1.1 Siklus PKH

Sumber: http://rekrutmen.pkh.kemsos.go.id/tentang-pkh/proses-pkh Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH



20

adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Penerima bantuan PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anakusia 0-15 tahun atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau ibu hamil/nifas. PKH memberikan bantuan tunai kepada KSM dengan mewajibkan KSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: 1. Menyekolahkan

anaknya

di

satuan

pendidikan

dan

menghadiri

kelasminimal 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaranberlangsung. 2. Melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatanbagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas. Hak peserta PKH adalah: 1. Menerima bantuan uang tunai. 2. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta PKH juga berhak mendapatkan layanan program Bantuan Sosial secara terintegrasi. Karena Peserta PKH merupakan kelompok yang paling miskin, maka idealnya peserta PKH juga secara otomatis mendapatkan program lainnya seperti Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan bagi Siswa Miskin, Beras untuk Rumah Tangga Miskin, dan sebagainya. Siswa dari keluarga peserta PKH seharusnya mendapatkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini juga telah dicantumkan di dalam Pedoman Umum BSM Kemendikbud dan Kemenag. Selain itu, sudah ada surat edaran dari Dirjen



21

Pendidikan Islam No: Dj.1/PP.04/51.2014, Kementerian Agama mengenai prioritas anak peserta PKH untuk memperoleh BSM dari Kemenag. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar pemenuhan syarat ini efektif, maka bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada keluarga yang bersangkutan (nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan).Hal ini karena umumnya ibu bertanggung jawab atas kesehatan, nutrisi, dan pendidikan anak-anaknya. Pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu dengan mengisi formulir pengecualian di UPPKH kecamatan yang harus diverifikasi oleh ketua RT setempat dan pendamping PKH.Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan kartu peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil di kantor pos terdekat dengan membawa kartu peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan. Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI). Dalam program PKH, besaran bantuan dipengaruhi oleh komposisi keluarga maupun tingkat pendidikan anak. Skenario bantuan yang diberikan menurut SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 121/LJS/06/2013 tanggal 18 Juni 2013 Perihal Penetapan Perubahan Bantuan tetap dan Bantuan Komponen PKH, yaitu: Tabel 2.2 Skema Bantuan per RTSM pertahun Skema Bantuan Bantuan per RTSM pertahun Bantuan tetap

Rp. 300.000



22

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak usia di bawah 6 tahun dan/atauIbu hamil

Rp. 1.000.000

b. Anak usia SD/MI

Rp. 500.000

c. Anak usia SMP/MTs

Rp. 1.000.000

Rata-rata bantuan per RTSM

Rp. 1.390.000

Bantuan minimum per RTSM

Rp. 800.000

Bantuan maksimum per RTSM

Rp. 2.800.000

Sumber: http://rekrutmen.pkh.kemsos.go.id/tentang-pkh/skema-bantuan Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditandatangani ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang 10% dari jumlah bantuan yang diterima dalam satu triwulan. Ketentuan tersebut berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini. Peserta dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja asal mereka memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan tidak dimonitor oleh program. PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH, yaitu: 1. UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan



23

pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan. 2. UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan. 3. Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk

didalamnya

melakukan

sosialisasi,

pengawasan,

dan

mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. Dalam pelaksanaan PKH terdapat tim koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT. Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan, serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat secara langsung. Selain tim ini, terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan. Pendamping

merupakan

aktor

penting

dalam

menyukseskan

PKH.Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena: 1. Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang



24

sesungguhnya. Mereka membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka dan membantu mereka mendapatkan hak. 2. UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas sehingga amatlah sulit mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadi pendamping sangat dibutuhkan. Pendamping adalah pancaindera PKH. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan.Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 KSM peserta PKH. Selanjutnya, tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan yaitu mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok serta berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah, maupun dengan peserta itu sendiri.Pendamping juga bisa ditemui di UPPKH Kabupaten/Kota karena paling tidak sebulan sekali harus menyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan. Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang berada di kantor camat atau di kantor yang dekat dengan PT. POS dan/atau kantor kecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Pendamping melakukan berbagai tugas utama lainnya, seperti membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir, serta kegiatan rutin administrasi lainnya. Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Dalam rancangan PKH



25

disusun exit strategy yang dilakukan melalui resertifikasi. Resertifikasi adalah proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Resertifikasi dilakukan oleh UPPKH Pusat berkoordinasi dengan BPS dimana pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara langsung kondisi mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal, yaitu antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan saat ini, tempat bekerja dan penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan anak-anak), kondisi tempat tinggal, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil resertifikasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH. Proses resertifikasi dilakukan setiap tiga tahun, sebanyak-banyaknya dua kali selama kepesertaan suatu KSM dalam PKH. Tahap resertifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Resertifikasi pertama dilakukan ketika kepesertaan PKH berlangsung selama tiga tahun. Apabila hasil resertifikasi tahap ini menunjukan bahwa KSM masih berstatus miskin, maka KSM tersebut akan tetap menerima bantuan. Namun apabila hasil resertifikasi mengindikasikan bahwa KSM sudah mampu, maka status kepesertaan PKH akan dihentikan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pada resertifikasi pertama baru sekitar 15 persen dari total penerima bisa keluar dari program. 2. Resertifikasi tahap kedua dilakukan ketika kepesertaan PKH berlangsung sampai dengan 6 tahun. Jika dalam resertifikasi tahap kedua suatu KSM masih dalam status miskin, maka rumah tangga tersebut akan



26

dikoordinasikan untuk bergabung dengan program perlindungan sosial lainnya seperti asuransi kesejahteraan sosial (Askesos), program pemberdayaan keluarga fakir miskin, program pemberdayaan masyarakat, dan program-program pembangunan lainnya yang terkait. Sedangkan jika hasil resertifikasi mengindikasikan peserta sudah tidak miskin, maka mereka secara otomatis akan keluar dari status kepesertaan PKH. Idealnya, peserta yang telah enam tahun berada di dalam program tidak lagi menjadi bagian dari program ini. Namun, ada pertimbangan bahwa penghentian selamanya kelompok pertama tanpa persiapan bukan keputusan terbaik bagi keluarga ataupun bagi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Strategi harus dikembangkan terlebih dahulu guna memastikan bahwa PKH merupakan cara terbaik dalam mengatasi kebutuhan keluarga penerima bantuan program ini dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada umumnya. Strategi seperti ini disebut proses transformasi. Dalam proses ini, resertifikasi tahunan akan dilakukan di tahun kelima partisipasi guna mengkaji status penghasilan keluarga. Resertifikasi di tahun kelima partisipasi dalam PKH akan memberikan cukup waktu kepada pengelola PKH untuk menyiapkan fase transformasi selanjutnya, dengan aturan-aturan berikut ini: 1. Keluarga PKH yang berdasarkan hasil resertifikasi masih miskin dan memenuhi kriteria kelayakan PKH akan masuk dalam fase transisi. Keluarga-keluarga ini akan menerima bantuan dana untuk tiga tahun lagi, bersama dengan program perlindungan sosial lainnya seperti Jamkesmas (asuransi kesehatan), BSM (bantuan pendidikan), Raskin (beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin) dan lain-lain. Dalam proses transisi tiga tahun,



27

penerima bantuan akan menerima jumlah bantuan dana yang sama seperti yang diterima penerima bantuan PKH lainnya. Setelah tiga tahun dalam fase transisi, penerima bantuan otomatis akan keluar dari program tanpa proses resertifikasi. 2. Penerima bantuan PKH yang berdasarkan resertifikasi tidak lagi miskin dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan PKH tidak akan menerima PKH dan akan masuk dalam fase pelepasan, dimana mereka akan terus menerima program perlindungan sosial lainnya seperti Jamkesmas, BSM, Raskin, serta program peningkatan penghidupan dan pengurangan kemiskinan lainnya yang tersedia. 1.6

Definisi Konsep Definisi konsep memberi batasan terhadap pembahasan dari permasalahan

yang ditentukan oleh peneliti. Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah: a. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Sunggal adalah kegiatan mengevaluasi program PKH. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi dampak yaitu proses menilai dampak dari suatu kebijakan. Model evaluasi dampak yang digunakan adalah single program after only, dimana evaluai dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program. Indikator evaluasi yang digunakan yaitu indikator menurut Dunn yang meliputi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.



28



BAB I PENDAHULUAN. melanda semakin banyak penduduk dunia. Bahkan Bank Dunia memprediksi

Recommend Documents